Connect with us
Parlemen

Ketua DPR: Perubahan Alih Fungsi Lahan Hutan Jadi Penyebab Banjir

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo(DPR)

Jakarta, – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menangani perubahan alih fungsi lahan hutan yang menjadi kawasan industri. Diketahui, alih fungsi lahan hutan yang menjadi lahan pertambangan dan perkebunan sawit menjadi penyebab banjir.

“Saya meminta KLHK bersama Pemda melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BIG, dan organisasi yang berorientasi pada hutan untuk melakukan kajian,” terangnya melalui rilis yang diterima, Selasa (18/6/2019).

“Serta pemetaan terhadap kondisi hutan terkini dan penyebab rusaknya daya dukung hutan sepanjang 2019.” imbuhnya.

Lebih lanjut, Bamsoet juga mendorong KLHK untuk bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Serta Organisasi lingkungan Hidup di provinsi setempat untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan degradasi lahan.

“Guna mencegah terjadinya bencana banjir hingga kekeringan, saya mendorong KLHK bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan organisasi yang berorientasi pada hutan dan lingkungan di provinsi setempat untuk melakukan upaya-upaya prioritas dalam penanggulangan degradasi lahan guna mencegah terjadinya bencana banjir hingga kekeringan,”ujarnya.

Baca Juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Belum Dapat Izin, Setneg Minta Pemprov DKI Taat Aturan dan Setop Revitalisasi Monas

Oleh

Fakta News
Menteri Sekretaris Negara Pratikno

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, meminta agar Pemprov DKI Jakarta menghentikan revitalisasi Monas untuk sementara waktu. Perintah itu dikatakan Pratikno karena DKI belum memperoleh izin revitalisasi dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

“Karena itu (izin) jelas belum ada, ada prosedur yang belum dilalui ya kita minta untuk disetop dulu,” ujar Pratikno di Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).

Pratikno menyebut perintah tersebut akan diberitahukan secara tertulis. Surat itu akan dikirim dalam waktu dekat.

“Ya kita surati ajalah. Secepatnya,” tuturnya.

Pratikno mengatakan Pemprov DKI sudah mengirimkan surat pemeberitahuan revitalisasi Monas. Namun, Pratikno meminta agar Pemprov DKI taat dengan aturan sebelum melakukan revitalisasi kawasan Medan Merdeka.

“Kami memang sudah menerima surat yang dikirim oleh Sekda DKI yang intinya memberitahukan pelaksanaan itu. Jadi secara prosedural memang kami minta kepada Pemprov DKI untuk meminta persetujuan dulu kepada Komisi pengarah karena itu aturan yang masih berlaku dan tentu saja harus kita taati,” katanya.

Pratikno mengatakan keputusan terkait revitalisasi itu akan diambil oleh Komisi Pengarah. Dia mengatakan Komisi Pengarah akan menggelar rapat dalam waktu dekat.

“Bagaimana nanti tanggapan Komisi Pengarah itu nanti akan dilakukan rapat penuh Komisi Pengarah,” jelas dia.

Adapun soal Komisi Pengarah itu sendiri, strukturnya diketuai oleh Mensesneg, sedangkan Gubernur menjadi sekretaris. Ini sesuai dengan Keppres Nomo 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta. Berikut adalah susunan keanggotaan Komisi Pengarah berdasarkan Keprres itu:

  1. Menteri Negara Sekretaris Negara: sebagai Ketua merangkap anggota;
  2. Menteri Pekerjaan Umum: sebagai Anggota;
  3. Menteri Negara Lingkungan Hidup: sebagai anggota;
  4. Menteri Perhubungan: sebagai Anggota;
  5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: sebagai anggota;
  6. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi: sebagai Anggota;
  7. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta: sebagai Sekretaris, merangkap anggota.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Serahkan 2.020 Sertifikat Hak Atas Tanah di Jawa Timur

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat Jawa Timur di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten Gresik, pada Senin, 27 Januari 2020

Gresik – Sebanyak 2.020 pemilik bidang tanah dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur hari ini memperoleh sertifikat atas tanah yang mereka miliki. Bertempat di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten Gresik, pada Senin, 27 Januari 2020, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung ribuan sertifikat tersebut sebagai bagian dari kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Jawa Timur.

Kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Sertifikat yang hari ini diserahkan oleh Presiden itu menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum.

“Ada yang dari Bangkalan, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Gresik, ada yang dari Surabaya,” ujar Presiden merinci asal penerima sertifikat.

Dalam penyerahan kali ini sebanyak 520 sertifikat diserahkan untuk para penerima dari Kabupaten Gresik, 500 sertifikat untuk (penerima dari) Kota Surabaya, 500 sertifikat untuk Kabupaten Sidoarjo, 250 sertifikat untuk Kabupaten Lamongan, dan 250 sertifikat untuk Kabupaten Bangkalan.

Seluruh sertifikat yang telah diserahkan langsung tersebut mencakup lahan di Jawa Timur dengan luas keseluruhan 1.406.635 meter persegi.

Presiden melanjutkan, dahulu hanya sekira 500 ribu sertifikat yang dapat diterbitkan tiap tahunnya. Padahal, masyarakat yang belum memiliki sertifikat masih sangat banyak. Akibatnya sengketa-sengketa sebagaimana yang disebutkan Presiden jamak terjadi.

“Ada 80 juta sertifikat yang belum dipegang oleh masyarakat (pada 2015). Pak Menteri, enggak bisa ini diteruskan setahun hanya 500 ribu,” ucapnya.

Berangkat dari hal tersebut, pada 2017 lalu Presiden Joko Widodo memberikan target sebanyak 5 juta sertifikat harus dapat diterbitkan. Setahun setelahnya, target tersebut meningkat menjadi 7 juta dan selanjutnya kembali meningkat menjadi 9 juta sertifikat.

Dengan adanya percepatan penerbitan dan penyerahan sertifikat seperti sekarang ini, Presiden berharap agar sengketa-sengketa terkait pertanahan di masyarakat dapat dihindari.

“Yang saya enggak senang, setiap saya pergi ke daerah selalu yang masuk ke telinga saya masalah sengketa tanah, konflik lahan. Karena 80 juta sertifikat belum bisa keluar. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Kalau sudah pegang ini (sertifikat) enak,” tuturnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Antisipasi Penularan Virus Corona, Kemlu Keluarkan Travel Advice ke China

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengeluarkan travel advice bagi WNI yang hendak ke China. Ini untuk mengantisipasi penularan virus corona yang mewabah di Wuhan, China.

“Kita mencatat sekarang belum ada travel banned untuk berkunjung ke Tiongkok lebih yang sifatnya adalah memberikan peringatan, peringatan, saran kepada mereka yang ingin atau merencanakan atau telah merencanakan berpergian untuk meningkatkan kehati-hatian,” kata Plt Jubir Kemlu Teuku Faizasyah di Kemlu, Jalan Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).

“Dan juga tentunya menghindari wilayah-wilayah yang berdasarkan informasi terbuka sudah jelas-jelas terpapar atau potensi terpapar oleh virus corona tersebut,” imbuh Faizasyah.

Kemlu menegaskan tak pernah mengeluarkan travel banned. Yang dikeluarkan Kemlu terkait virus corona adalah travel advice ke China.

“Dengan demikian kita tidak memberikan semacam travel banned, lebih ke arah travel advisory dan di era sekarang di mana teknologi komunikasi sangat baik tentunya mereka bisa memonitor perkembangan tingkat ancaman untuk berpergian wisata daerah, termasuk ancaman dari segi kesehatan,” jelas Faizasyah.

Faizasyah menyebut Kemlu memiliki aplikasi terkait kunjungan ke luar negeri. Di aplikasi itu terdapat rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan kewaspadaan selama berpergian ke luar negeri.

“Kemlu sendiri telah memiliki apa yang disebut dengan aplikasi safe travel. Melalui aplikasi ini bisa dilihat sejauh mana merekomendasikan bagi mereka yang ingin berpergian untuk meningkatkan kehati-hatian atau bahkan tidak mengunjungi suatu tempat tertentu dan berdasarkan sebagai catatan pula safe travel juga disusun berdasarkan kriteria jelas, informasi yang terbuka dan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan,” tutur dia.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya