Connect with us
Parlemen

Peleburan BP Batam dengan Pemkot Batam Berpotensi Tabrak UU

BP Batam, Bamsoet

JakartaKetua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah, bahwa rencana peleburan Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam berpotensi menabrak sejumlah peraturan perundang-undangan. Perlu pengkajian lebih dalam sebelum rencana tersebut diputuskan pemerintah.

“Berbagai peraturan perundangan yang berpotensi dilanggar antara lain Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, serta PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sebagai mitra kerja, fokus DPR adalah jangan sampai dalam menyelesaikan sebuah masalah, pemerintah justru menabrak berbagai peraturan perundangan,” ujar Bamsoet saat menerima Ketua KADIN Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Ma’ruf Maulana dan Ketua KADIN Batam, Jadi Rajagukguk, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin, (14/1/19).

Dalam pertemuan itu, turut hadir  Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo. Bamsoet menjelaskan,  dalam pasal 76 ayat 1 huruf C UU No 23 tahun 2004, disebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan. Hal itu, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan di bidang apapun.

Karena itu, adanya rencana Walikota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam perlu ditinjau lebih jauh lagi. Pasalnya, BP Batam merupakan lembaga yang mengikuti ketentuan APBN dan mengelola barang milik negara.

“Selain itu, melihat UU No.1 tahun 2004, jika Walikota Batam menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam, akan terjadi kerancuan dalam pelaksanaan UU Perbendaharaan dan Pengelolaan Keuangan Negara. Konsisten pemerintah pusat dalam menjalankan peraturan perundangan sangat diperlukan. Sehingga, tidak menjadi preseden buruk dikemudian hari,” jelas Bamsoet.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ini 5 Cara Ampuh untuk Deteksi Kebohongan

Oleh

Fakta News
kebohongan

Jakarta – Di dunia ini, siapa sih yang suka dibohongi? Hampir semua orang akan marah, kesal, atau bahkan sedih ketika orang lain tidak berkata jujur padanya. Lalu, bagaimana cara untuk deteksi kebohongan?

Diketahui, banyak orang yang menanggap tidak semua kebohongan itu berarti jahat. Di negeri barat dikenal adanya istilah white lies. Kalau di Indonesia berarti berbohong demi kebaikan. Tetapi tetap saja yang namanya bohong itu berarti tidak bicara sesuai fakta.

Kebohongan bisa menimbulkan kerugian, terutama ketika sebuah fakta berusaha diungkap, tapi orang yang bersangkutan tidak mau terbuka. Untuk kepentingan penyelidikan biasanya detektif, penegak hukum, atau penyidik, biasanya menggunakan alat pendeteksi kebohongan yang dinamakan poligraf.

Namun, jika untuk perkara yang ringan rasanya terlalu berlebihan jika menggunakan poligraf, dilansir Psychology Today berikut beberapa langkah sederhana yang perlu dilakukan untuk menangkap kebohongan.

1. Mulai dengan pertanyaan mendasar

Dengan mengajukan pertanyaan mendasar pada seseorang, Anda dapat mengamati kebohongan melalui tanggapan lawan bicara.

Tanyakan kepada lawan bicara tentang cuaca, rencana mereka di akhir pekan, atau apa pun yang menimbulkan respons.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

MUI Imbau Semua Pihak Harus Terima Putusan MK

Oleh

Fakta News
MUI

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau semua pihak untuk menerima apa pun keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi).

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga harus dimaknai sebagai putusan yang terbaik untuk mengakhiri segala sengketa yang berkaitan dengan Pemilu.

“MUI mengimbau kepada semua pihak untuk bisa menerima keputusan majelis hakim dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat,” kata Zainut di Jakarta, Rabu (26/6) dikutip Antara.

Zainut mengatakan, putusan MK harus dimaknai sebagai putusan yang terbaik untuk mengakhiri segala sengketa yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, sebagaimana kaidah fikih “hukmul hakim ilzamun wa yarfa”ul khilaf”. Maksud dari kaidah itu adalah putusan hakim adalah mengikat dan menghilangkan perbedaan.

MUI, kata dia, mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, menjaga kondusivitas. Dan tidak melakukan aksi kekerasan dan tindak pelanggaran hukum lainnya.

“Tetap mengedepankan sikap santun, damai dan akhlakul karimah dalam menyampaikan tuntutan aspirasinya,” kata dia.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Kelabuhi Pengadilan, Rahmadsyah, Saksi Prabowo di MK, Akhirnya Masuk Rutan

Oleh

Fakta News
rahmadsyah sitompul, sidang mk, saksi prabowo
Rahmadsyah Sitompul, saksi Prabowo di sidang MK akhirnya dijebloskan ke rutan.(istimewa)

Jakarta – Masih ingat dengan Rahmadsyah Sitompul? Saksi Prabowo Subianto di sidang Mahkamah Konstitusi akhirnya dijebloskan ke rumah tahanan atau rutan.

Pangkal masalahnya, Rahmadsyah yang didakwa melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik itu mangkir dari persidangan pada 21 Mei dan 18 Juni 2019. Menurut Pengadilan Negeri Kisaran, Sumatera Utara, terdakwa tidak hadir dengan alasan tidak jelas.

Peningkatan status tahanan kota menjadi tahanan rumah negara dibacakan seusai sidang dengan agenda mendengar keterangan saksi di ruang Cakra Utama Pengadilan Negeri (PN) Kisaran, Sumut, Selasa (25/6/2019).

“Iya benar, sudah dilakukan penahanan. Statusnya sebagai tahanan kota dijadikan tahanan rumah negara. Dia ditahan di Rutan Labuhanruku,” kata Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) Sumanggar Siagian saat dimintai konfirmasi, Rabu (26/6/2019).

Majelis hakim menilai, perubahan status tersebut juga dilakukan untuk memperlancar jalannya persidangan. “Demi kelancaran persidangan, majelis hakim memutuskan untuk menahan yang bersangkutan,” tandas Sumanggar.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya