Connect with us

Diundang ke Istana Bogor,  KAPT Sampaikan Sejumlah Masukan kepada Presiden Jokowi

Presiden Jokowi berfoto bersama Koordinator Nasional KAPT Bambang J Pramono

Jakarta – Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah kelompok relawan pendukungnya di Istana Kepresidenan Bogor hari ini, Jumat (29/7/2022). Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan situasi terkini nasional maupun global.

Salah satu yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni Koordinator Nasional Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) yakni Bambang J Pramono mengatakan bahwa Presiden Jokowi mengingatkan para relawan untuk mengantisipasi terjadinya krisis global yang terjadi di sejumlah negara. Diharapkan kelompok relawan dapat bersama-sama memberikan masukan atau solusi mengenai kondisi tersebut.

“Dalam pertemuan tadi, Presiden mengingatkan kita bahwa situasi dunia sedang tidak baik, dan krisis global akan terjadi, bahkan di sejumlah negara sedang mengalami saat ini. Sementara pandemi diprediksi masih akan berlangsung,” ucap Bambang dalam keterangannya.

Bambang melanjutkan, Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia termasuk sukses menangani pandemi, sehingga kondisi ekonomi saat ini baik pertumbuhan ekonomi 5%, pertumbuhan ekspor 40%, manfaat pembangunan infrastruktur dan hilirisasi mulai dirasakan.

“Namun Presiden Jokowi mengingatkan agar kita tidak boleh lengah dan bersiap diri menghadapi segala kemungkinan. Untuk itu Presiden Jokowi meminta kita sebagai organ relawan pendukung agar bersama-sama dapat membantu pemerintah untuk memberikan solusi agar krisis tidak sampai berimbas besar terhadap perekonomian Indonesia,” ucap Bambang yang akrab disapa Cak Gembos.

Bambang mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa perlu kita tunjukan bahwa relawan masih solid, melakukan kerja bersama relawan berkegiatan di daerah daerah berbagai kota agar dapat menangkap aspirasi rakyat.

Bambang menambahkan sebagai organ relawan pendukung Presiden Jokowi, KAPT juga menyampaikan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan Presiden dalam menjalankan pemerintahannya saat ini.

“Tadi saya sempat menyampaikan beberapa catatan  dari KAPT, perlunya  menjaga situasi yang kondusif agar suksesi kekuasaan terjadi dengan mulus dan menghindari fraksional menajam. Kami berharap pergantian kekuasaan terjadi secara softlanding,” kata Bambang.

Selain itu, lanjutnya, KAPT berharap hendaknya penerus kepemimpinan nasional dapat menjaga legacy Presiden Jokowi agar proses perubahan yang sedang berlangsung terus terjaga. Sehingga program-program yang berpihak kepada rakyat tidak putus atau hilang.

“Saya juga sampaikan agar perlu merespon  penilaian masyarakat bahwa presiden dikelilingi oligarkhi modal dengan semakin mengedepankan agenda pro rakyat dan tidak memberi ruang para pembantu presiden bermanuver membawa agenda oligarki kapital,” tutup Bambang.

Untuk diketahui, sejumlah organ relawan pendukung Presiden Jokowi yang diundang kw Istana Bogor selain KAPT adalah Seknas Jokowi, Projo, BaraJP, Kornas Jokowi, RPJB dll.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Rancangan Anggaran Hendaknya Disusun secara Efektif dan Efisien

Oleh

Fakta News
Rancangan Anggaran Hendaknya Disusun secara Efektif dan Efisien
Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta saat mengikuti RDP Komisi III DPR RI bersama Sekretaris Jenderal MPR RI dan DPD RI. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta meminta Sekjen DPD RI agar memakai anggaran secara efektif dan efisien. Hal tersebut dia ungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. “Pak, saya akan coba fokus pada efektivitas dan efisiensi anggaran, nggak mudah mengatur anggaran yang ada sekarang ini karena itu efisiensi penting,” papar Wayan di ruang rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Wayan meminta penjelasan belanja operasional barang sebesar Rp119.031.860.000 yang tertuang dalam Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2024. “Sementara kalau kita lihat di halaman belanja barangnya Rp119 M, Bapak bisa menjelaskan kepada kami agar saya bisa mendukung program ini atau bapak elaborasi kembali mengenai dua hal ini yang disorot, yang berkaitan dengan belanja barang operasional Rp119 M,” ucap Wayan.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan kembali agar DPD lebih rasional dalam menyusun anggaran. “Saya melihat ini banyak sekali biaya-biaya untuk yang seperti ini, saya ingin penjelasan lebih detail Pak mengenai hal tersebut dan dukungan anggarannya seperti apa,” tegasnya.

Tertera dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, proyek renovasi ruang kerja anggota DPD itu diberi nama Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Ruang Kerja Anggota DPD RI dengan kode RUP 41441097. “Total pagu Rp14.451.021.000 (Rp 14,4 miliar),” demikian tertulis di situs itu.

Sedangkan renovasi toilet tertulis ‘Pekerjaan Renovasi Toilet Gedung A dan Gedung B DPD RI’ dengan nomor RUP 43138718. Dalam laman itu, total pagu pekerjaan toilet tersebut senilai Rp4.804.021.000.- “Uraian pekerjaan renovasi toilet utama dan penunjang Gedung A tahun Anggaran 2023,” demikian tertulis dalam situs tersebut.

Kedua proyek itu berada di satuan kerja Sekretariat Jenderal DPD RI dengan metode tender dengan jenis pengadaan pekerjaan konstruksi. Jadwal pemilihan penyedia dimulai Mei 2023 hingga Juni 2023 dengan target pemanfaatan barang/jasa pada Desember 2023.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi V DPR RI Bersama Mitra Kerja Upayakan Pembangunan Desa Secara Bertahap

Oleh

Fakta News
Komisi V DPR RI Bersama Mitra Kerja Upayakan Pembangunan Desa Secara Bertahap
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras dan Anggota Komisi V DPR RI Muh Aras dalam foto bersama usai menerima audiensi DPC APDESI Kabupaten Bulukumba, Badan Permusyawaratan Desa dan Konsorsium Kepala Desa Dapil Sulawesi Selatan III. Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi V DPR RI menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Bulukumba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Konsorsium Kepala Desa Dapil Sulawesi Selatan III untuk berkonsultasi terkait peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Audiensi ini diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras dan Anggota Komisi V DPR RI Muh Aras.

“Salah satu hal yang menjadi prioritas mereka adalah peningkatan kesejahteraan khususnya bagi perangkat desa dan BPD itu sendiri. Kalau kita melihat dari jumlah yang mereka terima memang menurut kami masih sangat jauh di bawah standar. Sehingga, ini tentunya harus menjadi pembicaraan dari semua kementerian terkait termasuk Kemendagri, Kementerian Keuangan dan Bappenas sendiri dan Kementerian Desa,” ujar Andi Iwan kepada Parlementaria di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Adapun aspirasi terkait penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat lebih diperluas untuk kepentingan desa terutama menyangkut masalah perbatasan lahan. Kemudian untuk kepentingan infrastruktur di desa diharapkan ada pembangunan kantor desa ataupun sarana prasarana olahraga dan jembatan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa itu sendiri. Komisi V bersama Kementerian PUPR memiliki beberapa program untuk membangun sarana dan prasarana tersebut namun masih sangat terbatas dengan jumlah anggaran yang teralokasikan.

“Kami dari Komisi V dalam hal ini (yang berhubungan dengan) Kementerian PUPR juga sebagai mitra kerja sudah mampu mengintervensi secara langsung pembangunan jalan daerah termasuk jembatan. Pembangunan ini dilakukan secara bertahap, kita mengakomodir semua kepentingan-kepentingan tersebut. Kita akan melihat skala prioritasnya yang mana yang paling membutuhkan kita coba mengusulkan untuk dibantu proses penanganan jembatan itu karena jembatan ini sangat dibutuhkan,” tutur Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Aspirasi masukan-masukan daripada DPC APDESI Kabupaten Bulukumba, BPD dan Konsorsium Kepala Desa Dapil Sulawesi Selatan III itu pun telah ditampung dan akan dijadikan sebagai bahan dalam rapat kerja Komisi V bersama mitra-mitra terkait seperti Kementerian Desa dan Kementerian PUPR. Solusi yang cepat pun diharapkan dapat terwujud agar desa-desa ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Junimart Girsang Minta KemenPAN-RB Laporkan Seluruh Data Tenaga Honorer

Oleh

Fakta News
Junimart Girsang Minta KemenPAN-RB Laporkan Seluruh Data Tenaga Honorer
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB, Azwar Anas, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (7/6/2023). Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menyampaikan seluruh data tenaga honorer yang telah terdaftar di kementerian tersebut. Hal ini disampaikannya lantaran terindikasi masih banyak tenaga honorer yang datanya mandek di tingkat daerah.

“Tolong nanti disampaikan kepada komisi II daftar tenaga honorer. Semuanya, Pak. Daftar tenaga honorer yang sudah terdaftar di Kemenpan RB karena terindikasi ternyata masih banyak juga tenaga honorer yang belum terdaftar di Kemen PAN pak. Jadi mereka hanya (terdaftar) di daerah dan kepala daerahnya belum pernah melaporkan tentang tenaga honorer ini,” ujar Junimart dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI  dengan MenPAN-RB, Azwar Anas, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (7/6/2023).

Tenaga honorer dan K2 menjadi salah satu pembahasan yang disinggung dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan Menpan RB dan Kepala BKN. Di sisi lain, kepada Parlementaria, Politisi Fraksi PDI-P ini mengatakan bahwa KemenPAN-RB dan BKN perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pendataan honorer di berbagai tingkatan.

“Saya kira perlu supaya KemenPAN dan BKN itu melakukan pengawasan yang melekat. Contoh, misalnya seseorang sudah menjadi honorer sampai 20 tahun tetapi nama dia tidak masuk dikirimkan ke pusat, yang masuk siapa? Orang baru! Maka saya minta supaya KemenPAN  itu memberikan kepada Komisi II, sudah berapa orang honorer yang terdaftar secara resmi di Kemenpan?” tutur legislator Dapil Sumatera Utara III itu.

Disampaikannya, berdasarkan temuan di lapangan ada kemungkinan terjadinya perbedaan jumlah data yang telah terekam di KemenPAN-RB dengan jumlah tenaga honorer yang saat ini masih bekerja. Ia menegaskan bahwa apabila memang terjadi perbedaan data maka harus dilakukan penyesuaian dengan kondisi dan jumlah riil yang ada.

“Kalau memang mereka tidak terdaftar, kenapa mereka tidak terdaftar. Nah biasanya ini menjadi kewenangan disengaja atau tidak disengaja oleh kepala daerah. Kan kasihan yang honorer sudah usia 51 tahun, nama tidak dikirimkan dan yang masuk malah yang baru,” katanya.

Menutup pernyataannya, Junimart juga meminta agar KemenPAN-RB untuk berhati-hati dalam melakukan pendataan dan menyarankan agar menelusuri dengan seksama daftar riwayat kerja masing-masing tenaga honorer. Ia pun menegaskan bahwa tidak akan ada penghapusan bagi tenaga honorer yang telah bekerja. “Yang pasti gak ada penghapusan tenaga honorer,” tegas Junimart.

Baca Selengkapnya