Connect with us

Entry Briefing Panglima TNI Yudo Margono: TNI Harus Memiliki Kesigapan dan Kesiapan Yang Tinggi

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono

Jakarta – Kesiapan operasional satuan-satuan TNI harus dapat menjamin kedaulatan negara dan keutuhan negara.  Untuk itu, TNI harus memiliki kesigapan dan kesiapan yang tinggi untuk digerakkan ke seluruh wilayah Indonesia.  Kalau semula masih membutuhkan hitungan hari, saat ini kekuatan gelar TNI harus mampu dalam hitungan jam. Demikian disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono saat menggelar “Entry Briefing Panglima TNI” di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/12/2022).

“Artinya kesiapan prajurit dan alutsistanya untuk membantu dalam melaksanakan operasional dan membantu masyarakat maupun dalam menegakkan kedaulatan TNI harus bisa cepat digerakkan,”  tegas Laksamana TNI Yudo Margono.

Panglima TNI menjelaskan bahwa kunci untuk mencapai kesigapan dan kesiapan secara cepat adalah  pembinaan atau pemeliharaan Alutsista juga menjadi yang utama, sehingga mudah dapat digerakkan.  Selain itu, Prajurit TNI di manapun bertugas harus juga berperan serta dan selalu hadir untuk membantu kesulitan rakyat terutama saat terjadi bencana alam. Laksamana TNI Yudo Margono menilai bahwa cepat tanggap satuan-satuan TNI di daerah bencana sudah sangat mendalam membantu para korban bencana alam.

“Terima kasih kepada para Komandan-Komandan Satuan di daerah, para Pangdam, Danrem, Danlantamal, Danlanud yang sudah sigap dan cepat dalam menanggapi tanggap darurat, seperti kemarin yang terjadi di Cianjur, terima kasih Pangdam Jawa Barat yang telah dengan cepat bergerak,” ucapnya.

Panglima TNI mengingatkan para Pangkotama, Komandan Satuan tidak perlu harus menunggu perintah Panglima TNI apabila di daerahnya terjadi bencana, namun segera lakukan tindakan cepat untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana. Sehingga siapa yang terdekat mungkin dari Koramil, Posal (Pos Angkatan Laut) atau mungkin dari Satuan Radar (Satrad), setempat silakan langsung gerakan anggota TNI untuk membantu kesulitan masyarakat.

“Saya kira nanti kita rubah tidak perlu harus menunggu perintah dari Panglima TNI untuk tanggap darurat. Siapa yang cepat melihat harus gerak dulu, nanti baru ditindaklanjuti dengan telegram atau perintah dari Panglima TNI,” katanya.

Pada bagian lain, Panglima TNI mengatakan bahwa perlu peningkatan kesiapan operasional di dalam pelaksanaan penegakkan kedaulatan.  Kedaulatan dan hukum  menjadi yang utama di dalam kesiapan operasional. Untuk itu, penguatan konsep operasi gabungan dalam setiap tugas-tugas TNI sebagai komponen utama pertahanan negara masih perlu menguatkan konsep operasi TNI yang selalu berbentuk gabungan.

“Hal ini saya harapkan bukan hanya sekedar menjadi slogan semata atau pun sekedar bergabung, namun harus tergabung secara utuhnya sesuai tugas pokok TNI sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Untuk itu, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan harus lebih berperan dalam melaksanakan tugas-tugas TNI baik OMP maupun OMSP dimasa mendatang. Selaras tersebut, kesiapan kesigapan operasional TNI yang tinggi harus didukung dengan kesiapan Alutsista yang siap tempur,” jelasnya.

Konsep operasi gabungan yang termasuk di dalamnya operasi gabungan terpadu ini selalu menjunjung tinggi sinergitas dengan Polri, komponen pemerintah setempat, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah. Untuk ini kedepan kita lebih berdayakan Kogabwilhan baik Kogabwilhan I, II III.

“Nanti kedepan Kogabwilhan akan diberdayakan sesuai dengan tugas dan  kerjanya.  Untuk operasi-operasi yang sifatnya gabungan TNI AD, AL, AU silahkan dikendalikan oleh Kogabwilhan. Nantinya kita coba di dalam Latihan Gabungan TNI 2023, nanti akan kita rencanakan untuk Latihan Gabungan TNI di tiga Spot dengan Kogabwilhan I, II dan III,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya