Connect with us

Dunia Pendidikan Indonesia Sama Sekali Tak Berkembang

Presiden Jokowi di Kongres HIPIIS ke-10(foto: ngopibareng.id)

Solo – Dunia pendidikan Indonesia, hendaknya menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi yang kini sedang berkembang pesat. Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, dikemukakan ketika jadi pembicara dalam pembukaan Kongres ke-10 Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/8/2017).

Jokowi melihat dunia pendidikan di Indonesia sama sekali tidak berkembang. Hal itu dilihat dari jurusan pendidikan tidak ada yang berubah dari tahun ke tahun. “Kenapa di universitas kita dari dulu sampai sekarang hanya ada fakultas ekonomi, hukum, sosial politik, teknik. Padahal ini perubahan global sudah cepat sekali,” ujarnya.

“Kenapa tidak ada fakultas retail manajemen? Kenapa tidak ada fakultas resources management? Kenapa tidak ada fakultas green building?” lanjut Jokowi.

Bahkan, Jokowi memberikan contoh ekstrem dalam hal pendidikan pengembangan dari desain grafis, yakni animasi. “Kenapa tidak ada fakultas animasi, nanti jurusannya meme juga bisa misalnya,” tuturnya.

Keruan, pernyataan Jokowi itu langsung disambut suasana riuh rendah. Mereka ada yang tertawa sembari mengangguk-anggukan kepala. Ada yang mengggeleng-gelengkan kepala. Banyak pula yang langsung berdiskusi pelan dengan orang di sebelahnya.

Dirinya, Jokowi melanjutkan, tidak main-main dengan pernyataan itu. Perubahan global, khususnya teknologi, memang semestinya diikuti dengan persiapan agar Indonesia tidak jadi negara tertinggal dibandingkan negara lainnya.

“Jangan kita terlewatkan melakukan antisipasi ini sehingga tak bisa lagi mengejar perubahan yang ada dan akhirnya kita ini ditinggal,” pungkas Jokowi.

Rekomendasi Teknologi

Selain inovasi, kekuatan yang dibutuhkan Indonesia adalah teknologi dan alih teknologinya. Berkaitan dengan hal tersebut, BPPT berhasil merumuskan rekomendasi yang dibutuhkan bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi terkini melalui Kongres Teknologi Nasional (KTN) yang dihelat 17-19 Juli 2017 lalu.

KTN merekomendasikan tiga bidang yakni teknologi informasi dan komunikasi (TIK), teknologi kesehatan dan teknologi transportasi. “Rekomendasi teknologi ini, juga merupakan intisari dari berbagai permasalahan, pemikiran, dan tawaran solusi yang sesuai dengan situasi dan tantangan terkini,”ujar Ketua Panitia KTN 2017 yang juga menjabat Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material (TIEM BPPT), Hammam Riza.

Rekomendasi pada bidang teknologi kesehatan, antara lain penguatan industri farmasi dan alat kesehatan nasional menuju industri yang integratif, berdaya saing dan mampu mewujudkan kemandirian obat dan alat kesehatan nasional. BPPT juga mendorong peningkatan penguasaan bahan baku obat dan alat kesehatan dalam negeri. Karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang bisa dijadikan bahan baku obat herbal dan fitofarmaka.

Sedangkan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dibutuhkan karena  memiliki perkembangan yang sangat pesat, bahkan menjadi tulang punggung bagi banyak hal dan menopang sebagian besar kehidupan modern peradaban manusia saat ini.

Dari beberapa butir rekomendasi terkait TIK, di antaranya mengenai perlunya, kebijakan pengamanan data dan infrastruktur melalui pengembangan Landasan Hukum Pengamanan Infrastruktur Kritis Nasional (Critical Information Infrastructure Protection Plan). Kemudian penguatan peran dan tupoksi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk koordinasi dan harmonisasi solusi keamanan siber.

Sementara dalam rangka pengamanan siber di Indonesia ini, disepakati sangat pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat akan adanya ancaman atau risiko dalam penggunaan jaringan siber dalam aktivitasnya. Sebut saja penggunaan messaging application seperti WhatsApp (WA), Telegram, dan Signal memiliki risiko dari informasi yang tidak benar, pencurian identitas yang dapat mengakibatkan kerugian finansial hingga kerusakan peralatan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya suatu fungsi yang diperlukan.

“Oleh karenanya, ke depan kita perlu mengacu kepada Inovasi TIK karya anak bangsa dalam menyediakan berbagai aplikasi Over The Top (OTT) sekaligus mendorong Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) industri TIK,”kata Hammam.

M Riz

 

 

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Besok, Presiden Jokowi Lantik Komjen Listyo Sigit Sebagai Kapolri

Oleh

Fakta News
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri pada Rabu, esok. Pelantikan akan digelar di Istana Negara.

“Besok rencana pelantikan (Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri) di Istaana Negara,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Selasa (26/1/2021).

Brigjen Rusdi mengatakan usai pelantikan di istana negara, Polri akan melaksanakan upacara tradisi serah-terima panji Polri Tribrata di ruang Rupatama Mabes Polri. Tradisi serah-terima panji menandakan serah-terima jabatan Kapolri yang lama ke yang baru.

“Itu kegiatannya ada penyerahan panji Polri Tribrata dari Kapolri lama ke yang baru. Pascapelantikan di Istana. Itu kegiatan di internal sini,” ujarnya.

Rusdi mengatakan, seusai upacara serah-terima panji Polri, akan dilanjutkan dengan serah-terima Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari. Ketua yang lama, yakni istri Jenderal Idham Azis, Fitri Idham Azis, akan menyerahkan posisi Ketua Bhayangkari kepada istri Komjen Sigit, Juliati Sapta Dewi Magdalena, selaku istri Kapolri baru.

“Setelah itu, ada serah-terima Ketua Umum Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari. Itu ada penyerahan dua organisasi itu ya, organisasi Bhayangkari dengan Yayasan Kemala Bhayangkari. Dari ketua yang lama kepada yang baru,” ujarnya.

Lebih lanjut Rusdi mengatakan, Juliati Sapta Dewi Magdalena juga akan diangkat sebagai ibu asuh Polisi Wanita (Polwan). Rusdi menyampaikan acara akan dilangsungkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

“Ketiga pengangkatan ibu asuh Polwan RI semua dilaksanakan di Mabes dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat. Beberapa pejabat hadir virtual. Kita berdoa semua, besok Pak Listyo Sigit bisa dilantik,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Jadi Tersangka Dugaan Rasisme, Bareskrim Polri Jemput Paksa Ambroncius Nababan

Oleh

Fakta News
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono

Jakarta – Bareskrim Polri telah resmi menetapkan Ambroncius Nababan sebagai tersangka kasus dugaan tindakan rasisme kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan penetapan tersangka itu setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap Ambroncius sebagai saksi pada kemarin hari dan lima saksi ahli, diantaranya ahli pidana dan bahasa.

Setelah itu, kata Argo, pihak kepolisian langsung melakukan gelar perkara pada hari ini yang dipimpin oleh Karo Wasidik Bareskrim Polri, dan diikuti oleh, penyidik Siber Bareskrim Polri, Propam Polri, Itwasum Polri dan Divkum Polri.

“Kemudian setelah gelar perkara hasil kesimpulam gelar perkara adalah menaikan status atas nama AN menjadi tersangka,” kata Argo saat jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/1/2021).

Setelah dijadikan tersangka, Argo menyebut, pihak kepolisian langsung bergerak cepat untuk melakukan penjemputan kepada Ambroncius Nababan. Hal itu dilakukan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

“Kemudian tadi setelah jadi tersangka, tadi sore penyidik Siber Bareskrim menjemput yang bersangkutan, dan sekitar jam 18.30 yang bersangkutan dibawa ke Bareskrim Polri. Saat ini jam 19.40 WIB sudah sampai di Bareskrim Polri. Selanjutnya penyidik akan lakukan pemeriksaan kepada AN sebagai tersangka,” ujar Argo.

Atas perbuatannya, Ambroncius disangka melanggar Pasal 45a ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan UU ITE dan juga Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf b ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan juga Pasal 156 KUHP.

“Ancaman di atas 5 tahun,” ucap Argo.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bareskrim Polri Tetapkan Ambroncius Nababan Tersangka Ujaran Kebencian Rasisme

Oleh

Fakta News
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Slamet Uliandi

Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri meningkatkan status penyidikan dalam kasus dugaan ujaran kebencian rasisme yang dilakukan oleh Ketum Projamin Ambroncius Nababan terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Ambroncius Nababan kini menyandang status tersangka.

“Benar. Terlapor AN kami naikkan statusnya menjadi tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi, Selasa (26/1/2021).

Ambroncius Nababan diduga melakukan tindak pidana yang menimbulkan rasa kebencian atas cuitannya di media sosial Facebook. Ambroncius dijerat dengan Pasal 45a.

“Diduga melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan/atau membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain dan/atau barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan/atau Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan/atau Pasal 156 KUHP,” kata Brigjen Slamet Uliandi.

Sebelumnya, Ambroncius Nababan dipolisikan akibat ujarannya ini Facebook. Dia menyandingkan foto Natalius Pigai dengan foto gorila. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri kemudian memanggil Ambroncius Nababan. Bareskrim sudah menerbitkan surat perintah penyidikan terhadap perkara ini.

Dalam pemanggilan ini, penyidik Siber Bareskrim Polri telah mencecar 25 pertanyaan untuk mengklarifikasi ke Ambroncius mengenai akun FB yang digunakan dugaan penyebaran ujaran rasis. Dari hasil klarifikasi itu akan ditentukan langkah lebih lanjut.

Perlu juga dicatat, penyidik Siber Bareskrim sebelum melakukan pemanggilan juga sudah memiliki temuan-temuan awal.

Baca Selengkapnya