Dokter Reisa: Jadilah Pelindung Keluarga dengan Tetap Aman COVID-19 dan Produktif
Jakarta – Pada masa pandemi masyarakat tetap dituntut untuk beraktivitas, khususnya mereka yang bekerja atau menafkahi keluarga. Namun di tengah masih adanya penyebaran, setiap individu harus melakukannya secara aman COVID-19.
Pada konteks tersebut, masyarakat yang bekerja di tempat kerja atau di ruang publik tentu memiliki risiko terpapar virus SARS-CoV-2. Potensi risiko ini yang harus dihilangkan dengan upaya pencegahan. Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional Dokter Reisa Broto Asmoro menekankan kepada masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan baik untuk diri sendiri dan anggota keluarga di rumah. Dokter Reisa mengingakan kepada kita semua pentingnya melakukan panduan kesehatan untuk tetap aman COVID-19 dan produktif.
“Jadilah pelindung keluarga yang handal. Tetap produktif dan tetap menjaga anggota keluarga aman dari COVID-19. Keluarga sehat, masyarakat juga ikut sehat,” pesan Dokter Reisa pada konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, pada Senin (15/6).
Tak hanya memperhatikan pencegahan saat berada di luar maupun di tempat kerja, upaya agar tak tertular harus diterapkan sebelum masuk ke dalam rumah usai bekerja. Ini bertujuan untuk melindungi anggota keluarga, seperti membuka alas kaki sebelum masuk rumah dan menyemprotkan disinfektan pada alas kaki, maupun pada barang bawaan.
“Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir minimal 20 detik sebelum menyentuh barang-barang yang ada di rumah. Langsung mandi dan kenakan baju bersih, baru kemudian bertemu dengan anggota keluarga di rumah,” pesan Reisa.
Di samping itu, Dokter Reisa menyampaikan panduan kesehatan, misalnya di tempat kerja, sebagai syarat aman COVID-19 dan produktif. Pertama, hindari pertemuan sosial dengan jaga jarak fisik minimal 1 sampai 2 meter.
“Kedua, pastikan tempat kerja atau kantor kita memiliki ventilasi yang baik,” ujarnya.
Ketiga, cuci tangan sesering mungkin setelah memegang barang-barang yang digunakan bersamaan dengan orang lain. Ia mengingatkan apabila fasilitas cuci tangan tidak banyak, kita dapat menggunakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer.
“Keempat, jaga kebersihan tempat kerja dan lakukan disinfektan secara berkala,” lanjutnya.
Kelima, gunakanlah masker dengan baik dan benar. Reisa berkata, “Jangan asal lepas masker pada saat ada di kantor atau ramai orang, dan bila sakit, bekerjalah dari rumah.”
Di samping itu, ketika batuk, seseorang harus menerapkan etika batuk dan bersin. Kita dapat melipat siku untuk menutup mulut. Kita juga dapat menggunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin, lalu segera membuangnya ke tempat sampah yang tertutup. Kemudian cuci tangan dengan sabun sebelum menyentuh benda apa pun.
Jurus Jitu Turunkan Risiko
Dokter Reisa menyampaikan bahwa jaga jarak merupakan jurus jitu untuk menurunkan risiko penularan COVID-19. Pengaturan jaga jarak juga perlu diperhatikan di lingkungan kerja, seperti pengaturan tempat duduk.
“Perhatikan sistem tempat duduk di ruang kerja. Pastikan berjarak lebih dari 1 meter, dan memiliki sekat apabila memungkinkan,” ucapnya.
Selain itu, pengaturan pintu masuk dan keluar untuk semua karyawan juga harus diperhatikan agar tidak terjadi penumpukan orang. Perhatikan juga panduan ini berlaku di tempat makan, ruang istirahat, dan ruang pertemuan.
Menyikapi jaga jarak, ia membagikan tips kepada para manajer kantor, “Berlakukanlah jam istirahat yang berbeda bagi setiap shift, untuk mengurangi kepadatan sehingga terus terjaga jarak yang aman, yaitu satu sampai dua meter.”
Menurutnya, beberapa penelitian ilmiah menunjukkan, bahwa jaga jarak jurus paling jitu menurunkan risiko tertular COVID-19.
(hels)
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
