Forum Rakyat Demokratik Pro Korban Penculikan: Deklarasi “Prabu”, Budiman Cuci Dosa Sejarah Prabowo Subianto
Jakarta – Deklarasi organisasi Relawan Prabowo Budiman Bersatu (“Prabu”) di Semarang, Jumat, 18 Agustus 2023 lalu, menjadi bukti telanjang dukungan politik Budiman Sudjatmiko dan para pendukung organisasi tersebut kepada Prabowo Subianto, yang pernah terlibat dalam kasus penculikan aktivis 1998. Dukungan tersebut meneguhkan politik impunitas kepada calon presiden (capres) yang pernah terlibat dalam kejahatan HAM di masa lalu. Aksi tak patut Budiman pun dinilai hanya menjadi pencuci dosa sejarah Prabowo di masa lalu.
“Deklarasi tersebut bukan hanya menunjukkan Budiman mengkhianati kawan-kawan seperjuangannya, tapi juga mengkhianati keluarga korban penculikan, lebih dalam lagi, dia telah mengkhianati demokrasi dan nilai-nilai kemanusian. Manuver Budiman secara terang-terangan mendukung Prabowo adalah dukungan kepada penjahat HAM. Itu adalah langkah politik yang ingin menghapus jejak hitam pelaku pelanggaran HAM, meneguhkan politik impunitas,” kata Petrus Hariyanto di Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023.
Petrus adalah mantan Sekjen Partai Rakyat Dekokratik (PRD), era ketika Budiman Sudjatmiko menjadi Ketua Umum. Petrus menolak retorika Budiman bahwa langkah yang diambilnya adalah tugas sejarah. Prabowo, dianggap Budiman sebagai pemimpin strategis yang mampu mengemban tugas untuk memajukan Indonesia, siap menghadapi tantangan ke depan, berhadapan dengan negara-negara barat.
“Itu pembenaran Budiman saja, untuk melegitimasi bahwa berangkulan dengan penculik adalah keharusan sejarah. Itu bukti pragmatisme Budiman supaya bisa mendapatkan sesuatu ketika Prabowo berkuasa. Padahal belum tentu juga Prabowo menang,” tegas Petrus.
Mantan kawan satu sel Budiman di penjara LP Cipinang ini menilai, Budiman tengah mempertontonkan politik oportunis. “Mana yang lebih menguntungkan. Tetap di PDI Perjuangan tetapi karier politiknya mandeg, atau berpindah ke Prabowo yang digadang-gadang akan memenangi pertarungan pilpres? Budiman memilih meloncat ke mantan Pangkostrad yang dipecat era Presiden Habibie itu, walau menciderai idealismenya sendiri sebagai mantan aktivis. Bahkan, dia telah mencoreng nama baik aktivis 98 secara keseluruhan,” sesal Petrus.
Menurut Petrus, Prabowo Subianto seharusnya tidak cukup hanya diberhentikan dari militer pada tahun 1998, karena terlibat kasus penculikan, tetapi juga harus diproses sampai ke meja hijau. Apalagi masih ada 13 aktivis (empat di antaranya merupakan kader PRD) yang belum diketahui nasibnya.
“Seharusnya menjadi tugas Budiman dan kader PRD lainnya untuk menuntaskan hal ini. Masih ada hutang masa lalu yang tetap harus dilunasi. Bukannya malah dikubur dalam-dalam oleh Budiman Sudjatmiko,” kecam mantan narapidana politik PRD yang mendekam selama 3,5 tahun di LP Cipinang ini.
Petrus juga menampik anggapan Budiman bahwa Prabowo Subianto telah berubah. Budiman, disebut Petrus, memiliki cara pandang politik ngawur.
“Tidak benar juga Prabowo Subianto sudah berubah, seperti dikatakan Budiman bahwa sekarang ada kesamaan cara pandang Prabowo dan dirinya yang seorang mantan aktivis. Cara pandang Budiman, ngawur. Prabowo belum mengalami perubahan dari watak lamanya. Sekarang ini hanya berubah taktiknya, seolah-olah dia memuja Presiden Jokowi. Taktik ini tidak lain untuk memanipulasi persepsi publik, mengambil hati para pendukung Jokowi,” ungkap Petrus.
Menurut Petrus, track record Prabowo Subianto selama ini justru membahayakan demokrasi. Lima tahun lalu, ia menggandeng erat kelompok politik Islam garis. Mereka melakukan politik SARA, menebar kebencian kepada kelompok lain yang tidak disukai bahkan mengkafir-kafirkan kaum muslim lainnya yang tidak sejalan. Di masa itu, kampanye hitam dengan menyebarkan kebohongan juga begitu massif terjadi di tengah masyarakat.
“Itu adalah rekam jejak Prabowo, tidak saja pelaku penculikan aktivis tetapi menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaannya,” ujar Pertus, yang juga mantan Sekjen Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID).
Petrus menegaskan, dengan dideklarasikannya Relawan Prabu, Budiman sebagai bekas Ketua Umum PRD pertama itu, justru telah memberi pelajaran nilai-nilai politik buruk kepada generasi sekarang.
“Sama saja Budiman ingin mempertontonkan kepada generasi Z bahwa aktivis itu hanyalah sebuah batu loncatan semata untuk meniti karier politik dalam meraih kekuasaan, walau itu ditempuh dengan menguburkan nilai-nilai yang diperjuangkan semasa menjadi aktivis,” tandasnya.
Kecaman senada juga disampaikan Wilson, mantan aktivis PRD yang juga pernah mendekam dalam satu sel di LP Cipinang bersama Budiman. Wilson menyesalkan dalam deklarasi tersebut, Budiman sama sekali tidak menyebut soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, sebagai pondasi persatuan bangsa.
Wilson juga menyebutkan, dari Jawa Tengah, tempat dideklarasikannya Relawan “Prabu”, terdapat dua aktivis PRD yang menjadi korban penghilangan paksa, yakni penyair Wiji Thukul dan Suyat. Bersama kawan-kawan lainnya, mereka masih hilang hingga sekarang.
“Ini ironis sekali, di Jawa Tengah juga ada dua aktivis PRD yg hilang diculik saat perjuangan reformasi 1998. Selama 25 tahun Budiman tak pernah menjumpai keluarga korban penculikan yaitu Wiji Thukul dan Suyat di Solo. Sekarang, dia malah bergabung dengan capres yg terlibat dalam kasus penculikan aktivis reformasi 1998,” kata Wilson yang juga anggota Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi).
Kedatangan Budiman ke Jawa Tengah pada Jumat lalu untuk memobilisasi dukungan politik kepada Prabowo menunjukkan bahwa dia hendak melupakan pelanggaran HAM berat.
Wilson dan Petrus adalah aktivis PRD yang pernah bersama Budiman membangun PRD hingga dibui oleh rezim Orde Baru. Keduanya, bersama dengan sejumlah mantan aktivis PRD yang tergabung dalam Forum Rakyat Demokratik Pro Korban Penculikan, menggelar konferensi pers di Kantor YLBHI Jakarta, 27 Juli 2023 lalu. Mereka mengecam langkah yang diambil Budiman dan para pendukungnya kepada Prabowo tanpa mempersoalkan soal kasus pelanggaran HAM yang pernah dilakukan mantan Danjen Kopassus tersebut.
FRD berpendapat, sebuah politik yang hendak memajukan kemanusiaan akan sulit diwujudkan bila negeri ini dipimpin oleh orang yang pernah terlibat pelanggaran HAM di masa lalu. Jika belum ada pengadilan HAM baginya, justru berpotensi untuk mengulangi kesalahan yang sama.
Penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu bukankah didasari dendam, tapi agar kejadian yang sama tak terulang di masa depan.
“Kita berutang pada masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Forgive, but not forget,” pungkas Wilson.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
