Dunia Pendidikan Indonesia Sama Sekali Tak Berkembang
Solo – Dunia pendidikan Indonesia, hendaknya menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi yang kini sedang berkembang pesat. Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, dikemukakan ketika jadi pembicara dalam pembukaan Kongres ke-10 Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/8/2017).
Jokowi melihat dunia pendidikan di Indonesia sama sekali tidak berkembang. Hal itu dilihat dari jurusan pendidikan tidak ada yang berubah dari tahun ke tahun. “Kenapa di universitas kita dari dulu sampai sekarang hanya ada fakultas ekonomi, hukum, sosial politik, teknik. Padahal ini perubahan global sudah cepat sekali,” ujarnya.
“Kenapa tidak ada fakultas retail manajemen? Kenapa tidak ada fakultas resources management? Kenapa tidak ada fakultas green building?” lanjut Jokowi.
Bahkan, Jokowi memberikan contoh ekstrem dalam hal pendidikan pengembangan dari desain grafis, yakni animasi. “Kenapa tidak ada fakultas animasi, nanti jurusannya meme juga bisa misalnya,” tuturnya.
Keruan, pernyataan Jokowi itu langsung disambut suasana riuh rendah. Mereka ada yang tertawa sembari mengangguk-anggukan kepala. Ada yang mengggeleng-gelengkan kepala. Banyak pula yang langsung berdiskusi pelan dengan orang di sebelahnya.
Dirinya, Jokowi melanjutkan, tidak main-main dengan pernyataan itu. Perubahan global, khususnya teknologi, memang semestinya diikuti dengan persiapan agar Indonesia tidak jadi negara tertinggal dibandingkan negara lainnya.
“Jangan kita terlewatkan melakukan antisipasi ini sehingga tak bisa lagi mengejar perubahan yang ada dan akhirnya kita ini ditinggal,” pungkas Jokowi.
Rekomendasi Teknologi
Selain inovasi, kekuatan yang dibutuhkan Indonesia adalah teknologi dan alih teknologinya. Berkaitan dengan hal tersebut, BPPT berhasil merumuskan rekomendasi yang dibutuhkan bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi terkini melalui Kongres Teknologi Nasional (KTN) yang dihelat 17-19 Juli 2017 lalu.
KTN merekomendasikan tiga bidang yakni teknologi informasi dan komunikasi (TIK), teknologi kesehatan dan teknologi transportasi. “Rekomendasi teknologi ini, juga merupakan intisari dari berbagai permasalahan, pemikiran, dan tawaran solusi yang sesuai dengan situasi dan tantangan terkini,”ujar Ketua Panitia KTN 2017 yang juga menjabat Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material (TIEM BPPT), Hammam Riza.
Rekomendasi pada bidang teknologi kesehatan, antara lain penguatan industri farmasi dan alat kesehatan nasional menuju industri yang integratif, berdaya saing dan mampu mewujudkan kemandirian obat dan alat kesehatan nasional. BPPT juga mendorong peningkatan penguasaan bahan baku obat dan alat kesehatan dalam negeri. Karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang bisa dijadikan bahan baku obat herbal dan fitofarmaka.
Sedangkan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dibutuhkan karena memiliki perkembangan yang sangat pesat, bahkan menjadi tulang punggung bagi banyak hal dan menopang sebagian besar kehidupan modern peradaban manusia saat ini.
Dari beberapa butir rekomendasi terkait TIK, di antaranya mengenai perlunya, kebijakan pengamanan data dan infrastruktur melalui pengembangan Landasan Hukum Pengamanan Infrastruktur Kritis Nasional (Critical Information Infrastructure Protection Plan). Kemudian penguatan peran dan tupoksi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk koordinasi dan harmonisasi solusi keamanan siber.
Sementara dalam rangka pengamanan siber di Indonesia ini, disepakati sangat pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat akan adanya ancaman atau risiko dalam penggunaan jaringan siber dalam aktivitasnya. Sebut saja penggunaan messaging application seperti WhatsApp (WA), Telegram, dan Signal memiliki risiko dari informasi yang tidak benar, pencurian identitas yang dapat mengakibatkan kerugian finansial hingga kerusakan peralatan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya suatu fungsi yang diperlukan.
“Oleh karenanya, ke depan kita perlu mengacu kepada Inovasi TIK karya anak bangsa dalam menyediakan berbagai aplikasi Over The Top (OTT) sekaligus mendorong Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) industri TIK,”kata Hammam.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
