Connect with us

Dirut PLN Ungkap Langkah Nyata Pencapaian Net Zero Emission dalam Forum ETWG-1 G20

Yogyakarta – Presidensi G20 yang diemban Indonesia menjadi momentum penting transisi energi hijau di Tanah Air dalam mencapai target net zero emission pada 2060. Sebagai key player dalam transisi energi di Indonesia, PT PLN (Persero) telah menjalankan sejumlah langkah strategis untuk mendukung pengurangan emisi global.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, mengatakan dalam pertemuan ini Indonesia menjelaskan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi dunia. Langkah pengurangan emisi salah satunya melalui sektor kelistrikan seperti pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan juga meningkatkan inovasi dan teknologi untuk pengurangan emisi karbon.

Melalu forum Energy Transition Working Group (ETWG) 1 ini, Arifin mengajak seluruh negara G20 untuk bisa berdiskusi langkah apa yang bisa dikerjakan bersama dalam peningkatan inovasi untuk mengurangi emisi karbon. Sebagai tuan rumah Presidensi G20, Indonesia membuka kerja sama kepada semua pihak untuk bisa mencapai target net zero emission pada 2060.

“Dalam pertemuan ini Indonesia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan berdiskusi tentang teknologi yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan affordable,” terang Arifin dalam pertemuan Energy Transition Working Group (ETWG) 1 di Yogyakarta pada 24 Maret 2022.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan, transisi energi merupakan hal mutlak yang harus dilakukan untuk menghadirkan ruang hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang.

“Visi kita ke depan bukan hanya menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat, tapi juga menyalurkan energi hijau yang ramah lingkungan. Kita harus mewariskan kepada generasi mendatang ruang hidup yang sehat dan hijau,” kata Darmawan.

PLN pun telah memetakan seluruh peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian NZE 2060.  Salah satunya adalah pengembangan pembangkit EBT sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030.

Dalam RUPTL Hijau ini, porsi pembangkit listrik berbasis EBT pada 2030 ditargetkan mencapai 29 gigawatt (GW). Untuk mencapai target tersebut, PLN bakal menambah pembangkit EBT baru hingga 20,9 GW. Khususnya, PLN juga akan mensupport industri di Kawasan Industri Hijau melalui pembangkit EBT.

“Pada 2021, kami sudah membangun pembangkit EBT sebesar 623 megawatt (MW) yang mayoritas adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA),” ujar Darmawan.

Menurut Darmawan, tahun ini PLN akan menambah kapasitas terpasang pembangkit EBT sebesar 228 MW. Ia merinci, akan ada PLTP yang beroperasi sebesar 45 MW. Sedangkan PLTA dan PLTM akan bertambah 178 MW dan pembangkit listrik tenaga bioenergi sebesar 5 MW.

Tak hanya menggencarkan pembangunan pembangkit EBT, PLN juga secara paralel menjalankan skenario mempensiunkan lebih awal (early retirement) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) secara bertahap hingga 2056 mendatang.

Tahap pertama, hingga 2030, PLN akan mengurangi 5,5 GW PLTU. Pada tahap kedua, PLN akan mempensiunkan PLTU subcritical sebesar 10 GW pada 2040. Sedangkan pada 2050, PLN mengakhiri PLTU subcritical sebesar 18 GW dan supercritical 7 GW.

“Tahap terakhir pada tahun 2055, PLTU ultra-supercritical 10 GW dipensiunkan,” ujar Darmawan.

Ia menegaskan, PLN mengganti PLTU dengan pembangkit EBT. “Angka ini akan berkontribusi pada pengurangan emisi total sebesar 53 juta ton CO₂,” ungkap Darmawan.

Pengurangan emisi karbon tidak bisa menunggu seluruh PLTU pensiun. Maka, PLN dalam operasional PLTU juga menerapkan teknologi ramah lingkungan. PLN, misalnya, menggunakan teknologi ultra-supercritical dan co-firing pada PLTU yang saat ini masih beroperasi. Program co-firing ini merupakan upaya percepatan pencapaian target bauran energi EBT 23 persen tanpa harus membangun pembangkit baru dengan melakukan substitusi sebagian kebutuhan batu bara dengan biomassa di 52 PLTU.

Program co-firing menjadi salah satu langkah awal untuk pengurangan emisi. Hingga Februari 2022, program co-firing telah diterapkan di 28 PLTU dengan total energi hijau yang dihasilkan mencapai 96.061 MWh.

“Kami juga menjalankan program dedieselisasi melalui konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di daerah remote dengan pembangkit listrik berbasis EBT melalui skema hybrid,” kata Darmawan.

Program lain yang disiapkan PLN untuk mendukung transisi energi yaitu ekspansi gas, pengembangan teknologi penyimpanan listrik dalam bentuk baterai berukuran besar, hingga teknologi penangkapan karbon dan hidrogen. PLN juga terus meningkatkan efisiensi energi dan menekan susut jaringan.

“Kami juga gencar mengkampanyekan electrifying lifestyle dengan mengajak masyakakat beralih ke peralatan berbasis listrik seperti kompor induksi hingga kendaraan listrik,” ujarnya.

Darmawan menyebutkan, PLN membutuhkan total USD 75 miliar untuk melakukan transisi energi ini. PLN membuka peluang kerja sama baik dari sisi investasi, financial fund, maupun sharing teknologi untuk mewujudkan semua rencana tersebut.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya