Connect with us

Dorong Kemajuan Dunia Usaha Tanpa Suap, KPK Kerja Sama dengan Kadin

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menganggap penting mendorong pelibatan pelaku usaha dalam upaya pemberantasan korupsi. Mengingat dunia usaha punya peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara, sekaligus punya risiko tinggi terjadinya tindak pidana korupsi.

Pesan tersebut disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam kegiatan penandatanganan MoU antara KPK dengan Kamar Dagang dan Indusri (Kadin) Indonesia yang digelar di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK. Kesepakatan bersama ini merupakan pembaruan dari MoU sebelumnya yang dilaksanakan pada gelaran Musyawarah Nasional (Munas) Kadin tahun 2017.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pimpinan KPK Alexander Marwata, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Supardi, Direktur Tipikor Polri Djoko Poerwanto, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo, dan para perwakilan pengurus Kadin Indonesia.

“Jika kita ingin mewujudkan perekonomian yang efektif, efisien, memberikan dampak yang optimal bagi pemulihan ekonomi nasional, dan bermanfaat bagi masyarakat, maka kita harus menghindari praktik ekonomi biaya tinggi karena adanya suap, gratifikasi, dan modus-modus korupsi lainnya,” pesan Firli Bahuri.

Lebih lanjut, Firli Bahuri menjelaskan, bahwa pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mempermudah pelaku usaha menjalankan kegiatannya. Maka KPK penting untuk hadir memastikan terlaksananya kebijakan tersebut secara efektif dan bebas dari tindak pidana korupsi.

Keseriusan KPK dalam melaksanakan tugas pencegahan korupsi pada dunia usaha tersebut diwujudkan dengan pembentukan unit baru yaitu Direktorat Anti-Korupsi Badan Usaha (AKBU).

Berdasarkan Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020, Direktorat AKBU bertugas melakukan pemantauan dan pengkajian regulasi, melakukan analisis deteksi dan pemetaan praktik lawan korupsi, memberikan bimbingan teknis pembangunan sistem antikorupsi, serta melakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi di sektor swasta. Unit ini berperan sebagai fasilitator bagi pelaku usaha dalam mengembangkan upaya-upaya antikorupsi terutama dalam mencegah terjadinya pemidanaan korporasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 13 Tahun 2016.

Maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan para pelaku usaha menjadi alasan penting bagi KPK untuk melakukan pendekatan pencegahan korupsi pada sektor ini. KPK mencatat bahwa sejak awal tahun 2020 sampai dengan Oktober 2021, KPK telah menangani 162 kasus korupsi dimana setidaknya 59 pelaku usaha turut serta dalam tindak pidana tersebut. Jika ditarik data lebih jauh, sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini, KPK telah menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku usaha sejumlah 356 orang dari total 1.333 pelaku.

Selaras dengan semangat KPK dalam upaya pencegahan korupsi sektor dunia usaha, Arsyad Rasyid menyampaikan komitmen untuk menciptakan ekosistem berusaha yang lebih baik, membentuk agen perubahan, dan menerapkan standar ISO antikorupsi.

Pemberantasan korupsi merupakan ikhtiar bersama. Keberhasilannya butuh dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karenanya, dalam kegiatan ini KPK juga mengundang Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI sebagai representasi Aparat Penegak Hukum yang memiliki tugas dan wewenang dalam menangani tindak pidana korupsi.

Sinergisitas antar-APH dan pemangku kepentingan lainnya, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta pelaku usaha menjadi prasyarat mutlak keberhasilan upaya pencegahan korupsi khususnya pada sektor bisnis ini.

“KPK berharap Kadin dapat memberikan peran yang sebesar-besarnya bagi kemajuan ekonomi bangsa Indonesia, serta tidak lagi melalaikan dan mengabaikan untuk melaksanakan praktik usaha yang bebas suap bebas korupsi,” tutup Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Muswil KAPT Korwil Jatim, Mufakat Pilih Edward Dewaruci sebagai Ketua Periode 2022-2027

Oleh

Fakta News

Malang – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Koordinator Wilayah Jawa Timur, menggelar Musyawarah Wilayah, pada Jumat, 21 Januari 2022 bertempat di Kota Malang. Acara ini berlangsung secara hybrid, yakni pertemuan secara tatap muka (off-line) dan secara zoommeeting (on-line)dan diikuti oleh seluruh anggota KAPT di wilayah Jawa Timur.

Acara yang juga diikuti pula oleh Ketua Umum Koordinator Nasional (Kornas) KAPT, Ir. Bambang Judho Pramono, dimulai dengan pembukaan dan pengumandangan lagu Indonesia Raya tiga stansa sebagai salah satu ciri khas KAPT dalam meneguhkan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam sambutannya Bambang Judho Pramono atau yang biasa dipanggil Cak Gembos menekankan tentang pentingnya mengedepankan peran nyata KAPT dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya dengan mewujudkan satu daerah dampingan sebagai pilot project untuk menerapkan kehidupan gotong royong dan musyawarah mufakat.

“Anggota KAPT harus dapat berperan nyata sebagai motor penggerak di masyarakat yang didampingi sehingga dapat bergaung kiprahnya, dan menjadi catatan positif baik oleh pemerintah maupun masyarakat,” kata Cak Gembos.

Sementara itu, Ermawan Wibisono,ST.,SE.,MM., Ketua KAPT Korwil Jatim 2017-2022, menutup periode kepengurusannya dengan mengelaborasi sejarah awal rintisan KAPT yang mulai bergerak dari individu dan kelompok-kelompok kecil alumni perguruan tinggi pada tahun 2014, yang melakukan gerakan perubahan secara sporadis. Ermawan menjelaskan, pada 2019 bergerak lagi dengan mengaktifkan jaringan aktivis lama untuk melakukan dukungan terhadap pemerintah dan melakukan sinergi terhadap program-program yang ada.

Kemudian, lanjut Ermawan, tantangan kedepan adalah menghadapi sikap dan gerakan intoleransi yang dewasa ini berkembang dan sangat membahayakan dalam sendi kehidupan NKRI. Kedepan saya berharap muswil ini dapat merumuskan masukan kepada Rakornas terkait beberapa pilot project yang bisa dilakukan sebagai manifestasi dalam menjalankan idealisme kita bersama.

“Program yang sudah berjalan seperti penguatan kebangsaan dikalangan pesantren hendaknya dapat dilanjutkan. Untuk kondisi mutakhir dan kekinian, terkait konstelasi perpolitikan nasional, saya berharap kita tidak terlibat dulu politik praktis. Kita konsentasi dalam penataan organisasi dan perumusan program kerja sebagai kontribusi nyata pada bangsa,” pungkas Ermawan.

Saat sesi pemilihan Ketua KAPT Korwil Katim yang dilaksanakan secara musyawarah, dimufakati Edward Dewaruci, SH., MH., alumni FH Unair sebagai Ketua KAPT Korwil Jatim periode 2022-2027 didampingi Kenjo Aju Wulandari,SE. alumni Uiversitas Brawijaya sebagai Bendahara dan Radian Jadid sebagai Sekretaris.

Musyawarah mufakat juga selalu dikedepakan oleh KAPT guna mengimplementasikan Demokrasi Pancasila dalam gerak organisasi.

Setelah terpilih, Teted panggilan akrab Edward Dewaruci mengucapkan terimakasih atas kepercayaan teman-teman KAPT Jatim memberikan amanah kepadanya untuk memimpin KAPT Jatim. Kedepan upaya nyata KAPT seperti support vaksin pada masa pandemi covid-19, aktivitas insidentil peduli Semeru, gerakan melawan intoleransi serta support deradikalisasi harus tetap dikedepankan bahkan harus diperbesar gerakannya.

“Beberapa yang kita godok di sini diharapakan menjadi catatan dan masukan bagi Kornas KAPT untuk menjadi bahan pengayaan pada Rakernas KAPT bulan Pebruari nanti. Program lain dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dan penguatan pengorganisasian guna peningkatan kekuatan ekonomi harus menjadi program utama dengan tetap menguatkan gerakan deradikalisasi dan semangat nasionalisme,” papar Teted.

Muswil KAPT Korwil Jatim tersebut juga mengakomodir berbagai masukan dari berbagai wilayah di Jawa Timur melalui partisipasi aktif anggota melalui zoom meeting. Seperti masukan untuk adanya program dan aktivitas KAPT yang mengedepankan keberpihakan pada gerakan kesetaraan perempuan yang diungkapkan oleh Vivid Devianti.

Juga masukan dari Karyono tentang masalah deradikalisasi. Hendaknya tidak cuma membangun opini, tetapi harus dapat diwujudkan dalam gerakan dan aktifitas yang lebih strategis dan mempunyai dampak besar dan nyata.

Program kerja KAPT harus menyentuh daerah terpencil dan sulit terjangkau di Jatim dengan program nyata semisal penggunaan sel surya, teknologi tepat guna dan sebagainya. Organisasi KAPT hendaknya lebih dikonkritkan berbasis komunitas alumni, tidak perlu langsung seluruh Jatim tapi bisa dimulai dengan Surabaya dan Malang sebagai prioritas utama.

Acara ditutup dengan doa dan pemotongan tumpeng sebagai acara simbolis proses regenerasi di KAPT Korwil Jatim. Tumpeng dipotong oleh Ermawan dan diserahkan kepada Edward Dewaruci sebagai ketua penggantinya. Penyerahan yang disaksikan oleh Kornas KAPT ini sekaligus menjadi penanda resmi pergantian kepengurusan KAPT Korwil Jatim.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kejar Target 14 Persen di Tahun 2024, Menko PMK: Per Tahun Prevalensi Stunting Harus Turun 3 Persen

Oleh

Fakta News
Menko PMK Muhadjir Effendy

Jakarta – Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas merupakan syarat untuk membawa Indonesia Maju pada tahun 2045. Namun, penyiapan SDM unggul masih menghadapi tantangan bernama “stunting”.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita. Prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden RI Joko Widodo menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, untuk mencapai target 14 persen, maka setiap tahunnya perlu terjadi penurunan sekitar 3 persen.

“Kita masih perlu upaya inovasi, agar terjadi penurunan sekitar 3 sampai 3.5 persen per tahun. Sehingga tercapai target 14 persen tahun 2024 sesuai dengan target Presiden berdasarkan RPJMN bisa tercapai,” ujarnya dalam Rapat Tingkat Menteri Konvergensi Anggaran dalam Percepatan Penurunan Stunting, secara daring, pada Kamis (20/1).

Rapat Koordinasi dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Johnny G. Plate Wamenag Zainut Tauhid, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Kepala KSP Moeldoko, Kepala BPS Margo Yuwono, qerta perwakilan Eselon 1 Kemensos, Kemendagri, Kemenpupr, Kemendikbudristek, Kementan, Bapennas Mensesneg, TNI-Polri.

Lebih lanjut, Muhadjir menyampaikan, pemerintah akan memperkuat percepatan penurunan stunting melalui langkah-langkah intervensi. Di antaranya, akan ada langkah intervensi melalui Puskesmas dan Posyandu.

Dia menyampaikan, pemerintah akan memastikan intervensi pencegahan stunting pada perempuam sejak sebelum kelahiran dan sesudah kelahiran. Untuk sebelum kelahiran akan dilakjkan program pendistribusian tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri, program tambahan asupan gizi untuk ibu hamil kurang gizi kronik, melengkapi puskesmas dengan USG untuk mempertajam identifikasi ibu hamil.

Kemudian untuk pasca kelahiran juga dilakukan program untuk mendukung pemenuhan konsumsi protein hewani balita, merevitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke puskesmas dari rumah sakit, serta merevitalisasi, melengkapi, mendegitalisasi alat ukur di seluruh Posyandu.

“Jadi nanti Pak Menkes akan mendistribusikan alat ukur untuk seluruh posyandu di Indonesia yang jumlahnya sekitar 240 ribu,” tambahnya.

Selain itu juga dilakukan revitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke Puskesmas dari rumah sakit, Penambahan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas untuk terapi gizi, perubahan aturan BPJS mengenai stunting di RS agar bisa dilayani, serta peningkatan imunisasi dasar dari 12 menjadi 14 jenis imunisasi.

Untuk melakukan itu semua dan mencapai target penurunan 14 persen, Muhadjir menyampaikan, perlu sinergi anggaran untuk penurunan stunting antar K/L, APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai indikator target yang telah ditetapkan dalam Perpres 72/2021.

Selain itu, Kata Menko PMK, Presiden memberikan arahan agar anggaran penurunan stunting di K/L lain dapat ditangani secara baik. “Yaitu ada pembukaan dan penguncian anggaran sesuai maksud dari penanganan stunting ini sehingga bisa diketahui maksud dan tujuan penggunaannya,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Muhadjir, apabila pergeseran anggaran sulit dilakukan, maka dapat dilakukan dengan cara dikunci. “Kunci dapat dibuka dengan panduan dari Kementerian Keuangan dengan mempertimbangkan analisis data dan Tim Sekretariat Bersama di Kemenko PMK,” ucapnya.

Menko PMK menegaskan, penanganan stunting akan diintegrasikan dengan penanganan persoalan prioritas lain seperti masalah kemiskinan, kemiskinan ekstrem, kemudian perbaikan lingkungan sanitasi air bersih dengan isu penanganan stunting ini.

“Ini membutuhkan integrasi data dari Kemensos, Kemendes, Kemenkes dan BKKBN, serta data lain yang dianggap perlu,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bangkitkan Ekonomi dan Buka Lapangan Kerja, Kemenparekraf Luncurkan Program Pendampingan Desa Wisata

Oleh

Fakta News
Menparekraf Sandiaga Uno dalam acara "Rapat Koordinasi dan Kick Off Pendampingan Desa Wisata" di Pullman Hotel, Kamis (20/1/2022)

Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan program pendampingan desa wisata yang akan memberikan pendampingan bagi pengelola-pengelola desa wisata. Khususnya dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di desa wisata sehingga dapat memberikan pengalaman wisata yang berkualitas dan berkelanjutan bagi wisatawan.

Menparekraf Sandiaga Uno dalam acara “Rapat Koordinasi dan Kick Off Pendampingan Desa Wisata” di Pullman Hotel, Kamis (20/1/2022), mengatakan, desa wisata memiliki kekuatan yang besar untuk membangun Indonesia sehingga mendorong terwujudnya kebangkitan ekonomi dengan terbukanya lapangan kerja.

“Tentu fondasi utamanya adalah sumber daya manusia, karenanya hari ini kita mulai pendampingan SDM desa wisata,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Dalam program ini Kemenparekraf tidak berjalan sendiri, namun berkolaborasi dengan 16 komunitas dan 20 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai daerah tanah air.

Program ini merupakan salah satu wujud kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini adalah para pengelola desa wisata.

Menparekraf Sandiaga menjelaskan, dari hasil kunjungannya ke-75 desa wisata selama tahun 2021, ia mendengar langsung aspirasi masyarakat akan kebutuhan pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM.

“Saya melihat kebutuhan masyarakat adalah peningkatan SDM, bukan hanya digitalisasi untuk bisa berjualan produk ekonomi kreatif, tapi bagaimana SDM ini bisa memberikan suatu pengalaman yang menarik dan kenangan terindah dalam kunjungan wisatawan ke desa wisata,” kata Sandiaga.

Melalui pendampingan ini para pengelola desa wisata diharapkan benar-benar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi wisatawan. Ia ingin desa wisata dapat menyambut wisatawan sama seperti ketika para pelancong datang ke destinasi wisata unggulan. Seperti bagaimana penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE yang terintegrasi ke aplikasi PeduliLindungi.

Selain itu juga dengan kenyamanan dan keamanan yang sama dengan di hotel ketika mereka menginap di homestay desa wisata. Tidak perlu mewah, tapi sesuai dengan standardisasi yang ada.

“Di tahun 2021, saat pariwisata mengalami banyak tantangan, kunjungan wisatawan desa wisata berdasarkan data yang kami terima, meningkat 30 persen. Oleh karena itu harus kita gunakan momentum ini untuk kebangkitan kita bersama dan pemulihan ekonomi kita pascapandemi,” ujarnya.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Wisnu Bawa Tarunajaya, menjelaskan, program pendampingan dijadwalkan berlangsung mulai 1 hingga 28 Februari 2022. Para pendamping yang mewakili komunitas akan live in selama 2 minggu di desa wisata untuk memberikan pendampingan yang akan difokuskan pada tahapan coaching, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

“Jadi mereka akan melakukan pendampingan secara serentak di 87 desa wisata yang tersebar di 22 provinsi tanah air,” kata Wisnu.

Terdapat dua modul yang akan menjadi dasar pendampingan, yang pertama modul Sadar Wisata yang meliputi Sapta Pesona, Pelayanan Prima dan CHSE, dan yang kedua adalah modul Pengembangan Potensi Produk Pariwisata yang meliputi Exploring, Packaging dan Presentation dimana pengelola desa wisata dapat belajar bagaimana mengeksplorasi, mengemas dan mempresentasikan produk wisata unggulan desa wisatanya,” kata Wisnu.

Program pendampingan ini merupakan tidak lanjut dari berbagai program pelatihan yang telah berjalan di tahun 2021. Mulai dari pelatihan kompetensi, gerakan sadar wisata, maupun gerakan usaha kreatif.

Wisnu menjelaskan, pendampingan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target Kemenparekraf/Baparekraf dalam menghadirkan 244 desa wisata maju hingga tahun 2024.

Baca Selengkapnya