Ekonomi Tumbuh 5,31 Persen, Kinerja Pemulihan Ekonomi Makin solid dan Menguat
Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menyebut kinerja pemulihan ekonomi saat ini makin solid dan terus menguat. Hal itu sebagaimana ditunjukkan dari laporan yang disampaikann oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022 berhasil mencapai 5,31 persen (yoy). Torehan pertumbuhan ini, menurutnya, sekaligus menjadi yang tertinggi sejak tahun 2014.
“Saat ekonomi global masih pasang surut, ekonomi kita justru konsisten tumbuh di atas 5 persen sepanjang kuartal di tahun 2022. Ini jadi capaian tertinggi pasca krisis akibat pandemi, bahkan selama periode pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo,” kata Puteri sebagaimana keterangan tertulis yang disampaikan Parlementaria baru-baru ini.
Menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berturut-turut dari kuartal I sampai IV pada tahun 2022 mencapai 5,02 persen (yoy); 5,46 persen (yoy); 5,73 persen (yoy); dan 5,01 persen (yoy). Sedangkan, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif per tahun sejak tahun 2020 hingga 2022 yaitu -2,07 persen (yoy); 3,70 persen (yoy); dan 5,31 persen (yoy).
“Tahun 2019 kemarin, Produk Domestik Bruto (PDB) kita tumbuh 5,02 persen. Sekarang, ekonomi kita tumbuh 5,31 persen. Artinya, kita sudah kembali pada level sebelum pandemi. Ini patut dibanggakan. Berkat dukungan seluruh masyarakat atas kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan penanganan pandemi berhasil membawa kita keluar dari situasi krisis dengan sangat impresif,” ujar Politisi Partai Golkar itu.
Lebih lanjut, BPS menyebut mayoritas komponen pengeluaran pada triwulan IV-2022 tumbuh positif. Ekspor mampu tumbuh tinggi sebesar 14,93 persen (yoy) karena didorong windfall komoditas unggulan. Sementara itu, impor tumbuh 6,25 persen (yoy) yang didorong kenaikan impor bahan barang modal dan bahan baku.
“Konsumsi rumah tangga masih jadi tumpuan ekonomi kita dengan kontribusi 51,65 persen dan mampu tumbuh sebesar 4,48 persen. Artinya, konsumsi masih terjaga seiring program perlindungan sosial yang diramu KPC-PEN, seperti Kartu Prakerja, BLT BBM, Bantuan Subsidi Upah, subsidi energi, subsidi KUR, hingga dukungan APBD. Ke depan, kita perlu jaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi serta terus optimalisasi program perlindungan sosial,” tambahnya.
BPS mencatat seluruh lapangan usaha juga tercatat positif pada kuartal IV-2022. Sektor unggulan seperti industri, perdagangan, pertambangan, pertanian, dan konstruksi melanjutkan tren positif dan tumbuh mengesankan. Peningkatan mobilitas masyarakat juga berdampak pada pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum.
Pada kesempatan yang sama, Puteri mengapresiasi kerja Komite Penanganan Covid‑19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dalam mengendalikan pandemi. Pasca dicabutnya kebijakan PPKM pada akhir 2022, Puteri optimistis adanya peningkatan pergerakan penduduk yang berdampak pada perputaran ekonomi.
“KPC-PEN juga berhasil kendalikan pandemi. Sehingga, Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dicabut akhir tahun lalu, hal ini pastinya dapat semakin mendorong pergerakan mobilitas penduduk. Sehingga nantinya berdampak pada perputaran ekonomi daerah dan nasional.” lanjut Legislator Dapil Jawa Barat VII itu
Menutup keterangannya, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI ini menyatakan capaian-capaian tersebut dapat menjadi modal untuk tetap optimis dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen (yoy) di tahun 2023. Banyak pihak yang memprediksi perekonomian dunia pada tahun 2023 dibayangi risiko resesi global.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
