Connect with us

Dukungan Penuh Badan POM Untuk Penanganan COVID-19

Kepala BPOM Penny K Lukito

Jakarta – Pandemi COVID-19 membuat dunia global mengerahkan segala kemampuan untuk percepatan penanganannya. Demikian juga dengan pemerintah Indonesia yang menempuh berbagai upaya untuk meminimalkan dan menurunkan angka masyarakat yang terpapar virus tersebut.

Pemerintah semaksimal mungkin meningkatkan upaya preventif untuk menekan laju penyebaran virus, dan upaya kuratif untuk meminimalisir efek penyakit pada pasien yang terdeteksi positif terinfeksi virus COVID-19.

Salah satu hal penting yang dibahas Presiden RI Joko Widodo pada rapat terbatas Satuan Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Senin (04/05) lalu adalah pengujian sampel tes Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), karena kecepatan dan ketepatan pengujian spesimen memegang peranan kunci sebagai langkah penanggulangan.

Sebagai anggota tim pengarah dan tim pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Badan POM melalui Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) dan 21 Balai Besar/Balai POM yang memiliki alat RT-PCR disiagakan untuk membantu percepatan pengujian COVID-19 di daerah.

“Dengan mengerahkan segala sumber daya di pusat dan daerah, kami berupaya seoptimal mungkin membantu percepatan penanganan COVID-19, termasuk penyediaan laboratorium pengujian spesimen,” ungkap Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito saat konferensi pers di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Selasa (19/05).

Badan POM siap mendukung pengujian spesimen COVID-19 dengan peminjaman instrumen RT-PCR, Sumber Daya Manusia (SDM) penguji, maupun pengujian hasil ekstraksi spesimen bila terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan di daerah.

Lebih lanjut Penny K. Lukito memaparkan bahwa lima laboratorium Badan POM siap mendukung percepatan pengujian spesimen COVID-19.

“Kapasitas pengujian spesimen COVID-19 sebanyak 300 sampel/hari oleh PPPOMN, 200 sampel/hari oleh Balai POM di Gorontalo, 150 sampel/hari oleh Balai Besar POM di Makassar, 90 sampel/hari oleh Balai Besar POM di Jayapura, dan 180 sampel/hari oleh Balai POM di Ambon,” jelasnya.

Hingga 18 Mei 2020, empat laboratorium Badan POM telah operasional melakukan pengujian COVID-19. Laboratorium PPPOMN menguji 868 spesimen dari RS Darurat Wisma Atlet dan Asrama Haji serta Balai POM di Gorontalo menguji 730 spesimen atas kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Selain itu, laboratorium Balai Besar POM di Jayapura dan Balai POM di Ambon masing-masing telah menguji 41 dan 153 sampel ekstraksi RNA spesimen COVID-19.

“Selain itu, laboratorium PCR milik Balai Besar POM di Makassar telah siap operasional untuk melakukan pengujian spesimen COVID-19 dan saat ini sedang menunggu koordinasi penerimaan spesimen yang akan diuji,” ungkap Kepala Badan POM.

Hingga saat ini, tercatat 16 Balai Besar/Balai POM yang memiliki RT-PCR telah atau dalam proses meminjamkan peralatan pengujian berupa RT-PCR dan pendukungnya kepada laboratorium di 16 provinsi.

Ke-16 provinsi tersebut adalah Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara serta Lampung, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat.

Komitmen Badan POM untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19, Badan POM melakukan merenovasi dan meng-upgrade laboratoriumnya menjadi Laboratorium 3 PPPOMN yang memenuhi kriteria dan fasilitas Biosafety Level 2 (BSL-2) plus yang sesuai untuk pengujian sampel COVID-19.

Penny K. Lukito menjelaskan bahwa selain untuk pengujian sampel COVID-19, laboratorium 3 PPPOMN akan dimanfaatkan untuk pengujian produk berisiko tinggi seperti obat dan produk biologi yang bersifat karsinogenik/mutagenik/teratogenik yang memerlukan fasilitas khusus termasuk pengujian dalam rangka bioterorisme.

”Rencananya, kami meresmikan Gedung Laboratorium 3 PPPOMN sebagai fasilitas khusus pengujian sampel COVID-19 serta produk berisiko lainnya besok Rabu,” tukas Kepala Badan POM.

“Sebagai dukungan terhadap upaya kuratif, 07 April 2020, Badan POM bersama para ahli yang terdiri dari klinisi, farmakolog, dan akademis merilis Informatorium Obat COVID-19 sebagai acuan tenaga kesehatan di seluruh RS Rujukan COVID-19 di Indonesia dalam tata laksana pengobatan COVID-19. Informatorium tersebut disusun berdasarkan tata laksana/manajemen terapi yang dipublikasikan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) serta mengacu pada beberapa negara lain, seperti RRT, Jepang, Amerika, dan Singapura, beberapa pedoman global seperti yang disarankan WHO, serta publikasi ilmiah,” jelas Kepala Badan POM.

“30 April 2020, Badan POM juga merilis Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan pada Masa Status Darurat Kesehatan COVID-19 di Indonesia, yang berisi segala aspek upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di sarana produksi dan distribusi pangan olahan, mencakup sanitasi, higiene dan kesehatan personel, serta penerapan pembatasan jarak fisik (physical distancing) sebagaimana protokol pencegahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,” tambahnya.

Selanjutnya pada 14 Mei 2020, Badan POM merilis sepuluh buku informasi di bidang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam rangka menghadapi COVID-19, yaitu Buku Pedoman Penggunaan Herbal dan Suplemen Kesehatan dalam Menghadapi COVID-19 di Indonesia, Buku Informatorium Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) di Masa Pandemi COVID-19, Buku Saku Obat Tradisional untuk Daya Tahan Tubuh, Buku Saku Suplemen Kesehatan untuk Memelihara Daya tahan Tubuh Menghadapi COVID-19 seri vitamin C, vitamin D, vitamin E, Probiotik, Zink, dan Selenium, serta Buku Cerdas Memilih dan Mengonsumsi Herbal, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam Menghadapi Pandemi COVID-19.

Upaya Badan POM dan pemerintah di masa pandemi COVID-19 tentunya perlu didukung dengan peran aktif masyarakat dalam memilih produk Obat dan Makanan aman untuk melindungi diri dan keluarga.

“Setiap orang memiliki peran penting dalam penanganan COVID-19 ini, termasuk mereka yang berdiam diri di rumah. Kami mengajak semua orang untuk bersama melawan pandemi ini. Bersama kita bisa menangani COVID-19.” tutup Kepala Badan POM.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya