Connect with us
Parlemen

DPR Soroti Belum Tercapainya Target Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

Kelapa Sawit Rakyat
(Ilustrasi)

Jakarta – Ketua DPR Bambang Soesatyo angkat bicara terkait dengan belum terealisasinya program peremajaan kelapa sawit rakyat. Berdasarkan data yang ada hingga Oktober 2018 dengan target peremajaan seluas 185.000 hektar, baru terealisasi 14.792 hektar.

Menyikapi hal ini, pria yang akrab disapa Bamsoet ini menyatakan akan meminta Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian (Kementan) dan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk menyelesaikan program peremajaan kelapa sawit.

Baca juga:

“Dengan menyiapkan bibit unggul kelapa sawit serta mendesak perusahaan perkebunan khususnya kelapa sawit bekerjasama dalam mencapai target peremajaan kelapa sawit seluas 185.000 hektar,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (11/10/2018).

Bamsoet juga mengatakan pihaknya akan mendorong Komisi IV DPR untuk meminta Kementan menjelaskan kendala yang dihadapi perusahaan perkebunan dan petani kelapa sawit dalam melaksanakan program peremajaan yang dapat menyejahterakan para petani sawit tersebut.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

MK Batasi Jumlah Saksi Pemohon dan Termohon di Persidangan

Oleh

Fakta News
Sidang PHPU, Sidang MK, Saksi, Prabowo-Sandi, KPU, Termohon, Pemohon
Ilustrasi sidang MK.(Istimewa)

Jakarta – Mahkamah Konstitusi membatasi jumlah saksi dari pihak pemohon kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan termohon, Komisi Pemilihan Umum, di persidangan. Masing-masing akan hanya boleh mengajukan 17 saksi.

“Total yang diberi kesempatan itu 17 saksi. 15 saksi keterangan dengan 2 saksi ahli,” ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono di gedung MK, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019). Keputusan ini sesuai dengan hasil rapat permusyawaratan hakim.

Keputusan RPH ini sudah diberitahukan sebelum sidang perdana digelar pada Jumat (14/6). Meski demikian, MK tidak menutup pintu bila ada pihak yang ingin mengajukan saksi lebih. Hal tersebut akan dibahas oleh majelis hakim MK.

“Sementara ini yang diatur dalam RPH itu 17. Kalau ingin lebih ya silakan disampaikan. Tapi nanti majelis hakim yang memutuskan,” katanya.

Hingga saat ini, MK belum menerima daftar saksi yang diajukan oleh pihak Prabowo-Sandi dan KPU. Sidang kedua nanti akan diselenggarakan pada Selasa (18/6). Sidang mundur satu hari lantaran KPU meminta waktu karena tim hukum Prabowo-Sandi menambahkan petitum dalam permohonannya.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Survei Litbang Kompas: 53,5 Persen Pemilih Prabowo-Sandi Terima Hasil Pilpres 2019

Oleh

Fakta News
Instruksi SBY, pemilih prabowo, hasil pilpres, litbang kompas
Ilustrasi pendukung Prabowo-Sandi dalam kampanye pilpres.(istimewa)

Jakarta – Pemilihan Presiden 2019 telah usai dengan kemenangan Joko Widodo-Maruf Amin. Meski masih digugat di Mahkamah Konstitusi, 53,5 persen pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menerima apa pun hasil pemilihan.

Hal ini didapatkan dari hasil sigi Litbang Kompas pada akhir Mei lalu. Adapun, pemilih paslon 02 yang menolak apa pun hasil pilpres hanya sebesar 36,8 persen. Total, 3,5 persen pemilih paslon 02 menerima hasil pilpres bila Prabowo-Sandi menang, 0,7 persen menerima hasil bila Jokowi-Maruf menang, dan 5,5 persen pemilih 02 menyatakan tidak tahu.

Sementara itu, dari sisi pemilih Jokowi-Maruf, sebanyak 96,4 persen menerima apa pun hasil pilpres. Sementara, hanya 2,3 persen pemilih 01 yang menolak apa pun hasil pilpres. Sisanya, 0,9 persen hanya menerima hasil bila Jokowi-Maruf menang dan 0,4 persen hanya menerima hasil bila Prabowo-Sandi menang.

Litbang Kompas

Infografik: Litbang Kompas

Baca Selengkapnya

BERITA

Anies Dianggap Tak Serius Alihkan Pulau Reklamasi untuk Kepentingan Publik

Oleh

Fakta News
Anies Baswedan, Pulau Reklamasi,
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meninjau reklamasi di Pulau D.(Istimewa)

Jakarta – Keseriusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengalihfungsikan pulau reklamasi untuk kepentingan publik dipertanyakan. Pasalnya, Anies telah menerbitkan IMB untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D yang sekarang bernama Pulau Kita dan Maju.

Elisa Satunudjaja, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, menilai, pulau reklamasi seharusnya tidak dikuasai swasta seperti saat ini. Langkah Anies menerbitkan IMB di dua pulau yang sudah disegel justru kontraproduktif dengan janji kampanyenya.

Apalagi, Anies menggunakan dalih Pergub yang dibikin oleh Gubernur sebelumnya dalam meloloskan IMB di Pulau C dan D. “Kalau dia bilang untuk kepentingan publik, itu harus tertuang di panduan rencana tata ruang kotanya, bukannya malah mengakomodasi panduan rancang kota Gubernur sebelumnya,” kata Elisa, seperti diberitakan Tirto.id, Jumat (14/6). Elisa menilai, seharusnya bila Anies serius, ia bisa saja mengajukan pembatalan Pergub Nomor 206 Tahun 2016.

Hal senada juga diungkapkan Agus Pambagyo, pengamat kebijakan publik. Agus menilai untuk memperbaiki masalah reklamasi, Pemprov DKI yang dipimpin Anies harus berani mengambil langkah berani. Salah satunya membatalkan atau mengubah aturan-aturan yang sudah ada.

“Aturannya itu sudah enggak benar,” kata Agus seperti dikutip dari Tirto.id. Agus mengatakan aturan yang belum diubah menimbulkan sejumlah masalah, salah satunya penerbitan IMB.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya