Connect with us
Parlemen

DPR Terima Draf ‘Omnibus Law’ Ciptaker dari Pemerintah

DPR Terima Draf ‘Omnibus Law’ Ciptaker dari Pemerintah
Ketua DPR RI Puan Maharani menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dari Pemerintah, konferensi pers usai pertemuan dengan para menteri di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin dan Rachmat Gobel menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dari Pemerintah, yang diwakili beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Dalam kesempatan ini, Menko Perekonomian beserta para Menteri lainnya yang hadir menyampaikan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja nantinya akan terdiri dari 79 Rancangan Undang-Undang, yang terdiri dari 15 Bab dengan 174 Pasal yang akan dibahas di DPR,” terang Puan dalam konferensi pers usai pertemuan dengan para menteri di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Namun politisi PDI-Perjuangan itu mengaku, pihaknya belum membaca draf RUU tersebut. “Hanya disampaikan akan terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal. Ada 7 Komisi di DPR yang akan terlibat dalam pembahasan RUU ini. Semua akan dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada di DPR, apakah melalui Baleg atau melalui Pansus karena melibatkan 7 Komisi terkait pembahasan 11 klaster yang terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal tersebut,” jelas Puan.

Jangan sampai, sambungnya, dengan belum tersosialisasinya draf ini kemudian sudah menimbulkan prasangka yang lain dan menimbulkan kecurigaan karena DPR RI memang belum membahasnya. “Sebelumnya  secara reguler Menteri Keuangan sudah mengirimkan draf Omnibus Law terkait dengan perpajakan yang rencananya nanti akan dibahas di DPR melalui Komisi XI. Namun hal ini belum menjadi keputusan yang final, karena  sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR hal ini harus dibicarakan di tingkat Rapim terlebih dahulu,” tandas Puan.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kementerian BUMN Tunjuk Maryono sebagai Dirut PT Pertani Gantikan Febriyanto

Oleh

Fakta News
Kementerian BUMN mengangkat Maryono (kiri) sebagai Dirut PT Pertani (Persero) Rabu (26/2).

Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengangkat Maryono sebagai Direktur Utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Pertani (Persero), Rabu (26/2). Posisi Dirut yang dijabat Maryono ini menggantikan Febriyanto yang diberhentikan dengan hormat.

Sebagai informasi, Maryono sebelumnya menjabat sebagai Direktur Produksi PT Pupuk Kujang. Pria yang lahir di Blora, 19 Januari 1972, memulai karir di PT Kujang pada tahun 1997 hingga menjabat sebagai General Manager Produksi PT Pupuk Kujang (2015-2016). Pada tanggal 14 Januari 2016 ia ditugaskan untuk menjabat sebagai Direktur Produksi PT Pupuk Kujang.

Maryono memperoleh gelar Sarjana Jurusan Teknik Kimia dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997) dan Magister Manajemen dari STIE Prasetiya Mulya Jakarta (2015).

Untuk diketahui, PT Pertani merupakan BUMN yang dibentuk pada 1959 sebagai pionir yang fokus pada sektor pertanian. Dari waktu ke waktu, perseroan telah menjadi pelaku utama nasional di bidang agribisnis yang memproduksi, mengadakan serta memasarkan sarana produksi dan komoditi pertanian.

Sesuai strategis direction pemegang saham, Pertani diposisikan sebagai BUMN yang fokus pada usaha pergabahan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Fokus usaha ini telah mendorong perseroan mereposisi diri untuk memperkuat kinerja dengan membangun kompetensi bisnis inti sebagai perusahaan agribisnis nasional.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Terkait Evakuasi WNI ABK Kapal World Dream ke Pulau Sebaru, Puan Minta Pemerintah Cermati secara Keseluruhan

Oleh

Fakta News
Calon Kapolri Disetujui, Ketua DPR Dorong Tercipta Koordinasi dan Sinergi
Ketua DPR RI Puan Maharani

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mencermati segala kemungkinan terkait evakuasi 188 WNI ABK kapal Wolrd Dream ke Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu. Puan juga meminta pemerintah melakukan mitigasi agar rakyat Indonesia tidak terkena dampak virus Corona atau COVID-19.

“Ya saya minta adalah pemerintah kesiapannya dalam mencermati hal yang terkait COVID-19. Jadi jangan kemudian hanya reaktif, kemudian sepotong-sepotong, namun bagaimana mencermati hal ini itu secara keseluruhan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Puan mengatakan semua aspek harus diperhatikan dalam proses evakuasi itu. Terutama aspek keselamatan dan dampak virus Corona terhadap warga negara.

“Dari proses mitigasinya, dari proses iklim ekonomi dan investasi, dari proses pariwisata, proses kesiapan, safety untuk menjaga masyarakat Indonesia itu tidak terkena dampaknya dan sebagainya,” kata Puan.

Puan berharap pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait penanganan virus Corona. Dia meminta pemerintah selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak.

“Jadi jangan reaktif, ada kasus di sana begini, di kasus di sana begini, tapi bagaimana memitigasi ini secara menyeluruh. Jadi harusnya pemerintah lebih koordinasi untuk hal ini,” jelas Puan.

Diketahui, 188 WNI anak buah kapal (ABK) World Dream hari ini akan dievakuasi ke Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu. Sebanyak 188 WNI itu akan dievakuasi menggunakan KRI Dr Soeharso. Kapal World Dream–menurut penjelasan pihak Kemenkes–saat ini ada di Selat Durian, Riau, dan KRI Soeharso bakal menjemput ke Selat Durian.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya Yudo Margono, mengatakan proses evakuasi akan dimulai pukul 10.00 WIB saat KRI Soeharso tiba di Selat Durian. Kemudian, para ABK akan terlebih dahulu menjalani tes kesehatan. Setelahnya, pukul 14.00 WIB, KRI Dr Soeharso (SHS) akan bertolak ke Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu.

“Rencananya, rekan kita WNI dalam ini ABK World Dream akan melaksanakan transfer ke World Dream ke KRI SHS yang rencananya nanti jam 10.00 WIB. Kemudian akan dilaksanakan apa namanya tes darah kemungkinan dari Kemenkes. Setelah itu kurang-lebih jam 13.00 WIB atau jam 14.00 WIB kapal SHS akan tolak menuju ke Sebaru,” ujar Yudo di Markas Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (26/2). 

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Banjir Jabodetabek Telan Korban, 5 Orang Tewas, 3 Hilang

Oleh

Fakta News
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB, Agus Wibowo

Jakarta – Banjir di Jabodetabek menelan korban jiwa. Catatan BNPB, 5 orang dinyatakan tewas dalam bencana itu.

“Terkait dengan jumlah korban meninggal dunia dan hilang, Pusdalops BNPB mencatat korban jiwa 5 orang dan hilang 3,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB, Agus Wibowo, dalam keterangannya, Rabu (26/2/2020).

Korban jiwa itu tersebar di sejumlah wilayah di Jabodetabek. Berikut ini perinciannya.

– Kota Bekasi 2 orang,
– Jakarta Timur 1
– Jakarta Barat 1
– Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 1

Sedangkan korban hilang ada 2 orang di Kota Bekasi dan 1 orang di Tangsel.

“Tim gabungan di wilayah Kota Bekasi masih terus mencari korban hilang tersebut,” kata Agus Wibowo.

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB mencatat lebih dari 19 ribu warga Jabodetabek mengungsi akibat banjir kemarin. Mereka tersebar di 89 titik pos pengungsian.

“Data Pusdalops BNPB per Rabu (26/2) pukul 11.00 WIB, 19.901 warga atau 5.954 KK mengungsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Jumlah tersebut tersebar di 214 kelurahan dan desa dengan jumlah terdampak tertinggi di wilayah Jakarta Timur,” kata Agus.

 

Munir

Baca Selengkapnya