Dyah Roro Tekankan Pentingnya Implementasi Kebijakan Ramah Lingkungan
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti menekankan pentingnya implementasi kebijakan ramah lingkungan. Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat hadir pada side event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim, yang diselenggarakan oleh US-Asia Institute (USAI) dan Air Quality Asia (AQA) dengan anggota parlemen dari berbagai negara lainnya, termasuk Amerika, Pakistan, India, Afrika Selatan, Morocco, Filipina, dan Indonesia.
Acara tersebut mengangkat tema “Tackling The Climate Crises: Transitioning to a Global Green Economy” dan membahas mengenai bagaimana Green New Deal Amerika Serikat (AS) dan Undang-Undang Ekonomi Hijau serupa di negara lain, yang memberikan peluang utama untuk mengatasi perubahan iklim, mengurangi dampak buruknya, dan melestarikan lingkungan seraya membangun pertumbuhan ekonomi dunia.
Dyah Roro berpendapat bahwa partisipasi 40 kepala negara dalam KTT Perubahan Iklim, beserta kebijakan-kebijakan ramah lingkungan yang telah dihasilkan oleh 7 negara yang hadir pada pertemuan virtual ini, sudah menunjukan adanya sebuah komitmen politik atau political will. “Namun yang terpenting saat ini adalah kemampuan para pemimpin untuk memonitor implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut,” papar Sekretaris Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI, dalam rilis yang diterima Parlementaria, Minggu (25/4/2021).
Acara ini digelar oleh Presiden AS Joe Biden, yang mengambil tindakan pada hari pertamanya menjabat untuk mengembalikan komitmen AS ke Perjanjian Paris (Paris Agreement). Presiden Biden mengundang 40 pemimpin dunia untuk hadir dalam The Leaders Summit on Climate atau KTT Perubahan Iklim yang diselenggarakan pada tanggal 22 dan 23 April 2021.
KTT Perubahan Iklim yang dilakukan secara virtual ini disiarkan langsung untuk dilihat publik. Pembahasan di dalam pertemuan ini berfokus pada urgensi dan manfaat ekonomi dari tindakan iklim yang lebih kuat. Terlaksananya acara ini juga akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) pada November 2021 di Glasgow.
Dalam pertemuan yang sama, turut hadir pula Anggota Komisi VII DPR RI dan Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI Mercy Barends, yang memaparkan sejumlah langkah legislatif Indonesia dalam mendukung terwujudnya green economy, di mana RUU Energi Baru Terbarukan yang telah masuk di dalam prolegnas tahun 2021, merupakan salah satu upaya konkret dalam kontribusinya menanggulangi krisis iklim ini.
Pada kesempatan ini, Anggota Dewan Energi Nasional RI Satya Widya Yudha juga memaparkan sejumlah langkah dan target serta capaian Indonesia dalam menyikapi krisis iklim dunia, khususnya pada sektor energi. Ia mengingatkan, ketika berbicara mengenai pengurangan emisi karbon pada sektor energi, hal tersebut mengacu terhadap UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perjanjian Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim dan realisasi dari pada Sustainable Development Goals (SDGs).
Ia pun menjelaskan bahwa transisi energi melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan merupakan salah satu upaya konkrit dalam merealisasikan kebijakan tersebut. Menurutnya, agar tercapainya bauran EBT 23 persen pada tahun 2025, perlu adanya pemantauan di tingkat daerah melalui pembentukan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), agar potensi EBT yang dimiliki oleh masing-masing daerah dapat dimaksimalkan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
