Eva Yuliana Apresiasi Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Untuk Cegah Penggunaan Narkoba
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mengatakan, letak geografis Jambi yang berada di sentral Pulau Sumatera, kerap dimanfaatkan pengedar narkoba menjadi daerah lintasan untuk pengedaran narkoba. BNN Provinsi (BNNP) Jambi pun mengungkap bahwa terdapat enam jalur rawan penyelundupan narkoba yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Jambi baik melalui jalur darat maupun laut. Salah satu terobosan BNNP Jambi yang menjadi perhatian Eva adalah dikembangkannya rehabilitasi berbasis masyarakat sebagai bagian dari pencegahan penyalahgunaan narkoba.
”Kemudian tadi ketika kita berdiskusi dengan BNNP, ini cukup menarik karena memang Jambi inikan letak geografisnya adalah ditengah-tengah atau bisa menjadi daerah lintasan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain yang mana Jambi ini tempatnya di sentral Pulau Sumatera. Nah ini menjadi menarik karena di Jambi ini banyak dinamika yang terkait dengan pengedaran narkoba,” ujar Eva usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Jambi beserta jajaran, dan Kepala BNN Provinsi Jambi dan Kepala BNNK se-Provinsi Jambi di Kantor Kejati Provinsi Jambi, Kamis (11/8/2022).
Legislator Dapil Jateng V ini menyebut, baik BNN pusat hingga ke tingkat daerah tidak akan bisa melakukan strategi pemberantasan narkotika sendiri. Karenanya, Eva mendorong agar BNN bekerja sama dan bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polri, untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika.
”Yang pasti BNNP tidak bisa melakukannya sendiri, baik itu BNN pusat sampai BNN daerah sampai BNN tingkat Kabupaten/Kota sekalipun tidak bisa melakukan itu sendiri. Harus bekerja sama dengan lembaga penegakan hukum dalam hal ini yang paling strategis adalah bekerja sama dengan Polri di tingkat masing-masing. Sehingga, BNNP meningkatkan kerjasamanya dengan lembaga penegakan hukum dalam hal ini adalah Polda Jambi untuk penindakan,” terang Eva.
Selain itu, Eva juga turut menyoroti kebutuhan dukungan anggaran yang diperlukan BNNP Jambi untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya. Meski di tengah keterbatasan anggaran, pihaknya mengapresiasi BNNP Jambi yang berencana terus berinovasi untuk mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba. Salah satu terobosan BNNP Jambi yang menjadi perhatian Eva adalah dikembangkannya rehabilitasi berbasis masyarakat, yang dinilai tidak hanya mampu memberikan pelayanan rehabilitasi bagi penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba, tetapi juga menjadi wadah untuk mencegah masyarakat dari bahaya narkotika.
”Nah disini yang menarik di Jambi adalah rehabilitasi berbasis masyarakat yang dilakukan nah ini kami minta lebih dikembangkan lagi rehabilitasi berbasis masyarakat ini karena memang titik poin yang seharusnya dilakukan oleh BNN adalah persoalan rehabilitasi. bagaimana kalau dalam rehabilitasi ini mengajak kerjasama masyarakat untuk kemudian yang pertama adalah menjaga, tentunya ini sebagian dari upaya preemptive yang dilakukan oleh BNNP, pencegahan pada masyarakat atau generasi bangsa dari Narkotika,” ujar Eva.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
