Parlemen Reformasi Birokrasi akan Dinilai Gagal Jika Korupsi Tetap Marak

Bambang Soesatyo
Ketua DPR RI dan Ketua Badan Bela Negara FKPPI
  • Fakta.News - 16 Des 2018 | 17:15 WIB
Reformasi Birokrasi akan Dinilai Gagal Jika Korupsi Tetap Marak
Ribuan warga Cianjur syukuran di alun-alun Cianjur atas ditangkapnya Bupati Cianjur(Ilustrasi)

SEMUA unsur dalam birokrasi pemerintah pusat dan daerah, mari menghayati betul makna dari reaksi warga Cianjur yang mensyukuri tatkala Bupatinya ditangkap KPK, karena diduga terlibat kasus korupsi. Reaksi warga Cianjur itu pada dasarnya, merefleksikan kehendak semua elemen masyarakat Indonesia yang merindukan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Reformasi birokrasi memang telah mencatat progres yang cukup signifikan. Tetapi masyarakat merasakan bahwa progres reformasi birokrasi itu belum mampu menangkal atau mempersempit ruang gerak bagi oknum birokrat melakukan korupsi.

Korupsi masih marak, dan fakta ini mengecewakan dan menyakiti nurani rakyat. Reformasi birokrasi akan dinilai gagal jika tidak mampu menangkal korupsi. Karena itu, Pemerintah bersama institusi penegak hukum harus mulai merumuskan strategi pencegahan korupsi yang efektif.

Seperti diketahui, Jumat (14/12) siang pekan lalu, warga Cianjur memadati area alun-alun kabupaten itu untuk merayakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menyergap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Sang bupati disergap tim KPK pada Rabu (12/12) subuh di halaman Masjid Agung Cianjur.

Fakta ini menjelaskan bahwa warga Cianjur spontan merayakan hasil sergapan KPK, sekaligus  menyuarakan rasa syukur dan berterima kasih kepada KPK yang bisa menghentikan perilaku korup oknum birokrat di daerahnya.

  • Halaman :
  • 1
  • 2

BACA JUGA:

Tulis Komentar