Connect with us

Dua Pekan Ganjil-Genap di Kota Bogor, Bima Arya: Mobilitas Warga dan Kasus Positif Menurun

Wali Kota Bogor Bima Arya

Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau hari terakhir penerapan ganjil genap di Gerbang Tol Exit Baranangsiang, Minggu (14/2/2021). Menurut Bima, penurunan mobilitas warga cukup signifikan. Bahkan, tren kasus positif harian juga cenderung menurun. Lantas, apakah kebijakan ganjil genap ini akan dilanjutkan?

Data yang dihimpun Pemerintah Kota Bogor dari Jasa Marga menunjukan telah terjadi penurunan mobilitas kendaraan di dua gerbang tol akses menuju Kota Bogor (Baranangsiang dan Sentul Barat) pada pelaksanaan pekan kedua kebijakan ganjil genap.

Pada saat perayaan Imlek, Jumat (12/2/2021), total yang melintas tercatat 40.124 kendaraan atau menurun 20.6 persen (10.417 kendaraan) dibanding data Jumat pekan sebelumnya. Sementara pada Sabtu (13/2/2021) tercatat ada 45.459 kendaraan yang melintas atau terjadi penurunan 2,8 persen (1.314 kendaraan) dibanding Sabtu pekan sebelumnya.

Meski data Sabtu kemarin hanya menunjukan penurunan 2,8 persen, tapi jika dilihat dari rata-rata kendaraan yang masuk setiap hari Sabtu sepanjang Januari 2021 (2, 9, 16, 23 dan 30 Januari) sebelum ganjil genap adalah 54.588. Atau terdapat penurunan sekitar 9.129 kendaraan. Terlebih Sabtu pekan kemarin sudah diberlakukan ganjil genap.

“Berdasarkan laporan di lapangan, hari ini (Minggu, 14 Februari 2021) lebih landai lagi dibandingkan kemarin. Ini istimewa mengingat long weekend. Jadi kita sudah pelajari data-datanya yang masuk Bogor dari exit tol Baranangsiang dan Sentul Selatan, pengurangannya cukup signifikan dan di dalam Kota Bogor juga selama dua minggu ini tidak ada kemacetan, tidak ada penumpukan. Artinya dari segi mobilitas, kebijakan ganjil genap ini berhasil, pengurangan mobilitas ini berhasil,” ungkap Bima Arya.

Bima menjelaskan, penurunan mobilitas warga juga cukup berdampak pada penurunan jumlah kasus harian Covid-19 di Kota Bogor. “Tanggal 6 Februari kasusnya rekor ya, 187 (kasus positif per hari). 14 Februari ini kasus positifnya 109. Jadi, kita lihat ada angka yang terus menurun dari minggu lalu. Kita masih akan pelajari besok dan beberapa hari ke depan. Tetapi trennya sudah terlihat, ada indikasi yang sangat kuat tren itu menurun,” jelas Bima.

Data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor menunjukan bahwa kasus harian Covid-19 menurun 41,7 persen. Tren tersebut terlihat dari angka terkonfirmasi positif setiap harinya dari 6 Februari-14 Februari 2021 dengan rincian 187, 178, 175, 174, 165, 150, 129, 128 dan hari ini 109.

Bima menyatakan, penurunan kasus ini mungkin saja selain karena ganjil genap juga karena penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di tingkat RT/RW.

“Makanya kita lihat juga data-data di wilayah itu. Jadi titik-titik yang diperketat itu apakah memang berkurang jumlah positifnya dari titik-titik itu. Jadi harus dianalisis lagi. Kalau dugaan saya, berkurangnya ini karena dua hal tadi ya. Karena di satu sisi digempur lewat ganjil genap, di sisi lain wilayah diperkuat dari PPKM,” katanya.

Lantas, apakah kebijakan ganjil genap ini akan dilanjutkan? Bima Arya menyebut akan melihat tiga faktor sebelum memutuskan berlanjut atau tidaknya ganjil genap di Kota Bogor.

“Faktor pertama adalah dari dimensi mengurangi mobilitas warga tadi, bisa dikatakan berhasil. Warga Bogor dan warga luar Bogor berkurang berkendara. Faktor kedua dari aspek kesehatan ada indikasi kuat. Saya tidak mau mengatakan ini berhasil karena masih melihat beberapa hari ke depan. Tapi indikasi kuat terjadi tren penurunan kasus Covid-19 dari 187 ke 109 itu turun signifikan,” terangnya.

“Tapi ada satu faktor lagi yang harus kita hitung untuk memutuskan apakah ini berlanjut atau tidak, yaitu dimensi ekonomi. Saya mau lihat data hotel, restoran, toko-toko, UMKM, pasar, dan lain sebagainya. Karena prinsip kita kan mencari titik temu antara dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi. Ya apakah kebijakan yang diambil setiap akhir pekan secara permanen merugikan secara ekonomi atau tidak, kita akan hitung lagi beberapa hari ke depan,” tandas Bima.

Atau mungkin, lanjut dia, tanpa ganjil genap pun kondisi perekonomian tidak jauh berbeda. “Jadi perlu hati-hati melihat data. Prinsip kita adalah analisis secara holistik, harus komprehensif. Jadi Senin, Selasa kita akan dialog dengan PHRI, teman-teman mal dan lain sebagainya untuk meminta masukan datanya,” pungkas Bima.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024

Oleh

Fakta News
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto : DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta petugas dari instansi terkait terus siaga di puncak arus balik Lebaran 2024. Ia pun mengimbau pemudik untuk berhati-hati saat melakukan perjalanan kembali dari kampung halaman.

“Libur Idul Fitri sebentar lagi usai, dan banyak masyarakat yang mulai kembali pulang setelah berlebaran dan berlibur dari kampung halamannya. Saya meminta pihak-pihak yang bertugas terus siaga membantu keamanan dan kelancaran para pemudik sampai arus balik selesai,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/4/2024).

Puncak arus balik Lebaran 2024 diprediksi terjadi hari ini dan besok, Senin (14/4). Puan menilai, pengawalan oleh petugas kepolisian dan Dishub bagi kendaraan pemudik perlu dilakukan di titik-titik rawan.

“Terutama bagi pemudik bermotor. Biasanya dari pelabuhan banyak kendaraan keluar di saat bersamaan setelah turun dari kapal penyeberangan. Dengan pengawalan dari petugas, keamanan pemudik akan lebih terjamin,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga meminta pihak kepolisian memperhitungkan dengan cermat saat memberlakuan rekayasa lalu lintas. Menurutnya, harus ada antisipasi khusus saat tiba-tiba ada lonjakan kendaraan signifikan. “Optimalkan pos-pos keamanan serta pos pelayanan. Dan tentunya pos kesehatan di setiap titik keramaian,” ungkap Puan. Optimalisasi pos keamanan dan pos pelayanan dinilai Puan penting sebagai langkah antisipasi. Mengingat saat arus mudik lalu, terjadi beberapa kecelakaan maut kendaraan.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun mendukung kebijakan kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) demi mengurangi kemacetan saat arus balik Lebaran 2024. Puan menilai, kebijakan seperti ini bisa juga diadopsi untuk lembaga atau instansi non-Pemerintah.

“Kita sudah belajar saat pandemi Covid-19 lalu, sistem masuk bergantian ke kantor dengan metode WFH ternyata bisa membantu. Tentunya harus disesuaikan dengan kondisi kantor masing-masing,” tutur Puan.

Kepada pemudik, Puan mengimbau agar selalu berhati-hati selama perjalanan arus balik. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, hujan lebat mengguyur sejumlah wilayah.

“Selalu waspada, khususnya yang membawa kendaraan pribadi. Pastikan kondisi prima, dan beristirahat saat lelah. Perhatikan juga prakiraan cuaca demi kelancaran saat perjalanan,” ucap Puan.

“Semoga semua tiba di tujuan dalam kondisi aman, dan selamat kembali beraktivitas untuk seluruh masyarakat,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel

Oleh

Fakta News
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi ketegasan Menlu RI, Retno Marsudi, yang tidak akan menormalisasi hubungan dengan penjajah Israel. Ketegasan Menlu Retno tersebut diambil di tengah banyak tekanan terhadap Indonesia agar mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

“Apresiasi Ibu Menlu yang dengan tegas membantah isu normalisasi hubungan dengan Israel. Fraksi PKS terus mendukung dan mengawal sikap yang merupakan cerminan konstitusi kita tersebut,” tegas Politisi Fraksi PKS tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakrta, Minggu (14/4/2024).

Ketegasan sikap tersebut, lanjut Jazuli, diharapkan merupakan sikap bulat dan kompak jajaran pemerintahan lainnya terutama dari kementerian yang membidangi urusan ekonomi. Hal itu karena isu normalisasi kembali mencuat yang dikaitkan dengan rencana bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan.

“Tidak ada alasan apapun yang membuat Indonesia menormalisasi hubungan dalam bentuk apapun dengan zionis Israel yang nyata-nyata melakukan penjajahan dan genosida atas rakyat Palestina,” tandas politisi asal Banten ini.

Jazuli Juwaini yang juga Wakil Presiden Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP) menegaskan, bagi Indonesia penolakan atas penjajahan Israel adalah amanat konstitusi, yang secara tegas menyatakan tugas dan tanggung jawab untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia.

“Israel jelas menjajah bangsa Palestina, merampas tanah mereka, dan membantai warga sipil anak-anak, perempuan, dan orang tua. Normalisasi hubungan dengan penjajah jelas menciderai amanat konstitusi, melukai perasaan kolektif rakyat Indonesia, sehingga haram hukumnya,” tegas Jazuli.

Sebaliknya, lanjutnya, Indonesia berdiri tegak membela hak-hak rakyat Palestina hingga memperoleh kemerdekaannya. “Sampai kapanpun Indonesia pro Palestina dan anti penjajah Israel,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik

Oleh

Fakta News
Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat meninjau Tol Trans Jawa di KM 70, Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (14/4/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung kebijakan Pemerintah, khususnya Menteri Perhubungan, Kakorlantas, Kapolri, hingga Menko PMK,  yang mendorong agar kantor-kantor melakukan Work From Home atau bekerja dari luar kantor selama puncak arus balik Lebaran 2024.

Menurutnya, langkah ini juga menjadi salah satu solusi antisipasi lonjakan volume lalu lintas pada periode arus balik. “Kami juga telah mendengarkan rekomendasi dari segenap pemangku kepentingan yang terlibat untuk menyarankan diberlakukan Work From Home (WFH) sehingga pemudik dapat menunda kepulangan serta memanfaatkan potongan tarif tol. Selain itu, kami juga meminta bantuan teman-teman media agar dapat terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait informasi-informasi yang penting agar pemudik dapat mengatur waktu perjalanan,” kata Andre saat meninjau Tol Trans Jawa di KM 70, Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (13/4/2024).

Dalam keterangan kepada Parlementaria, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun mengapresiasi atas upaya Jasa Marga yang selalu berkoordinasi dengan segenap pemangku kepentingan seperti Kepolisian, Kementerian Perhubungan dan Kemenko PMK yang telah sukses dalam melayani arus mudik beberapa waktu yang lalu sehingga tidak terjadi kepadatan yang terlalu berarti.

“Baru saja saya mendapatkan informasi mengenai kesiapan Jasa Marga untuk menghadapi arus balik, dengan koordinasi yang telah dijalankan. Jasa Marga sudah sangat siap untuk menghadapi arus balik, di antaranya dengan menyiapkan jalur contraflow hingga 3 lajur sesuai kondisi lalu lintas beserta kelengkapannya serta akan ada safety car yang berkolaborasi dengan Kepolisian,” katanya.

Selain itu Andre juga mengapresiasi upaya Jasa Marga yang memberikan potongan tarif tol sebesar 20 persen untuk mendistribusikan lalu lintas arus balik yang puncaknya diprediksi terjadi pada Senin, 15 April 2024.

Andre mengapresiasi langkah Jasa Marga yang memberikan diskon 20 persen bagi para pemudik yang pulang pada 17-19 April 2024.

Menurut dia, kebijakan ini sebagai solusi untuk mencegah kemacetan yang luar biasa saat arus balik. “Meskipun saya tahu 20 persen itu angkanya Rp84 ribu per mobil, kurangnya penghasilan Jasa Marga. Tapi ini langkah yang perlu kita apresiasi oleh direksi Jasa Marga,” kata politisi asal Sumatera Barat ini.

Diketahui, PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyampaikan kesiapan pelayanan operasional arus balik periode Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024 yang diprediksi akan mulai meningkat pada H+2 s.d H+4 Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024 atau pada Sabtu-Senin, 13-15 April 2024.

Pemerintah memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi tertentu untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada 16-17 April 2024.

Nantinya, kebijakan WFH akan dikombinasikan dengan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) selama periode tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kebijakan WFH untuk ASN diberlakukan karena antusiasme mudik Lebaran tahun ini yang dinilai luar biasa besar.

Baca Selengkapnya