Connect with us
DPR RI

Dukung Transformasi Digital, Rizki Natakusumah Minta Komitmen Pemerintah Seluruh Desa Dapatkan Sinyal 4G

Dukung Transformasi Digital, Rizki Natakusumah Minta Komitmen Pemerintah Seluruh Desa Dapatkan Sinyal 4G
Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah saat mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, beserta Ketua KPI Pusat, Ketua KIP, dan Ketua Dewan Pers, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah meminta komitmen pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terkait seluruh desa mendapatkan sinyal 4G. Sebab, menurutnya, hal itu sudah menjadi hak primer masyarakat untuk mendapatkan kualitas jaringan yang baik dalam hal komunikasi dan informasi dalam upaya untuk mendukung transformasi digital.

“Dengan tren anggaran seperti ini kira-kira akan tercapai kapan itu desa seluruhnya bisa 4G? Karena ini sudah jadi hak primer masyarakat kita. Seakan-akan pemerintah tidak menganggap ini sebagai suatu yang urgen dan tidak sesuai sebenarnya dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu,” ujar Rizki saat mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, beserta Ketua KPI Pusat, Ketua KIP, dan Ketua Dewan Pers, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Diketahui, sesuai dengan surat Menteri Kominfo kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, kebutuhan anggaran Kemenkominfo tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp40.551.453.740. Padahal, dalam rangka percepatan transformasi digital nasional, dibutuhkan dukungan pembiayaan yang optimal untuk menyelesaikan target-target sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

“Kami sebenarnya agak menyesal sekali karena kami bersama Bu Sekjen Kominfo, bagaimana saya memperjuangkan agar bagaimana kita bisa dorong kekurangan anggaran ini di Badan Anggaran (Banggar DPR RI),” ujar Politisi Partai Demokrat tersebut.

Sebelumnya, pada 2021, Presiden Jokowi telah meminta Kemenkominfo untuk melakukan percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan serta di titik-titik layanan publik. Melalui akselerasi transformasi digital berharap punya dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Smelter Kembali Meledak, Legislator Desak Pemerintah Evaluasi Program Hilirisasi

Oleh

Fakta News
Smelter Kembali Meledak, Legislator Desak Pemerintah Evaluasi Program Hilirisasi
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh program hilirisasi mineral nasional. Hal tersebut diungkapkannya menyusul terjadinya ledakan smelter di PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI), pekan lalu.

“Pemerintah jangan anggap enteng rentetan kecelakaan di smelter milik perusahaan Cina. Sebab hal itu bisa membahayakan masyarakat di sekitar kawasan smelter,” ungkap Mulyanto melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Dijelaskannya, peristiwa tersebut jadi momentum yang tepat untuk mengadakan pembaruan agar pengelolaan sumber daya alam di Indonesia semakin optimal dalam memberikan nilai tambah domestik dan efek kesejahteraan bagi masyarakat.

“Ini kan menyedihkan kalau sebentar-bentar terjadi ledakan smelter yang menimbulkan kerugian besar bagi pekerja ataupun masyarakat,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Mulyanto menilai penerimaan keuangan negara dari program hilirisasi itu tidak sebanding dengan insentif yang diberikan Pemerintah. Pasalnya, berbagai kemudahan dan insentif fiskal maupun non fiskal, termasuk pembebasan PPh badan dan bea keluar ekspor telah digelontorkan negara untuk mendukung habis-habisan sektor ini.

Belum lagi dampak sosial-lingkungan yang terus berulang baik ledakan smelter, seperti yang kembali terjadi di Kalimantan, maupun bentrok antar pekerja.

Sementara produk program hilirisasi ini hanya berupa nickel pig iron (NPI) dan ferro nikel dengan nilai tambah rendah. Sedang sembilan puluh persen lebih penerimaan hasil ekspor produk smelter dinikmati oleh investor asing.

“Program Hilirisasi setengah hati ini harus dihentikan. Saatnya kita evaluasi secara komprehensif program hilirisasi nasional, agar kita dapat meningkatkan nilai tambah domestik dan Indonesia menjadi semakin berdaulat.Pemerintahan baru ke depan memiliki peran yang strategis,” tegasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bukan Lagi Pandemi, Melki Nilai Varian Covid Singapura Tak Perlu Terlalu Dikhawatirkan

Oleh

Fakta News
Bukan Lagi Pandemi, Melki Nilai Varian Covid Singapura Tak Perlu Terlalu Dikhawatirkan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, saat menjadi narasumber dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Virus Covid-19 kembali menjadi ancaman karena baru-baru ini kembali meningkat di Singapura dengan varian baru Covid-19 KP.1 dan KP.2. Melihat kejadian ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menilai masyarakat tak perlu terlalu khawatir karena virus Covid-19 ini status pandeminya sudah dicabut. Selain itu, ia juga meminta fasilitas Kesehatan (faskes) untuk melakukan antisipasi.

“Yang penting bahwa penyakit ini itu bisa diantisipasi oleh masyarakat Indonesia dengan baik maupun juga oleh faskes ya. Jadi kalau orang sakit itu kalau Faskes-nya bisa ditangani kan aman ya. Jadi Covid ini juga sekarang bukan lagi pandemi, bukan lagi hal yang sangat luar biasa juga, kalaupun naik pada musim tertentu itu ya tinggal diurus aja dengan baik,” ujar Melki sapaan akrabnya kepada Parlementaria di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/05/2024).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai masyarakat tidak perlu terlalu khawatir seperti saat virus Covid-19 ini pertama kali muncul. Terlebih sejauh ini pasien Covid-19 masih dapat teratasi dengan baik dan tidak perlu harus ke rumah sakit. Hal ini menandakan vaksinasi Covid-19 sukses dan kekebalan tubuh masyarakat Indonesia sudah berjalan dengan baik.

“Jadi kita antisipasi seperti biasalah seperti penyakit-penyakit lainnya. Ini bukan lagi pandemi, sudah seperti flu dan sebagainya,” ujarnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Erick Thohir Tunjuk Mantan KSAU Fadjar Prasetyo Jadi Komut Garuda Indonesia

Oleh

Fakta News
strategi garuda indonesia sukses di kuartal I

JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Perubahan ini dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ) pada Rabu (22/5/2024).

Dalam RUPST tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen, menggantikan Timur Sukirno. Sebelumnya Fadjar Prasetyo merupakan Komisaris PT Dirgantara Indonesia sejak tahun 2021.

Sementara Timur Sukirno sendiri digeser menjadi Komisaris Independen menggantikan Thomas  Oentoro yang telah diangkat menjadi anggota dewan direktur Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA).

Perubahan juga terjadi di susunan direksi,  PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menunjuk Enny Kristiani sebagai Direktur Human Capital & Corporate Service.

Berikut Susunan Dewan Komisaris dan Direksi  PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA)

Komisaris Utama/Independen  : Fadjar Prasetyo

Komisaris                                       : Chairul Tanjung

Komisaris Independen                : Timur Sukirno

 

Direktur Utama                                                      : Irfan Setiaputra

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko     : Prasetio

Direktur Niaga                                                        : Ade R Susardi

Direktur Operasi                                                    : Tumpal Manumpak Hutapea

Direktur Teknik                                                      : Rahmat Hanafi

Direktur Human Capital & Corporate Service  : Enny Kristiani

 

Baca Selengkapnya