Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan, Mendagri Kembali Ajak Kepala Daerah Lakukan Gerakan Bagi Masker Secara Masif
Jayapura – Mendagri Tito Karnavian menyampaikan disiplin menerapkan protokol kesehatan sangat penting untuk mencegah terpapar Covid. Protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan sosial atau hindari acara ngumpul dan ngobrol dalam jarak dekat, harus dibiasakan dalam berbagai sektor kehidupan.
Penerapan protokol kesehatan ini juga termasuk dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada bulan Desember 2020. Mendagri pun mengajak para kepala daerah untuk membuat gerakan bagi masker secara massif.
Demikian diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, saat memberi arahan dalam acara Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Papua yang digelar di Swissbell Hotel Jayapura, Papua, Jumat (10/7/2020).
Menurut Mendagri, protokol kesehatan jadi kunci dalam menyukseskan Pilkada di tengah pandemik. Karena itu sangat penting bagi jajaran KPU memberi arahan-arahan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nanti tentang pentingnya penggunaan masker.
“Penggunaan masker sangat-sangat penting sekali, kalau ada pemilih yang positif petugasnya jangan ambil resiko. gunakan baju astronot itu, supaya tidak tembus sama sekali, gunakan masker kalau bisa N95 kalau tidak ada surgical mask tapi harus sama face shield,” katanya.
Mendagri juga mengingatkan agar penggunaan masker jangan sekedar disosialisasikan, tapi diimplementasikan. Pun, sosialisasi harus melibatkan banyak pihak, seperti di Papua misalnya, sosialisasi bisa dilakukan lewat jalur adat, jalur ormas dan jalur struktur pemerintahan.
“Semua harus bergerak agar rakyatnya pakai masker, tapi kita bertahap sosialisasi. Bahkan ada daerah yang membuat Perda dengan sanksi, tapi jangan sanksi pidana kurungan, denda boleh, denda sosial. Kemarin saya ke Gowa, bupatinya itu betul-betul serius sekali. Beliau buat gerakan sejuta masker,” ujarnya.
Mendagri pun berharap, gerakan bagi satu juta masker seperti yang dilakukan Bupati Gowa bisa diikuti oleh para kepala daerah di Papua dengan membagikan masker ke masyarakat sebanyak jumlah populasi penduduknya.
Mendagri berjanji, bila ada yang menginisiasi itu dirinya bakal datang langsung melaunching gerakan bagi masker.
“Saya bersedia untuk datang untuk launching di sini, meskipun ada yang bilang wah bagus ini bisa menaikan ini, saya tidak peduli itunya, yang saya pedulikan bagaimana membuat masker itu betul-betul jadi gerakan masif. Karena itu akan menekan penyebaran covid, dan juga sabun cuci tangan. Sebab ada yang tidak paham, cuci tangan dengan sabun secara rutin, tidak, yang mematikan itu bukan airnya tapi pelarut lemaknya. Setiap saat ketika memegang benda yang asing yang dipegang orang lain, cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir,” katanya.
Mendagri menambahkan, new normal life ini bukan hanya berlaku pada kehidupan ekonomi. Tapi juga berlaku dalam kehidupan politik. Maka Pilkada tahun ini harus diikuti protokol kesehatan, yaitu salah satunya wajib menggunakan masker.
“Penggunaan masker untuk penyelenggara, pengawas, maupun nanti pemilih pada saat pemungutan suara. Juga wajib menyiapkan untuk mencuci tangan pada saat pemilihanan nanti menggunakan sabun. Ada tempat cuci tangan dengan sabun, yang lain menggunakan hand sanitizer. Wajib mengantongi hand sanitizer. Maka KPU harus buat itu peraturan itu. Kalau masih kurang revisi. Kemudian, jaga jarak wajib. Pada saat di TPS semua harus dibuat untuk jaga jaraknya,” urai Mendagri.
Kerumunan sosial juga kata Mendagri tidak boleh terjadi. Maka pada tahap-tahap seperti pendaftaran yang biasanya bawa rombongan besar, dan berkonvoi, jangan lagi dilakukan. Tidak boleh ada konvoi pada saat pendaftaran.
“Harus dibatasi, hanya pendaftar saja dan beberapa orang timnya yang jumlahnya terbatas. Kemudian pada saat kampanye, tidak boleh ada kampanye akbar. Kampanye kalau di ruangan saya sudah sampaikan maksimal 50 orang dan tidak boleh ada konvoi di luar, dan ramai-ramai di luar. Pertemuan 50 orang dalam jaga jarak,” ujarnya.
(edn)
Denpasar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mendorong pengembangan sektor pariwisata beserta sarana transportasi dan infrastruktur pariwisata di Provinsi Bali menjadi destinasi wisata premium. Hal tersebut diungkapkannya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan tema Pengembangan Sektor Pariwisata Provinsi Bali beserta Dukungan Sarana Transportasi dan Infrastuktur di Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
“Kita mendapatkan penjelasan dari mitra kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Pariwisata, Transportasi dan juga infrastruktur bahwa mereka sudah mulai pulih kembali setelah pandemi Covid-19. Ada yang sudah 95 persen, adapula yang sudah 100 persen dari tahun 2019 lalu. Kondisi ini tentu menggembirakan tapi jangan pula mudah berpuas diri karena kita masih harus berpacu dengan waktu di mana sektor pariwisata merupakan penghasil devisa negara cukup besar,” ungkap Sarmuji usai pertemuan dengan jajaran Direksi BUMN Pariwisata, Transportasi dan Infrastruktur.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan negara kita punya potensi wisata yang lengkap, mulai dari pesona alamnya, keramahtamahan masyarakat, keanekaragaman budaya. Hanya saja ada banyak hal yang harus dibenahi, misalnya destinasi wisata kita jangan hanya bertumpu di Bali saja tapi perlu juga dikembangkan daerah-daerah tujuan wisata lainnya.
“Khusus Bali yang sudah pulih kembali setelah pandemi kita berharap agar bisa menjadi destinasi wisata yang premium. Karena daya dukung lingkungan di Bali juga pasti terbatas, dengan jumlah wisatawan yang kian hari kian banyak tentu akan menyulitkan jika tidak secara terencana kita naikkan level wisata di Bali menjadi level premium,” tandasnya.
Legislator Dapil Jawa Timur VI melanjutkan, konsep wisata premium yang dimaksud mengacu kepada layanan yang berkualitas tinggi dan kental dengan keunikan alam, sosial, budaya, dan masyarakat. Dengan begitu, wisatawan bisa mendapat pengalaman bernilai tinggi dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan sepuluh Destinasi Wisata Prioritas (DSP) di luar Bali antara lain Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Kepulauan Seribu di Jakarta, Danau Toba di Sumatera Utara, Wakatobi di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, Morotai di Maluku Utara, dan Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung.
Gorontalo – Presiden RI Jokowi belum lama ini menggelar kunjungan kerja ke Gorontalo untuk meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato, panen jagung di Pohuwato, meninjau pembangunan Waduk Bulango Ulu, serta sejumlah agenda lainnya. Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan apresiasi dan terima kasih dari masyarakat kepada Presiden yang telah menggelontorkan berbagai program bantuan dan proyek strategis nasional ke Provinsi Gorontalo.
“Alhamdulillah bisa menyambut kedatangan beliau (Jokowi) bersama rombongan yang akan melakukan kunjungan kerja serta beberapa agenda lainnya di Gorontalo. Semoga Gorontalo memberikan kesan yang indah bagi Pak Presiden,” ungkap Gobel dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Selasa (23/4/2024) sebagaimana perbincangan santai keduanya saat Jokowi tiba di Bandara Djalaludin, Gorontalo, Minggu (21/4/2024).
“Begitu banyak program yang telah diberikan Presiden Jokowi untuk Gorontalo, diantaranya Proyek Strategis Nasional Waduk Bulango Ulu, Program Pertanian, Proyek Bandar Udara dan Pelabuhan Anggrek untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Gorontalo,” sambung Politisi Fraksi Partai NasDem ini yang akan kembali menjadi wakil rakyat dari Dapil Gorontalo untuk periode 2024-2029.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi selepas dari Bandara Djalaludin menuju Kota Gorontalo dan bermalam di sana. Keesokan harinya, Presiden melanjutkan kegiatan meresmikan Bandara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato dan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo.
Turut hadir menyambut kedatangan Presiden Jokowi diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Candra Wijaya, Kapolda Gorontalo Irjen Pudji Prasetijanto Hadi, Danlantamal VIII Laksma TNI Nouldy Jan Tangka, Danlanud Sam Ratulangi Marsma TNI Ramot CP Sinaga, dan Kajati Gorontalo Purwanto Joko Irianto.
Jakarta – Kepala Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Djaka Dwi Winarko menjelaskan mahasiswa yang tergabung dalam program Magang di Rumah Rakyat (MDRR) diharapkan dapat menjadi duta-duta DPR. Dimana para pemuda dan pemudi ini dapat menyampaikan informasi secara utuh tentang DPR kepada masyarakat luas.
“Mahasiswa MDRR ini merupakan orang-orang pilihan dari sekian ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia. Selain pengalaman untuk mahasiswa itu sendiri, sejatinya MDRR Ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk memberikan pemahaman mengenai apa itu DPR secara langsung. Karena dia melihat praktek-praktek kerja anggota DPR dan juga termasuk supporting system di Setjen DPR,” ujar Djaka usai Kuliah Umum MDRR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Dengan demikian, lanjutnya, pihaknya berharap peserta MDRR ini yang notabene mempunyai pengalaman secara utuh mengenai DPR, cara kerja, prosedur kerjanya, dinamika yang ada di DPR ini dapat memberikan pengalamannya tersebut. Serta, informasi yang dilihatnya secara langsung tentang DPR secara utuh kepada teman, keluarga dan masyarakat sekitarnya.
Dijelaskan Djaka, dalam Kuliah Umum kali ini, Pustekinfo diberi kesempatan untuk memberikan informasi dan sharing, serta diskusi seputaran IT di DPR RI. Misalnya terkait peran dan fungsi Pustekinfo diantarahnya memastikan bahwa layanan-layanan, kerja, dan proses-proses di DPR itu bisa terfasilitasi dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan kata lain, tujuan dari kuliah umum hari ini menurut Djaka adalah memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana sebetulnya peran dari Pustekinfo dalam proses kerja di DPR RI.
Dalam kesempatan itu, pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya manusia Legislatif (Pusbangkom) ini juga memaparkan bahwa sejak tahun 2010 dimana layanan IT DPR berdiri itu memiliki ratusan aplikasi yang tersebar di berbagai unit kerja di DPR RI. Namun, lama kelamaan banyaknya aplikasi yang tersebar di berbagai unit kerja tersebut malah “merepotkan” DPR sendiri. Hingga kemudian pihaknya bersama Tim Pustekinfo bekerjasama dengan Universitas Indonesia di bawah pimpinan Profesor Yudo membuat strategi tersendiri yang disebut Rencana Induk Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (RITIK).
“RITIK ini semacam cetak birunya, guidance bagaimana teknologi informasi itu dikembangkan ke depannya. Tadi kita sampaikan bahwa kita sudah ada RITIK mulai tahun 2020 sampai 2025 dan ini juga kita evaluasi setelah itu nanti akan kita rubah lagi atau kita kembangkan lagi menjadi RITIK 2024-2027. karena apa? karena teknologi informasi dan perkembangan sangat cepat, untuk kita bisa mengantisipasi perkembangan seperti apa, dari sisi teknologinya seperti apa, aplikasinya, infrastruktur, termasuk juga Sumber daya manusianya,” paparnya.
Djaka menambahkan, melalui RITIK, pihaknya akan terus mengintegrasikan ratusan aplikasi yang ada di DPR menjadi 15 klaster besar. “Sejauh ini dari 120 an aplikasi yang ad adi DPR telah diintegrasikan menjadi 50 an aplikasi. Ke depan aplikasi sejenis akan terus diintegrasikan lagi sehingga menjadi 15 aplikasi besar yang ada di DPR RI,” pungkasnya.
Komisi VI Dorong Bali Jadi Destinasi Wisata Premium
Gobel Sampaikan Apresiasi Masyarakat Gorontalo Terhadap Program Bantuan Presiden
Peserta Magang Di Rumah Rakyat Diharapkan Jadi “Duta” untuk DPR RI
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Indonesia Cari Solusi Solid Hadapi Pelemahan Rupiah
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
