Connect with us

Erick Thohir Minta PLN Kembangkan Inovasi Pencatatan Pemakaian Listrik Pelanggan

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir meminta PT PLN (Persero) mengembangkan inovasi dalam pencatatan pemakaian listrik pelanggan. Permintaan ini terkait polemik lonjakan tagihan listrik yang dialami oleh sejumlah pelanggan PT PLN (Persero) pada Juni 2020.

“Ke depannya PLN untuk mengedepankan inovasi dalam memberikan layanan, misalnya dengan smart meter, smart distribution, hingga smart procurement,” kata Erick dalam konferensi video, Jumat, 12 Juni 2020

Dia menambahkan lonjakan tagihan listrik yang dialami oleh sejumlah pelanggan disebabkan oleh sistem penagihan selama pembatasan pada masa wabah Covid-19.

“Soal isu hot tagihan naik, itu bukan naik tetapi yang tadinya bulanan tapi karena Covid-19 tidak tertagihkan, jadi baru ditagih, tagihan beberapa bulan dijadikan satu. Kan biasa kalau enggak ditagih lupa, pas ditagih marah,” ujarnya

Erick pun mengatakan bahwa perseroan telah mengumumkan solusi dari persoalan tersebut, yakni pelanggan bisa membayarkannya secara dicicil.

Sebelumnya, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Bob Saril mengatakan lonjakan tagihan listrik hingga 300 persen dari biasanya sangat bisa terjadi pada beberapa bulan terakhir ini.

Sebab, ia meyakini adanya kenaikan konsumsi listrik oleh pelanggan selama masa pandemi Covid-19, khususnya dengan adanya kebijakan bekerja dan belajar dari rumah.

“Misalnya penggunaan AC itu dulu empat jam tapi sekarang menjadi sepuluh jam, berarti naik 2,5 kalinya,” ujar Bob dalam konferensi video, Kamis, 11 Juni 2020.

Bob lantas menganalogikan konsumsi listrik seperti memakan kue. Ia mengatakan bisa saja pada kondisi sebelum Covid-19 pelanggan memakan kue sebanyak lima buah. Namun, ketika pandemi melanda dan bekerja di rumah, konsumsi kue tersebut naik menjadi tujuh buah.

Namun, pada masa wabah pula, PLN tidak melakukan pengukuran langsung ke lapangan. Sehingga, tagihan menggunakan rata-rata tiga bulan konsumsi pelanggan sebelumnya. Artinya, ketika konsumsi naik menjadi tujuh kue, pelanggan tetap hanya dihitung lima pada Bulan April. Demikian juga pada bulan Mei.

Pada bulan Juni, PLN telah melakukan pengukuran kembali di masing-masing rumah atau kantor pelanggan. Artinya besaran tujuh kue yang ada pada bulan Juni akan ditambahkan dengan empat kue yang pada bulan sebelumnya tidak dihitung. Sehingga pada Juni, pelanggan bisa ditagih sebesar 11 kue.

“Artinya naiknya bisa 250 persen, bisa juga 300 persen tergantung pemakaiannya,” ujar Bob.

Ia pun mengatakan para pelanggan bisa mencatat sendiri pemakaiannya. Sebab, semua angka meterannya pun berada di rumah. “Kalau meternya di kantor PLN mungkin bapak ibu curiga, ini kan meternya di rumah.”

Bob mengatakan besaran tagihan listrik hanya ditentukan tarif dan volume pemakaian. Ia memastikan tarif listrik tidak pernah naik sejak Januari 2017. Sehingga, ia menegaskan kenaikan listrik pasti disebabkan oleh volume pemakaian yang membesar.

 

(edn)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya