Connect with us
Parlemen

DJP Selalu Gagal Kejar Target

DJP Selalu Gagal Kejar Target
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto: DPR RI

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dinilai selalu gagal kejar target pajak yang dicanangkan Pemerintah. Meski Dirjen Pajak beberapa kali berganti, capaian pajak tetap tak maksimal. Tahun ini, penerimaan pajak ditargetkan Rp 1.577,56 triliun atau 64,1 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 2.461,1 triliun.

Diperkirakan shortfall pajak 2019 tidak akan kurang dari Rp 160 triliun, sehingga menyebabkan defisit anggaran yang kemungkinan akan ditutupi dengan utang. Shortfall pajak adalah kondisi realisasi penerimaan pajak lebih rendah daripada target yang ditetapkan dalam APBN. Demikian dikemukakan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Selasa (5/11/2019).

“Target utama DJP sebenarnya hanya satu, yakni merealisasikan target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah. Hanya saja di lapangan, merealisasikan target tersebut tidak semudah membalikkan tangan. Dan utang pun telah menjadikan negara ini tidak berdaulat secara ekonomi. Setiap kebijakan ekonomi pemerintah tak lepas dari kontrol asing sebagai donatur. Tahun ini, target penerimaan pajak sudah pasti meleset,” tandas Heri.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, soal pajak bukan tercapai atau tidak tercapai. Tapi ini persoalan shortfall pajaknya. Selama lima tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak selalu meleset dari target. Pada 2014, realisasi pajak tercatat 91,85 persen dari target. Tahun 2015 realisasinya turun menjadi 81,9 persen. Lalu, 2016 sebesar 81,6 persen, dan 2017 sebesar 89,68 persen, serta 2018 sebesar 92,41 persen dari target.

“Terpilihnya Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak yang baru, kami harapkan kompetensi, keahlian, dan integritasnya dapat menjawab tantangan dan harapan untuk memenuhi target penerimaan negara dari sektor pajak yang menjadi konsentrasi kita bersama, dengan tetap menjaga momentum penerimaan negara, namun tidak boleh merusak iklim bisnis dan investasi,” urai Heri.

 

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

NII Crisis Center: Hut RI ke 75, Ratusan Eks NII Siap Deklarasi Kembali Ke NKRI

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan dalam rilisnya menyatakan bahwa pada tanggal 17 Agustus akan mendampingi ratusan mantan eks NII dari berbagai daerah di Indonesia untuk ikrar kembali ke NKRI dengan melakukan deklarasi kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi sebagai tanda bahwa mereka telah kembali ke NKRI. Tentunya dengan protokol kesehatan.Tambah Ken.

“Mereka para mantan NII selama ini mengasingkan diri sebagai bentuk evaluasi perjuangan bahwa selama ini yang di lakukan adalah sebuah kesalahan, dan mereka terpencar dari beberapa dearah di Indonesia, tapi 17 agustus mereka siap konsolidasi kekuatan siap bergabung kembali ke NKRI dan bersama sama melakukan perlawanan balik terhadap kelompok radikal yang memgatasnamakan negara Islam atau khilafah Islam,” kata Ken dalam keterangan persnya Sabtu (15/8).

Ken menjelaskan pihaknya siap melakukan konsolidasi dan syukuran atas bersatunya para mantan pimpinan NII yang kini kembali ke NKRI. Bahkan pihaknya siap berada digarda terdepan melakukan perlawan terhadap paham intoleransi, radikal dan terorisme.

Ken menegaskan NKRI dan Pancasila bagi sudah final, jadi bila ada kelompok radikalisme yang mau memecah belah persatuan bangsa, sebelum berhadapan dengan TNI/POLRI maka pihaknya siap berada di garda terdepan yang akan menghalau dan menghadapinya.

“Negara dan bangsa ini hari ini sedang di adu domba, antar suku, antar agama dan bahkan yang seagama kita ribut, persatuan dan kesatuan kita sedang dipertaruhkan,” paparnya.

Ken pun mengajak saatnya untuk menyadari sebelum terlambat dengan bersatu dan bersama sama melawan paham radikalisme.

“Mereka kelompok radikal sudah menabuh genderang perang dan menyalakan lilin api permusuhan, maka kita tidak boleh kalah dan kita harus menyalakan lilin yang lebih besar agar masyarakat tercerahkan,” tegasnya.

Ken berharap negara hadir dan pemerintah dalam hal ini adalah kementerian dan lembaga bersinergi dalam pencegahan dan penindakan terhadap bahaya kelompok radikal.

Bagi para eks NII, Ken mengajak agar jangan takut dan jangan khawatir, kita tidak sendiri, dirinya membuka hotline untuk berkomunikasi di whatsapp 08985151228.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Bersepeda dan Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Oleh

Fakta News

Bogor – Presiden Joko Widodo memanfaatkan libur akhir pekan ini, Sabtu, 15 Agustus 2020, dengan berolahraga. Kali ini, Presiden memilih untuk bersepeda di area Istana Kepresidenan Bogor dan Kebun Raya Bogor.

Presiden tampak mengenakan jaket olahraga warna merah, lengkap dengan masker, dan helm sepeda. Ditemani putra bungsunya, Kaesang Pangarep, dan sejumlah Paspampres, Presiden mulai mengayuh sepedanya menuju Kebun Raya Bogor sekitar pukul 09.05 WIB.

Di sepanjang jalan, masyarakat yang sedang berolahraga tampak menyapa Kepala Negara. Presiden pun membalas dengan melambaikan tangan ke arah mereka.

Pada kesempatan tersebut, Presiden tampak berhenti beberapa kali untuk memberikan masker kepada masyarakat. Presiden pun mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menaati protokol kesehatan, antara lain dengan memakai masker dan menjaga jarak.

Setelah bersepeda selama kurang lebih 30 menit di sekitar Kebun Raya Bogor, Presiden kembali ke Istana Bogor sekitar pukul 09.36 WIB.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bantuan Pesantren Masa Covid-19 Cair Akhir Agustus 2020, Ini Syaratnya

Oleh

Fakta News
Pondok pesantren (Foto: Kementerian PUPR).

Jakarta – Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam penerima bantuan di masa Covid-19 telah dapat mencairkan akhir Agustus atau awal September 2020.

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Kementerian Agama (Kemenag), Waryono.

“Alhamdulillah, SK penerima bantuan untuk tahap 1 sudah terbit. Saat ini sedang proses pengajuan SPP ke SPM dan ringkasan kontrak. Begitu ringkasan kontrak disetujui maka akan diterbitkan surat perintah pencairan kepada penerima,” terang Waryono di Jakarta, Jumat (14/8).

“Semoga tidak lama lagi bisa dicairkan oleh pesantren dan lembaga keagamaan Islam penerima bantuan,” sambungnya.

Menurut Waryono, Direktorat PD Pontren selanjutnya akan menyampaikan SK berikut data pesantren dan lembaga keagamaan Islam penerima bantuan ke Kanwil Kemenag Provinsi. Selain itu, surat pemberitahuan juga akan disampaikan ke masing-masing penerima, sekaligus menginformasikan dokumen yang perlu disiapkan saat melakukan pencairan.

Sejumlah syarat pencairan bantuan yang harus dipersiapkan penerima bantuan, sebagai berikut:

  1. Petugas yang akan mencairkan bantuan, membawa KTP (asli dan foto copy);
  2. Membawa SK Pengurus Lembaga (foto copy);
  3. NSPP atau Izin Operasional Lembaga (foto copy);
  4. NPWP lembaga (foto copy);
  5. Harus membawa materai 6000 sebanyak 3 lembar;
  6. Membawa stempel pesantren; dan
  7. Harus membawa Surat Pemberitahuan dari Kemenag Pusat bahwa pesantren dan lembaga keagamaan Islam miliknya adalah penerima bantuan di masa Covid-19.

“Bantuan nantinya dapat dicairkan melalui bank penyalur dan dapat diambil melalui kantor cabang setempat,” tandasnya.

Baca Selengkapnya