Connect with us
DPR RI

Duh! Disidak Andre, Sarana-Prasarana KRL di Stasiun Manggarai Banyak Tidak Layak

Duh! Disidak Andre, Sarana-Prasarana KRL di Stasiun Manggarai Banyak Tidak Layak
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat diwawancarai di sela-sela melakukan sidak di Stasiun Manggarai. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Senin sore (17/4/2023). Sidak itu merupakan respons Andre atas banyaknya keluhan masyarakat pengguna jasa Kereta Rel Listrik (KRL) terkait keruwetan yang hampir setiap hari terjadi di Stasiun Manggarai, khususnya di waktu berangkat dan pulang kerja.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 16.15 WIB, Politisi dari Fraksi Gerindra itu langsung mengecek jalur layang untuk KRL Bogor sampai ke Jakarta Kota yang ada di Lantai 3. Legislator daerah pemilihan Sumatera Barat I ini pun melihat langsung antrean penumpang KRL yang ingin melanjutkan perjalanan dengan cara berganti kereta mau pun keluar dari stasiun.

Selanjutnya, Andre memantau jalur KRL yang ada di lantai 1, dengan didampingi oleh Direktur Operasi PT KAI Awan Hermawan Purwadinata, dan Dirut Kereta Commuter Indonesia (KCI) Suryawan.

Usai sidak ke sejumlah titik, Andre menemukan sejumlah permasalahan. Antara lain, penumpukan penumpang KRL karena minimnya eskalator dan lift. Sehingga, penumpang harus berdesakan naik turun tangga.

“Laporan yang saya dapatkan, eskalator dan lift yang ada sering tidak beroperasi,” ujarnya.

Stasiun Manggarai dinilai semakin padat setelah berlaku kebijakan yang mengharuskan penumpang transit di situ. Menurut Andre, pihak Kementerian Perhubungan terkesan memaksakan Stasiun Manggarai jadi stasiun sentral. Padahal, secara kasat mata terlihat belum layak.

“Di Stasiun Manggarai tidak ada lahan parkir yang layak, akses jalannya kecil, dan lokasinya ada di daerah padat penduduk. Saran saya, sebelum Stasiun Manggarai dipastikan mampu menampung 100 ribu penumpang per hari, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) jangan memaksakan semua penumpang KRL harus transit di stasiun ini. Benahi dulu sarana dan prasarananya,” jelas Andre.

Lebih lanjut, Andre mengingatkan Kementerian Perhubungan agar tidak memaksakan hasil kajian tahun 1987 yang merekomendasikan Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral termasuk untuk kereta jarak jauh diterapkan tahun 2023. Karena kondisinya yang tidak memungkinkan.

Sementara itu, terkait penumpukan penumpang di Stasiun Manggarai, pihak Kementerian Perhubungan dan pemangku kepentingan menjanjikan akan melakukan antisipasi seperti menambah eskalator, jumlah kereta dan angkutan penghubung.

Sebelumnya, Andre juga pernah mengecek sarana dan prasarana KRL dari Stasiun Rawa Buntu ke Stasiun Palmerah,  Senin (10/4/2023). Andre naik KRL di jam berangkat kerja yang terkenal sebagai jam sibuk dan ramai penumpang.

“Pagi ini tanggal 10 April, jam 6 kurang 8 menit, kita akan berangkat ke Stasiun Rawa Buntu di Serpong untuk naik KRL menuju Stasiun Palmerah supaya dekat dengan kantor DPR untuk menjawab masukan netizen,” kata Andre.

Usai pengalamannya naik KRL di jam sibuk, Andre mengatakan memberikan masukan soal kebutuhan tambahan kereta, khususnya di jam sibuk. Netizen juga mengomentari bahwa Andre seharusnya mencoba naik KRL jalur Stasiun Manggarai.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya