DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Konsultasikan Tupoksi Bamus
Jakarta – Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Djaka Dwi Winarko menekankan bahwa Badan Musyawarah (Bamus) merupakan bagian penting dari DPR RI maupun DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), karena tidak ada rapat-rapat komisi dan paripurna yang diselenggarakan tanpa melalui Rapat Bamus.
“Bamus itu salah satu alat kelengkapan yang penting dan strategis. Karena salah satunya tidak ada acara dan tidak ada agenda yang dapat dilaksanakan, dalam rapat paripurna kecuali tanpa melalui Rapat Bamus. Jadi Bamus itu sangat penting,” katanya usai menerima konsultasi mengenai tupoksi Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, di Ruang Rapat Biro Persidangan I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Djaka menjelaskan bahwa Bamus bertugas mengagendakan atau mengatur jadwal persidangan dalam satu tahun masa sidang. Pengaturan tersebut dilakukan agar seluruh fungsi kedewanan dapat terlaksana dengan baik. “Tadi kita sampaikan bahwa Bamus yang ada di DPR RI itu seperti ini prakteknya. Nanti apakah itu cocok sesuai dengan apa yang ada di Kabupaten, yah monggo nanti dikaji,” katanya.
Terlepas dari konsultasi tersebut, Djaka menilai ada hal yang lebih menarik, yakni penyelesaian pembahasan APBD yang ada di DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut paparan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, sesaat setelah mereka dilantik pada tanggal 9 September 2019 lalu, DPRD sudah menyelesaikan pembahasan APBD 2020. Disana, para Anggota DPRD merasa ada hak mereka yang berkurang, utamanya dalam hal anggaran.
“Karena dia datang sudah ada perda mengenai APBD-nya, nanti tinggal melaksanakan. Sebenarnya di DPR RI juga seperti itu, ketika di lantik tanggal 1 Oktober 2019 lalu, DPR RI juga sudah menyelesaikan APBN tahun 2020. Dalam ketentuannya dikatakan, paling lambat 3 bulan sebelum anggaran berjalan, harus sudah ada APBN dan sudah disahkan. Jadi, tidak masalah dan tidak ada yang dirugikan. Meskipun berganti orangnya, kelembagaannya tetap sama,” jelasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Sukardi, mengaku apa yang di dapat di Setjen dan BK DPR RI akan diterapkan di DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan tupoksi yang ada dan tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Ada beberapa hal yang tadi ada sedikit perbedaan. Namun sebenarnya, karena kalau DPRD itu lingkupnya kecil, yah hanya sebatas kabupaten saja. Sementara DPR RI ini lingkupnya secara nasional. Namun sebenarnya tidak terlalu berbeda, hanya mungkin cakupannya saja yang berbeda. Sehingga apa yang kita konsultasikan tadi, syukur alhamdulillah kami serap dengan baik,” tutupnya. (ndy/es)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
