Fasilitas Bagi Jemaah Kurang, Puan: Evaluasi Bersama Pelaksanaan Ibadah Haji 2023
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai kurangnya persiapan dalam pelaksanaan ibadah haji 2023 menjadi penyebab banyak jemaah dari Indonesia yang mengahadapi kendala saat menunaikan ibadah di Tanah Suci. Untuk itu, ia mendorong adanya evaluasi bersama terkait pelaksanaan ibadah haji 2023 ini.
“Alhamdulilah Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji namun di lapangan banyak sekali masalah-masalah yang kemudian harus kita perbaiki dan evaluasi untuk tahun depan,” ucap Puan, Senin (3/7/2023).
Seperti diketahui, kepastian Indonesia mendapatkan tambahan 8 ribu kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi baru ditetapkan pada awal bulan Mei 2023 jelang keberangkatan kloter pertama jemaah haji. Dengan tambahan kuota tersebut, total jemaah Indonesia yang menunaikan ibadah haji tahun ini menjadi 229.000 orang.
Jumlah 229.000 jemaah haji itu 2 kali lipat lebih dari tahun sebelumnya di mana Indonesia hanya mendapat kuota haji sebanyak 100.000 jemaah. Puan menilai waktu yang sempit membuat kurangnya persiapan yang berdampak terhadap pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.
“Karena penambahan kuota haji yang diberikan pada waktu yang sangat mepet itu ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan fasilitas dan pelayanan, bukan hanya dari Pemerintah Indonesia tapi juga dari Pemerintah Saudi, terkait dengan jemaah haji Indonesia,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Salah satu kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan ibadah haji kali ini yakni dalam hal sarana transportasi yang sempat menyebabkan ribuan jemaah dari Indonesia telantar di Mudzalifah. Keterlambatan jemputan itu membuat jemaah kelaparan dan kehausan di tengah cuaca terik.
Selain soal transportasi, permasalahan tenda yang over kapasitas di Mina juga menjadi catatan dalam pelaksanaan ibadah haji 2023. Dilaporkan, ada banyak jemaah Indonesia yang terpaksa beristirahat di luar tenda karena tidak kebagian tempat.
“Usai ibadah lempar jumrah di Arafah, jemaah pasti mengalami kelelahan. Saat tiba di Mina, malah tenda-tenda di sana tidak mampu menampung jemaah. Ini yang harus diantisipasi. Kejadian seperti itu tidak boleh terulang kembali,” tegas Puan.
Sejumlah hal dituding menjadi penyebab tenda di Mina mengalami over kapasitas. Selain kurangnya pelayanan dari mashariq sebagai pengelola layanan ibadah haji dari Arab Saudi selama jemaah berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, faktor yang menjadi penyebab jemaah haji tidur di luar tenda adalah karena keberadaan jemaah yang menggunakan visa non-haji.
Adapun jemaah yang menggunakan visa non-haji seharusnya tidak boleh menggunakan fasilitas bagi jemaah haji. Mayoritas mereka datang menggunakan visa ziarah melalui Riyadh, lalu melanjutkan perjalanan ke Mekkah atau Madinah baik lewat penerbangan domestik maupun jalur darat.
Para peziarah ini tidak terdaftar dalam kuota haji resmi, namun ikut memanfaatkan fasilitas milik jemaah haji. Tak hanya dari masyarakat Indonesia sendiri, tapi juga dari beberapa negara lainnya. Untuk itu, Puan meminta Pemerintah memberi perhatian terkait fenomena ini.
“Harus ada pengawasan ketat terkait hal tersebut. Dan tentunya koordinasi yang sangat matang dengan Arab Saudi, dari semua stakeholder yang terlibat, termasuk Pemerintah Saudi dan pihak mashariq,” ujarnya.
Puan menilai, peran Pemerintah untuk memperketat pengawasan keberangkatan jemaah dari Indonesia sangat dibutuhkan. Koordinasi lintas kementerian/lembaga harus dilakukan dengan seksama baik dari Kemenag, pihak imigrasi, Kementerian Luar Negeri, maupun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mengatur mengenai jadwal keberangkatan penerbangan atau airlines.
“Ini harus menjadi bahan evaluasi. Bagaimana sistem yang tepat agar fasilitas untuk jemaah haji memang sesuai peruntukkannya,” sebut Puan.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
