Elit Jangan Ambil Momentum Politik Saat Pandemi
Jakarta – Beberapa waktu belakangan ini terjadi perdebatan di publik yang dipicu oleh statement Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat (PD), Edhie Baskoro Yudhono atau disapa akrab Ibas tentang Pemerintah Indonesia diminta untuk mengibarkan bendera putih tanda menyerah dan menyatakan ‘Failed Nation’.
Koordinator Komunitas Alumni Perguruan Tinggi Jawa Timur (KAPT Jatim), Ermawan Wibisono, angkat bicara sehubungan dengan statement Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (Ibas Yudhoyono) yang menilai pemerintah gagal dalam menangani pandemi Covid-19
Ermawan menjelaskan bahwa Failed Nation atau Negara gagal adalah negara yang dianggap gagal memenuhi persyaratan dan tanggung jawab dasar suatu pemerintahan berdaulat. Tidak ada kesepakatan umum tentang definisi negara gagal. Definisi negara gagal menurut beberapa literaturv sering digunakan untuk mencap suatu negara yang memiliki ciri-ciri berikut:
- Kehilangan kontrol atas wilayahnya sendiri, atau monopoli pengerahan pasukan fisik sah di wilayahnya.
- Tergerusnya kewenangan yang sah dalam pembuatan keputusan bersama.
- Tidak mampu menyediakan layanan publik.
- Tidak mampu berinteraksi dengan negara lain sebagai anggota penuh komunitas internasional.
Masih menurut Ermawan, Ibas harusnya punya informasi bagaimana pandemi ini menghancurleburkan paradigma lama, tidak satu negarapun yang siap menghadapinya dan sebagai anggota DPR, sudah selayaknya Ibas tahu apa yang sedang dilakukan pemerintah sekaligus sebagai pimpinan partai beliau bisa memberikan masukan yang konstruktif, bukan hanya sekedar menyalahkan apalagi gampang menyerah.
“Sangat disayangkan, seorang Politikus Demokrat ternama, anggota DPR dan anak dari mantan Presiden SBY (Ibas -red) memberikan pernyataan publik seperti itu, penilaian Negara Gagal ini terlalu jauh dari kenyataan, apalagi pandemi ini sesuatu yang baru yang kita hadapi dalam generasi kita ini, ini bencana global, seluruh dunia sedang perang melawan pandemi ini. Sebagai anggota DPR dia bisa memberi usulan yang konstruktif, jangan malah banyak mengeluh dan mudah. menyerah. Sayang masih muda pemimpin partai besar terkesan punya mental gampang menyerah.” ujar Ermawan.
“Kita sebagai Bangsa Indonesia, bangsa pejuang dengan jiwa gotong royong yang sudah mengajkar sejak nenek moyang kita. sudah seharusnya kita bahu-membahu melawan pandemi Covid-19 ini, lupakan pertentangan politik, mari bersama-sama mengatadi krisis dampak pandemi ini. Tidak melihat partai atau dukungan politik, korbannya semua golongan, mau kaya atau miskin, mau pendukung pemerintah atau oposisi. Disaat-saat seperti ini pernyataan-pernyataan para elit itu tolonglah yang bisa membangkitkan rasa solidaritas, gotong royong, silahkan kritik namun konstrutif.” lanjut Ermawan.
Menurutnya, Ibas dan siapapun itu tentunya harus membantu bangsa Indonesia keluar dari pandemi. Ermawan meminta Ibas jangan mengambil momentum politik di tengah kesempitan ini.
“Ibas jangan merasa senang dengan cuitannya di tengah pagebluk ini. Ini hanya usaha memanfaatkan momentum politik saja. Seharusnya kita semua tetap fokus penanganan Covid-19, jangan ambil kesempatan politik di tengah pandemi,” tegas Ermawan Wibisono
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
