Parlemen Bamsoet: Upaya PBB Memelihara Perdamaian Dunia Perlu Direformasi

  • Fakta.News - 16 Sep 2018 | 23:40 WIB
Bamsoet: Upaya PBB Memelihara Perdamaian Dunia Perlu Direformasi
Mengajak MIKTA untuk mereformasi Dewan Keamanan PBB(Foto: Dok.DPR)

Bali – Upaya PBB atau  Persatuan Bangsa-Bangsa dalam memelihara stabilitas keamanan dan perdamaian dunia, belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat internasional. Khususnya, seperti diungkapkan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), ketika upaya PBB menciptakan keamanan dan perdamaian dunia terbentur pada kepentingan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Dalam menyikapi konflik Palestina-Israel, menurut Bamsoet misalnya, Dewan Keamanan PBB seakan tidak berdaya menghadapi Amerika Serikat (AS). “Negeri Paman Sam itu, sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, beberapa kali menggunakan hak vetonya untuk menentang draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk penggunaan kekerasan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina,” ujar Bamsoet dalam pertemuan ke-4 ‘MIKTA Speaker’s Consultation’ yang diselenggarakan di Istana Tampak Siring Bali, Minggu (16/09/18).

 

Mantan Ketua Komisi III DPR ini berpendapat, situasi PBB seperti itu perlu dikritisi dengan mendorong kembali proses reformasi di dalam tubuh PBB. Khususnya Dewan Keamanan PBB. Tujuannya, agar badan dunia ini bisa berperan lebih baik dalam memelihara keamanan dan perdamaian dunia, sesuai dengan harapan masyarakat

Fokus reformasi Dewan Keamanan PBB, menurut Bamsoet, harus ditujukan pada upaya untuk menjadikan Dewan Keamanan lebih demokratis dan representatif. “Untuk kategori keanggotaan, misalnya, kami mendorong agar keanggotaan Dewan Keamanan memperhatikan keterwakilan antar-kawasan dan antara negara maju dengan negara berkembang, serta konstituen utama dunia dalam proposal peningkatan keanggotaan Dewan Keamanan PBB,” tutur Bamsoet.

Terkait hak veto, Bamsoet berpendapat, tidak mudah menghapus hak veto yang dimiliki lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Namun, keberadaan hak veto tersebut perlu dikaji ulang.

“Bagi Indonesia, hak veto sangat tidak demokratis dan tidak mewakili suara anggota PBB. Apalagi hak veto selalu dimanfaatkan untuk kepentingan negara pemegang hak veto. Karenanya, ada baiknya hak veto tersebut dikaji ulang,” tegas Bamsoet.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3

BACA JUGA:

Tulis Komentar