Connect with us
Parlemen

Ekonomi Indonesia Jangan Sampai Masuk Jurang Resesi

Ekonomi Indonesia Jangan Sampai Masuk Jurang Resesi
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto : RUni/Man

Jakarta – Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II Tahun 2020 mengalami kontraksi atau -5,32 persen dibandingkan triwulan II-2019. Angka pertumbuhan tersebut -4,19 persen dibandingkan dengan triwulan I-2020. Terkait hal tersebut, Anggota DPR RI Guspardi Gaus menilai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis oleh BPS itu merupakan warning kepada pemerintah agar ekonomi Indonesia jangan sampai masuk ke jurang resesi ekonomi.

Guspardi mengatakan, bila ekonomi pada kuartal III kembali mencatatkan pertumbuhan negatif maka semakin menyulitkan Indonesia terlepas dari jerat resesi ekonomi. “Karena suatu negara disebut mengalami resesi jika pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal berturut-turut,” ucap Guspardi dalam siaran persnya, Senin (10/8/2020).

Ia menyampaikan, Pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan ekonomi nasional Indonesia dengan indikasi menurunnya daya beli masyarakat dan dampaknya  terutama dirasakan oleh dunia usaha. “Perusahaan akan melakukan penghematan besar-besaran. Akibatnya, gelombang PHK tak bisa dihindari hingga angka kemiskinan yang bertambah,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia belum maksimal dalam melakukan penanganan wabah covid-19. Rendahnya kepercayaan masyarakat, dunia usaha dan investor terhadap pemerintah dalam menahan laju penyebaran wabah pandemi ini masih tergambar dari semakin bertambahnya jumlah kasus hari demi hari Covid-19 di Indonesia.

Politisi Fraksi PAN ini menerangkan, hingga 6 Agustus 2020 terdapat 118.753 kasus orang positif dan meninggal dunia 5.521. Artinya ada lebih 44 kasus positif per 100.000 penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 269 juta jiwa. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, dunia usaha dan investor.

Tidak sedikit pengusaha yang harus rela berhenti beroperasi beberapa minggu karena ditemukannya kasus terindikasi positif Covid-19 di pabrik mereka. “Begitupun investor, bagaimana investor dan turis asing mau datang jika mereka mengetahui informasi negatif tentang penanganan Covid-19 di Indonesia,” tambahnya.

“Penanggulangan pandemi Covid-19 yang lambat atau tidak sinkron harus segera diperbaiki karena dapat menimbulkan efek berkepanjangan, dan semakin memperparah kondisi perekonomian kita dan memunculkan risiko sosial dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang pastinya akan bertambah tinggi,” imbuh Guspardi

Ia pun berharap pemerintah dapat segera melakukan langkah extraordinary untuk mendorong ekonomi Indonesia agar dapat bertahan di kuartal III dan IV tahun 2020. Berbagai program penanganan Covid-19 yang terstruktur dan terukur harus segera diaplikasikan oleh pemerintah agar dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan rumah tangga untuk melakukan aktivitasnya termasuk belanja, konsumsi dan investasi.

Guspardi menegaskan, sinergi pemangku kebijakan fiskal dan moneter juga harus dapat memformulasikan metode untuk menopang perekonomian nasional agar tidak lumpuh. Konsumsi rumah tangga sebagai pendorong ekonomi domestik perlu diintensifkan.

“Merealisasikan pemberian stimulus jejaring pengaman sosial masyarakat untuk mendorong menggeliatnya sektor riil dan  tumbuhnya daya beli masyarakat akan membuat bergeraknya sektor dunia usaha. Melokalisasi sektor-sektor bisnis paling elastis yang tidak banyak terintegrasi dengan sistem global seperti sektor UMKM perlu mendapatkan prioritas,” pungkasnya. (dep/es).

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Polri Susun Konstruksi Hukum Ungkap Penyebab Kebakaran Kejagung

Oleh

Fakta News
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Awi Setiyono

Jakarta – Penyidik gabungan Polri berkoordinasi dengan PT. Mitsubishi Electric sebagai pabrik pembuat lift pada Gedung Utama Kejaksaan Agung terkait penyidikan kasus kebakaran di Gedung Utama Kejaksaan Agung tersebut.

“Penyidik melakukan koordinasi dengan pabrik pembuat lift pada Gedung Utama yakni PT. Mitsubishi Electric,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Awi Setiyono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.

Penyidik juga menyusun konstruksi hukum dalam penyidikan kasus kebakaran ini. Pada Kamis (24/9), tim penyidik gabungan Polri meminta keterangan para ahli dari sejumlah universitas ternama terkait penyidikan kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung.

“Enam orang ahli terdiri dari ahli Puslabfor, ahli kebakaran dari IPB (Institut Pertanian Bogor) dan UI (Universitas Indonesia), ahli hukum pidana dari UI, Usakti (Universitas Trisakti) dan UMJ (Universitas Muhammadiyah Jakarta),” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo.

Penyidik pun masih secara maraton memeriksa saksi-saksi. Pada hari ini, penyidik memeriksa tujuh saksi dalam kasus itu.

“Tujuh orang saksi terdiri dari pihak swasta, pekerja, cleaning service, ASN dan Jaksa di Kejaksaan Agung,” kata Sambo.

Dalam penyidikan kasus ini, penyidik Polri hingga saat ini telah memeriksa 50 saksi termasuk enam ahli pada rentang 21 September – 24 September 2020.

Dari hasil penyelidikan, Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa sumber api bukan disebabkan adanya hubungan arus pendek listrik melainkan diduga karena open flame (nyala api terbuka).

Api berasal dari lantai 6 Ruang Rapat Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung, kemudian api dengan cepat menjalar ke ruangan dan lantai lain karena diduga terdapat cairan minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon serta kondisi gedung yang hanya disekat oleh bahan yang mudah terbakar seperti gipsum, lantai parket, panel HPL dan bahan mudah terbakar lainnya.

Penyidik terus memeriksa para saksi untuk menemukan pelaku penyebab terjadinya kebakaran hebat di Gedung Utama Kejaksaan Agung yang terjadi pada Sabtu (22/8) malam itu.

Pelaku nantinya bakal dijerat dengan Pasal 187 KUHP dan atau 188 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal kurungan penjara selama 15 tahun.

Baca Selengkapnya

BERITA

Satgas Covid-19 – Kemenristek BRIN Kembangkan Health Passport Guna Pelacakan Pasien Covid-19

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito

Jakarta – Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek BRIN) sedang mengembangkan Paspor Kesehatan atau Health Passport yang akan membantu pelacakan pasien Covid-19 di Indonesia secara lebih efektif.

Program itu bentuk kolaborasi yang baik antara Satgas Penanganan Covid-19 dan Kemenristek BRIN. Hal itu disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kamis (24/9/2020).

Tentang perkembangan pemeriksaan pasien Covid-19, jumlah pemeriksaan per orang di Indonesia terus meningkat. Sesuai target WHO, testing minimal 1:1000 penduduk per minggu. Indonesia sudah berhasil mencapai 62% dan menuju 267.000 orang per minggunya.

“Testing bukan upaya yang mudah terima untuk Indonesia sebagai negara besar. Kami masih terkendala dengan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan jumlah masyarakat yang cukup banyak untuk dilakukan tes,” ungkapnya.

Pemerintah saat ini masih berupaya menentukan harga terendah testing PCR agar bisa terjangkau masyarakat. Satgas Penanganan Covid-19 mendorong kolaborasi antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan sehingga bisa mencapai target sesuai yang direkomendasikan WHO.

“Pemerintah pusat dan daerah sudah berupaya mengadakan reagen dan mengefektifkan jumlah laboratorium yang ada sebagai pemeriksa dan pada saat ini sudah mencapai lebih dari 300 laboratorium yang ada dan kami mohon agar laboratorium dapat meminimalkan sampel dan mempercepat pengiriman data agar mengefektifkan testing yang ada,” ungkapnya.

Ia juga menghimbau masyarakat untuk mengoptimalkan program pemerintah 3T yaitu testing, tracing dan treatment. Masyarakat dapat berkontribusi dengan melaporkan kasus Covid-19 di sekitarnya.

“Jangan dijauhi. Bantu untuk laporkan ke Puskesmas/Dinkes setempat agar segera ditangani. Jika merasa mengalami gejala Covid-19 segera hubungi dokter dan inisiatif untuk melakukan test,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Airlangga Optimis Ekonomi Indonesia Miliki Daya Tahan Hadapi Dampak Pandemi Covid-19

Oleh

Fakta News
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan dalam menghadapi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Ini tercermin dengan adanya sinyal positif di beberapa indikator, adanya strategi pemulihan ekonomi nasional, serta fasilitas dan insentif.

Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam Virtual Business Dialogue dengan dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Komite Singapura bertajuk Special Economic Zones (SEZs): Indonesia New World Economic Paradigm, Kamis (24/9/2020).

Ia menjelaskan, pandemi Covid-19 telah membuat banyak negara mengalami resesi, termasuk Indonesia. Pada kuartal II-2020, Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen (yoy), namun perekonomian Indonesia mulai menunjukkan sinyal perbaikan di awal kuartal III-2020.

Dalam rangka upaya mitigasi pandemi Covid-19, pemerintah pun telah memformulasikan langkah akselerasi pemulihan ekonomi melalui adaptasi paradigma ekonomi baru.

“Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia berencana menganggarkan Rp 695,2 triliun untuk penanganan Covid-19 yang dialokasikan pada 6 sektor vital, salah satunya yaitu stimulus sektor bisnis melalui insentif pajak,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia melalui penetapan Omnibus Law Cipta Kerja. Selain itu, juga berkomitmen untuk mendorong pembangunan infrastruktur terutama Proyek Strategis Nasional (PSN).

Saat ini, Indonesia memiliki 15 KEK yang beroperasi yang terbuka untuk investasi pada industri manufaktur, pariwisata dan sektor lainnya. Potensi investasi ini terbuka untuk tenant, pengembang maupun penyedia infrastruktur.

“Pemerintah akan memberikan KEK fasilitas dan insentif khusus, baik fiskal maupun non-fiskal,” kata dia.

Pada 10 Juli 2020, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus telah menyetujui pembentukan dua KEK baru di Batam, yaitu Nongsa Digital Park (NDP) dan Batam Aero Technic (BAT). KEK NDP akan berfokus pada industri digital dan pariwisata, sementara KEK BAT akan berfokus pada industri Maintenance, Repair, Overhaul (MRO) pesawat terbang.

Pembentukan dua KEK di Batam telah sesuai dengan masterplan pengembangan Batam yaitu pengembangan industri digital dan kreatif serta industri kedirgantaraan. Pembentukan keduanya juga akan terus didorong untuk menangkap peluang investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional.

“Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk membuat KEK sebagai destinasi terbaik investasi dalam paradigma baru ekonomi global,” tutup Airlangga.

Baca Selengkapnya