DPRD Kabupaten Banyuwangi Konsultasi Layanan Kesehatan dan Jaminan Sosial
Jakarta – Kepala Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Indra Pahlevi mengatakan ketika memasuki periode baru, sudah seharusnya Anggota DPRD menyiapkan peraturan daerah terkait hal yang ingin diselesaikan dalam wadah payung hukum. Mengingat kebutuhan akan setiap daerah berbeda, sehingga peraturan yang dibuat pun disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing.
“Tetapi memang sebagai DPRD periode baru, mereka akan mempersiapkan peraturan daerah terkait itu (Jaminan Kesehatan). Bagaimana misalnya di daerahnya di kabupaten banyuwangi itu jaminan kesehatan dan layanan bagi masyarakat miskin itu jauh lebih baik dari sebelumnya,” katanya usai menerima DPRD Kabupaten Banyuwangi, di Ruang Rapat Badan Keahlian, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Pelaksana Tugas (Plt) BK DPR RI ini menyatakan bahwa berdasarkan pantauannya di beberapa daerah, sebagian besar pelayanan kesehatan dan jaminan sosialnya sudah lebih baik. Pemerintah di beberapa daerah ada yang menambahkan insentif berupa penambahan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang sebelumnya juga sudah diberikan dari Pemerintah Pusat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari program tersebut secara tepat.
Selain itu, Indra juga berpendapat konsultasi yang diadakan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi ini merupakan bentuk koordinasi antara DPRD dan DPR RI, mengingat program layanan kesehatan dan jaminan sosial merupakan program Pemerintah Pusat.
Perlu Adanya Peraturan Daerah
“BPJS itu kan lingkupnya nasional. Oleh karena itu, mereka ingin berkonsultasi dan mungkin seperti apa sebenarnya kebijakan-kebijakan tersebut diambil dalam rapat-rapat di DPR RI, apakah DPR RI sudah menyuarakan permasalahan itu dalam rapat. Bagaimana respon dari pemerintah baik Menteri Kesehatan, maupun Direktur BPJS, atau Menteri Sosial, seperti itu,” katanya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi Mohamad Fadil sependapat, bahwa perlu adanya peraturan daerah yang dapat meng-cover permasalahan layanan kesehatan dan jaminan sosial bagi masyarakat. Menurutnya, jika pihaknya (DPRD Banyuwangi) tidak memberanikan diri untuk mengambil langkah strategis, maka masyarakat Banyuwangi tidak akan mampu berdiri sendiri.
Beberapa persoalan layanan kesehatan dan jaminan sosial yang dialami oleh masyarakat Banyuwangi, diantaranya minimnya tenaga kesehatan di puskesmas. “Pertama, pelayanan BPJS yang merupakan iuran perbulan. Tapi karena kesehatan adalah faktor kebutuhan, masyarakat sudah harus dibiaya-in, ini yang bagaimana? Padahal mereka menunggak. Kedua, harus ada rekruitment tenaga medis atau ahli untuk mentutupi kekuranagn di puskesmas atau rumah sakit,” tutupnya. (ndy/es)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
