Festival Bendera Mengenang Pangeran Samber Nyowo
Karanganyar – Dua hari menjelang pergantian tahun 2017 ke tahun 2018, tepatnya pada Sabtu (30/12/2017), Mataya Arts & Heritage bekerja sama dengan Masdon Art menggelar Festival Bendera di Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar.
Festival Bendera digelar para seniman selama dua hari, Sabtu (30/12/2017) dan Minggu (31/12/2017). Selain Festival Bendera, para seniman dari berbagai lintas bidang bergabung menggelar berbagai acara di petilasan seorang pahlawan nasional bernama Pangeran Samber Nyowo atau Raden Mas Said.
Tak hanya para seniman, warga Desa Gerdu juga nampak antusias mengikuti beraneka rangkaian kegiatan festival bendera mulai dari arak-arakan bendera hingga pertunjukan seni dan workshop.
Usai penancapan ratusan bendera karya 70 seniman diikuti fashion show, Heri Priyatmoko, seorang sejarawan asal Solo menceritakan kisah perjuangan Pangeran Samber Nyowo, yang menancapkan bendera perjuangan melawan penjajah Belanda dua setengah abad lalu di Tuk Ndero, Desa Gerdu.
“Raden Mas Said selama 16 tahun berjuang sendirian, dikeroyok kompeni, kasunanan hingga kasultanan. Kemudian Raden Mas Said yang dikenal sebagai Raja Mangkunegara I bertapa di gunung selama tujuh hari tujuh malam melakukan olah spiritual untuk mendapatkan sebuah wahyu,” ujar Heri.
Gelar tari bendera dari para seniman Solo dan Karanganyar (foto: sindonews.com)
Setelah bertapa, kata Heri, Pangeran Samber Nyowo mendapatkan wahyu berupa bendera lalu ditancapkan di Tuk Ndero di Desa Gerdu, Kecamatan Karangpadan, Kabupaten Karanganyar. Penancapan bendera di Tuk Ndero di Lereng Gunung Lawu menjadikan semangatnya berperang melawah penjajah semakin berkobar.
Pasca penancapan bendera di Tuk Ndero, Pangeran Samber Nyowo memiliki strategi perang semesta. Ia melibatkan seluruh warga untuk bersama-sama melawan penjajah Belanda. “Strategi itu cukup memusingkan Belanda,” kata Heri.
Tak lama kemudian, lanjut Heri, Pangeran Samber Nyowo memunculkan konsep perang ‘jijemblungan’ atau perang gila-gilaan berupa perang sampai titik darah penghabisan. Tak hanya itu, lahir pula perang dedemitan yang membuat kocar-kacir pasukan Belanda.
“Perang dedemitan menjadikan Pangeran Samber Nyowo bersama pasukannya datang seperti hantu, mendadak tiba-tiba dan tidak diprediksi,” jelas Heri.
Konsep terakhir, menurut Heri, Pangeran Samber Nyowo menggunakan taktik perang wewelutan seperti belut. Kondisi itu menjadikan pasukan Pangeran Samber Nyowo sangat sulit ditangkap Belanda.
Simbol Kawula Gusti yang Egaliter
Untuk menghadapi Belanda, Pangeran Samber Nyowo tidak hadir sendiri. Masyarakat diajak bicara sehingga menjadi simbol kawula gusti yang egaliter. “Masyarakat di Tuk Ndero diajak berpendapat di tengah sawah bukan di pendopo yang mewah. Ini menjadi terobosan pemimpin yang merakyat,” kata Heri.
Meski menjadi penebar maut, Pangeran Samber Nyowo juga berhati murah. Seorang tawanan Belanda bernama Sersan Supit tidak dibantai habis-habisan. Tawanan itu dijadikan pasukan penarik kuda.
Bagi Heri, Tuk Ndero merupakan bagian sejarah panjang perjuangan Pangeran Samber Nyowo yang tidak ada babat atau buku-buku. Festival Bendera, menjadi bagian perayaan penting dan menghormati pahlawan nasional Pangeran Samber Nyowo.
Tetabuhan mengiringi festival bendera (foto: sindonews.com)
“Lewat Festival Bendera ini, masyarakat Tuk Ndero ingin mengabarkan kepada publik tentang ingatan masa lalu. Dengan demikian menggugah ingatan seluruh publik tentang peristiwa dua setengah abad yang lalu di mana selama 16 tahun Pangeran Samber Nyowo berhasil menggetarkan dan mendobrak penjajah Belanda,” ujar Heri.
Sementara itu Kepala Desa Gerdu, Supatno menyatakan Pangeran Samber Nyowo pernah menancapkan bendera perjuangannya di Tuk Ndero. Penancapan bendera itu sebagai spirit perjuangan sang pangeran melawan penjajah.
Menurut Supatno, Festival Bendera dilaksanakan dari ide para seniman Solo. Selanjutnya para seniman mengajak warga menggelar Festival Bendera. “Warga antusias sekali mengikuti festival ini dan desa kami menjadi maju karena bisa menjadi kawasan wisata,” kata Supatno.
Supatno mengatakan di tempat penancapan bendera Pangeran Samber Nyowo acapkali didatangi warga dari luar daerah.
Sementara Koordinator Festival Bendera, Sony Hendrawan mengatakan tak hanya para kreator dan seniman yang terlibat dalam festival. Pasukan Paskibraka Kabupaten Karanganyar juga ikut berpartisipasi. “Pasukan Paskibraka membentangkan bendera Merah Putih,” kata Sonny.
Sonny memaparkan satu kreator atau seniman membuat dua hingga tiga bendera dalam festival. Namun masing-masing perupa memiliki kreasi dan makna sendiri bendera yang dibuat.
“Totalnya 150 bendera yang ditancapkan dengan bentuk dan maknanya masing-masing. Ada yang bendera yang dibuat dengan makna kejayaan kerajaan Mataram hingga kecintaan pada alam,” ujar Sonny.
Pasca festival bendera pertama, tambah Sonny, ke depan digagas festival akan digelar menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
