Doni Monardo Tanam Butun dan Palaka Guna Perkuat Mitigasi Berbasis Vegetasi di Selatan Jawa
Cilacap – Dalam rangka penguatan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami berbasis vegetasi di wilayah Pesisir Selatan Jawa Tengah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo melakukan penanaman bibit pohon di Pantai Cemara Sewu, Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (28/4).
Adapun bibit pohon yang ditanam meliputi jenis tanaman Pule, Palaka dan Butun serta jenis yang lain dengan jumlah total sebanyak 3.313 bibit.
Dalam sambutannya Doni menjelaskan bahwa jenis tanaman-tanaman tersebut dinilai memiliki beberapa fungsi dan keistimewaan meliputi sebagai barrier alami dari dampak abrasi dan ancaman potensi tsunami, memberikan oksigen yang bermanfaat sekaligus menjadi peneduh dalam jangka panjang.
Adapun kegiatan penanaman itu merupakan upaya pencegahan dan penguatan mitigasi bencana sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rakornas PB BNPB pada bulan Maret 2021.
Melalui arahan tersebut, memberikan perlindungan bagi generasi yang akan datang merupakan kewajiban setiap warga negara.
“Kalau membangun sebuah vegetasi di sepanjang pantai, artinya kita sudah bisa memberikan perlindungan bagi generasi yang akan datang,” jelas Doni.
“Memilih mitigasi berbasis vegetasi adalah salah satu upaya kita dan ini adalah perintah presiden. Kita semua harus punya kewajiban untuk bisa melindungi wilayah pantai kita baik dari abrasi maupun juga ancaman tsunami,” imbuhnya.
Dalam hal ini, Kabupaten Cilacap dipilih sebagai lokasi penanaman karena wilayah tersebut memiliki potensi terdampak bencana gempabumi dan tsunami dalam indeks penilaian yang tinggi. Di sisi lain, gempabumi dan tsunami merupakan peristiwa yang berulang.
Sebagaimana menurut catatan, wilayah Cilacap pernah dilanda tsunami pada 2006 yang bersumber dari gempabumi di selatan Pangandaran, Jawa Barat. Korban meninggal dunia pada saat itu dilaporkan ada sebanyak 655 orang, yang mana 157 orang dilaporkan dari Kabupaten Cilacap.
Sebelumnya pada 1921, hal serupa juga terjadi dan cakupan wilayah terdampak juga meliputi dari peristiwa tahun 2006.
“Ternyata tahun 1921 juga pernah terjadi gempa dan tsunami di wilayah Cilacap ini. Artinya apa, gempa dan tsunami adalah peristiwa yang berulang,” jelas Doni.
Di sisi lain, Kabupaten Cilacap yang berada di wilayah lingkup Pantai Selatan Pulau Jawa juga telah ditetapkan dalam pertimbangan risiko berdampak luas dalam SK Kepala BNPB tahun 2021 Nomor 6A.
Sementara itu, belajar dari apa yang telah dilakukan Jepang bahwa pembangunan pembatas atau sabuk pantai buatan manusia ternyata belum cukup mampu membendung gelombang tsunami. Hal itu terbukti dengan hasil analisa dan catatan terkait peristiwa gempabumi dan tsunami Sendai pada 2011 lalu.
“Sekali lagi kita harus ingat, buatan manusia tidak akan mampu menghadapi kekuatan alam,” jelas Doni.
Oleh sebab itu, penguatan mitigasi berbasis vegetasi menjadi salah satu alternatif yang dinilai dapat mereduksi kekuatan gelombang tsunami apabila sampai ke daratan. Bukti-bukti efektivitas barrier berbasis vegetasi alami tersebut juga sebelumnya telah dinyatakan oleh para ahli seperti yang dipelajari di wilayah pesisir Banten hingga Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Selain penguatan mitigasi berbasis vegetasi, sebelumnya BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2021 untuk penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempabumi dan tsunami pada Senin (26/4).
Sebanyak 2 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Cilacap turut serta dalam kegiatan tersebut.
Selain edukasi dan sosialisasi, kegiatan HKB 2021 juga diisi dengan simulasi evakuasi mandiri yang diikuti unsur pentaheliks, meliputi pemerintah, komunitas/akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media massa.
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
