Connect with us
Parlemen

DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Serentak 9 Desember 2020

DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Serentak 9 Desember 2020
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly Kurnia dalam rapat yang digelar secara virtual pada Rabu (27/5/2020). Foto : Andri/Man

Jakarta – Menindaklanjuti hasil rapat sebelumnya, Komisi II DPR RI bersama Pemerintah akhirnya sepakat menyetujui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Keputusan itu diambil dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam rapat yang digelar secara virtual pada Rabu (27/5/2020), Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly Kurnia menyatakan bahwa tidak ada yang tahu kapan pandemi virus ini akan berakhir, sedang di waktu bersamaan segala agenda nasional harus kembali dilanjutkan. Untuk itu, langkah ini pada akhirnya diambil setelah menerima saran, usulan serta dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh KPU RI, langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian oleh pemerintah, termasuk saran, usulan, dan dukungan dari gugus tugas percepatan penanganan covid-19 melalui surat ketua gugus tugas tanggal 27 Mei 2020, maka Komisi II DPR RI, bersama Mendagri RI, dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020 sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020,” ujar Dolly saat membacakan kesimpulan rapat.

Kemudian berdasarkan arah kebijakan yang akan masuk pada tahapan tatanan baru, dalam diskusi rapat Dolly bersama para Anggota Komisi II DPR RI lainnya serentak meminta agar dalam tahapan proses Pilkada serentak nanti Pemerintah dapat menerapkan aturan protokol kesehatan yang sangat ketat karena potensi terjadi kerumunan masyarakat masih besar.

“Setiap tahapan, terutama yang menuntut pertemuan antarmanusia atau melibatkan massa, harus dimodifikasi. Tahapan lanjutan dimulai pada 15 Juni 2020, dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protocol kesehatan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi,” imbuh politisi Partai Golkar tersebut.

Selain itu, masih kata Dolly, Komisi II DPR RI juga meminta agar KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI dapat mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada di Provinsi, Kabupaten, Dan Kota secara lebih rinci untuk selanjutnya dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI. (er/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Upaya Liberalisasi BUMN Melalui Pelemahan Pengawasan Pemerintah

Oleh

Fakta News

Jakarta – Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Indonesia Wignyo Prasetyo mensinyalir ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap BUMN oleh pihak-pihak tertentu dengan memakai isu polemik penunjukkan komisaris di BUMN dari unsur pemerintah. Polemik ini awalnya dinyatakan oleh anggota Ombudsman Alamsyah Saragih beberapa waktu lalu.

“Resistensi penempatan personel dari unsur pemerintah di tubuh BUMN ini begitu kuat. Kita juga harus cermat, sepertinya ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap instrumen negara seperti BUMN,” ungkap Wignyo dalam siaran persnya Jumat (10/7).

“Ini bagian dari pelemahan peran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya menambahkan.

Bahkan Wignyo menegaskan isu penempatan wakil pemerintah sebagai komisaris dipakai untuk upaya liberalisasi BUMN. Arahnya lanjut dia, yakni dengan menempatkan unsur swasta dalam semua jabatan komisaris di BUMN.

“Saya rasa dibalik polemik ini ada yang ingin mencoba-coba menggulirkan wacana liberalisasi BUMN dengan cara menempatkan semua komisaris BUMN dari unsur swasta. Ya kita lihat saja arahnya akan kemana,” paparnya.

Wignyo menilai kehadiran pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN harusnya disikapi positif, hal ini tak lain untuk memaksimalkan pengawasan kepentingan negara dan juga rakyat. Apalagi penempatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah yang merupakan pemegang saham.

“Penunjukkan komisaris dari pejabat pemerintah di BUMN adalah untuk memastikan kepentingan pemegang saham yakni pemerintah. Maka kewenangannya didelegasikan kepada pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk menempati posisi komisaris,” papar Wignyo.

Wignyo menilai bahwa penempatan pejabat pemerintah sebagai komisaris di sejumlah BUMN dinilai tidaklah menyalahi aturan selama memiliki kompetensi. Selain itu pejabat pemerintah juga mempunyai sistem kerja komando yang patuh dan loyal terhadap atasannya, termasuk negara.

“Komisaris dari pejabat pemerintah ini sangat penting untuk mengawasi kepentingan negara secara maksimal sehingga nantinya peran BUMN benar-benar dapat bermanfaat buat rakyat banyak. Apalagi pejabat pemerintah mempunyai sistem kerja komando, dimana mereka sangat loyal terhadap atasannya atau negara,” jelasnya.

Sementara itu pengamat kebijakan publik Yasef Firmansyah menilai penempatan wakil pemerintah dalam posisi komisaris untuk menjamin keberpihakan BUMN pada kepentingan pemenuhan barang publik yang tepat, tersedia dan terjangkau.

“Justru penempatan ini bisa di pakai untuk meng-harmoniskan program pemerintah dengan peran BUMN dalam tugas tugas tertentu, misalnya penyediaan listrik subsidi, pupuk subsidi, BBM subsidi dan lain lain,” kata Yasef saat dihubungi, Jumat (10/7).

Yasef menyampaikan wakil pemerintah yang ditempatkan di BUMN juga harus sesuai dengan tugasnya di instansi pemerintah, baik terkait aspek keuangan maupun aspek teknis. Sehingga pemerintah sebagai pemegang saham di BUMN dapat terawasi kepentingannya dengan baik dan benar melalui wakilnya yang ditempatkan sebagai komisaris.

Yasef pun merasa heran atas sikap Ombudsman yang mempermasalahkan penempatan pejabat pemerintah di tubuh BUMN. Ia menilai seharusnya Ombudsman lebih fokus bagaimana menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik.

“Ombudsman ini sejatinya didirikan untuk menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik. Kekhawatiran Ombudsman mengenai wakil pemerintah yang menjabat sebagai komisaris bakal mengganggu fungsi ASN di birokrasi negara tak beralasan,” paparnya.

Sepertinya dia lupa bahwa tugas pokok pemerintah adalah menjamin pelayanan publik itu diterima di masyarakat. Salah satunya mengawal instrumen negara termasuk BUMN untuk menyediakan barang publik,” pungkas Yasef menambahkan.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Siap Beroperasi, Tol Pekanbaru-Dumai Tingkatkan Konektivitas Kawasan Industri di Provinsi Riau

Oleh

Fakta News
Gerbang Tol Pekanbaru, Riau. (Foto: Kementerian PUPR)

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan persiapan untuk operasi Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,48 kilometer (km) dengan melakukan Uji Laik Fungsi (ULF) yang dilakukan pada seksi 2 Minas-Kandis Selatan hingga seksi 6 Duri Utara-Dumai.

Saat ini progres fisik tol ini telah mencapai 99,07% dan ditargetkan dapat beroperasi penuh dalam waktu dekat. Kehadiran tol ini akan meningkatkan konektivitas antara Ibu Kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di Sumatra.

“Tol ini akan memperpendek jarak tempuh antara Pekanbaru-Dumai menjadi 131 kilometer di mana kalau melalui jalan nasional jaraknya 200 kilometer. Saya kira truk pengangkut bahan seperti sawit bisa pindah menggunakan jalan tol dengan pertimbangan hitungan waktu. Dengan tol ini, pengguna dapat menghitung waktu perjalanan bahan dari asal sampai ke pabrik,” ungkap Menteri Basuki.

Tol Pekanbaru-Dumai terdiri dari enam seksi yakni Seksi I Pekanbaru-Minas (9,5 km), Seksi II Minas-Petapahan (24,1 km), Seksi III Petapahan-Kandis Utara (16,9 km), Seksi IV Kandis Utara-Duri Selatan (26,25 km), Duri Selatan-Duri Utara (29,4 km), dan Seksi VI Duri Utara-Dumai (25,44 km). Tol ini dilengkapi dengan 10 Tempat Peristirahatan dan Pelayanan (TIP), yang terdiri dari 5 TIP arah Kota Pekanbaru dan 5 TIP lainnya arah Kota Dumai.

Di samping itu, ruas tol ini memiliki empat terowongan perlintasan gajah sebagai bentuk harmonisasi infrastruktur dengan alam. Terowongan gajah disiapkan dengan bentang 25-45 meter dan tinggi 5.1 meter serta tanaman hijau agar menyerupai habitat asli. Terowongan ini dibangun karena pada Seksi IV Kandis Utara-Duri ruas tol melintasi Kawasan Suaka Margasatwa Balai Raja dan Siak Kecil di mana keduanya merupakan koridor perlintasan Gajah Sumatra dengan jumlah populasi sekitar 50 ekor.

Tol Pekanbaru-Dumai dikerjakan mulai Juli 2017 dengan skema penugasan Pemerintah kepada PT Hutama Karya dengan anggaran Rp16,21 triliun. Saat ini Seksi I Pekanbaru-Minas sepanjang 9,5 km telah dibuka secara fungsional mulai bulan Mei 2020.

Tol Pekanbaru-Dumai merupakan bagian dari Tol Trans Sumatra sepanjang 2.878 km terdiri dari koridor utama dan pendukung yang membentang dari Lampung hingga Aceh sebagai koridor utama beserta jalan pendukung (sirip).

Hingga kini jalan Tol Trans Sumatra sudah beroperasi sepanjang sepanjang 467,6 km. Ruas yang sudah operasional tersebut yakni Bakauheni-Terbanggi Besar 141 km, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km, Palembang-Indralaya 22 km, Medan-Binjai 10,46 km, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 62,2 km dan Belawan-Medan-Tanjung Morawa 43 km.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

PBNU: Protokol Kesehatan Wajib Diterapkan

Oleh

Fakta News
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj

Jakarta – Menerapkan protokol Kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu cara mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Seperti diketahui virus tersebut dapat menular melalui percikan yang dikeluarkan dari mulut atau hidung yang jatuh di tangan, pakaian, pintu dan tempat-tempat umum lainnya.

Pentingnya penerapan protokol kesehatan juga diamini oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj, ia menegaskan, mengikuti protokol Kesehatan merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat.

“Wajib hukumnya mengikuti protokol Kesehatan, jangan sampai kita mencelakai diri kita dan orang lain,” tegasnya.

Lebih lanjut Said Aqil mengungkapkan menjalankan protokol kesehatan merupakan ikhtiar untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain.

“Sering cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan menggunakan masker. Selalu menggunakan masker dimanapun kita berada merupakan salah satu ikhtiar kita menyelamatkan diri kita dan orang lain,” ujar Said Aqil.

Selanjutnya ia mengimbau masyararakat untuk tetap disiplin dan waspada.

“Selama masih ada COVID-19 maka kita harus disiplin, hati-hati dan waspada. COVID-19 ini betul-betul nyata, bukan konspirasi ataupun bohong-bohongan,” ujarnya.

Sementara itu, PBNU telah ikut berkontribusi dalam penangan COVID-19 ini, dengan menerjunkan satuan tugas (Satgas) COVID-19 dan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat.

“Satgas COVID-19 PBNU tersebar di 227 ribu titik dan bantuan sembilan belas truk sembako telah disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima,” tutupnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya