Fadli Zon Serukan Parlemen Se-Asia Dorong Keadilan bagi Rakyat Palestina
Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyerukan parlemen se-Asia untuk mendorong keadilan bagi rakyat Palestina. Hal ini ia sampaikan dalam pidato saat menghadiri Sidang Pleno ke-14 Asian Parliamentary Assembly (APA) atau Sidang Umum Parlemen Asia di Baku, Azerbaijan dengan tema membina kerja sama regional untuk pembangunan berkelanjutan di Asia.
Fadli Zon yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Sidang Pleno tersebut menyampaikan pernyataan di sesi ‘General Debate’ dengan mengutuk keras segala praktik Israel yang telah melanggar hak asasi manusia rakyat Palestina di Gaza dan masih berlanjut sampai saat ini.
Ia menyatakan bahwa meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) telah memerintahkan Israel untuk mencegah segala aksi genosida, korban jiwa di Gaza tetap bertambah. Bahkan wilayah Rafah yang merupakan wilayah yang paling padat penduduknya di dunia juga dibombardir oleh Israel.
“Ini adalah abad ke-21 yang serba modern dan menghadirkan banyak peluang, namun pelanggaran hak asasi manusia di Gaza masih terjadi di depan mata dengan brutal. Apalagi 70 persen dari 29 ribu korban jiwa adalah perempuan dan anak-anak tak berdosa. Situasi di Rafah pun sangat memprihatinkan. Sekitar 1,5 juta orang di sana tak lagi memiliki tempat yang aman untuk mengungsi. Praktik genosida ini harus dihentikan. Perintah dari Mahkamah Internasional kepada Israel harus diimplementasikan secara nyata,” ujar Fadli di Baku, Azerbaijan, Kamis (22/2/2024).
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menyampaikan bahwa praktik Israel tak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang merupakan tema utama pertemuan Parlemen se-Asia di Azerbaijan ini. “Praktik-praktik tak manusiawi yang dilakukan Israel tidak sejalan dengan Agenda 2030 for Sustainable Development. Rakyat Palestina telah hidup dengan adanya kemiskinan dan perubahan iklim pada contohnya, namun sekarang diperparah oleh kekejaman Israel,” ungkap Fadli.
Fadli mempunyai pandangan bahwa parlemen, termasuk parlemen anggota APA mempunyai peran besar dalam isu kemanusiaan di Gaza dengan secara efektif menggunakan fungsi diplomasi parlemen dan bekerja sama mendukung upaya menghentikan kekejaman Israel.
“Parlemen se-Asia harus menyadari bahwa mengakhiri perubahan iklim dan kemiskinan tersebut juga harus disertai dengan penyelesaian tragedi di Gaza. Parlemen harus melakukan dialog yang bermakna, dengan menjunjung nilai-nilai Asia yang mengedepankan prinsip keselarasan sosial, kolektivisme, dan saling pengertian yang merupakan prasyarat untuk mencapai perdamaian dan stabilitas,” kata Fadli.
Terkait hal tersebut, Fadli menyerukan empat hal penting yang harus diangkat saat berdialog, yaitu mendukung adanya gencatan senjata di Gaza, memastikan akses bantuan kemanusiaan secara penuh, diperluas dan tanpa hambatan bagi warga Palestina, memastikan bahwa perintah Mahkamah Internasional terhadap Israel dilaksanakan secara efektif, dan menyerukan kepada negara-negara terkait untuk segera lanjutkan bantuan dana mereka ke UNRWA.
Selain itu, ia juga menyerukan Komite APA untuk Palestina untuk dioperasionalkan secara efektif. Dalam hal ini, Fadli berpandangan bahwa Komite APA terkait Palestina tak boleh melakukan ‘business-as-usual’. Mereka harus menetapkan dan mencapai tujuan yang jelas, memberikan solusi strategis, dan melakukan misi khusus untuk melihat secara langsung keadaan di Palestina.
Dalam penutupan pernyataannya, Fadli menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan diam sampai hak-hak rakyat Palestina terpenuhi, dan mendukung penuh upaya Indonesia yang akan menyampaikan pernyataan lisan di hadapan ICJ terkait konsekuensi hukum pendudukan Israel atas Palestina.
Sebagai tambahan, Sidang Pleno ke-14 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Baku, Azerbaijan ini juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (Fraksi Partai Demokrat), dan para anggota BKSAP DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti (Fraksi PDIP), Dr. H. Jazuli Juwaini (Fraksi Partai PKS), Ir. H. Kamrussamad (Fraksi Partai Gerindra), Puteri Anetta Komarudin (Fraksi P-Golkar) dan Vanda Sarundajang (Fraksi PDIP).
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
