Connect with us

Fortune Indonesia 100: Inilah Daftar Seratus Perusahaan Terbesar Indonesia, Pertamina Teratas

Jakarta – Di tengah usianya yang genap setahun, Majalah Fortune Indonesia merilis daftar Fortune Indonesia 100 untuk kedua kalinya. Ini merupakan daftar 100 perusahaan terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatan pada tahun fiskal 2021.

Perusahan yang masuk dalam daftar ini tidak hanya terdiri dari perusahaan terbuka di Indonesia, namun juga tertutup. Dengan catatan, mereka merilis laporan kinerjanya yang telah diaudit, menampilkan pada situsnya, atau menyerahkannya kepada tim Fortune Indonesia.

Tahun lalu, hanya 30 persen perusahaan yang berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan. Tetapi, tahun ini 80 persen di antaranya berhasil membukukan pertumbuhan kinerja—baik dari sisi pendapatan atau laba bersih.

Pastinya, hal ini seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia pada 2021 yang tumbuh 3,69 persen (YoY). Total pendapatan dari 100 perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune Indonesia 100 ini pun mencapai Rp4.381,41 triliun—naik 20,62 persen dibandingkan tahun lalu. Sebagai catatan, perusahaan yang berhak masuk dalam daftar ini harus memiliki pendapatan setidaknya Rp8,41 triliun—dibandingkan Rp6,5 triliun pada tahun lalu.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun. Artinya total pendapatan 100 perusahaan raksasa ini mewakili 25,81 persen atau lebih dari seperempat perekonomian Indonesia.

Dari total pendapatan Rp4.381,41 triliun, sekitar 48,84 persen di antaranya disumbang oleh 19 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk dalam daftar Fortune Indonesia 100.

“Terbentuknya sejumlah holding BUMN membuat beberapa perusahaan pelat merah memiliki kontribusi pendapatan yang signifikan,” kata Hendra Soeprajitno, Editor-in-Chief Fortune Indonesia.

Saat ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) membagi klasifikasi saham menjadi 11 sektor. Jika kita melihat daftar Fortune Indonesia 100, sektor pertambangan—yang merasakan era booming komoditas—mengambil porsi 36,3 persen dari total pendapatan Fortune Indonesia 100—Rp4.381,41 triliun. Sektor kedua dan ketiga dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor keuangan—19,15 persen—dan sektor barang konsumen primer—18 persen.

“Namun, jika kita melihat dari sisi laba bersih, dari total laba bersih Rp389,72 triliun yang dicatatkan 100 perusahaan dalam daftar Fortune Indonesia 100; sektor keuangan mengambil kontribusi 40 persen. Diikuti sektor energi dan sektor barang konsumen primer dengan kontribusi masing-masing 27,24 persen dan 11,75 persen,” kata Hendra.

Berikut ini daftar 100 perusahaan terbesar di Indonesia versi Fortune:

  1. PERTAMINA
  2. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
  3. ASTRA INTERNATIONAL
  4. BANK RAKYAT INDONESIA
  5. TELKOM INDONESIA
  6. BANK MANDIRI
  7. GUDANG GARAM
  8. INDOFOOD SUKSES MAKMUR
  9. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA
  10. MIND.ID
  11. BANK CENTRAL ASIA
  12. SUMBER ALFARIA TRIJAYA
  13. PUPUK INDONESIA
  14. BANK NEGARA INDONESIA
  15. SINAR MAS AGRO RESOURCES & TECHNOLOGY
  16. ADARO ENERGY INDONESIA
  17. CHAROEN POKPHAND INDONESIA
  18. INDAH KIAT PULP & PAPER
  19. BARITO PACIFIC
  20. JAPFA COMFEED INDONESIA
  21. INDIKA ENERGY
  22. ERAJAYA SWASEMBADA
  23. BAYAN RESOURCES
  24. UNILEVER INDONESIA
  25. SINAR MAS MULTIARTHA
  26. SEMEN INDONESIA (SIG GROUP)
  27. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO)
  28. INDOSAT OOREDOO HUTCHISON
  29. DIAN SWASTATIKA SENTOSA
  30. KRAKATAU STEEL
  31. INDO TAMBANGRAYA MEGAH
  32. BANK TABUNGAN NEGARA
  33. MAYORA INDAH
  34. XL AXIATA TBK
  35. KALBE FARMA
  36. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA 15
  37. AKR CORPORINDO
  38. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
  39. BANK DANAMON INDONESIA
  40. BANK CIMB NIAGA
  41. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA
  42. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL
  43. MEDCO ENERGI INTERNASIONAL
  44. METRODATA ELECTRONICS
  45. MITRA ADIPERKASA
  46. KERETA API INDONESIA
  47. WIJAYA KARYA
  48. FKS MULTI AGRO
  49. BANK PAN INDONESIA
  50. PT PP
  51. MNC INVESTAMA
  52. BANK BTPN
  53. LIPPO KARAWACI
  54. TUNAS BARU LAMPUNG
  55. AIA FINANCIAL
  56. INDOLIFE PENSIONTAMA
  57. MANULIFE INDONESIA
  58. CAPITAL FINANCIAL INDONESIA
  59. GAJAH TUNGGAL
  60. JASA MARGA
  61. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN
  62. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
  63. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA
  64. ABM INVESTAMA
  65. BUMI RESOURCESES
  66. CATUR SENTOSA ADIPRANA
  67. BANK PERMATA
  68. BANK OCBC NISP
  69. VALE INDONESIA
  70. DELTA DUNIA MAKMUR
  71. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA
  72. KIMIA FARMA
  73. ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI
  74. BANK MAYBANK INDONESIA
  75. M-CASH INTEGRASI
  76. INDO-RAMA SYNTHETICS
  77. KIRANA MEGATARA
  78. WASKITA KARYA
  79. TUNAS RIDEAN
  80. SRI REJEKI ISMAN
  81. FAJAR SURYA WISESA
  82. TIGARAKSA SATRIA
  83. ADHI KARYA
  84. BANK MEGA
  85. TEMPO SCAN PACIFIC
  86. SMARTFREN TELECOM
  87. MULTIPOLAR
  88. GUNUNG RAJA PAKSI
  89. TEMBAGA MULIA SEMANAN
  90. PRIMA ANDALAN MANDIRI
  91. BARAMULTI SUKSESSARANA
  92. PAN BROTHERS
  93. PUTRA MANDIRI JEMBAR
  94. CIPUTRA DEVELOPMENT
  95. SAMUDERA INDONESIA
  96. MALINDO FEEDMILL
  97. UNI-CHARM INDONESIA
  98. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA
  99. SARANA MENARA NUSANTARA
  100. BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA.
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Badan Pangan Nasional Diminta Lebih Agresif Dalam Pengelolaan Pangan

Oleh

Fakta News
Badan Pangan Nasional Diminta Lebih Agresif Dalam Pengelolaan Pangan
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta Badan Pangan Nasional untuk dapat mulai agresif dalam bekerja untuk mengelola persoalan pangan dari hulu hingga hilir. Mengingat, pada rapat kerja sinkronisasi pembahasan badan anggaran antara Komisi IV dengan Kementerian Pertanian telah memutuskan realokasi eksternal BKP sebesar Rp103.525.552.000,00 (seratus tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

“Di Kementerian Pertanian, setelah berbagai rapat dari komisi hingga banggar terjadi penurunan pagu dari semula Rp15.422.181.379.000,00 (lima belas triliun empat ratus dua puluh dua milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada pembahasan raker 8 september 2022 menjadi Rp 15.318.655.827,00 akibat realokasi eksternal pada Badan Ketahanan Pangan/Badan Pangan Nasional,” urai Andal Akmal dalam rilis media yang diterima Parlementaria, Kamis (29/9/2022).

Politisi Fraksi PKS ini menyayangkan anggaran Kementan secara keseluruhan sudah sangat menurun dari sebelum pandemi, tapi masih terus terpotong. Padahal, tuturnya, dana sekitar 103 M untuk kinerja Badan Pangan Nasional yang diambil dari Kementan sangat minim untuk optimal bekerja. Bahkan, ia menyitir permintaan Kemendag yang hendak mengusulkan anggaran Rp100 Triliun hanya untuk serap beras petani.

“Saya setuju atas gagasan Kemendag ketika pemerintah menyiapkan dana 100 T untuk serap beras petani sehingga ada semangat bagi petani untuk berproduksi karena ada jaminan serapan hasil panen dengan harga yang baik. Dengan begini, ketika produksi melimpah maka petani sejahtera dan importasi berkurang”, jelas Andi Akmal.

Lebih lanjut, Andi Akmal mengingatkan Badan Pangan Nasional telah dibentuk sejak tahun 2021 berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2021. Menurutnya, kurang seriusnya pemerintah menangani persoalan pangan sudah terlihat sejak disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan terbentuknya Badan Pangan Nasional yang terealisasi setelah 9 tahun berjalan.

“Kini semua fungsi badan ketahanan pangan yang ada di Kementan sudah pindah ke Badan Pangan Nasional mulai dari SDM hingga anggaran. Maka, saya perlu menegaskan kepada pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional agar lembaga ini lebih profesional dan lebih agresif dalam persoalan pengelolaan pangan mulai dari manajemen stok hingga pengendalian harga,” pungkas Andi Akmal.

Baca Selengkapnya

BERITA

KKP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Program Ekonomi Biru

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan soft launching Integrated Maritime Intelligent Platform di Gedung Mina Bahari I, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022). Peresmian infrastruktur teknologi ini wujud komitmen KKP dalam mengimplementasikan lima program Ekonomi Biru untuk menjaga kesehatan laut dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Langkah yang dibuat KKP luar biasa sekali. Tinggal kita sekarang eksekusinya, kemudian apa yang dipunya Pak Trenggono di sini bisa dikoordinasikan, di integrasikan dengan Bakamla dan Kemenhan. Kita bisa buat efisiensi. Kita harus betul-betul buat ini terintegrasi,” ungkap Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam sambutannya pada acara peluncuran Integrated Maritime Intelligent Platform KKP.

Luhut meyakini keberadaan Integrated Maritime Intelligent Platform besar pengaruhnya pada keberlanjutan ekosistem kelautan, pemberantasan illegal fishing, kedaulatan negara, hingga meningkatkanya pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pembangunan Integrated Maritime Intelligent Platform sebagai media terintegrasi yang menampung seluruh data dan informasi di KKP dan menjadi pusat komando untuk merespon kejadian ataupun sebagai alat pengambilan kebijakan dan keputusan.

“Saat ini KKP tengah menyiapkan roadmap ekonomi biru sepanjang masa yang dituangkan dalam 5 program prioritas untuk memastikan laut tetap sehat dan populasi biota perikanan terjaga dengan baik untuk menjaga keseimbangan alam laut demi kelangsungan hidup generasi berikutnya,” jelas Menteri Trenggono.

Lebih lanjut disampaikan Trenggono, salah satu program prioritas yang menjadi andalan adalah kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Untuk melindungi nelayan lokal di seluruh Indonesia pada zona penangkapan ikan terukur, KKP pun mengembangkan Command Center yang dapat mengawasi aktivitas perikanan di perairan Indonesia.

“Penyiapan teknologi ini fokus pada pengintegrasian seluruh sistem informasi yang ada di KKP, infrastruktur, data satelit dan penyiapan SDM, serta sistem pengawasan. Ke depannya, platform ini juga akan mendukung pengawasan aktivitas pemanfaan ruang laut, yang juga menjadi baseline saya dalam membuat berbagai macam kebijakan,” papar Menteri Trenggono.

Integrated Maritime Intelligent Platform dilengkapi dengan tiga fitur, yaitu fitur Monitoring yang memantau sebaran dan pergerakan kapal perikanan di seluruh perairan Indonesia berbasis VMS (Vessel Monitoring System) dan AIS (Automatic Identification System), fitur Dashboard yang menyajikan informasi indikator utama sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dan fitur Alert dengan fungsi mendeteksi setiap dugaan pelanggaran dan memberikan peringatan cepat kepada Command Center.

Selain layanan pemantauan kapal perikanan, Integrated Maritime Intelligent Platform menyediakan berbagai informasi spasial tematik dari Eselon 1 lingkup KKP untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, seperti sebaran dan luasan wilayah konservasi, sebaran tambak, sebaran dan luasan mangrove dan terumbu karang, sebaran alur kabel dan pipa bawah laut, sebaran siswa didik Pendidikan Vokasi KP, sebaran Penyuluh Kelautan, sebaran Unit Pengolahan Ikan, data Pelabuhan Perikanan, dan data penunjang lainnya.

“Kebijakan pengelolaan perikanan yang efisien dan lestari ini akan memberikan keuntungan ekonomi pelaku usaha akan meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat nelayan menjadi lebih baik. Melalui sistem informasi teknologi dan transformasi digital, KKP siap menjadi penggerak utama pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi nasional,” tegas Trenggono.

Hadir pada soft launching Menteri Pertahanan RI; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Staf Kepresidenan; Wakil Menteri KLHK; Penasihat Khusus Menko Marves Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim; Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK RI; Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Kepala Bappenas; Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo; Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub; Dirjen Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK; Tortama KN IV BPK RI; Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas; serta Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Kemenkeu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Heri Gunawan Pertanyakan Pembiayaan BSI untuk UKM

Oleh

Fakta News
Heri Gunawan Pertanyakan Pembiayaan BSI untuk UKM
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat rapat Komisi XI dengan direksi BSI di Gedung DPR RI, Rabu (28/9/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami penurunan kinerja khusus untuk pembiayaan usaha kecil menengah (UKM). Padahal, para pelaku UKM ini banyak masuk di industri halal. Sebaliknya, BSI malah menggelontorkan pembiayaannya lebih besar pada korporasi.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, akrab disapa Hergun, mengemukakan hal ini pada rapat Komisi XI dengan direksi BSI di Gedung DPR RI, Rabu (28/9/2022). Baginya ini kabar yang kurang baik di tengah peran perbankan yang harus ikut memulihkan perekonomian nasional.

Perbankan juga turut didorong agar semangatnya tidak hanya mencari keuntungan semata. Ekosistem industri halal yang ingin didorong kemajuannya, namun masih mengalami hambatan, karena pembiayaan UKM-nya lemah.

“Kami melihat penurunan pembiayaan untuk segmen kecil dan menengah yang mencapai 6,63 persen. Ini kabar yang kurang baik untuk upaya pemulihan UKM kita. Sementara pembiayaan korporat tumbuh sampai 24,95 persen. Padahal, kita ketahui bersama ekosistem industri halal itu mayoritas adalah para pelaku UMKM,” ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra.

Namun, lanjut Hergun, pembiayaan BSI untuk segmen mikro sudah tumbuh 31,13 persen. Fakta ini sudah sejalan dengan upaya peningkatan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang kini meningkat secara signifikan.

Secara umum, pembiayaan BSI seperti dijelaskan direksinya, tumbuh 18,55 persen. “Kami mengapresiasi masalah ini. Kita melihat segmen mikro tumbuh sampai 31,13 persen. Ini tentu in line dengan peningkatan pembiayaan KUR yang meningkat secara signifikan,” katanya.

Baca Selengkapnya