Connect with us

Doni Monardo: Indonesia Masih Dalam Status Keadaan Darurat Bencana Nasional

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Jakarta – Penyebaran virus SARS-CoV-2 masih terjadi hingga kini. Situasi pandemi menyebabkan Indonesia masih berada dalam keadaan darurat bencana.

Meskipun status Keadaan Tertentu Darurat Bencana yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berakhir pada 29 Mei 2020, status keadaan darurat masih diberlakukan. Ini disebabkan pada peraturan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional belum berakhir.

Presiden Jokowi menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020 lalu.

“Secara otomatis, status keadaan darurat bencana menyesuaikan dengan Keputusan Presiden 12 Tahun 2020. Selama keppres tersebut belum diakhiri, maka status kebencanaan masih berlaku,” ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo melalui pesan digital pada Jumat (22/5).

Status keadaan darurat ini sangat bergantung pada dua indikator utama yang disebutkan dalam keppres tersebut. Pertama, penyebaran virus SARS-CoV-2 yang masih terjadi dan menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak dan implikasi pada aspek sosial-ekonomi.

Dilihat dari konteks penyebaran, Gugus Tugas Nasional mencatat hingga kemarin (21/5) angka kasus positif COVID-19 masih bertambah. Di samping itu, besarnya kasus dalam 1 bulan terakhir menunjukkan penularan terjadi pada transmisi lokal. Ini berarti semakin banyak infeksi virus yang terdeteksi semakin banyak transmisi lokal yang sedang terjadi.

Kedua yakni terkait dengan status global pandemik yang ditetapkan Badan PBB untuk Kesehatan Dunia, WHO, sejak 11 Maret 2020 lalu.

Terkait dengan pandemi global, keadaan darurat di wilayah nusantara ini juga dipengaruhi situasi global tersebut.

“Selama pandemi global belum berakhir dan vaksin serta obatnya belum ditemukan, maka masih diperlukan penetapan status bencana nasional untuk COVID-19. Selama WHO belum mencabut penetapan tersebut, selama itu juga status pandemi tetap ada,” ujar Doni.

Doni menambahkan bahwa status yang diberlakukan menggunakan parameter seperti jumlah korban dan kerugian ekonomi yang meningkat setiap harinya, cakupan wilayah terdampak yang semakin meluas, serta dampak lain yang ditimbulkan selain ancaman di bidang kesehatan, yaitu di bidang sosial, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan politik.

Masih berlakunya status bencana nasional juga menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi warga negaranya secara nyata dan konsisten terhadap bahaya keterpaparan virus SARS-CoV-2.

Sementara itu, Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,  Pasal 1 menyebutkan bahwa epidemi dan wabah penyakit termasuk dalam bencana nonalam.

Berdasarkan UU tersebut, penetapan bencana nasional didasarkan pada jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.

 

(hels)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Momentum HUT ke-70 Jateng Digelar Penuh Kesederhanaan

Oleh

Fakta News

Semarang – Momentum hari jadi Provinsi Jawa Tengah ke-70 digelar dengan sangat sederhana, Sabtu (15/8/2020). Tanpa pesta rakyat, tak ada gelegar hiburan, hanya sebuah tumpeng yang dipotong bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan jajarannya serta diakhiri dengan upacara.

Upacara yang digelar di halaman kantor Gubernur Jateng itu juga dilakukan dengan sangat sederhana. Pesertanya hanya sedikit, tidak lebih dari 100 orang. Meski begitu, semuanya tidak mengurangi khidmat perayaan hari jadi tersebut.

Dengan berpakaian adat Jawa, Ganjar Pranowo memimpin jalannya upacara. Dalam pidatonya, tak henti-hentinya Gubernur Ganjar memompa semangat masyarakat Jateng. Menurutnya, Pandemi COVID-19 memang membuat semuanya terpuruk termasuk Jawa Tengah, namun masyarakat tidak boleh pesimis bahkan putus asa.

“Kondisi ini tidak boleh membuat kita lemas bahkan membuat mental jatuh. Pandemi ini harus menjadi momentum kita bangkit kembali dari keterpurukan, caranya adalah berkolaborasi dan bersinergi dengan cara-cara baru untuk melakukan terobosan,” kata Ganjar.

Sebenarnya lanjut Ganjar, capaian Jawa Tengah satu tahun terakhir sedang cantik-cantiknya. Di sektor infrastruktur, 90 persen kondisi jalan Jawa Tengah dalam kondisi baik. Selain itu, sekitar 85 persen dari 9,3 juta rumah di Jawa Tengah sudah berstatus layak huni.

Selain itu, pembangunan dua bandara yakni Bandara Jenderal Soedirman di Purbalingga, tahun ini ditargetkan selesai. Dan bandara Ngloram di Blora, bulan depan sudah dioperasikan untuk melayani penumpang.

“Termasuk pembangunan sumber daya manusia yang juga semakin meningkat. Selain menggratiskan SPP bagi SMA/SMK/SLB Negeri, Jateng juga memberikan bantuan siswa madrasah sebesar Rp26,5 miliar dan insentif pengajar keagamaan dari Rp205 miliar dinaikkan menjadi Rp253 miliar,” jelasnya.

Namun tiba-tiba, Tuhan memberikan ujian kepada Jawa Tengah di awal tahun 2020. Sehingga, capaian-capaian yang bagus itu langsung drop lagi.

“Meski berat dan membuat sempoyongan, tapi jangan sampai kondisi ini membuat patah semangat. Kita harus berjuang sekuat tenaga untuk mengembalikan kejayaan yang telah dicita-citakan,” tegasnya.

Berbagai langkah telah disiapkan Ganjar untuk membangkitkan kembali kondisi Jawa Tengah. Sejumlah investasi yang sempat tertunda, didorong untuk kembali dengan menyiapkan berbagai kawasan industri, seperti Brebes, Batang, Kendal dan daerah lainnya.

“Sekarang kita sedang mencoba mengkonsolidasikan seluruh kekuatan, agar masyarakat bisa berbisnis dengan cara baru, hidup baru dan komunikasi baru,” katanya.

Sektor UKM lanjut Ganjar juga mendapat perhatian. Sejumlah UKM yang membutuhkan pendampingan, langsung dirangkul dan disiapkan pendampingan serta akses modal.

“Untuk bantuan pendampingan dan akses modal bagi UKM, Alhamdulillah Bank Jateng mendapatkan penempatan dana Rp2 triliun. Kalau itu dikapitalisasikan 100 persen, maka ada dana Rp4 triliun yang bisa digelindingkan untuk mengungkit sektor itu,” jelasnya.

Selain tetap menebar semangat dan optimisme, Ganjar juga mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk peduli sesama. Sesuai tema yang diambil dalam peringatan hari jadi tahun ini, yakni ‘Jateng Peduli Sesama’.

“Kita jadikan Jateng Peduli Sesama ini kado ulang tahun kepada bangsa dan negara. Mari peduli dengan nasih saudara kita, tetangga dan masyarakat yang membutuhkan di tengah pagebluk COVID-19 ini,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Jateng juga memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat. Diantaranya bantuan kursi roda, sembako untuk masyarakat terdampak, pondok pesantren, pembangunan RTLH sebanyak 88 unit, mobil jenazah untuk PMI Jateng serta beasiswa bagi sejumlah siswa berprestasi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Semua Pasien Covid-19 di Klaster Secapa AD Bandung Dinyatakan Sembuh

Oleh

Fakta News
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Nefra Firdaus

Jakarta – Semua pasien Covid-19 di Klaster Sekolah Calon Perwira Secapa (Secapa) AD telah dinyatakan sembuh. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Nefra Firdaus mengatakan, hal tersebut dipastikan setelah empat pasien Covid-19 Secapa AD dinyatakan sembuh melalui pemeriksaan PCR.

“Jadi dari total 1.308 pasien positif Covid-19 di Secapa AD, pada hari ini tidak ada lagi yang positif. Semuanya sudah sembuh,” Nefra melalui keterangan tertulis pada Sabtu (15/8/2020).

Diketahui, sekitar 1.000 siswa Secapa AD di Bandung, Jawa Barat, terkonfirmasi Covid-19. Kepala Staf Angkatan Darat Jendral TNI Andika Perkasa menjelaskan, kasus Covid-19 di Secapa AD ditemukan atas ketidaksengajaan, yakni ketika dua perwira Secapa AD berobat di Rumah Sakit Dustira, Cimahi.

“Yang satu keluhannya karena bisul, berarti demam karena adanya infeksi dan satu lagi masalah tulang belakang. Tapi, ternyata mereka di-swab dan positif,” kata Andika.

Pada hari itu juga, Andika mengirimkan alat rapid test dari Jakarta agar semua siswa Secapa AD diperiksa. Saat itu, rapid test yang dikirim berjumlah 1.250 karena jumlah siswa Secapa ada 1.198.

Namun, karena pertimbangan di Secapa AD juga ada para pelatih yang setiap hari berinteraksi dengan para siswa, maka diputuskan mengirim 1.400 alat rapid test.

Baca Selengkapnya

BERITA

Teten Ajak UMKM Daftar BLT Rp 2,4 Juta Perbulan di Dinas Koperasi Terdekat

Oleh

Fakta News
Menkop UKM Teten Masduki

Jakarta – Pemerintah menyatakan bahwa program dana hibah atau bantuan langsung tunai (BLT) produktif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berlaku bagi semua sektor. Cara dan syarat UMKM dapat BLT Rp 2,4 juta sudah ditetapkan.

Bantuan ini bertujuan agar ada penyebaran yang proporsional terkait stimulus pemulihan ekonomi. Seperti diketahui pemerintah menyasar 12 juta pelaku UMKM untuk menerima bantuan UMKM Rp 2,4 juta ini.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan BLT ini akan dimulai pada tanggal 17 Agustus 2020 mendatang. Untuk cara mendapatkan bantuan UMKM sebesar Rp 2,4 juta, pelaku usaha kecil ini bisa mendaftarkan dirinya ke dinas koperasi yang berada di domisilinya.

“Jadi kami ingin mengajak kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan modal kerja dan investasi dari perbankan untuk ikut aktif mendaftarkan diri melalui dinas koperasi terdekat,” ujar Teten dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2020).

“Supaya tidak menumpuk di kota besar saja. Karenanya dalam proses pengusulan calon penerima kami libatkan kantor kepala dinas koperasi di berbagai daerah selain kementerian dan lembaga. Saya kira ini memang berlaku untuk semua lah. Semua sektor,” kata dia lagi.

Berikut syarat UMKM mendapatkan bantuan Rp 2,4 juta dari pemerintah:

  • Para pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan (unbankable).
  • Pelaku usaha merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
  • Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  • Mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya
  • Bukan ASN.
  • Bukan anggota TNI/POLRI
  • Bukan pegawai BUMN/BUMD.

Teten juga bilang, nantinya pelaku usaha akan diidentifikasi dan diusulkan oleh Lembaga Pengusul yang di antaranya adalah Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi dan kabupaten/kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, Kementerian/Lembaga.

Pengusul bantuan pemerintah lainnya antara lain perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang terdiri atas BUMN dan BLU. Lalu setelah itu, data yang berhasil dikumpulkan akan diverifikasi layak atau tidak menerima bantuan tersebut.

“Data tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kemenkeu dan OJK,” kata Teten.

Sementara mengenai teknisinya, dijelaskan dia, adalah apabila para pelaku usaha mikro benar-benar layak mendapatkan bantuan tersebut, dananya akan ditransfer langsung ke rekening masih-masing.

“Jadi nanti dana Rp 2,4 juta itu akan dikirim langsung by name by address ke si penerima dan ini akan dipakai untuk modal kerja mereka,” ucap Teten.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan besaran bantuan uang tunai ini akan diberikan secara bertahap. Ia menyebutkan dalam waktu dekat ini pemerintah akan menyasar 1 juta UMKM terlebih dahulu sebagai penerima bantuan pemerintah, hingga semua pelaku UMKM yang terdaftar bisa mendapatkannya.

“Bantuan akan diberikan secara bertahap, mulai dari menyasar 1 juta UMKM hingga akhirnya diterima oleh 12 juta UMKM. Kami harapkan dana ini bisa digunakan bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari tapi bisa digunakan untuk modal berusaha,” ucap dia.

Baca Selengkapnya