Jakarta – anggota DPR Rahmad Handoyo dari Fraksi PDI Perjuangan meminta agar semua perusahaan baik swasta maupun BUMN diberi hak yang sama memproduksi Ivermectin. Hal ini disampaikan Rahmad menanggapi kontroversi Ivermectin yang sampai saat ini masih diperdebatkan keampuhannya melawan corona.

Ivermectin sampai saat ini masih menjadi kontroversi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sejauh ini belum merekomendasikan Ivermectin sebagai obat terapi pasien Covid-19. BPOM bahkan meminta seluruh pihak untuk berhenti mempromosikan Ivermectin sebagai obat bagi pasien Covid-19.

“Mengingat Ivermectin adalah obat keras dan persetujuan EAP bukan merupakan persetujuan Izin Edar, maka ditekankan kepada industri farmasi yang memproduksi obat tersebut dan pihak manapun untuk tidak mempromosikan obat tersebut, baik kepada petugas kesehatan maupun kepada masyarakat,” demikian imbauan BPOM dalam pernyataan resminya seperti yang dilansir dari pom.go.id.

Menanggapi polemik Ivermectin ini, anggota DPR Rahmad Handoyo dari Fraksi PDI Perjuangan, mendukung langkah BPOM tersebut. Namun dia mengingatkan, jika nanti hasil uji klinis Ivermectin sudah keluar dan BPOM memberikan izin edar Ivermectin sebagai obat Covid-19, semua pihak harus diberi hak untuk memproduksi Ivermectin.

“Kalau kemarin itu ada masalah antara BPOM dengan PT Harsen soal Ivermectin, tentu itu ranahnya BPOM. Tapi syukurlah itu sudah selesai dan PT Harsen harus diperbolehkan kembali memproduksi. Tentu tak hanya Indofarma atau Kimia Farma, PT Harsen juga harus diberi hak untuk memproduksi Ivermectin atau obat-obat Covid-19. Menurut saya harus ada asas kesamaan,” katanya.

Namun dia mengingatkan, karena ini bukan obat bebas, tentu tidak bisa semua orang bisa mengkonsumsi tanpa pengawasan dari dokter. “Jangan sampai obatan-obatan keras seperti Ivermectin bisa dibeli bebas tanpa resep dokter,” ujar Rahmad.

Dia menambahkan kita harus memberi peluang yang sama kepada perusahaan farmasi swasta nasional dan BUMN untuk memproduksi obat yang dibutuhkan negara. “Ingat, perusahaan swasta juga penopang ekonomi nasional. Saya kira jika industri farmasi di luar BUMN bisa tumbuh besar, saya kira yang untung adalah bangsa kita,” katanya, Jumat, 13 Agustus 2021.

Menurutnya, tidak mungkin penanganan Covid-19 saat ini hanya dilakukan oleh pemerintah namun harus mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat, termasuk dalam penyediaan obat-obatan.

“Soal obat-obatan kita dorong kepada pemerintah untuk jenis obat tertentu seperti obat antivirus, bisa diproduksi di Indonesia sehingga kita tidak terlalu tergantung pada obat impor dari luar negeri. Itu menjadi salah satu solusinya,” kata anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah ini.

Dia mengatakan parlemen akan mendorong perusahaan farmasi di luar BUMN untuk bisa memproduksi obat-obatan di dalam negeri. “Ketika perusahaan farmasi swasta mampu memproduksi kebutuhan obat-obatan dalam negeri justru kita sambut baik.”

Menurutnya, siapapun pihak yang mampu memproduksi obat-obatan yang dibutuhkan negara untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini harus disambut baik.

Industri farmasi dalam negeri, baik BUMN maupun swasta harus dipercepat dalam perizinan, tidak dihambat sehingga dapat meningkatkan produktifitas untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dalam negeri.

“Kita harus fair siapapun perusahaan farmasi yang bisa memproduksi obat dan multivitamin yang dibutuhkan rakyat, silahkan saja. Rakyat akan senang, pemerintah akan senang, dan industri juga akan tumbuh,” ucapnya.

Senada dengan Rahmad Handoyo, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem Ratu Ngadu Bonu Wulla mengatakan berkaitan dengan ketersediaan obat Covid-19, saat ini kerja pemerintah belum maksimal. Dia memberi contoh saat Presiden Jokowi melakukan inspeksi obat-obatan ternyata tidak tersedia obat di beberapa apotik.

“Nah, ini tidak boleh terjadi apalagi pada situasi pandemi. Masyarakat harus memastikan bahwa obat selalu tersedia sehingga mereka bisa mendapatkan perawatan,” ujarnya.

Menurutnya pemerintah harus memberikan dukungan kepada semua pihak termasuk swasta untuk memproduksi obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat tapi dengan catatan harus lewat SOP dan tentu di bawah pengawasan BPOM karena ini menyangkut nyawa manusia.

“Proses perizinan dan pengawasan harus berjalan dengan seefektif mungkin karena kondisi saat ini sedang krisis dan darurat. Jangan sampai kebutuhan obat-obatan masyarakat tidak terpenuhi karena proses perizinan dan administrasi yang memakan waktu berminggu-minggu,” tegasnya.

Seperti diketahui, Ivermectin disebut efektif mencegah masuknya virus corona jenis baru dan telah dipakai oleh banyak negara.

Obat ini menjadi viral sejak studi kolaboratif yang dipimpin oleh Monash Biomedicine Discovery Institute (BDI) dengan Institut Infeksi dan Imunitas Peter Doherty (Doherty Institute) muncul ke publik.

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa obat anti-parasit seperti cacing gelang Ivermectin yang sudah tersedia di pasaran dapat membunuh virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 dalam waktu 48 jam. Hal itu diungkapkan oleh Kylie Wagstaff dari Monash Biomedicine Discovery Institute.

“Kami menemukan bahwa dengan dosis tunggal pada dasarnya dapat menghapus semua viral load selama 48 jam, dan bahkan pada 24 jam ada pengurangan yang sangat signifikan dalam hal itu,” kata Wagstaff, seperti dikutip dari SciTechDaily, Senin, 9 Agustus 2021.

Penelitian terbaru dari Sheba Medical Center di Tel Hashomer, Israel, menegaskan bahwa Ivermectin, obat yang digunakan untuk melawan parasit di negara-negara dunia ketiga, dapat membantu mengurangi lamanya infeksi bagi orang yang tertular virus corona.

Bahkan menurut Prof. Eli Schwartz, pendiri Center for Travel Medicine and Tropical Disease di Sheba, Ivermectin bisa menekan biaya pengobatan penderita Covid-19 hingga sekitar 1 dolar AS sehari. Dari penelitian Schwartz juga terbukti 72 persen sukarelawan yang diobati dengan ivermectin dinyatakan negatif virus pada hari keenam. Sebaliknya, hanya 50 persen dari mereka yang menerima plasebo dinyatakan negatif.

Sementara itu, beberapa waktu lalu dalam kanal Hersubeno Point di YouTube, epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengkritik Menteri BUMN Erick Thohir atas pernyataan soal izin BPOM terkait penggunaan obat antiparasit Ivermectin sebagai terapi Covid-19.

“Walaupun pada akhirnya Pak Erick Thohir mengoreksi pernyataannya dengan mengatakan tidak, bukan sebagai obat Covid-19, saya terpaksa mengatakan Pak Erick bohong. Enggak boleh, lho, sebagai menteri bohong seperti itu,” kata Pandu.

Pandu mengatakan ketika mendengar obat ini diizinkan sebagai terapi Covid-19, Indofarma dan BUMN sudah telanjur gembira. Ditambah lagi rencana memproduksi 4 juta obat per bulan untuk mengatasi pandemi ini.

Menurut Pandu, Erick Thohir telah bermain dengan kata-kata. Dibilang bukan sebagai obat, tetapi untuk terapi Covid. “Itu kan sama saja untuk Covid. Padahal saya tanya BPOM enggak mengizinkan itu untuk obat Covid-19,” ujarnya.

Ia juga menyentil Erick yang terjun langsung mengurusi masalah obat. Seharusnya hal ini diurus langsung oleh Indofarma selaku produsen obat ivermectin.

“Jadi, saya baca beritanya tiba-tiba ada surat dari Pak Erick Thohir kepada BPOM untuk meregistrasi Ivermectin. Itu aneh kan. Kenapa harus menteri langsung,” ujarnya.

Pandu menyatakan bahwa Ivermectin sebenarnya sudah lama digadang-gadang sebagai obat potensial untuk pencegahan dan pengobatan Covid-19. Bahkan, kejadian di India yang tadinya kasus positif Corona tinggi menjadi turun karena obat ini.

Di sisi lain, kata Pandu Riono, Ivermectin menjadi menarik karena patennya sudah habis dan kini jadi generik. Sehingga, siapa saja bisa menjual obat tersebut dengan harga yang relatif rendah.

“Meski murah tetapi keuntungannya besar. Apalagi kalau dipakai banyak orang. Jadi, ini sebenarnya motifnya keuntungan,” ucap Pandu.

Dia juga membayangkan ketika obat tersebut dijual seharga Rp 7.000, tetapi bagaimana kalau ternyata biaya produksinya cuma Rp 5. Pandu mengaku tidak memusuhi Erick Thohir, tetapi hanya mengoreksi agar sebagai menteri lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.

Pandu meyakini Erick Thohir berkinerja bagus. Tetapi kalau sampai putus asa mengurusi Indofarma, Pandu justru mempertanyakan ada apa dengan anak perusahaan BUMN itu. “Apa (Indofarma, red) mau bangkrut sehingga harus dibantu produksi obat supaya selamat? Supaya harga sahamnya naik, tetapi ini kan enggak fair bagi lainnya,” kata Pandu. []