DPP PDIP Tebar Benih Ikan di Hutan Kota Pesanggrahan Sangga Buana
Jakarta – Akibat pembuangan limbah tanpa izin, kegiatan DPP PDI Perjuangan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo untuk menebar ikan di Waduk Rawa Lindung Pesanggrahan, Jakarta, harus ditunda.
Jajaran DPP PDI Perjuangan yang dipimpin Sekjen Hasto Kristiyanto bersama para Ketua DPP, bersama Menteri Trenggono dan Tjahjo, sudah di lokasi sejak sekitar pukul 07.30 WIB, Minggu (21/3). Ikut juga para anggota DPRD dari PDI Perjuangan yang kebetulan sedang mengikuti pelatihan bimbingan teknis di kantor pusat partai.
Akhirnya, Hasto bersama Ketua DPP Eriko Sotarduga menebar benih ikan itu di hutan kota Pesanggrahan Sangga Buana, Karang Tengah.
Rencana awal, akan dilakukan penanaman pohon dan penebaran bibit ikan. Benih sendiri disiapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Tapi mohon maaf kemarin sudah dipersiapkan dari KKP sudah melakukan pengecekan, kualitas air di sini, tapi tadi malam ternyata ada yang membuang limbah di tempat ini. Sehigga warga tadi sempat mengeluhkan. Dan ini sudah biasa dibuang secara sembunyi-sembunyi. Sehingga ikan yang harusnya kita tebar di sini, ternyata tidak akan bisa hidup. Dan kita nanti harus pindahkan,” urai Hasto.
Secara simbolik, penanaman pohon dilakukan oleh Hasto, Trenggono, dan Tjahjo Kumolo. Turut juga sejumlah Ketua DPP PDI Perjuangan seperti Eriko Sotarduga, Mindo Sianipar, Sri Rahayu dan I Made Urip.
Menurut Hasto, walau tertahan dalam penebaran ikan, namun PDI Perjuangan tetap menanam pohon. Hal itu sebagai wujud komitmen memperindah alam raya sehingga dapat hidup berdampingan dalam lingkungan yang baik dan bersih.
Hasto juga menceritakan bagaimana sebagai pemimpin di Jakarta, kader PDI Perjuangan Joko Widodo, Basuki Purnama, hingga Djarot Saiful Hidayat pernah hadir di Rawa Lindung. Sayangnya program itu tak berkesinambungan hingga saat ini. Memang di lokasi ada dua alat berat pengeruk lumpur rawa. Namun Hasto menyampaikan curhat warga bahwa walau sudah ada sekitar 4 bulan, alat itu hanya kerja perhari selama dua jam.
“Mohon bantuan DPRD melakukan fungsi pengawasan, bahwa upaya membangun lingkungan yang asri apalagi menggunakan dana rakyat harus betul-betul dilakukan pengawasan,” kata Hasto.
Kembali ke soal ikan yang gagal ditebar, Hasto mengatakan pihaknya sangat menyayangkan limbah yang meracuni air waduk. Padahal, berdasarkan penjelasan dari Menteri Wahyu Trenggono, lahan waduk 1 hektare saja akan menghasilkan paling tidak 25-30 ton ikan mas atau nila yang dibudidayakan per tiga bulan. Sehingga nilainya bisa mencapai Rp 3 miliar pertahun.
“Jadi itu potensi kalau airnya bersih. Kalau dari Pemda menegakkan aturan, siapapun, entah itu industri konveksi tidak boleh membuang limbah di sini, maka ini akan punya potensi ekonomi. Untuk siapa? Yang mengelola, yakni untuk masyarakat,” urai Hasto.
Karena itu pula, Hasto menambahkan pihaknya takkan berhenti untuk terus menyuarakan gerakan penghijauan atau politik hijau itu. Selain memperindah dan menghasilkan oksigen yang baik, juga memiliki potensi ekonomi buat rakyat.
“Gerakan membersihkan lingkungan harus jadi jalan hidup bagi kita. Dan warga nanti bisa bayangkan bagaimana waduk ini nanti bisa jadi tempat treking, olahraga, memancing bersama. Kami cuma pelopor, namun siap bekerja sama dan siap membantu anda semua agar lingkungan sini makin baik. Tentu saja dengan bantuan Pemda dengan politik anggarannya,” pungkas Hasto.
Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan pihaknya menghadirkan para anggota DPRD dari sejumlah wilayah di Indonesia. Mereka dibagi ke waduk tersebut, dan kegiatan sejenis di Gelora Bung Karno, pada hari ini.
“Para anggota DPRD ini dipersiapkan jadi pemimpin di daerahnya masing-masing maupun di partai, untuk memahami bahwa menjaga lingkungan adalah menjaga hidup dan harus menjadi jalan hidup seperti pesan Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Eriko.
Akhirnya, di area yang nyaman dan asri itu, Hasto dan Eriko bersama pengelola Pesanggarahan Sangga Buana, Babeh Idin menebar ikan.
“Ibu Megawati pernah ke sini 27 tahun lalu ke sini. Bahkan saat itu meminta ditanami bambu-bambu,” ucap Hasto.
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
