Doni Monardo Minta Jabar ‘Mainkan Gas dan Rem’ Tangani COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
Bandung – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanangan COVID-19 Doni Monardo berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mengimplementasikan apa yang menjadi arahan dari Presiden Joko Widodo tentang pentingnya memainkan ‘gas dan rem’ dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
Hal itu penting dilakukan mengingat bahwa 20 persen pendapatan negara berasal dari sektor industri yang ada di Jawa Barat. Di sisi lain, roda penggerak di sektor industri tersebut juga melibatkan peran serta masyarakat dan yang terbesar ada di Jawa Barat.
“Kalau daerahnya risikonya rendah, (maka) gasnya bisa ditekan. Tapi kalau seandainya tingkat ancamannya meningkat, remnya yang ditekan,” ujar Doni dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di Gedung Negara Pakuwan, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8).
Selain itu, Doni juga meminta agar peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga medis dan laboratorium dapat ditambah. Hal itu mengingat adanya keterbatasan tenaga pada setiap hari libur, sehingga proses uji spesimen terhambat dan tidak optimal.
Di samping itu, Doni juga meminta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan dan memberikan kebutuhan para tenaga medis dan laboratorium agar penanganan COVID-19 dapat lebih maksimal.
“Petugas lab-nya (laboratorium-red) yang perlu kita tingkatkan kualitasnya termasuk dukungan operasional dan dukungan logistik untuk mereka agar bisa optimal,” kata Doni.
“Sehingga para petugas medis kita bisa bekerja lebih baik dan mereka harus terjamin juga keselamatan dan keamanannya. Karena melakukan pemeriksaan spesimen di laboratorium memiliki risiko yang sangat besar,” imbuh Doni.
Lebih lanjut, Doni juga mengingatkan agar pemeriksaan kesehatan lebih rutin digalakkan, terutama bagi instansi atau lembaga yang memilki banyak pegawai atau anggota dalam satu tempat. Sehingga ke depannya penularan COVID-19 dapat dicegah dan tidak menular ke masyarakat.
“Kalau ini tidak dilakukan langkah-langkah proaktif, maka masyarakat sekitarnya menjadi berisiko,” kata Doni.
COVID-19 Ibarat Malaikat Pencabut Nyawa
Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo juga menegaskan bahwa COVID-19 bukan rekayasa atau konspirasi. Hal itu ditegaskan Doni, mengingat hingga dewasa ini masih banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 itu, sehingga banyak kalangan yang abai terhadap protokol kesehatan.
Menurut Doni, penyakit yang menyerang pernafasan tersebut sudah banyak merenggut korban jiwa. Sehingga dalam hal ini, COVID-19 disebut seperti malaikat pencabut nyawa.
“COVID-19 ibarat malaikat pencabut nyawa bagi kelompok rentan,” tegas Doni.
Berdasarkan data dan analisa Tim Satgas Penanganan COVID-19, korban jiwa akibat COVID-19 adalah mereka yang termasuk dalam kelompok rentan dari segi usia dan penderita penyakit penyerta.
Dalam hal ini usia rentan adalah di atas 45 tahun dan penyakit penyerta atau komorbiditas meliputi jantung, diabetes, paru-paru, hipertensi, kanker dan sebagainya.
Oleh sebab itu, Doni yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajak seluruh komponen pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat agar dapat lebih memaksimalkan kinerja penanganan COVID-19, khususnya dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat.
Serahkan 2 Juta Masker
Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo juga menyerahkan bantuan 2 juta lembar masker kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Ketua Satgas Penangananan COVID-19 kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disaksikan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Tim Satgas serta jajaran BNPB.
Selain masker, Satgas Penanganan COVID-19 juga menyerahkan bantuan lain berupa hazmat sebanyak 500 unit, kacamata googles 500 buah, tisu disinfektan 1.260 pak dan hand sanitizer 100 ml sebanyak 360 botol.
Usai penyerahan bantuan tersebut, Doni Monardo dan Gubernur Ridwan Kamil memberikan masker kepada para calon penumpang kereta api di Stasiun Kereta Api Bandung, sebagai bentuk implementasi dari “Gerakan Satu Juta Masker”.
(zico)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
