DPR, Anggaran Jumbo Minim Prestasi
Jakarta – Ungkapan bernada kesal dan sinis kepada DPR, mengawali pekan ini, dilontarkan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam. Dalam keterangan persnya, pada Senin (14/8/2017), Roy mengatakan, DPR selalu meminta anggaran dengan porsi jumbo atau besar. “Namum miskin prestasi dan minim transparan. Kita kadang hanya disuguhkan dengan potret yang gaduh dengan kinerja rendah,” paparnya.
‘Jatah’ anggaran DPR, ungkap Roy, cenderung meningkat dari periode ke periode. DPR periode 2009-2014 rata-rata per tahun memperoleh anggaran Rp 2,74 triliun atau sekitar 0,18 persen dari total belanja negara. “Sedangkan, DPR periode 2015-2017 atau tiga tahun belakangan mendapat anggaran dengan jumlah rata-rata per tahun sebesar Rp 4,72 triliun atau sekitar 0,24 persen dari total belanja negara. Jadi, meningkat hampir 2 kali lipat atau sekitar 173 persen dari rata-rata anggaran DPR periode sebelumnya,” jelas dia.
Kemudian, lanjut Roy, rata-rata pertumbuhan anggaran DPR setiap tahunnya mencapai 13,5 persen. DPR periode saat ini tingkat pertumbuhan anggaran sebesar 13,5 persen per tahun (2015-2017) meningkat dibandingkan DPR periode sebelumnya dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 8,3 persen. “Pertumbuhan anggaran tertinggi terjadi di tahun anggaran 2015 (awal periode) mencapai 59,3 persen dimana fenomena atau pola yang sama di tahun 2010 untuk DPR periode sebelumnya dengan kenaikan anggaran mencapai 43,2 persen,” tuturnya.
Selain itu, DPR kerap meminta anggaran tanpa dibarengi perencanaan yang matang sesuai kebutuhan riil. Tingkat serapan anggaran DPR (2015-2016) rata-rata hanya sebesar 73,8 persen per tahun, masih lebih tinggi dari DPR periode sebelumnya sebesar 78,1 persen per tahun. “Adanya deviasi yang lebar antara rencana anggaran dengan realisasi tersebut menunjukkan ada persoalan dalam perencanaan penganggaran di tubuh DPR,” ungkap Roy.
Kebiasaan pola penganggaran seperti ini, menurut Roy, hanya mengurangi porsi anggaran pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. “Dan dari anggaran yang dihabiskan pun belum disertai dengan prestasi kerja yang memuaskan publik baik dari sisi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan,” tuturnya.
Polanya Ketebak
Pola-pola DPR mengajukan anggaran pun tertebak Roy. Menurutnya, ada pola anggaran DPR meningkat tajam menjelang Pemilu. Apakah kebetulan atau tidak, tetapi anggaran DPR sering mengalami peningkatan 2 tahun menjelang penyelenggaraan pemilu berikutnya.
Pada tahun 2018, Roy menuturkan, DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 7,25 triliun. Usulan ini meningkat tajam hingga 70,2 persen dibandingkan alokasi anggaran tahun 2017. “Pola ini mirip dengan anggaran DPR periode sebelumnya di mana meningkat tajam di tahun 2013 dan 2014 (tahun pemilu) dibandingkan anggaran tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya..
Sejak saat ini, Roy mengatakan, anggota DPR sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas di daerah pemilihan untuk membangun pencitraan guna mendapatkan dukungan pada pemilu berikutnya. “Intensitas dan mobilitas kunjungan ke dapil pun kian meningkat seiring bertambahnya biaya kunker anggota baik didalam maupun di luar masa sidang,” katanya.
Pengelolaan anggaran DPR itu, juga dinilai Roy tidak transparan. Menurutnya, praktik transparansi anggaran di DPR belum berjalan. Publikasi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran DPR terbilang minim, bahkan tidak ditemukan di website DPR. “Padahal penyusunan anggaran DPR kerap tidak sesuai kebutuhan bahkan proyek yang diusulkan menimbulkan kontroversi sehingga menuai kecaman dan penolakan publik,” paparnya.
Contohnya, lanjut Roy, rencana DPR untuk membangun gedung baru dengan menelan biaya triliunan rupiah. Tahun ini, imbuhnya, muncul lagi usulan DPR membangun apartemen untuk menggantikan rumah dinas anggota DPR. “Usulan ini membuat kaget dan terkesan DPR lebih mengurusi fasilitas ketimbang memikirkan bagaimana meningkatkan kinerjanya di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan,” tandasnyua.
M Riz
Box
Rincian Angaran DPR Per Tahun
2010: Rp 2,376 triliun (realisasi 75,4%)
2011: Rp 2,445 triliun (realisasi 71,3%)
2012: Rp 2,707 triliun (realisasi 74,5%)
2013: Rp 2,899 triliun (realisasi 80,6%)
2014: Rp 3,260 triliun (realisasi 88,6%)
2015: Rp 5,192 triliun (realisasi 69,3%)
2016: Rp 4,723 triliun (realisasi 78,3%)
2017: Rp 4,762 triliun (RUU APBN-P)
2018A: Rp 7,247 triliun (Usulan BURT)
2018B: Rp 2,376 triliun (SEB Bappenas dan Menteri Keuangan)
Sumber : Dok IBC
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
