Connect with us
DPR RI

DPR RI Harap Parlemen Jadi Bagian Dari Solusi Hadapi Isu Kompleks ASEAN

DPR RI Harap Parlemen Jadi Bagian Dari Solusi Hadapi Isu Kompleks ASEAN
Ketua DPR Dr. (H.C) Puan Maharani saat diwawancarai Parlementaria di Labuan Bajo. Foto: DPR RI

Jakarta – Indonesia termasuk DPR RI berupaya membahas isu perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam rangkaian agenda ASEAN. Isu ini dinilai penting karena PMI kerap mengalami kekerasan dan eksploitasi saat bekerja di luar negeri. Diketahui, banyak PMI yang kini bekerja di negara-negara Asia Tenggara.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dalam rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, Selasa (9/5/2023). Menurutnya, agenda KTT ASEAN menjadi ruang yang bisa berpotensi melahirkan solusi untuk melindungi PMI.

“(PMI) Ini juga menjadi isu yang dibicarakan, bukan hanya di parlemen tapi juga di eksekutif atau pemerintah. Saya merasa KTT ASEAN ini bersama dengan AIPA akan menjadi salah satu tempat yang penting terkait permasalahan dan mencari solusi terkait penguatan perlindungan pekerja migran di ASEAN,” tutur Puan.

Di sisi lain, ia menyadari bahwa ASEAN kini menghadapi ketegangan geopolitik yang semakin meningkat akibat adanya persaingan kekuatan besar. Seperti, konflik yang muncul di Laut China Selatan. “Beberapa ahli telah memperingatkan kita bahwa situasinya menyerupai era perang dingin,” ungkapnya.

Pada saat yang sama, dirinya menambahkan negara-negara ASEAN juga mengalami perubahan cuaca ekstrem akibat pemanasan global. “Singkatnya, kita hidup di era krisis ganda dan dunia yang terfragmentasi. Masalah yang kita hadapi sangat kompleks dan saling terkait,” ucap Puan.

Maka dari itu, tegasnya, tantangan-tantangan tersebut harus menjadi dorongan ASEAN terutama parlemen untuk menciptakan kawasan yang damai dan sejahtera. Ia menekankan parlemen harus berkontribusi untuk menjadi bagian dari solusi dari tantangan global yang kompleks.

Puan pun mengingat bahwa Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah tersebut sendirian. “Saya percaya bahwa dialog di antara parlemen dari berbagai negara di kawasan akan membantu membangun kepercayaan di antara negara-negara besar,” sambungnya.

Oleh karena itu, Perempuan Pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu menyatakan agar tidak memicu konflik terbuka di kawasan ASEAN. “TAC sangat relevan untuk mempromosikan prinsip-prinsip universal hidup berdampingan secara damai dan hubungan persahabatan melalui penolakan penggunaan kekerasan dan penyelesaian perselisihan dengan cara damai,” papar Puan.

Selain itu, kawasan yang damai adalah prasyarat bagi ASEAN yang sejahtera. Sebab itu, pengentasan kemiskinan di daerah harus diupayakan bersama. Salah satunya, dengan cara memperkuat kerja sama dan integrasi ekonomi regional untuk merespon fragmentasi ekonomi dunia, dan gangguan pada rantai pasok global.

Peraih dua gelar Doktor Honoris Causa itu mendukung AIPA harus membangun ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi global, sebagaimana telah disepakati sebagai tema ASEAN tahun 2023. Dirinya yakin partisipasi aktif parlemen negara se-ASEAN mampu berkontribusi nyata bagi perdamaian dan kemakmuran di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya