Connect with us

Dunia Pendidikan Indonesia Sama Sekali Tak Berkembang

Presiden Jokowi di Kongres HIPIIS ke-10(foto: ngopibareng.id)

Solo – Dunia pendidikan Indonesia, hendaknya menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi yang kini sedang berkembang pesat. Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, dikemukakan ketika jadi pembicara dalam pembukaan Kongres ke-10 Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/8/2017).

Jokowi melihat dunia pendidikan di Indonesia sama sekali tidak berkembang. Hal itu dilihat dari jurusan pendidikan tidak ada yang berubah dari tahun ke tahun. “Kenapa di universitas kita dari dulu sampai sekarang hanya ada fakultas ekonomi, hukum, sosial politik, teknik. Padahal ini perubahan global sudah cepat sekali,” ujarnya.

“Kenapa tidak ada fakultas retail manajemen? Kenapa tidak ada fakultas resources management? Kenapa tidak ada fakultas green building?” lanjut Jokowi.

Bahkan, Jokowi memberikan contoh ekstrem dalam hal pendidikan pengembangan dari desain grafis, yakni animasi. “Kenapa tidak ada fakultas animasi, nanti jurusannya meme juga bisa misalnya,” tuturnya.

Keruan, pernyataan Jokowi itu langsung disambut suasana riuh rendah. Mereka ada yang tertawa sembari mengangguk-anggukan kepala. Ada yang mengggeleng-gelengkan kepala. Banyak pula yang langsung berdiskusi pelan dengan orang di sebelahnya.

Dirinya, Jokowi melanjutkan, tidak main-main dengan pernyataan itu. Perubahan global, khususnya teknologi, memang semestinya diikuti dengan persiapan agar Indonesia tidak jadi negara tertinggal dibandingkan negara lainnya.

“Jangan kita terlewatkan melakukan antisipasi ini sehingga tak bisa lagi mengejar perubahan yang ada dan akhirnya kita ini ditinggal,” pungkas Jokowi.

Rekomendasi Teknologi

Selain inovasi, kekuatan yang dibutuhkan Indonesia adalah teknologi dan alih teknologinya. Berkaitan dengan hal tersebut, BPPT berhasil merumuskan rekomendasi yang dibutuhkan bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi terkini melalui Kongres Teknologi Nasional (KTN) yang dihelat 17-19 Juli 2017 lalu.

KTN merekomendasikan tiga bidang yakni teknologi informasi dan komunikasi (TIK), teknologi kesehatan dan teknologi transportasi. “Rekomendasi teknologi ini, juga merupakan intisari dari berbagai permasalahan, pemikiran, dan tawaran solusi yang sesuai dengan situasi dan tantangan terkini,”ujar Ketua Panitia KTN 2017 yang juga menjabat Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material (TIEM BPPT), Hammam Riza.

Rekomendasi pada bidang teknologi kesehatan, antara lain penguatan industri farmasi dan alat kesehatan nasional menuju industri yang integratif, berdaya saing dan mampu mewujudkan kemandirian obat dan alat kesehatan nasional. BPPT juga mendorong peningkatan penguasaan bahan baku obat dan alat kesehatan dalam negeri. Karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang bisa dijadikan bahan baku obat herbal dan fitofarmaka.

Sedangkan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dibutuhkan karena  memiliki perkembangan yang sangat pesat, bahkan menjadi tulang punggung bagi banyak hal dan menopang sebagian besar kehidupan modern peradaban manusia saat ini.

Dari beberapa butir rekomendasi terkait TIK, di antaranya mengenai perlunya, kebijakan pengamanan data dan infrastruktur melalui pengembangan Landasan Hukum Pengamanan Infrastruktur Kritis Nasional (Critical Information Infrastructure Protection Plan). Kemudian penguatan peran dan tupoksi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk koordinasi dan harmonisasi solusi keamanan siber.

Sementara dalam rangka pengamanan siber di Indonesia ini, disepakati sangat pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat akan adanya ancaman atau risiko dalam penggunaan jaringan siber dalam aktivitasnya. Sebut saja penggunaan messaging application seperti WhatsApp (WA), Telegram, dan Signal memiliki risiko dari informasi yang tidak benar, pencurian identitas yang dapat mengakibatkan kerugian finansial hingga kerusakan peralatan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya suatu fungsi yang diperlukan.

“Oleh karenanya, ke depan kita perlu mengacu kepada Inovasi TIK karya anak bangsa dalam menyediakan berbagai aplikasi Over The Top (OTT) sekaligus mendorong Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) industri TIK,”kata Hammam.

M Riz

 

 

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024

Oleh

Fakta News
Pasangan Pilkada Kota Bogor Dedie A Rachim - Jenal Mutaqin

Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin  yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor  2024 hasil hitung cepat terkini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor  dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat  menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.

“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.

Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno

Oleh

Fakta News
Koordinator Nasional Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bambang J Pramono

Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang  Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.

Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.

“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.

Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.

“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.

“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram  – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya