Fondasi Semakin Baik, Presiden Jokowi Optimistis Ekonomi Indonesia 2022 Tumbuh Lebih Baik
Jakarta – Indonesia memasuki tahun 2022 dengan fondasi ekonomi yang semakin baik. Dengan fondasi tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan lebih baik dari sebelumnya.
“Saya meyakini kita bisa mengakselerasi pertumbuhan perekonomian kita jauh lebih baik di tahun 2022 ini,” ujar Presiden saat menyampaikan pidato kunci pada CNBC Indonesia Economic Outlook 2022, Selasa (22/03/2022), secara daring.
Lebih lanjut Presiden memaparkan, Indonesia termasuk negara yang yang berhasil dalam menangani pandemi. Hal ini diyakini akan mempermudah untuk mengakselerasi perekonomian di tahun 2022.
“Kasus penyebaran virus COVID-19 cukup bisa kita kendalikan. Perekonomian kita sepanjang tahun 2020-2021 juga terus bergerak, tidak pernah berhenti,” ujarnya.
Kedua, Indonesia telah memulai reformasi struktural yang paling fundamental dan komprehensif di tahun lalu.
“Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, dilakukannya penyederhanaan birokrasi untuk investasi merupakan fondasi besar yang hasilnya kita mulai lihat, kita mulai nikmati di tahun 2022 ini,” ujarnya.
Ketiga, langkah-langkah hilirisasi juga sudah berlangsung besar-besaran di tahun 2021. Pemerintah secara bertahap menghentikan ekspor bahan mentah mineral dan batu bara (minerba) dan mendorong hilirisasi di dalam negeri.
“Tahap demi tahap hilirisasi akan semakin tinggi, akan semakin meningkat, dan akan terus ini menggerakkan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja di dalam negeri,” ungkapnya.
Keempat, Indonesia juga memiliki fondasi ekonomi digital yang cukup kuat, sebagai basis ekonomi baru. Di tahun 2021 telah lahir perusahaan decacorn di Indonesia, sedangkan jumlah perusahan unicorn pun terus meningkat.
“Hal ini sebagai bukti bahwa infrastruktur digital semakin meluas dan ekosistem digital juga semakin kondusif,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga memaparkan upaya yang dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 ini.
Pertama, hilirisasi akan terus dilanjutkan dengan turunan produk yang lebih banyak dan lebih bervariatif. Hal ini akan membuka investasi yang lebih besar dan membuka lapangan kerja yang semakin banyak.
“Selain itu, nilai ekspor kita akan terus meningkat, akan terus memperbaiki balance of payment kita dan memperkokoh fiskal, serta moneter kita. Hal ini akan semakin memperkokoh fondasi perekonomian kita,” ujarnya.
Selanjutnya, pemerintah akan mempercepat pengembangan ekonomi hijau yang menjadi kekuatan Indonesia.
“Alam Indonesia memberikan modal besar kepada kita untuk mengembangkan energi hijau yang murah, listrik tenaga air, listrik tenaga bayu, listrik panas matahari, listrik panas bumi, sangat berlimpah di negara kita Indonesia. Kekuatan ini harus kita optimalkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di era ekonomi hijau ke depan,” tegasnya.
Selain itu, di tahun 2022 pemerintah juga mulai melakukan pekerjaan besar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembangunan IKN ini diyakini Presiden akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia, terutama Indonesia bagian timur serta menjadi motor inovasi bagi akselerasi pembangunan ekonomi masa depan.
“Saya mengajak dan mengundang para investor untuk berkontribusi dalam proses ini, ikut menjadi bagian dari perjalanan sejarah penting bangsa, berkontribusi bagi kemajuan Indonesia dan kejayaan Nusantara,” imbuhnya.
Dalam sambutannya, Kepala Negara juga menyoroti tantangan dan ketidakpastian global yang semakin meningkat saat ini, mulai dari pandemi COVID-19, belum pulihnya perekonomian global, inflasi yang tinggi di berbagai negara, hingga perang yang memperdalam krisis perekonomian dan meningkatkan ketegangan politik dunia.
Presiden menekankan, tantangan dan ketidakpastian tersebut harus disikapi dengan hati-hati serta dengan kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dan kebijakan yang cepat dan tepat, serta implementasi yang efektif dalam menangani hal tersebut.
“Yang jelas masyarakat tidak boleh menjadi korban dari ketidakpastian global ini. Investasi yang menciptakan lapangan kerja harus terus kita tingkatkan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan harus terus diupayakan,” tandasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
