Doni Monardo Minta Jabar ‘Mainkan Gas dan Rem’ Tangani COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
Bandung – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanangan COVID-19 Doni Monardo berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mengimplementasikan apa yang menjadi arahan dari Presiden Joko Widodo tentang pentingnya memainkan ‘gas dan rem’ dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
Hal itu penting dilakukan mengingat bahwa 20 persen pendapatan negara berasal dari sektor industri yang ada di Jawa Barat. Di sisi lain, roda penggerak di sektor industri tersebut juga melibatkan peran serta masyarakat dan yang terbesar ada di Jawa Barat.
“Kalau daerahnya risikonya rendah, (maka) gasnya bisa ditekan. Tapi kalau seandainya tingkat ancamannya meningkat, remnya yang ditekan,” ujar Doni dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di Gedung Negara Pakuwan, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8).
Selain itu, Doni juga meminta agar peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga medis dan laboratorium dapat ditambah. Hal itu mengingat adanya keterbatasan tenaga pada setiap hari libur, sehingga proses uji spesimen terhambat dan tidak optimal.
Di samping itu, Doni juga meminta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan dan memberikan kebutuhan para tenaga medis dan laboratorium agar penanganan COVID-19 dapat lebih maksimal.
“Petugas lab-nya (laboratorium-red) yang perlu kita tingkatkan kualitasnya termasuk dukungan operasional dan dukungan logistik untuk mereka agar bisa optimal,” kata Doni.
“Sehingga para petugas medis kita bisa bekerja lebih baik dan mereka harus terjamin juga keselamatan dan keamanannya. Karena melakukan pemeriksaan spesimen di laboratorium memiliki risiko yang sangat besar,” imbuh Doni.
Lebih lanjut, Doni juga mengingatkan agar pemeriksaan kesehatan lebih rutin digalakkan, terutama bagi instansi atau lembaga yang memilki banyak pegawai atau anggota dalam satu tempat. Sehingga ke depannya penularan COVID-19 dapat dicegah dan tidak menular ke masyarakat.
“Kalau ini tidak dilakukan langkah-langkah proaktif, maka masyarakat sekitarnya menjadi berisiko,” kata Doni.
COVID-19 Ibarat Malaikat Pencabut Nyawa
Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo juga menegaskan bahwa COVID-19 bukan rekayasa atau konspirasi. Hal itu ditegaskan Doni, mengingat hingga dewasa ini masih banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 itu, sehingga banyak kalangan yang abai terhadap protokol kesehatan.
Menurut Doni, penyakit yang menyerang pernafasan tersebut sudah banyak merenggut korban jiwa. Sehingga dalam hal ini, COVID-19 disebut seperti malaikat pencabut nyawa.
“COVID-19 ibarat malaikat pencabut nyawa bagi kelompok rentan,” tegas Doni.
Berdasarkan data dan analisa Tim Satgas Penanganan COVID-19, korban jiwa akibat COVID-19 adalah mereka yang termasuk dalam kelompok rentan dari segi usia dan penderita penyakit penyerta.
Dalam hal ini usia rentan adalah di atas 45 tahun dan penyakit penyerta atau komorbiditas meliputi jantung, diabetes, paru-paru, hipertensi, kanker dan sebagainya.
Oleh sebab itu, Doni yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajak seluruh komponen pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat agar dapat lebih memaksimalkan kinerja penanganan COVID-19, khususnya dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat.
Serahkan 2 Juta Masker
Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo juga menyerahkan bantuan 2 juta lembar masker kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Ketua Satgas Penangananan COVID-19 kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disaksikan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Tim Satgas serta jajaran BNPB.
Selain masker, Satgas Penanganan COVID-19 juga menyerahkan bantuan lain berupa hazmat sebanyak 500 unit, kacamata googles 500 buah, tisu disinfektan 1.260 pak dan hand sanitizer 100 ml sebanyak 360 botol.
Usai penyerahan bantuan tersebut, Doni Monardo dan Gubernur Ridwan Kamil memberikan masker kepada para calon penumpang kereta api di Stasiun Kereta Api Bandung, sebagai bentuk implementasi dari “Gerakan Satu Juta Masker”.
(zico)
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
