Connect with us
Parlemen

Dorong Hari Batik Nasional Jadi Hari Batik dan Tenun Nasional

Hari Batik
Bamsoet saat menerima Komunitas Tekstil Tradisional Indonesia di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis (6/12/18).(Foto: Dok.DPR)

JakartaKetua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober, bisa ditingkatkan menjadi Hari Batik dan Tenun Nasional. Selain untuk lebih memacu bangsa Indonesia menghargai dan melestarikan kekayaan khazanah tekstil Nusantara, peringatan Hari Batik dan Tenun Nasional juga bisa menjaga warisan budaya bangsa dari kepunahan.

“Setelah sukses memasyarakatkan batik, kita juga harus memberikan perhatian yang sama terhadap keberadaan tenun. Penggabungan Hari Batik dan Tenun Nasional akan membuka mata dunia tentang betapa kayanya budaya berbusana khas Indonesia,” ujar Bamsoet. Hal itu dilontarkan Bamsoet saat menerima Komunitas Tekstil Tradisional Indonesia di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis (6/12/18).

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Umum Komunitas Tekstil Tradisional Indonesia Tengku Ryo Rizqan. Juga Dewan Pembina Komunitas Tekstil Tradisional Indonesia Anna Mariana.

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah memandang, tenun mempunyai kekuatan budaya yang luar biasa. Baik dari nilai sejarah, teknik tinggi dari segi warna, motif, jenis bahan dan benang yang digunakan, maupun beragamnya corak dan ciri khas yang diproduksi dari setiap daerah. Batik dan tenun bukan hanya telah menjadi identitas dan jati diri bangsa, namun juga menjadi kebanggaan dan kekayaan nasional.

“Jika tidak dimasyarakatkan dari sekarang, pelan-pelan keberadaan tenun bisa punah dimakan sejarah. Padahal tenun, sebagaimana juga batik, bisa dipadankan dengan trend berbusana masa kini, tanpa menghilangkan nilai sakral yang terkandung di dalamnya,” tutur Bamsoet.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Diperoleh Petunjuk Signifikan, Polri: Insyaallah Kasus Penyiraman Air Keras ke Novel Baswedan Segera Terungkap

Oleh

Fakta News
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. M. Iqbal menjawab wartawan mengenai hasil pertemuan antara Kapolri dengan Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12) petang.

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12) petang, guna melaporkan perkembangan penanganan penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi M. Iqbal dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung selama 20 menit itu, Kapolri menyampaikan laporan tentang perkembangan penanganan kasus yang menimpa Novel Baswedan.

Menurut Iqbal, nanti ke depan tim teknis akan terus bekerja maksimal untuk mengungkap kasus ini. “Kita sudah mendapatkan petunjuk yang signifikan tentang upaya terungkapnya kasus ini, kami sangat optimis untuk segera menyelesaikan kasus ini,” kata M. Iqbal.

Kadiv Humas Mabes Polri itu memohon doa masyarakat agar tim teknis akan segera merampungkan, dan insyaallah akan disampaikan ke publik tentang pengungkapan kasus ini.

Mengenai motif dari tindakan penyerangan terhadap Novel Baswedan itu, Irjen Pol M. Iqbal mengemukakan, Polri akan menyampaikan ke publik, ke media, setelah kasus terang benderang terungkap jelas.

Walaupun, lanjut Iqbal, di dalam mekanisme proses upaya penyelidikan dan penyidikan, Polri mempunyai teori bahwa motif itu, motif A, motif B, motif C, motif D selalu disandingkan untuk lebih memperjelas alat bukti dan petunjuk yang sudah didapat.

Saat didesak wartawan mengenai kapan persisnya hasil pengusutan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan diungkapkan, Kadiv Humas Mabes Polri mengatakan, tidak akan berapa lama lagi.

“Insyaallah tidak akan sampai berbulan-bulan. Doakan, Insyaallah daalam waktu dekat,” tegas Iqbal.

Baca Selengkapnya

BERITA

Libatkan UMKM, Presiden Jokowi Minta ‘Rest Area’ Jalan Tol Kedepankan Produk ‘Brand’ Lokal

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi didampingi Wapres KH/ Ma’ruf Amin memimpin Ratas tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12) sore.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar setiap kementerian merancang skema-skema pelibatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang betul-betul konkret, misalnya dalam pengadaan barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, dan BUMN.

Ia meminta agar diprioritaskan untuk membeli barang dan jasa dari produk UMKM, juga LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) yang ada ada e-purchasing-nya. Juga harus aktif memasukkan produk UMKM yang memenuhi syarat untuk bisa dimasukkan dalam e-katalog.

“Ini juga penting, jangan sampai yang masuk judul yang gede-gede yang kecil ditinggal. Ini saya ingat lagi urusan cangkul, cangkul lokal dimasukkan ke e-katalog harganya separuh lebih murah dari yang impor, ini kalau enggak ngambil dari sini ya kebangetan,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12) sore.

UMKM, tegas Presiden, juga harus banyak dilibatkan dalam mengisi rantai pasok produksi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) di sektor konstruksi, di sekotor otomotif, di sektor telekomunikasi.

“Libatkan mereka yang kecil-kecil ini. Produk-produk UMKM juga berikan ruang untuk masuk dan disiapkan ke-5 destinasi wisata baru, disiapkan terlebih dahulu mulai dari sekarang. Sehingga saat barang itu jadi mereka sudah bisa masuk,” pinta Presiden.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggarannya Rp190 Triliun, Presiden Jokowi: Penyaluran KUR Harus Berdampak Signifikan Bagi UMKM

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi didampingi Wapres KH. Ma’ruf Amin memimpin Rapat Terbatas tentang Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12) siang.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah akan meningkatkan anggaran KUR (Kredit Usaha Rakyat) menjadi Rp190 triliun dengan suku bunga yang juga diturunkan dari 7% diturunkan menjadi 6%.

“Dengan angka yang sangat besar ini, seharusnya bisa memberikan dampak yang signifikan bagi bergeraknya ekonomi rakyat khususnya usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM),” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12) siang.

Dengan plafon KUR yang semakin besar, Presiden mengingatkan, jangan sampai tidak berdampak signifikan pada ekonomi, karena penyalurannya tidak tepat sasaran, tidak masuk pada sektor-sektor produktif, karena laporan yang diterimanya, penyaluran KUR lebih banyak ke sektor perdagangan.

“Ini yang harus kita geser, harus kita masukkan ke sektor-sektor produktif, terutama usaha mikro yang bergerak di sektor pertanian, dan untuk sektor pertanian saya lihat juga baru termanfaatkan 30% dari plafon yang ada,” tegas Presiden.

Begitu juga dengan industri pengolahan mikro, kecil dan menengah, menurut Presiden, juga baru termanfaatkan 40%. Sektor perikanan dan pariwisata juga serapannya juga masih rendah.

“Saya kira inilah yang harus kita carikan titik sumbatnya ada di mana, sehingga kita harapkan penyaluran KUR betul-betul bisa tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh usaha-usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah),” tutur Presiden seraya menunjuk contoh, misalnya apakah diperlukan sebuah skema KUR khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor-sektor yang ada, juga dengan grace period yang khusus menyesuaikan waktu produksinya, atau ditawakan skema KUR investasi dengan periode yang lebih panjang sehingga pinjaman KUR bagi pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya.

Baca Selengkapnya