Fase Pembangunan Kawasan, Presiden Jokowi Resmikan Pengoperasian KEK Mandalika
Lombok Tengah – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, resmi dioperasikan. Peresmian yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya hari ini tersebut sekaligus menandai dimulainya fase pembangunan kawasan yang sebenarnya sudah 29 tahun tersebut direncanakan.
Mengutip laman Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, KEK Mandalika sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 pada tanggal 30 Juni 2014. Pengembangan KEK Mandalika difokuskan untuk kegiatan pariwisata dan memajukan perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam praktiknya, pembangunan kawasan Mandalika ini bukan tanpa kendala. Hal ini diceritakan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Jumat, 20 Oktober 2017.
“Bicara Mandalika, ini sudah hampir 29 tahun kita kerjakan. Urusannya tidak selesai-selesai. Karena apa? Pembebasan lahan. Sehingga mengurangi kepercayaan investasi untuk masuk ke sini,” ujar Presiden.
Saat berkunjung ke kawasan tersebut pada April 2015 silam, Presiden menanyakan langsung kepada gubernur dan bupati mengenai permasalahan yang terjadi sehingga pembangunan di sana tidak berjalan. Presiden berujar bahwa dirinya akan selalu mengejar terus segala permasalahan hingga ditemukan jawaban dan solusinya.
“Apakah tanahnya terlalu mahal? Atau apakah masyarakat tidak mendukung? Ternyata masyarakat mendukung dan harga tanahnya juga wajar. Lalu Apa? Kalau ada masalah pasti saya kejar terus. Ternyata hanya selembar kertas, payung hukum, yang namanya Inpres untuk pembebasan lahan,” ucapnya.
Ketiadaan payung hukum tersebut mengakibatkan jajaran pemerintahan di daerah tidak berani untuk mengambil keputusan. Bergerak cepat, Presiden pun saat itu segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur tentang pembebasan lahan.
“Kita rapat sekali, keluar Inpres, setelah itu tidak ada dua bulan alhamdulillah pembebasan lahan lancar semuanya. Kalau Bapak/Ibu dan saudara semua bekerja tidak detail dan tidak menyampaikan masalahnya kepada pimpinan-pimpinan yang ada, ya tidak akan selesai. Saya kalau tidak ke sini, ya tidak mengerti,” tuturnya.
Oleh karenanya, setelah hambatan tersebut berhasil dicarikan jalan keluarnya, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak mengembangkan kawasan khusus ini. KEK Mandalika yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional ini nantinya diharapkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat sekitar dan memajukan perekonomian daerah.
“Ada yang bisa berjualan cendera mata, buka restoran, buka homestay, dan kita hitung nanti bisa ada rekrutmen karyawan kurang lebih 58 ribu. Investasi yang sekarang berjalan ada 8 investor hotel senilai Rp13 triliun dan kita harapkan nanti bisa berlipat tiga kali sehingga kawasan ini akan berkembang dan masyarakat akan mendapatkan manfaatnya,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Pesan Presiden untuk Pembangunan KEK Mandalika
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam peresmikan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Biro Pers Setpres)
Saat meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada jajaran di bawahnya untuk mendukung keberlangsungan pembangunan KEK ini.
“Pertama, ini kepada Pak Gubernur, Bupati, dan mungkin bisa dibantu pangdam dan danrem, hijaukan kawasan yang ada di sana. Ditanami biar hijau dan tambah cantik. Kawasan-kawasan yang kurang vegetasi ditanami. Ajak provinsi, kabupaten, dan pangdam, untuk ikut bersama-sama. Tanaman mau minta berapa ratus ribu atau juta saya kirim,” tegas Presiden di Pantai Kuta, Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat 20 Oktober 2017.
Ia kemudian juga menginstruksikan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku BUMN pengembang dan pengelola kawasan Mandalika untuk menata kawasan ini dengan baik. Salah satu di antaranya ialah mempersiapkan area khusus bagi pengunjung yang ingin membeli cendera mata khas kawasan itu.
“Jangan masyarakat diminta membuat sendiri-sendiri sehingga kawasan menjadi tidak tertata. Siapkan lahan untuk kawasan cendera mata biar masyarakat ikut menikmati kawasan ini. Bangun dan tata yang baik,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan untuk membangun kawasan dengan memunculkan kearifan lokal yang menjadi kekuatan kawasan tersebut. NTB sendiri disebut Presiden memiliki kekuatan arsitektur yang unik yang dapat memberi kesan tersendiri bagi para pengunjung.
“Harus ada pembedanya dengan Bali dan kawasan wisata yang lain. Di NTB ini memiliki kekuatan arsitektur yang baik, baik rumah-rumah suku Sasak dan lainnya. Kekuatan karakter harus dimunculkan. Jangan nanti di sini yang banyak malah rumah model Spanyol,” ucapnya.
Adapun yang paling penting, Presiden Joko Widodo memperingatkan para investor untuk menaati aturan main yang akan ditetapkan. Siapa pun yang tidak segera melakukan konstruksi pembangunan setelah kontrak diterima, maka pencabutan kontrak kerja menjadi konsekuensinya.
“Yang tanda tangan kontrak tolong diberikan klausul bahwa enam bulan ini harus dimulai. Jangan hanya dapat kontrak dapat lahan sekian hektare kemudian didiamkan. Kalau sudah selesai seperti ini yang antre (investasi) banyak,” tegasnya.
Perhatian yang sangat besar ditunjukkan Presiden Joko Widodo terhadap pengembangan KEK Mandalika ini. Saat mendapatkan kehormatan untuk menjadi pembicara utama dalam forum bisnis yang digelar di Hotel Shangri-La Jing’an, Shanghai, pada September 2016 lalu misalnya, dirinya sudah memulai untuk memperkenalkan KEK Mandalika kepada dunia luar.
Saat itu ia berujar masih sangat banyak keindahan alam Indonesia yang belum diketahui masyarakat internasional. Presiden menyebut bahwa Indonesia tidak hanya memiliki Bali, namun juga Mandalika di Lombok salah satunya. Hal yang sama juga disampaikan Presiden dalam lawatannya ke Hong Kong pada Mei 2017 lalu.
Kepada jajarannya pun, Presiden juga sejak lama mewanti-wanti agar pengembangan KEK Mandalika betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, utamanya bagi sektor UMKM di Lombok. Hal itu ia tegaskan saat memimpin rapat terbatas mengenai Proyek Strategis Nasional di Nusa Tenggara Barat pada Februari 2017.
“Saya minta agar dalam pengembangan sektor pariwisata di kawasan Mandalika ini betul-betul memperhatikan dampaknya bagi ekonomi rakyat, terutama sektor UMKM,” ucapnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubenur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Jakarta – Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menerima kunjungan dari Lembaga Pendidikan ANTARA dan Kantor Berita Tatoli yang berasal dari Negara Timor Leste. Kunjungan tersebut guna bertukar pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan pemberitaan di DPR RI, terutama dalam menginformasikan mengenai kinerja-kinerja anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
“Beberapa hal yang kita sampaikan tentu terkait dengan bagaimana Biro Pemberitaan mengemas berita-berita tentang kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI kepada publik melalui semua platform yang dimiliki baik televisi, radio parlemen lalu media cetak, media online website dan media sosial serta E-media untuk disampaikan kepada masyarakat. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya,” ujar Indra Pahlevi selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi, seusai menerima kunjungan di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/04/2024).
Dalam kesempatan itu, Indra juga menjelaskan mengenai pengelolaan informasi untuk mengatasi kendala seperti adanya isu atau berita negatif. Pengelolaan informasi ini dilakukan dengan meluruskan informasi berita sesuai fakta dan data yang sesungguhnya. Selain itu, dalam keterbukaan informasi publik saat ini Biro Pemberitaan Parlemen juga memfasilitasi masyarakat untuk dapat melihat proses rapat-rapat yang dilakukan DPR RI yang bisa diakses masyarakat secara streaming. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya.
“Jadi kontra narasinya itu bisa kita buat berita yang untuk menjelaskan. Tapi juga bisa melihatkan langsung melalui streaming (mengenai) proses rapat-rapat yang dilakukan anggota di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk suatu isu ya yang membahas waktu agenda yang ada di DPR, entah undang-undang, pengawasan, atau anggaran,” jelasnya.
Dengan adanya kunjungan dari Kantor Berita Tatoli dan Timor Leste ini, Indra berharap selain untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait pengelolaan pemberitaan serta menghadapi kendala-kendala juga kedepannya diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan baik antara Parlemen Indonesia dengan Timor Leste.
“Tentu kan sebagai negara tetangga juga harus bisa menjalin hubungan, apalagi Timor Leste juga bagian dari walaupun belum anggota penuh AIPA ya. Tetapi sering Parlemen Timor Leste kan hadir di pertemuan-pertemuan Parlemen ASEAN ya, tentu suatu ketika mungkin Timor Leste menjadi tuan rumah satu event yang tingkatnya ASEAN, kita kan akan ke sana juga nanti dan pasti akan perlu untuk menjalin relasi itu,” pungkasnya.
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Di Tengah Gejolak Kurs, Legislator Optimistis Sektor Energi Stabil
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik
