Dukung Transformasi Digital, Rizki Natakusumah Minta Komitmen Pemerintah Seluruh Desa Dapatkan Sinyal 4G
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah meminta komitmen pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terkait seluruh desa mendapatkan sinyal 4G. Sebab, menurutnya, hal itu sudah menjadi hak primer masyarakat untuk mendapatkan kualitas jaringan yang baik dalam hal komunikasi dan informasi dalam upaya untuk mendukung transformasi digital.
“Dengan tren anggaran seperti ini kira-kira akan tercapai kapan itu desa seluruhnya bisa 4G? Karena ini sudah jadi hak primer masyarakat kita. Seakan-akan pemerintah tidak menganggap ini sebagai suatu yang urgen dan tidak sesuai sebenarnya dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu,” ujar Rizki saat mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, beserta Ketua KPI Pusat, Ketua KIP, dan Ketua Dewan Pers, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Diketahui, sesuai dengan surat Menteri Kominfo kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, kebutuhan anggaran Kemenkominfo tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp40.551.453.740. Padahal, dalam rangka percepatan transformasi digital nasional, dibutuhkan dukungan pembiayaan yang optimal untuk menyelesaikan target-target sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
“Kami sebenarnya agak menyesal sekali karena kami bersama Bu Sekjen Kominfo, bagaimana saya memperjuangkan agar bagaimana kita bisa dorong kekurangan anggaran ini di Badan Anggaran (Banggar DPR RI),” ujar Politisi Partai Demokrat tersebut.
Sebelumnya, pada 2021, Presiden Jokowi telah meminta Kemenkominfo untuk melakukan percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan serta di titik-titik layanan publik. Melalui akselerasi transformasi digital berharap punya dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Jakarta – Pernyataan Ganjar Pranowo yang menyebutkan bahwa potensi kemaritiman kita bisa menaikan kontribusi seratus persen pada PDB kita, diapresiasi oleh relawan Ganjar Mania’Indonesia (GaMan Indonesia).
Pernyataan ini disampaikan Ganjar yang merupakan capres dari PDI Perjuangan itu di hadapan CEO MNC Group baru-baru ini. Menurut Ganjar, sektor maritim belum digarap secara maksimal. Selama ini kalau bicara tentang maritim hanya fokus pada perikanan tangkap. Tapi disana ada energi, mineral, tourism dan lainya.
Menurut ketua relawan GaMan Indonesia Awaluddin Matondang, Ganjar memiliki visi yang jelas untuk memimpin Indonesia. “Ganjar bukanlah capres sosmed seperti yang disangkakan oleh beberapa kelompok orang,” kata Awaluddin.
Sekjen GaMan Indonesia Pikiran Daely
Ditambahkan oleh sekjen GaMan Indonesia, Pikiran Daely, Ganjar punya alasan yang kuat bila dirinya nanti diamanahkan rakyat memimpin negeri akan menjadikan sektor maritim menjadi andalan untuk menaikkan pendapatan negara.
“Kita ketahui, Indonesia memiliki 17.500 pulau.Dengan garis pantai 81.000 ribu km. Sekitar 62% wilayah kita adalah kelautan. Jadi wajar kalau Ganjar menjadikan sektor maritim menjadi fokus garapan guna memberikan kontribusi serta menaikkan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Daely.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar anggaran kesehatan semakin ditingkatkan. Pasalnya, bidang kesehatan adalah urusan yang sangat bersentuhan dan dibutuhkan masyarakat. Dengan semakin bertambahnya penduduk Indonesia dan juga dengan semakin kompleksnya persoalan kesehatan di masa sekarang ini, anggaran kesehatan sudah selayaknya disesuaikan.
“Momentum kenaikan anggaran kesehatan sekarang lagi terbuka. Pemerintah dan DPR sekarang sedang membahas RUU omnibus law kesehatan. Salah satu klausul di dalam RUU tersebut adalah anggaran kesehatan,” ungkapnya melalui media rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (8/6/2023).
Fraksi PAN, lanjut Saleh merupakan fraksi yang pertama mengusulkan agar anggaran kesehatan naik menjadi 10 persen dari APBN. “ Waktu di baleg, Fraksi PAN yang pertama kali mengusulkan agar anggaran kesehatan naik menjadi 10 persen dari APBN. Usulan ini kemudian diamini oleh fraksi-fraksi lain. Dan sudah masuk dalam draft RUU Kesehatan tersebut,” jelasnya.
Saleh menyadari bahwa usulan peningkatan anggaran kesehatan bukanlah hal yang mudah untuk diindahkan. Apalagi, pemerintah harus bekerja keras membagi anggaran yang ada secara proporsional di semua kementerian/lembaga. Ada kekhawatiran akan terjadi ketidakseimbangan. Ini sudah dijelaskan Kemenkes dan Kemenkeu dalam rapat-rapat panja.
“Kalau patokan 10 persen itu sulit, Fraksi PAN meminta agar pemerintah menyatakan bahwa urusan kesehatan menjadi prioritas utama dalam setiap pembahasan dan penetapan anggaran. Ini penting agar aspirasi fraksi-fraksi dapat terakomodir dengan baik. Paling tidak, pemerintah perlu memaparkan peta jalan perbaikan pelayanan kesehatan kita dalam 15 sampai 20 tahun ke depan,” tegasnya.
Saleh menegaskan kembali, pihaknya ingin adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebab, inti dari transformasi bidang kesehatan ini adalah pelayanan kesehatan. “Seluruh warga negara harus merasakan kehadiran negara ketika mereka sakit. Tentu ini jelas sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak warga negara sebagaimana diatur secara tegas di dalam konstitusi,” pungkas Legislator Dapil Sumut II itu.
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil berharap agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mampu melakukan transformasi dan kolaborasi.
“Saya berharap kepada BNPT dan BNN sebenarnya adalah dua kata yang saya inginkan dan berharap agar BNPT dan BNN bisa melakukannya itu adalah transformasi dan kolaborasi, enggak mungkin BNPT itu jalan sendiri, nggak mungkin BNN itu jalan sendiri,” papar nasir di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Politisi dari Fraksi PKS ini menegaskan, transformasi tugas, fungsi penting dilakukan dan kemudian juga berkolaborasi dengan pihak-pihak, dengan para pemangku kepentingan. “Jadi kolaborasi itu kan bagaimana kita bisa berbagi informasi, saling menyetujui, dan lain sebagainya, sehingga kemudian kita bisa memastikan bahwa tugas dan fungsi kita ini bisa berjalan dengan baik,” tandas Nasir.
Dia pun memberikan contoh, misalnya BNN dalam setahun di Aceh ada tiga bandar sabu kabur dari lapas. Menurutnya para institusi penegak hukum belum bisa mewujudkan kolaborasi, sehingga kemudian bandar sabu ini dengan leluasa bisa lari.
“Kita sudah menangkap ya sudah enggak ada urusan lagi, jadi ya itu tidak ada satu kolaborasi antara satu institusi dengan institusi lainnya. Bayangkan dalam setahun tiga bandar sabu itu keluar, yang terakhir di lapas ini. Sudah capek ya menangkap ya tiba-tiba dia kabur lenggang kangkung entah ke mana kira-kira begitu,” ungkap Nasir.
Terkait dengan BNPT, Nasir menyarankan agar melakukan pendekatan kultural dengan melibatkan tokoh masyarakat termasuk juga Anggota DPR RI. Dalam melakukan kegiatan antisipasi dan pemberantasan terorisme bisa melibatkan tokoh setempat.
“Saya pikir pendekatan lainnya adalah soal pendekatan kultural, BNPT ya kita tahu bahwa Indonesia ini ragam budaya, ragam bahasa, ragam adat istiadat, bagaimana kemudian kita BNPT bisa mendekati pendekatan ini,” jelas Nasir.
Relawan GaMan Indonesia Dukung Capres Ganjar Pranowo Garap Potensi Maritim
Saleh Daulay: Peningkatan Anggaran Buat Pelayanan Kesehatan Harus Maksimal
Nasir Djamil Harap BNPT dan BNN Lakukan Transformasi dan Kolaborasi
Putu Supadma: Laki-Laki Harus Jadi Pendukung Peningkatan Peran Perempuan Diberbagai Bidang
Temuan Calon Jemaah Haji Gagal Berangkat, Nanang Samodra: Akan Kita Evaluasi
Relawan GaMan Indonesia Dukung Capres Ganjar Pranowo Garap Potensi Maritim
Loyalis Ganjar Pranowo Bentuk Kepengurusan Wilayah Jakarta Timur
Demplot Pupuk Indonesia Panen Ubi di Deliserdang, Hasil Melimpah
TB Hasanuddin Soroti Kecilnya Anggaran Penegakan Hukum Kemlu dan Proposal Perdamaian Ukraina-Rusia
