Fase Pembangunan Kawasan, Presiden Jokowi Resmikan Pengoperasian KEK Mandalika
Lombok Tengah – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, resmi dioperasikan. Peresmian yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya hari ini tersebut sekaligus menandai dimulainya fase pembangunan kawasan yang sebenarnya sudah 29 tahun tersebut direncanakan.
Mengutip laman Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, KEK Mandalika sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 pada tanggal 30 Juni 2014. Pengembangan KEK Mandalika difokuskan untuk kegiatan pariwisata dan memajukan perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam praktiknya, pembangunan kawasan Mandalika ini bukan tanpa kendala. Hal ini diceritakan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Jumat, 20 Oktober 2017.
“Bicara Mandalika, ini sudah hampir 29 tahun kita kerjakan. Urusannya tidak selesai-selesai. Karena apa? Pembebasan lahan. Sehingga mengurangi kepercayaan investasi untuk masuk ke sini,” ujar Presiden.
Saat berkunjung ke kawasan tersebut pada April 2015 silam, Presiden menanyakan langsung kepada gubernur dan bupati mengenai permasalahan yang terjadi sehingga pembangunan di sana tidak berjalan. Presiden berujar bahwa dirinya akan selalu mengejar terus segala permasalahan hingga ditemukan jawaban dan solusinya.
“Apakah tanahnya terlalu mahal? Atau apakah masyarakat tidak mendukung? Ternyata masyarakat mendukung dan harga tanahnya juga wajar. Lalu Apa? Kalau ada masalah pasti saya kejar terus. Ternyata hanya selembar kertas, payung hukum, yang namanya Inpres untuk pembebasan lahan,” ucapnya.
Ketiadaan payung hukum tersebut mengakibatkan jajaran pemerintahan di daerah tidak berani untuk mengambil keputusan. Bergerak cepat, Presiden pun saat itu segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur tentang pembebasan lahan.
“Kita rapat sekali, keluar Inpres, setelah itu tidak ada dua bulan alhamdulillah pembebasan lahan lancar semuanya. Kalau Bapak/Ibu dan saudara semua bekerja tidak detail dan tidak menyampaikan masalahnya kepada pimpinan-pimpinan yang ada, ya tidak akan selesai. Saya kalau tidak ke sini, ya tidak mengerti,” tuturnya.
Oleh karenanya, setelah hambatan tersebut berhasil dicarikan jalan keluarnya, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak mengembangkan kawasan khusus ini. KEK Mandalika yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional ini nantinya diharapkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat sekitar dan memajukan perekonomian daerah.
“Ada yang bisa berjualan cendera mata, buka restoran, buka homestay, dan kita hitung nanti bisa ada rekrutmen karyawan kurang lebih 58 ribu. Investasi yang sekarang berjalan ada 8 investor hotel senilai Rp13 triliun dan kita harapkan nanti bisa berlipat tiga kali sehingga kawasan ini akan berkembang dan masyarakat akan mendapatkan manfaatnya,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Pesan Presiden untuk Pembangunan KEK Mandalika
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam peresmikan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Biro Pers Setpres)
Saat meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada jajaran di bawahnya untuk mendukung keberlangsungan pembangunan KEK ini.
“Pertama, ini kepada Pak Gubernur, Bupati, dan mungkin bisa dibantu pangdam dan danrem, hijaukan kawasan yang ada di sana. Ditanami biar hijau dan tambah cantik. Kawasan-kawasan yang kurang vegetasi ditanami. Ajak provinsi, kabupaten, dan pangdam, untuk ikut bersama-sama. Tanaman mau minta berapa ratus ribu atau juta saya kirim,” tegas Presiden di Pantai Kuta, Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat 20 Oktober 2017.
Ia kemudian juga menginstruksikan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku BUMN pengembang dan pengelola kawasan Mandalika untuk menata kawasan ini dengan baik. Salah satu di antaranya ialah mempersiapkan area khusus bagi pengunjung yang ingin membeli cendera mata khas kawasan itu.
“Jangan masyarakat diminta membuat sendiri-sendiri sehingga kawasan menjadi tidak tertata. Siapkan lahan untuk kawasan cendera mata biar masyarakat ikut menikmati kawasan ini. Bangun dan tata yang baik,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan untuk membangun kawasan dengan memunculkan kearifan lokal yang menjadi kekuatan kawasan tersebut. NTB sendiri disebut Presiden memiliki kekuatan arsitektur yang unik yang dapat memberi kesan tersendiri bagi para pengunjung.
“Harus ada pembedanya dengan Bali dan kawasan wisata yang lain. Di NTB ini memiliki kekuatan arsitektur yang baik, baik rumah-rumah suku Sasak dan lainnya. Kekuatan karakter harus dimunculkan. Jangan nanti di sini yang banyak malah rumah model Spanyol,” ucapnya.
Adapun yang paling penting, Presiden Joko Widodo memperingatkan para investor untuk menaati aturan main yang akan ditetapkan. Siapa pun yang tidak segera melakukan konstruksi pembangunan setelah kontrak diterima, maka pencabutan kontrak kerja menjadi konsekuensinya.
“Yang tanda tangan kontrak tolong diberikan klausul bahwa enam bulan ini harus dimulai. Jangan hanya dapat kontrak dapat lahan sekian hektare kemudian didiamkan. Kalau sudah selesai seperti ini yang antre (investasi) banyak,” tegasnya.
Perhatian yang sangat besar ditunjukkan Presiden Joko Widodo terhadap pengembangan KEK Mandalika ini. Saat mendapatkan kehormatan untuk menjadi pembicara utama dalam forum bisnis yang digelar di Hotel Shangri-La Jing’an, Shanghai, pada September 2016 lalu misalnya, dirinya sudah memulai untuk memperkenalkan KEK Mandalika kepada dunia luar.
Saat itu ia berujar masih sangat banyak keindahan alam Indonesia yang belum diketahui masyarakat internasional. Presiden menyebut bahwa Indonesia tidak hanya memiliki Bali, namun juga Mandalika di Lombok salah satunya. Hal yang sama juga disampaikan Presiden dalam lawatannya ke Hong Kong pada Mei 2017 lalu.
Kepada jajarannya pun, Presiden juga sejak lama mewanti-wanti agar pengembangan KEK Mandalika betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, utamanya bagi sektor UMKM di Lombok. Hal itu ia tegaskan saat memimpin rapat terbatas mengenai Proyek Strategis Nasional di Nusa Tenggara Barat pada Februari 2017.
“Saya minta agar dalam pengembangan sektor pariwisata di kawasan Mandalika ini betul-betul memperhatikan dampaknya bagi ekonomi rakyat, terutama sektor UMKM,” ucapnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubenur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
