Fraksi NasDem Terima RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 dengan Catatan
Jakarta – Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) menerima Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 menjadi Undang-Undang dengan beberapa catatan penting. Tidak hanya itu, Fraksi NasDem juga mengapresiasi langkah Pemerintah dalam melakukan relokasi anggaran dan refocusing kegiatan sebagai langkah yang tepat dan taggap untuk mengatasi permasalahan dampak dari adanya pandemi Covid-19.
Berbeda dari krisis sebelumnya yang hanya menghantam satu sisi, sekarang (wabah covid-red) mengacaukan dua sisi, supply side dan demand side. Fraksi Nasdem juga menilai pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 masih lebih baik dibanding Negara-negara ASEAN lainnya yang juga mengalami penurunan.
“Fraksi Partai NasDem menilai pertumbuhan ekonomi nasional Tahun 2019 masih lebih baik dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya yang juga mengalami penurunan,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro saat membacakan pandangan fraksi Nasdem tentang RUU Pertanggung jawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2019 dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (18/8/2020).
Fauzi melanjutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2019 sendiri sebesar 5,02 persen, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 5,17 persen. Sedangkan Malaysia, Vietnam, dan Thailand juga mengalami hal yang sama. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum relatif baik, peningkatan kinerja ekonomi nasional masih akan dipengaruhi oleh ketidakpastian dan kini semakin berat, mengingat kondisi perekonomian global yang masih belum stabil.
Oleh karena itu Fraksinya berharap agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didorong untuk lebih produktif dan efisien, dalam merumuskan kebijakan agar lebih efektif dan teapt sasaran. Selain itu, NasDem juga berharap tingkat inflasi dapat terkendali dan mampu menjaga konsumsi masarakat agar tetap stabil, serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Meski demikian, lanjut Fauzi, Fraksinya, memiliki beberapa catatan penting atas RUU tersebut, diantaranya realisasi pendapatan negara Tahun 2019 sebesar Rp 1.966 triliun atau 90 persen dari target APBN Tahun 2019. NasDem juga berpandangan penerimaan pajak merupakan pilar utama dalam pembiayaan pembangunan bangsa, oleh karena itu pemerintah harus jelas dan terukur dalam membuat kebijakan fiskal dan target pajak terlebih dari dampak dari melemahnya penerimaan pajak akibat pandemi yang membatasi aktivitas ekonomi.
“Prestasi belanja negara mencapai Rp 2.309,3 triliun atau sekitar 93 persen dari APBN Tahun 2019. Prestasi belanja naik 4,3 persen dari tahun sebelumnya. Terkait kebutuhan belanja yang meningkat pemerintah diharapkan mlakukan peningkatan kualitas, efesiensi belanja non prioritas, mandatory spending, dan output. Agar output dan outcome mencapai tujuan yang diharapkan,” tambah Politisi dapil Sumatera Selatan I ini.
Fauzi menambahkan Fraksinya juga meminta pemerintah menekan pengangguran dengan membuat kebijakan yang tepat sasaran. Dengan pandangan tersebut Fraksi Partai Nasdem menerima dan melanjutkan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2019 menjadi Undang-Undang. (ayu/es)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
