Connect with us

Dorong Kampanye Online, Kemendagri Tegaskan Rapat Umum Dilarang dalam Kampanye Pilkada 2020

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan

Jakarta – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan menegaskan terkait tidak diperbolehkannya penyelenggaraan rapat umum pada masa kampanye pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

“Para kontestan, partai politik, dan tim sukses dalam Pilkada tidak diperbolehkan sama sekali melakukan kampanye dalam bentuk rapat umum,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2020).

Adapun ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

“Rapat umum dilarang, dengan demikian kampanye via daring (online) mesti didorong,” katanya.

Sebelumnya, ketentuan pada Pasal 63 semula memperbolehkan pelaksanaan rapat. Namun melalui revisi tersebut, kampanye hanya boleh dilaksanakan secara daring.

“Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dilaksanakan dalam bentuk kampanye melalui media sosial dan media daring,” paparnya.

Namun bagi daerah yang tidak bisa mengakses atau di luar jangkauan media sosial dan media daring, dapat memanfaatkan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog. Adapun pertemuan tersebut harus dilakukan di dalam ruangan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19.

“Daerah yang tidak memiliki akses jaringan data internet atau berada di luar jangkauan media sosial dan media daring, maka dapat memanfaatkan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog yang dilakukan dalam ruangan atau gedung yang dihadiri oleh peserta secara keseluruhan maksimal 50 orang dan memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak paling kurang 1 meter; menggunakan APD paling kurang berupa masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu; menyediakan sarana sanitasi fasilitas cuci tangan dengan perlengkapannya dan wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan lainnya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Beni juga menegaskan terkait larangan kampanye dalam bentuk rapat umum yang diatur pada Pasal 88C pada PKPU 13 Tahun 2020.

“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk: a. rapat umum; b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; d. perlombaan; e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik,” jelasnya.

Oleh karena itu, Benni mengimbau agar seluruh pihak mematuhi dan menjalankan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 secara konsisten, terutama para paslon, partai politik (parpol) pengusung, tim sukses, dan seluruh pendukung di daerah.

Pasalnya, aturan tersebut merupakan upaya serius dari pihak penyelenggara bersama pemerintah dan DPR untuk mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang aman dari COVID-19.

“Kami harap semua pihak dapat mengetahui dan memahami aturan-aturan yang dibuat oleh penyelenggara, terutama yang berkenaan dengan protokol kesehatan COVID-19. Selain sukses, tertib, dan lancar Pilkada serentak ini juga aman dari COVID-19 ini dapat dijalankan dengan baik dan konsisten,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Per 22 Oktober Tercatat Ada 377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia: 66.576 Aktif, 301.006 Sembuh, dan 12.959 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Data yang dihimpun pemerintah memperlihatkan bahwa penularan virus corona hingga hari ini, Kamis (22/10/2020), masih terjadi di masyarakat. Hal ini terlihat dengan masih bertambahnya kasus Covid-19, berdasarkan data yang masuk hingga Kamis pukul 12.00 WIB.

Data pemerintah memperlihatkan bahwa kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 377.541 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini diungkap Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui data yang diterima wartawan pada Kamis sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs Covid19.go.id dan Kemkes.go.id, dengan update yang diberikan setiap sore.

Meskipun jumlah kasus terus bertambah, harapan muncul dengan semakin banyaknya pasien Covid-19 yang sembuh. Dalam sehari, diketahui ada penambahan 3.497 pasien Covid-19 yang sembuh dan dianggap tidak lagi terinfeksi virus corona.

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan demikian, total pasien Covid-19 yang sembuh kini mencapai 301.006 orang sejak awal pandemi.

Namun, kabar duka kembali muncul dengan bertambahnya pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Pada periode 21-22 Oktober 2020, ada 102 pasien Covid-19 yang tutup usia. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia kini mencapai 12.959 orang.

Dengan data tersebut, maka kasus aktif Covid-19 di Indonesia kini ada 66.576 orang. Mereka adalah pasien yang masih menjalani perawatan atau isolasi mandiri.

Selain kasus positif, diketahui ada 164.346 orang yang saat ini berstatus suspek terkait penularan virus corona.

Sebanyak 4.432 kasus baru Covid-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 43.928 spesimen dalam sehari. Pada periode yang sama, ada 33.412 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Total, pemerintah sudah memeriksa 4.211.138 spesimen dari 2.647.094 orang yang diambil sampelnya. Sebagai catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Kasus Covid-19 saat ini sudah tercatat di semua provinsi di Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Secara lebih rinci, ada 501 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang mencatat pasien akibat terinfeksi virus corona. Artinya, sekitar 97 persen wilayah di Indonesia sudah terdampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dirut PT PAL Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi PT DI

Oleh

Fakta News

Jakarta – KPK menetapkan Direktur Utama PT PAL (Persero) Budiman Saleh sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia. Budiman dijerat sebagai tersangka dalam pengembangan kasus.

“Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan tersangka pada 12 Maret 2020, yakni BS selaku Direktur Aerostructure (2007-2010); Direktur Aircraft Integration (2010-2012); dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi (2012-2017). Kini yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Utama PT PAL,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2020).

Karyoto mengatakan Budiman Saleh ikut terlibat dalam korupsi penjualan dan pemasaran di PT DI tahun 2007-2017. Karyoto mengatakan kasus korupsi tersebut menggunakan modus kontrak fiktif.

“Penandatanganan kontrak mitra penjualan tersebut sebanyak 52 kontrak selama periode 2008-2016. Kontrak mitra penjualan tersebut adalah fiktif, dan hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT DI (Persero) dalam rangka pengumpulan dana untuk diberikan kepada customer/end user,” ujarnya.

Karyoto mengatakan Budiman menerima kuasa dari eks Dirut PT DI Budi Santoso untuk menandatangani perjanjian dengan mitra penjualan yang disebut fiktif itu. Karyoto mengatakan pembayaran dari PT DI (Persero) kepada perusahaan mitra penjualan yang pekerjaannya diduga fiktif tersebut dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening perusahaan mitra penjualan.

“Kemudian sejumlah yang ada di rekening tersebut dikembalikan secara transfer/tunai/cek ke pihak-pihak di PT DI (Persero) maupun ke pihak lain atas perintah pihak PT DI (Persero) serta digunakan sebagai fee mitra penjualan,” sebutnya.

Karyoto menyebut kasus ini diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 315 miliar. Karyoto mengatakan, dalam kasus ini, Budiman menerima aliran duit senilai Rp 686 juta.

“Dari hasil penyidikan sejauh ini, tersangka BUS diduga menerima aliran dana hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra penjualan fiktif tersebut sebesar Rp 686.185.000,” tuturnya.

KPK langsung menahan Budiman Saleh selama 20 hari ke depan. Budiman ditahan di Rutan KPK Cabang K4, Jalan Kuningan Persada, Jaksel.

Atas perbuatannya, Budiman diduga melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Baca Selengkapnya

BERITA

Alkes-APD Tak Layak, Pekerja Ambulans Jakarta Demo Anies

Oleh

Fakta News

Jakarta – Perkumpulan Pekerja (PP) Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI. Salah seorang pengurus PP AGD DKI bernama Adjis mengaku banyak tidak mendapatkan hak sebagai tenaga kesehatan.

“Kami menyuarakan mengenai hak-hak normatif tenaga kesehatan. APD yang layak, itu sering kami tidak dapatkan,” ujar Abdul Adjis kepada wartawan di depan Balai Kota KI, Jalan Medan Merdeka selatan, Kamis (22/10/2020).

Selain itu, menurut Adjis, banyak alat kesehatan (alkes) yang tidak sesuai dengan prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP). Salah satunya, sebut dia, tidak ada penyekatan antara sopir dan pasien.

“Masalah alat-alat kesehatan yang tidak sesuai dengan SOP, baik itu unit ambulansnya yang harusnya disekat, karena ada penanganan COVID ini harus disekat, ada aturan-aturan teknisnya. Itu (aturannya) dilanggar semua oleh kantor, oleh pimpinan-pimpinan kami. Itu yang kami suarakan,” katanya.

Seperti diketahui, massa PP AGD Dinkes DKI menyuarakan aspirasi mereka karena ada sejumlah pegawai yang di-PHK. Selain itu, 72 lainnya terancam PHK.

“Di bulan Oktober ini, ada 3 yang di-PHK,” kata pengurus Perkumpulan Pekerja AGD DKI Jakarta, Abdul Adjis.

Baca Selengkapnya