Connect with us

DPR Minta Semua Perusahaan Farmasi Bisa Produksi Ivermectin

Ivermectin
Ivermectin (Foto: Media Indonesia)

Jakarta – anggota DPR Rahmad Handoyo dari Fraksi PDI Perjuangan meminta agar semua perusahaan baik swasta maupun BUMN diberi hak yang sama memproduksi Ivermectin. Hal ini disampaikan Rahmad menanggapi kontroversi Ivermectin yang sampai saat ini masih diperdebatkan keampuhannya melawan corona.

Ivermectin sampai saat ini masih menjadi kontroversi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sejauh ini belum merekomendasikan Ivermectin sebagai obat terapi pasien Covid-19. BPOM bahkan meminta seluruh pihak untuk berhenti mempromosikan Ivermectin sebagai obat bagi pasien Covid-19.

“Mengingat Ivermectin adalah obat keras dan persetujuan EAP bukan merupakan persetujuan Izin Edar, maka ditekankan kepada industri farmasi yang memproduksi obat tersebut dan pihak manapun untuk tidak mempromosikan obat tersebut, baik kepada petugas kesehatan maupun kepada masyarakat,” demikian imbauan BPOM dalam pernyataan resminya seperti yang dilansir dari pom.go.id.

Menanggapi polemik Ivermectin ini, anggota DPR Rahmad Handoyo dari Fraksi PDI Perjuangan, mendukung langkah BPOM tersebut. Namun dia mengingatkan, jika nanti hasil uji klinis Ivermectin sudah keluar dan BPOM memberikan izin edar Ivermectin sebagai obat Covid-19, semua pihak harus diberi hak untuk memproduksi Ivermectin.

“Kalau kemarin itu ada masalah antara BPOM dengan PT Harsen soal Ivermectin, tentu itu ranahnya BPOM. Tapi syukurlah itu sudah selesai dan PT Harsen harus diperbolehkan kembali memproduksi. Tentu tak hanya Indofarma atau Kimia Farma, PT Harsen juga harus diberi hak untuk memproduksi Ivermectin atau obat-obat Covid-19. Menurut saya harus ada asas kesamaan,” katanya.

Namun dia mengingatkan, karena ini bukan obat bebas, tentu tidak bisa semua orang bisa mengkonsumsi tanpa pengawasan dari dokter. “Jangan sampai obatan-obatan keras seperti Ivermectin bisa dibeli bebas tanpa resep dokter,” ujar Rahmad.

Dia menambahkan kita harus memberi peluang yang sama kepada perusahaan farmasi swasta nasional dan BUMN untuk memproduksi obat yang dibutuhkan negara. “Ingat, perusahaan swasta juga penopang ekonomi nasional. Saya kira jika industri farmasi di luar BUMN bisa tumbuh besar, saya kira yang untung adalah bangsa kita,” katanya, Jumat, 13 Agustus 2021.

Menurutnya, tidak mungkin penanganan Covid-19 saat ini hanya dilakukan oleh pemerintah namun harus mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat, termasuk dalam penyediaan obat-obatan.

“Soal obat-obatan kita dorong kepada pemerintah untuk jenis obat tertentu seperti obat antivirus, bisa diproduksi di Indonesia sehingga kita tidak terlalu tergantung pada obat impor dari luar negeri. Itu menjadi salah satu solusinya,” kata anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah ini.

Dia mengatakan parlemen akan mendorong perusahaan farmasi di luar BUMN untuk bisa memproduksi obat-obatan di dalam negeri. “Ketika perusahaan farmasi swasta mampu memproduksi kebutuhan obat-obatan dalam negeri justru kita sambut baik.”

Menurutnya, siapapun pihak yang mampu memproduksi obat-obatan yang dibutuhkan negara untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini harus disambut baik.

Industri farmasi dalam negeri, baik BUMN maupun swasta harus dipercepat dalam perizinan, tidak dihambat sehingga dapat meningkatkan produktifitas untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dalam negeri.

“Kita harus fair siapapun perusahaan farmasi yang bisa memproduksi obat dan multivitamin yang dibutuhkan rakyat, silahkan saja. Rakyat akan senang, pemerintah akan senang, dan industri juga akan tumbuh,” ucapnya.

Senada dengan Rahmad Handoyo, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem Ratu Ngadu Bonu Wulla mengatakan berkaitan dengan ketersediaan obat Covid-19, saat ini kerja pemerintah belum maksimal. Dia memberi contoh saat Presiden Jokowi melakukan inspeksi obat-obatan ternyata tidak tersedia obat di beberapa apotik.

“Nah, ini tidak boleh terjadi apalagi pada situasi pandemi. Masyarakat harus memastikan bahwa obat selalu tersedia sehingga mereka bisa mendapatkan perawatan,” ujarnya.

Menurutnya pemerintah harus memberikan dukungan kepada semua pihak termasuk swasta untuk memproduksi obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat tapi dengan catatan harus lewat SOP dan tentu di bawah pengawasan BPOM karena ini menyangkut nyawa manusia.

“Proses perizinan dan pengawasan harus berjalan dengan seefektif mungkin karena kondisi saat ini sedang krisis dan darurat. Jangan sampai kebutuhan obat-obatan masyarakat tidak terpenuhi karena proses perizinan dan administrasi yang memakan waktu berminggu-minggu,” tegasnya.

Seperti diketahui, Ivermectin disebut efektif mencegah masuknya virus corona jenis baru dan telah dipakai oleh banyak negara.

Obat ini menjadi viral sejak studi kolaboratif yang dipimpin oleh Monash Biomedicine Discovery Institute (BDI) dengan Institut Infeksi dan Imunitas Peter Doherty (Doherty Institute) muncul ke publik.

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa obat anti-parasit seperti cacing gelang Ivermectin yang sudah tersedia di pasaran dapat membunuh virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 dalam waktu 48 jam. Hal itu diungkapkan oleh Kylie Wagstaff dari Monash Biomedicine Discovery Institute.

“Kami menemukan bahwa dengan dosis tunggal pada dasarnya dapat menghapus semua viral load selama 48 jam, dan bahkan pada 24 jam ada pengurangan yang sangat signifikan dalam hal itu,” kata Wagstaff, seperti dikutip dari SciTechDaily, Senin, 9 Agustus 2021.

Penelitian terbaru dari Sheba Medical Center di Tel Hashomer, Israel, menegaskan bahwa Ivermectin, obat yang digunakan untuk melawan parasit di negara-negara dunia ketiga, dapat membantu mengurangi lamanya infeksi bagi orang yang tertular virus corona.

Bahkan menurut Prof. Eli Schwartz, pendiri Center for Travel Medicine and Tropical Disease di Sheba, Ivermectin bisa menekan biaya pengobatan penderita Covid-19 hingga sekitar 1 dolar AS sehari. Dari penelitian Schwartz juga terbukti 72 persen sukarelawan yang diobati dengan ivermectin dinyatakan negatif virus pada hari keenam. Sebaliknya, hanya 50 persen dari mereka yang menerima plasebo dinyatakan negatif.

Sementara itu, beberapa waktu lalu dalam kanal Hersubeno Point di YouTube, epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengkritik Menteri BUMN Erick Thohir atas pernyataan soal izin BPOM terkait penggunaan obat antiparasit Ivermectin sebagai terapi Covid-19.

“Walaupun pada akhirnya Pak Erick Thohir mengoreksi pernyataannya dengan mengatakan tidak, bukan sebagai obat Covid-19, saya terpaksa mengatakan Pak Erick bohong. Enggak boleh, lho, sebagai menteri bohong seperti itu,” kata Pandu.

Pandu mengatakan ketika mendengar obat ini diizinkan sebagai terapi Covid-19, Indofarma dan BUMN sudah telanjur gembira. Ditambah lagi rencana memproduksi 4 juta obat per bulan untuk mengatasi pandemi ini.

Menurut Pandu, Erick Thohir telah bermain dengan kata-kata. Dibilang bukan sebagai obat, tetapi untuk terapi Covid. “Itu kan sama saja untuk Covid. Padahal saya tanya BPOM enggak mengizinkan itu untuk obat Covid-19,” ujarnya.

Ia juga menyentil Erick yang terjun langsung mengurusi masalah obat. Seharusnya hal ini diurus langsung oleh Indofarma selaku produsen obat ivermectin.

“Jadi, saya baca beritanya tiba-tiba ada surat dari Pak Erick Thohir kepada BPOM untuk meregistrasi Ivermectin. Itu aneh kan. Kenapa harus menteri langsung,” ujarnya.

Pandu menyatakan bahwa Ivermectin sebenarnya sudah lama digadang-gadang sebagai obat potensial untuk pencegahan dan pengobatan Covid-19. Bahkan, kejadian di India yang tadinya kasus positif Corona tinggi menjadi turun karena obat ini.

Di sisi lain, kata Pandu Riono, Ivermectin menjadi menarik karena patennya sudah habis dan kini jadi generik. Sehingga, siapa saja bisa menjual obat tersebut dengan harga yang relatif rendah.

“Meski murah tetapi keuntungannya besar. Apalagi kalau dipakai banyak orang. Jadi, ini sebenarnya motifnya keuntungan,” ucap Pandu.

Dia juga membayangkan ketika obat tersebut dijual seharga Rp 7.000, tetapi bagaimana kalau ternyata biaya produksinya cuma Rp 5. Pandu mengaku tidak memusuhi Erick Thohir, tetapi hanya mengoreksi agar sebagai menteri lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.

Pandu meyakini Erick Thohir berkinerja bagus. Tetapi kalau sampai putus asa mengurusi Indofarma, Pandu justru mempertanyakan ada apa dengan anak perusahaan BUMN itu. “Apa (Indofarma, red) mau bangkrut sehingga harus dibantu produksi obat supaya selamat? Supaya harga sahamnya naik, tetapi ini kan enggak fair bagi lainnya,” kata Pandu. []

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

COMMUNITY ORGANIZER (CO) DI RUANG PUBLIK

Oleh

Fakta News

Sebagai renungan pagi, saya ingin berbagi pandangan yang saya jumpai dalam keseharian saya. Lagi-lagi soal etika di ruang publik.

Saya kira perbincangan ini menjadi penting, dan harus dikemukakan terus menerus sehingga klaim bahwa manusia Indonesia mahluk yang punya adab yang tinggi, agamis, sopan-santun betul-betul bukan sekedar mitos, dan tetapi juga ditunjukkan dalam keseharian di ruang publik.

Kita perlu membangun contoh yang utuh, dan secara sadar dipahami warga sehingga tergerak menjadi bagian dalam mewujudkannya.

Berbagai kerumunan yang dibangun sebagai sarana dalam mengkomunikasikan, ntah dalam peribadatan dan dialog keseharian haruslah menyentuh soal etika ini. Tentunya juga perlu ada upaya yang lebih sistemik dan sistematik untuk lembaga pemerintah yang diberi otoritas untuk itu.

Itulah esensi yang saya tulis beberapa waktu lalu di laman FB saya, salah dua dari banyak tulisan soal perulaku semena-mena di ruang publik.  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10226780910091525&id=1313539313, dan juga https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10225910687496504&id=1313539313.

Berbagai temuan otentik  saya di lapangan, mungkin berkaitan dengan aspek mendasar soal nilai, kebijakan publik, aspek teknis lapangan, dan berbagai respon paradoksial  berbagai kalangan.

Seperti yang sering saya ungkapkan,  pemerintah tidak bisa sendirian dalam mengelola dan menjaga ruang publik. Program/proyek yang terbatas waktunya tidak cukup untuk menjaga perilaku warga dalam mengelola ruang bersama.yang memerlukan stamina yang tinggi sepanjang masa.

Sahabat saya Jumiarti Agus yang saat ini tinggal di Jepang sering menunjukkan perilaku dasyat apa yang dilakukan masyarkatJumiarti Aguss menerus masuk dipraktekan dalam keseharian pendidikan sejak dini. Budaya yang tidak instan dan ‘kun fayakun”.

Walaupun kita mempraktekan “kemerdekaan” privat dalam mengakses pendidikan dan pengetahuan, tidak demikian halnya dengan urusan publik. Ada kepentingan lainnya yang harus dijaga dan dikelola bersama.

Saya sering ungkapkan, kita ini lebih banyak #EO (Event Organizer), dibanding dengan #CO (Community Organizer).

Ada perbedaan yang mendasar diantara keduanya.

#EO seringkali menjadi pilihan instan, karena dorongan dan persepsi bahwa pertunjukkan performatiflah yang menjadi tujuan pragmatisnya. Ukuran yang paling gampang untuk ditunjukan kepada para pendukung kegiatan, ntah yang bersumber dari anggaran pemerintah, donor, maupun banyak partisipasi seperti berbagai program CSR (Corporate Social Responsibilit).

Keberhasilan capaian terhadap perubahan yang mendasar mestinya dimulai dengan adanya #CO yang kuat.

Perubahan progresif yang konsisten dan diperbaiki terus menerus perlu didukung oleh banyaknya pegiat #CO. Pegiat yang mengambil peran sebagai fasilitator, dan  mediator manakala inisiasi gagasan diperkenalkan atau manakala perbenturan pandangan dan kepentingan terjadi diantara penggagas maupun yang diajak untuk mendukungnya. Atau peran lebih jauh mendorong sebagai akselerator untuk mempercepat berbagai aksi perubahan yang melembaga.

Sepanjang pengamatan saya, kita ini defisit #CO, surpkus #EO. Dan kalaupun  diperkenalkan seringkali hanya sebatas sebagai pelengkap dari suatu program ataupun kegiatan. Urusan publik adalah urusan yang harusnya melembaga, menerus, dan diujungnya melekat dalam perilaku keseharian sehingga menjadi budaya.

Paling ekstrim bertarung dilapangan. Menggunakan cara kekerasan dalam memaksakan keteraturan di ruang publik.
Cara lainnya yang paling aman, mungkin dilakukan pembiaran.

Dua-duanya bukan pilihan yang beradab kalau kita mengklaim diri kita memegang teguh demokrasi yang dilabeli dengan falsafah Pancasila. Apalagi diperkuat dengan berbagai nilai keagamaan/keyakinan yang konon sudah berakar lama di bumi Nusantara ini.

Ruang publik adalah ruang bersama dimana  kesepakatan dan kompromi dicapai didasarkan kepada persetujuan dan komitmen kolektif untuk mengukuhkan dan menjaganya. Semua punya peran untuk berkontribusi dalam setiap tahapan ketika gagasan perubahan itu diinisiasi. Tidak hanya

Elinor Ostrom (1933-2012), pemenang Nobel Ekonomi yang fenomenal dengan gagasan “Commons” yang dituangkan dalam bukunya yang fenomenal, Governing the Commons: Institutions and Evolution of Collective Actions” (1990) memberi satu alternatif lain sebagai pilihan di luar negara dan pasar, yang sering dinilai gagal dalam menyelesaikan urusan ruang yang diajukan sebagai pembangunan berbasis komunitas.

Kelemahan dua mekanisme itu dilengkapi oleh dengan peran komunitas sebagai pilar ketiga didalam membangun kesepakatan, dan aksi kolektif.

Ada delapan prinsip desain yang diajukan Ostrom berbekal dari pengalamannya yang luas sepanjang karir hidupnya bagi suatu tatakelola yang kokoh:

(1). Batas yang jelas antara pemanfaat(user) Dan sumberdayanya jelas (Boundaries of users and resource are clear.
(2). Kesesuaian antara biaya dan manfaat (Congruence between benefits and costs)
(3). Para pemanfaan memiliki prosedur untuk membuat aturannya sendiri (Users had procedures for making own rules)
(4). Pemantauan pemanfaat dan kondisi sumberdaya yang reguler (Regular monitoring of users and resource conditions)
(5). Sangsi berjenjang (graduated sanctions)
(6)   Mekanisme resolusi konflik (Conflict resolution mechanisms).
(7). Pengakuan minimal hak oleh pemerintah (Minimal recognition of rights by government)
(8). Pengaturan berlapis (Nested enterprises),
https://www.facebook.com/1313539313/posts/10223087811006356/

Karenanya saya mengajak sahabat FB, dan sahabat medsos dimanapun berada untuk terus mendialogkan, dan mewujudkan minimal di sekeliling tempat dan lingkungan kita berada.

Banyak cara untuk mendorong agar banyak yang ingin berperan sebagai #CO. Anak muda, emak-emak, tokoh agama adalah diantara sumber potensi untuk diajak. Kita sendiripun bisa juga sesuai dengan kemampuan bisa memainkan peran ini.

Gesture kolaborasi dan optimisme untuk mewujudkan ruang publik yang inklusif dan sehat harus ditunjukkan. Sama halnya seperti yang sering kita tunjukan dalam menunjukkan identitas kita dalam medsos.

Tidak gampang memang, memerlukan suatu komitmen dan kesadaran tanpa henti untuk memperjuangkannya. Harapannya perubahannya tidak karikatif. Menggelegar dalam slogan, tetapi miskin dalam aksi yang secara serius untuk menuntaskannya.

Sebagai pelengkap saya ingin posting ceramah keren yang beredar di berbagai WA grup yang saya ikuti. Satire yang disampaikan oleh seorang Pendeta yang mungkin terkait dengan apa yang saya posting.

#ecosocrights #DiLANSIndonesia #CO4dilans

Baca Selengkapnya

BERITA

Usai Kunjungan Kerja ke AS, Presiden Jokowi Tiba di Indonesia

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Senin pagi, 16 Mei 2022, seusai melaksanakan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Tanah Air pada Senin, 16 Mei 2022, selepas melakukan rangkaian kunjungan kerja di Washington DC, Amerika Serikat.

Pesawat Garuda Indonesia GIA-1 yang membawa Kepala Negara dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 05.15 WIB, setelah menempuh perjalanan selama lebih kurang delapan jam dari Bandara Internasional Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab.

Di tangga pesawat, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tampak disambut oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Pj. Gubernur Banten Almuktabar, dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra.

Selama di Amerika Serikat, Presiden Jokowi menghadiri serangkaian kegiatan KTT Khusus ASEAN-AS di Washington DC, hingga mengunjungi Space X di Boca Chica sekaligus bertemu dengan pendirinya, Elon Musk.

Dari Amerika Serikat, Presiden menyempatkan singgah di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, untuk bertakziah atas wafatnya Yang Mulia Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam kunjungan kerja kali ini yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Singgah di Abu Dhabi, Presiden Jokowi Sampaikan Dukacita atas Wafatnya Sheikh Khalifa

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menyampaikan dukacita kepada Presiden Persatuan Emirat Arab, Mohammed Bin Zayed, di Presidential Flight, Bandara Internasional Abu Dhabi, pada Minggu, 15 Mei 2022. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Jakarta – Setelah menempuh penerbangan kurang lebih selama 14 jam dari Washington DC, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana beserta rombongan tiba di Bandar Udara Internasional Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA) pada Minggu, 15 Mei 2022, sekitar pukul 15.50 waktu setempat.

Presiden Jokowi singgah untuk menyampaikan dukacita atas wafatnya Yang Mulia Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan pada Jumat, 13 Mei 2022 yang lalu.

Setelah turun dari pesawat, Presiden Jokowi kemudian menuju lokasi tempat penyampaian bela sungkawa di Presidential Flight yang masih berada dalam kawasan bandara.

Di tempat tersebut, Presiden Jokowi bertemu dengan Yang Mulia Mohamed bin Zayed dan menyampaikan belasungkawanya.

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi menyampaikan dukacita dari pemerintah dan masyarakat Indonesia serta mendoakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

“Innalillahi wa innalillahi rajiun. Atas nama pemerintah, atas nama masyarakat Indonesia, saya menyampaikan ucapan dukacita yang mendalam atas wafatnya Yang Mulia Sheikh Khalifa dan semoga beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT,” ucap Presiden usai Takziah.

Presiden Jokowi menyebut Sheikh Khalifa merupakan pemimpin besar bukan hanya untuk PEA tetapi juga untuk kawasan dan dunia.

“Beliau adalah pemimpin besar dan kita khususnya umat Islam sangat kehilangan atas wafatnya Sheikh Khalifa, beliau adalah pemimpin besar bukan hanya untuk Uni Emirat Arab tetapi juga untuk kawasan Timur Tengah, serta untuk dunia,” ujar Presiden Jokowi.

Usai takziah, Presiden Jokowi kemudian kembali menaiki pesawat dan melanjutkan penerbangannya menuju Tanah Air sekitar pukul 18.20 waktu setempat dan diperkirakan akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang pada Senin pagi, 16 Mei 2022.

Turut mendampingi Presiden saat bertakziah yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar RI untuk PEA Husin Bagis.

Baca Selengkapnya