Dukung Transformasi Digital Pendidikan Tinggi, Kemedikbudristek Luncurkan Berbagai Fasilitas
Jakarta – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi meluncurkan berbagai fasilitas, yaitu: Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA), Satu Dikti, Single Sign-On (SSO), Neo Feeder, serta Dikti AI Centre. Upaya ini untuk mendukung akselerasi transformasi digital dan meningkatkan transparansi layanan di pendidikan tinggi.
Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA), Satu Dikti, Single Sign-On (SSO), Neo Feeder, serta Dikti AI Centre yang dirilis, memiliki fungsi masing-masing. Seluruhnya bertujuan untuk memudahkan insan Dikti dalam mengakses layanan dan program milik Ditjen Diktiristek.
Aplikasi pertama yang dirilis adalah SIAGA atau Sistem Informasi Kelembagaan merupakan platform perizinan yang memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam rangka pendirian atau perubahan perguruan tinggi akademik dan pembukaan program studi.
SIAGA didesain dengan memanfaatkan algoritma cerdas dan dibangun berdasarkan munculnya permasalahan di lapangan terkait dengan perizinan. SIAGA berkomitmen memberikan jaminan layanan yang lebih cepat dan transparan dengan cara mengotomatisasi proses perizinan untuk memangkas rantai birokrasi yang panjang dan selama ini dilakukan secara manual.
Kedua adalah Satu Dikti, yaitu platform terintegrasi yang mendukung berbagai layanan pada perguruan tinggi. Aplikasi ini dibangun untuk menyediakan layanan unggulan yang memberikan kemudahan akses informasi dunia pendidikan tinggi.
Ketiga yaitu Single Sign-On (SSO) yaitu sebuah metode yang memudahkan pengguna untuk melakukan masuk di berbagai laman maupun aplikasi. SSO Ditjen Diktiristek menjadi layanan autentikasi yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan satu akun dan pada satu halaman saja guna mengakses berbagai layanan program Ditjen Diktiristek.
Keempat adalah Neo Feeder yang merupakan versi terbaru dari aplikasi PDDikti Feeder yang digunakan untuk sinkronisasi data perguruan tinggi ke basis data (database) Forlap. Melalui pembaruan ini, Neo Feeder menawarkan berbagai kemudahan baru, yakni integrasi dengan Kampus Merdeka, pendataan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), proses prefill lebih cepat, pembaharuan teknologi microservices, pengoperasian berbagai platform sitem (multi platform operating system), kemudahan langsung pembaruan (update) di aplikasi, tampilan yang lebih segar, serta didukung dengan inovasi teknologi terbaru yang diharapkan dapat mempermudah para pengelola data di perguruan tinggi melakukan pelaporan dan sinkronisasi data.
Terakhir adalah Dikti AI Centre. Kemendikbudristek beberapa waktu lalu telah meluncurkan suatu fasilitas server komputasi berkemampuan tinggi yang dapat dimanfaatkan secara terbuka oleh semua insan Dikti di Indonesia. Super komputer yang diadakan memiliki kapasitas komputasi sebesar 25 Petaflops dan merupakan fasilitas yang sangat mumpuni untuk pengembangan Artificial Intelligence (AI).
Fasilitas Super komputer Dikti AI Centre ini bertujuan untuk menciptakan talenta AI nasional melalui berbagai kegiatan pelatihan maupun pendidikan yang bekerja sama dengan industri dalam kaitannya dengan MBKM. Fasilitas ini juga digunakan oleh perguruan tinggi dan mitra untuk menghasilkan inovasi-inovasi di bidang AI yang dapat menjawab kebutuhan industri dan lembaga pemerintah.
“Tujuan dari Dikti AI Centre ini adalah untuk mengakselerasikan kemajuan AI yang di mana mahasiswa membutuhkan akselerasi dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan turunannya. Upaya ini juga diluncurkan untuk mempercepat pelayanan dan menyediakan layanan yang transparan sehingga secara mudah dapat diikuti oleh proses kelembagaan sehingga integritas sistem semakin kita utamakan,” tutur Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek), Nizam, secara virtual pada Senin (3/1).
Nizam menambahkan, fasilitas Dikti AI Centre, kerja sama perguruan tinggi baik mahasiswa maupun dosen dengan industri dalam riset tentang AI, diharapkan mampu mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat. Beberapa kerja sama dengan industri tersebut dengan menggunakan komputer super. Harapannya, riset-riset dalam bidang kesehatan, kebijakan, kota pintar (smart city), pertanian pintar (smart farming) dan sebagainya; makin mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat.
“Sehingga dapat dimudahkan dengan adanya super computer serta kolaborasi antara Kemendikbudristek, perguruan tinggi serta industri,” imbuhnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Tinggi, Riset, dan Teknologi (Seditjen Diktiristek), Paristiyanti Nurwardani juga menyampaikan perlunya peningkatan kualitas talenta digital AI dengan menyiapkan pelatihan-pelatihan agar ribuan mahasiswa bertalenta mendapatkan sertifikat nasional. Ia memaparkan di tahun 2035, Indonesia memerlukan 90 juta talenta digital untuk menyiapkan ahli kompetensi mahasiswa yang memiliki sertifikat di bidang AI.
” Di tahun 2021, Ditjen Diktiristek sudah menyiapkan lebih dari 62 ribu talenta digital. Di tahun 2022 ini, kami berusaha untuk menyiapkan pelatihan digital untuk dapat meningkatkan talenta sebanyak 200 ribu mahasiswa dan bisa mendapatkan sertifikat nasional maupun internasional, dan dilipatkan pada tahun 2023 sebanyak 3 kali lipat yaitu sebanyak 600 ribu mahasiswa yang bertalenta digital,” jelasnya.
Direktur Kelembagaan, Ridwan menambahkan, perilisan aplikasi ini merupakan salah satu bentuk peningkatan layanan Ditjen Diktiristek bagi pengguna. Untuk bidang kelembagaan, ia berharap perguruan tinggi akademik dan badan layanan penyelenggaraan perguruan tinggi akademik dapat memanfaatkan sistem SIAGA dengan baik.
“Semoga proses-proses usulan, perubahan, pendirian dan pembukaan program studi (prodi) seluruh Indonesia terutama di bawah Kemendikbudristek dapat digunakan sebaik-baiknya sehingga proses ini akan berjalan baik di masa mendatang sebagai pengganti sistem lama. Kami yakin sistem baru ini dapat meningkatkan pelayanan kami bagi pengguna layanan,” katanya optimistis.
Ismail Fahmi selaku Founder dari Drone Emprit yang hadir pun menilai peluncuran aplikasi ini dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur di Indonesia. Menurutnya, tujuan dari data atau AI adalah menciptakan SDM yang berkualitas yang berbasis pada ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan humaniora. Oleh sebab itu, masa depan AI menjadi tantangan dan kelangkaan yang luar biasa di bidang infrastruktur dan SDM.
“Untuk infrastruktur, perguruan tinggi yang tidak memiliki AI center bisa menggunakan platform yang diluncurkan oleh Ditjen Dikti. Mahasiswa juga bisa memanfaatkan ini untuk menguasai AI. Harapan besar saya, mahasiswa dapat berpikir untuk memanfaatkan komputasi ini untuk membuat suatu modelling big data AI, yang bisa dijadikan produk ataupun perusahaan,” ujarnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
