Dyah Roro Tekankan Pentingnya Implementasi Kebijakan Ramah Lingkungan
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti menekankan pentingnya implementasi kebijakan ramah lingkungan. Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat hadir pada side event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim, yang diselenggarakan oleh US-Asia Institute (USAI) dan Air Quality Asia (AQA) dengan anggota parlemen dari berbagai negara lainnya, termasuk Amerika, Pakistan, India, Afrika Selatan, Morocco, Filipina, dan Indonesia.
Acara tersebut mengangkat tema “Tackling The Climate Crises: Transitioning to a Global Green Economy” dan membahas mengenai bagaimana Green New Deal Amerika Serikat (AS) dan Undang-Undang Ekonomi Hijau serupa di negara lain, yang memberikan peluang utama untuk mengatasi perubahan iklim, mengurangi dampak buruknya, dan melestarikan lingkungan seraya membangun pertumbuhan ekonomi dunia.
Dyah Roro berpendapat bahwa partisipasi 40 kepala negara dalam KTT Perubahan Iklim, beserta kebijakan-kebijakan ramah lingkungan yang telah dihasilkan oleh 7 negara yang hadir pada pertemuan virtual ini, sudah menunjukan adanya sebuah komitmen politik atau political will. “Namun yang terpenting saat ini adalah kemampuan para pemimpin untuk memonitor implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut,” papar Sekretaris Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI, dalam rilis yang diterima Parlementaria, Minggu (25/4/2021).
Acara ini digelar oleh Presiden AS Joe Biden, yang mengambil tindakan pada hari pertamanya menjabat untuk mengembalikan komitmen AS ke Perjanjian Paris (Paris Agreement). Presiden Biden mengundang 40 pemimpin dunia untuk hadir dalam The Leaders Summit on Climate atau KTT Perubahan Iklim yang diselenggarakan pada tanggal 22 dan 23 April 2021.
KTT Perubahan Iklim yang dilakukan secara virtual ini disiarkan langsung untuk dilihat publik. Pembahasan di dalam pertemuan ini berfokus pada urgensi dan manfaat ekonomi dari tindakan iklim yang lebih kuat. Terlaksananya acara ini juga akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) pada November 2021 di Glasgow.
Dalam pertemuan yang sama, turut hadir pula Anggota Komisi VII DPR RI dan Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI Mercy Barends, yang memaparkan sejumlah langkah legislatif Indonesia dalam mendukung terwujudnya green economy, di mana RUU Energi Baru Terbarukan yang telah masuk di dalam prolegnas tahun 2021, merupakan salah satu upaya konkret dalam kontribusinya menanggulangi krisis iklim ini.
Pada kesempatan ini, Anggota Dewan Energi Nasional RI Satya Widya Yudha juga memaparkan sejumlah langkah dan target serta capaian Indonesia dalam menyikapi krisis iklim dunia, khususnya pada sektor energi. Ia mengingatkan, ketika berbicara mengenai pengurangan emisi karbon pada sektor energi, hal tersebut mengacu terhadap UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perjanjian Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim dan realisasi dari pada Sustainable Development Goals (SDGs).
Ia pun menjelaskan bahwa transisi energi melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan merupakan salah satu upaya konkrit dalam merealisasikan kebijakan tersebut. Menurutnya, agar tercapainya bauran EBT 23 persen pada tahun 2025, perlu adanya pemantauan di tingkat daerah melalui pembentukan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), agar potensi EBT yang dimiliki oleh masing-masing daerah dapat dimaksimalkan.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
