Connect with us
Infrastruktur

Fokuskan Anggaran 2018 PUPR untuk Konektivitas dan Ketahanan Pangan

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memfokuskan anggaran 2018 pada pembangunan infrastruktur pendorong konektivitas serta ketahanan pangan.

Tercatat dari total anggaran Rp106,91 triliun, paling besar akan dialokasikan pada program peningkatan konektivitas, yakni Rp41,3 triliun, kemudian program ketahanan pangan dan air Rp37,3 triliun, permukiman Rp15,9 triliun, serta perumahan Rp9,6 triliun.

Dari segi postur, anggaran Kementerian PUPR menitikberatkan pada belanja modal sebesar 70 persen untuk konstruksi, peralatan, mesin dan pengadaan tanah di luar proyek strategis nasional yang sudah dibiayai oleh LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara).

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam keterangan yang dirilis di Jakarta, Jumat (8/9), mengatakan peningkatan konektivitas tahun 2018 dilakukan melalui pembangunan jalan baru sepanjang 864 km dan preservasi jalan nasional sepanjang 46.000 km. Sementara target pembangunan jalan tol sepanjang 615 km, dan 25 km di antaranya merupakan porsi pemerintah.

Untuk mencapai ketahanan pangan dan air, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran bagi pembangunan 47 bendungan, dengan komposisi 11 bendungan baru dan 36 bendungan yang merupakan lanjutan pekerjaan tahun sebelumnya (on-going).

Selain itu akan dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektare dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak seluas 160.000 hektare.

Di sektor permukiman, cakupan layanan air minum nasional juga ditingkatkan dengan membangun sistem penyediaan air minum dengan target produksi 9.372 liter per detik. Pengolahan air limbah di berbagai daerah juga diprioritaskan dibangun untuk 860.836 kepala keluarga.

Penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga menjadi prioritas Kementerian PUPR dengan target 13.405 unit melalui pembangunan rusun, 180.000 unit rumah swadaya, 3.800 unit rumah khusus dan bantuan pembangunan prasarana dan utilitas bagi 15.400 unit rumah.

Selain itu tahun depan juga difokuskan untuk menyelesaikan berbagai venue olahraga guna mendukung perhelatan Asian Games XVIII serta infrastruktur mendukung penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF dan World Bank di Bali.

Di samping pembangunan infrastruktur berskala masif, juga dibangun program infrastruktur kerakyatan yang bersifat padat karya seperti pembangunan dan rehabilitasi irigasi kecil, pembangunan jembatan gantung, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) dan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas).

Dengan amanah dana yang besar tersebut, Basuki berjanji akan berupaya agar anggaran dapat dibelanjakan secara akuntabel, efektif dan efisien. Percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2018 dilakukan dengan penyederhanaan pemaketan dan pelelangan dini yang akan dimulai Oktober hingga Desember 2017 dengan jumlah 5.191 paket, dan nilainya mencapai Rp31,65 triliun. (Sigit -Ipotnews)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mahfud MD Ungkap Pemerintah Tengah Siapkan Inpres Penanganan Papua yang Lebih Komprehensif

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah menyiapkan instrumen hukum terkait penanganan Papua.

“Menyiapkan inpres penanganan Papua yang lebih komprehensif,” kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.

Mahfud mengatakan, instruksi presiden atau Inpres yang disiapkan merupakan kelanjutan dari Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Masa berlaku Inpres yang lama hanya sampai 2019.

“Mau diperbarui sekaligus disambung. Cuma nyambung saja fungsi sehingga koordinasi lebih menyatu dan terarah,” ujarnya.

Dalam rancangan Inpres yang baru, tim milik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang khusus menangani pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial akan digabung dengan tim pertahanan dan keamanan dari Kemenko Polhukam. Selama ini, kedua unit berjalan sendiri. Sehingga, di Inpres yang baru, tim akan digabung dan di bawah komando Bappenas.

Menurut Mahfud, kebijakan seperti itu akan membuat penanganan Papua lebih terpadu. Sehingga, penyelesaian kasus Papua lebih komprehensif dan tidak terkesan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan keamanan atau militer.

“Soal Papua itu kan harus diselesaikan secara serius dan terpadu. Selama ini juga sudah serius dan terpadu, tapi unit organisasinya terpisah,” kata dia.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Menkominfo Indikasikan Ada 127 Hoaks Bertebaran Terkait Virus Corona

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johny G Plate

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, hingga saat ini sudah ada 127 hoaks yang tersebar di Indonesia terkait virus corona.

“127 per 25 februari. Per hari ini, ada 127 isu hoaks dan disinformasi, di antaranya China ingin belajar agama Islam karena warga Islam bebas dari virus corona. Ini disinformasi,” kata Johnny di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

“Ada lagi virus corona menular lewat gigitan nyamuk. Ini hoaks. Faktanya informasi tersebut adalah salah. WHO Western Pasific melalui akun resminya menyatakan bahwa virus corona tidak dapat ditularkan lewat gigitan nyamuk,” lanjut Johnny.

Ia mengatakan, disinformasi dan hoaks sangat merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakatnya. Karena itu, ia meminta tak ada lagi pihak yang menyebar hoaks soal virus corona.

Johnny mengatakan, pemerintah melalui Kemenkominfo terus berkoordinasi dengan operator media sosial untuk menghentikan penyebaran konten hoaks tersebut.

“Diperiksa semuanya, diteruskan pada ISP (internet service provider) dan over the top perusahaan global over the top untuk melakukan tindakan karena telah terjadi pelanggaran aturan. Tentu tahapannya tidak langsung (blokir) begitu,” papar Johnny.

“Kita minta untuk stop (penyebaran kontennya). Mari kita jaga jadilah perisai bangsa, jadilah perisai negara jadilah perisai masyarakat jadi lah perisai keluarga jadilah perisai diri sendiri dengan tidak menyebarkan hoaks dan disinformasi,” kata dia.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendagri dan Menkeu Akan Pantau Realisasi Anggaran Tiap Daerah Per Bulan

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan pada wartawan usai mengikuti Ratas di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/2).

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) akan terus melakukan monitoring atau pemantauan per bulan untuk melihat realisasi anggaran di daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/2).

“Sekali lagi teman-teman kepala daerah, tolong betul-betul untuk segera dibelanjakan agar uang beredar sehingga daya tahan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akan kuat,” ujar Tito.

Sekaligus juga, lanjut Tito, dana desa, agar segera dibelanjakan sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan arahan-arahan yang sudah diberikan ke semua provinsi oleh tim gabungan Kemendagri, Kemenkeu, serta Kementerian Desa PDTT.

Penegasan mengenai belanja kementerian/lembaga dan daerah termasuk dana desa tersebut, sambung Tito, merupakan salah satu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperkuat daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia yang saat ini terjadi terutama sebagai dampak dari Corona Virus.

“Saat ini kami sedang melaksanakan roadshow ke semua provinsi dengan mengumpulkan seluruh kepala desa lebih dari 70.000. ada tim gabungan dari Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” tambahnya.

Tim gabungan tersebut, menurut Tito, menjelaskan mengenai skema transfer langsung yang sudah dilaksanakan oleh Menkeu dan kemudian bagaimana pembinaan, penggunaan, dan pengawasan anggarannya.

“Saat ini per tanggal 19 Februari sudah tertransfer ke desa-desa itu lebih kurang Rp1,3 T, dan ini 4x lipat dibanding periode yang sama dua bulan ditahun 2019,” tandas Mendagri.

Jadi, sambung Tito, empat kali peningkatannya lebih cepat dan juga meliputi desa yang jumlahnya hampir tiga kali lebih banyak dibanding periode sebelumnya.

Untuk itu, Mendagri kembali mengimbau surat edaran sudah disampaikan, kemudian dalam rapat di setiap provinsi juga sudah ditegaskan kepada kepala daerah untuk menggunakan anggaran-anggaran yang ada di daerah melalui APBD.

“Transfer pusat itu jumlahnya lebih kurang Rp856 T plus Rp200-an T lebih dari PAD. Artinya di daerah itu ada anggaran di atas Rp1.100 T,” ujarnya.

Tito kembali mengingatkan arahan Presiden Jokowi untuk segera membelanjakan terutama belanja barang, belanja modal, tentunya sesuai dengan aturan dan jangan sampai tersimpan di bank.

“Karena, nanti Bu Menkeu bisa menjelaskan temuan-temuan tahun sebelumnya ada beberapa daerah yang uangnya disimpan di bank, tidak beredar di masyarakat, mengharapkan depositonya,” ungkap Tito.

Di akhir keterangannya, Mendagri menyampaikan bahwa kejadian seperti ini tidak boleh terjadi karena pembelanjaan yang dilakukan untuk memicu dan menstimulasi terjadinya perederan uang sekaligus pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah-daerah.

 

Chrst

Baca Selengkapnya