Direvitalisasi dengan Bantuan Gubernur, 79 Pasar di Jateng Tak Lagi Kumuh
Jakarta – Saat ini, tercatat ada 79 pasar telah direvitalisasi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sejak 2013-2022. Dari jumlah itu, terdapat pasar yang dua kali mendapatkan bantuan Gubernur. Dengan demikian, total bantuan Gubernur ada 81 pasar.
Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menyebutkan, dari 79 pasar itu, total nilai bantuan Gubernur mencapai Rp360.607.529.478. Adanya bantuan tersebut membuat pasar yang semula kumuh, kini menjadi keren. Di antaranya, Pasar Panican Kabupaten Purbalingga, dan Pasar Tambak Kabupaten Banyumas.
Kepala Pasar Panican, Kabupaten Purbalingga, Sardi mengatakan, pasar yang dikelolanya mendapatkan bantuan Gubernur Rp6.144.810.000 pada 2020. Bantuan itu dimanfaatkan untuk merevitalisasi pasar, mengingat kondisinya yang memprihatinkan.
“Pasar lama, dulu sangat menyedihkan, becek, bocor, dan kumuh. Setelah ada bantuan provinsi, Pak Gubernur Ganjar, sekarang pasar menjadi bagus. Bangunannya bagus sekali,” kata Sardi di tempat tugasnya, Sabtu (4/2/2023).
Dengan kondisi pasar yang telah direvitalisasi, pedagang, petugas, hingga pengunjung pun nyaman saat berada di pasar. Tidak kehujanan, tak lagi kumuh, banjir, atau kebocoran atap. Tidak hanya itu, los pasar juga menjadi lebih rapi.
Pasar yang sudah bagus itu, juga semakin ramai, lebih maju, lebih nyaman, dan lebih aman. Menurut mantan petugas kebersihan pasar ini, pasar saat ini dikunjungi masyarakat hampir setiap hari. Dulu, pasar hanya ramai saat Rabu dan Minggu.
“Ramai sekarang. Kalau dulu hari pasaran yakni Rabu dan Minggu. Sekarang tiap hari. Kira-kira 300 orang. Dulu pisah-pisah, belum bisa menghitung,” jelasnya.
Tak hanya itu, dengan adanya bangunan yang bagus, dilengkapi pintu gerbang dan petugas keamanan, membuat kondisi pasar lebih aman. Pedagang tak lagi khawatir meninggalkan barang dagangannya di pasar.
Ketua Paguyuban Pasar Panican Hamidun Nur Muhadi mengatakan, kondisi pasar yang sekarang memang membuat pengunjung merasa lebih nyaman. Sehingga mereka tak malas untuk pergi belanja.
“Dulu, pengunjung, karena keadaan yang seperti itu (pasar dulu kumuh) tentu saja kurang nyaman, becek, ada yang jatuh, enggak nyaman. Sehingga tidak nyamannya itu membuat mereka malas datang ke pasar,” tutur Hamidun.
Para pedagang seperti dirinya juga merasa senang dengan kondisi pasar yang telah rapi pascarevitalisasi. Hal itu juga tak lepas dari kondisi pasar yang aman, dengan penjagaan 24 jam. Pedagang tak lagi khawatir kehilangan barangnya seperti halnya alat timbangan.
Dari catatan paguyuban pedagang Pasar Panican, terangnya, terdapat sekitar 267 orang pedagang yang berjualan. Dengan jumlah kios sekitar 103 unit.
Pedagang Pasar Panican, Amanah (48), menyampaikan, saat ini pasar menjadi lebih baik kondisinya setelah direvitalisasi. Mereka tidak lagi khawatir dagangannya akan kotor, sebab los yang ada lebih bersih, dan lantainya pun telah beralas keramik.
“Terima kasih, Pak Ganjar, pasar sudah dibangun, pedagang senang,” ujarnya, ditemui tengah menjajakan sayuran di lapaknya.
Seorang pengunjung Pasar Panican, Prima Widya Dara (30), menceritakan pengalamannya saat berbelanja di pasar yang dulu. Warga Panican ini dulu pernah terpeleset karena lantai pasar yang licin.
“Dulu aku pernah kepleset. Jadi roknya sobek. Kalau sekarang, lebih nyaman. Sekarang tiap hari ke pasar. Dulu seminggu sekali,” kata Dara.
Senada disampaikan pengunjung lain, Maslahatur Rohmah (42). Menurutnya, pasar kini lebih nyaman. Pasar yang dulu lantainya masih tanah, sehingga saat hujan, lantainya kerap banjir. Bahkan juga banyak yang terpeleset.
Kembangkan “Rest Area”
Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Sarikin menjelaskan, Pasar Tambak mendapatkan bantuan Gubenur sesuai pagu Rp8 miliar. Dengan nilai yang terealiasi Rp7.837.517.000.
“Alhamdulilah Pak Gubernur memberikan bantuan Rp8 miliar. Sekarang Alhamdulilah lebih luas, parkir luas, ada fasilitas musala, dan fasilitas lain,” kata Sarikin, di Pasar Tambak.
Ditambahkan, bantuan Gubernur dimanfaatkan untuk mengembangkan pasar di bagian depan dalam bentuk rest area, serta kios dengan total 47 unit. Sedangkan pasar bagian belakang, dibangun dari anggaran pemerintah daerah setempat.
Ketua Paguyuban Rest Area Pasar Tambak Akhmad Qom Huda berharap perekonomian pedagang akan meningkat.
“Kami mohon semua pihak, dinas terkait untuk bisa ikut mengembangkan rest area yang berada di Pasar Tambak. Pedagang sangat senang sekali karena sudah rapi, bersih, diharapkan ke depan lebih baik lagi,” tuturnya.
Seorang pedagang Pasar Tambak, Eni (47), mengungkapkan, saat ini kondisi pasar lebih tertata, bersih, dan rapi. Seingatnya, dulu pasar semrawut.
“Alhamdulilah jadi bersih, rapi. Kalau di tenda dulu ramai, sekarang jadi bersih jadi ramai, dulu semrawut, banyak becak, banyak motor di depan jadi tidak teratur,” kata pedagang makanan sate bebek khas Banyumas.
Kastutiningsih (43), pengunjung Pasar Tambak, berterima kasih kepada gubernur yang telah membangun pasar menjadi lebih baik, sehingga para pengunjung merasa nyaman.
“Tempatnya sudah bersih, luas, dulu agak kayak kumuh. Terima kasih, Pak Gubernur Ganjar Pranowo atas bangunan Pasar Tambak yang lebih maju lagi dibanding yang dulu-dulu,” terangnya.
Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 menyetujui perpanjangan waktu terhadap pembahasan RUU Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Acara selanjutnya permintaan persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sampai dengan masa persidangan kelima yang akan datang, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna di Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Hal tersebut, lanjut Puan, berdasarkan laporan pimpinan Komisi II DPR RI yang disampaikan pada rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada tanggal 14 Maret 2023, yang meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ASN nomor 5 tahun 2014 tentang ASN sampai dengan masa persidangan kelima.
“Oleh karena itu, maka dalam rapat paripurna ini apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU tersebut sampai dengan Masa Sidang ke lima tahun sidang 2022-2023 yang akan datang, apakah dapat disetujui?,” sebut Puan yang diiringi teriakan setuju dari seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam ruang Paripurna tersebut.
Sebelumnya di kesempatan berbeda, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, lambannya proses revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) itu karena pendataan tenaga honorer bermasalah.
Menurutnya, proses tersebut terkendala karena tak sinkronnya kinerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Padahal, DPR ingin revisi UU ASN bisa menyelesaikan banyak persoalan tentang tenaga honorer di berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah daerah.
Oleh karenanya, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mendorong agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) yang notabene merupakan gabungan dari beberapa Komisi untuk membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) itu. hal itu semata agar pemerintah memperhatikan secara serius hal tersebut.
Jakarta – DPR RI hari ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai RUU Inisiatif DPR. Atas keputusan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat berbagai apresiasi, termasuk dari kelompok perwakilan PRT.
Keputusan pengesahan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Puan memimpin langsung jalannya Rapat Paripurna.
“Agenda hari ini mendengarkan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI,” kata Puan.
Rapat Paripurna kali ini turut dihadiri sejumlah kalangan aktivis perempuan dari berbagai LSM, komunitas yang fokus pada isu hak pekerja rumah tangga, dan perwakilan PRT. Puan menyapa satu per satu kelompok aktivis yang hadir. “Di atas (balkon ruang Rapat Paripurna) hadir perwakilan aktivis dan teman-teman pekerja rumah tangga yang ikut memantau jalannya Rapat Paripurna,” ucapnya.
Mereka yang datang berasal dari Jala (Jaringan Nasional Advokasi) PRT, SPRT (Serikat Pekerja Rumah Tangga) Sapulidi, KPI, Perempuan Mahardhika, dan Rumpun Gema Perempuan (RGP), Mitra I Made, dan Institut Sarinah. Setelah menyapa perwakilan aktivis yang memperjuangkan RUU PRT, Puan lalu meminta pendapat fraksi-fraksi mengenai RUU PPRT. Kemudian, ia meminta persetujuan anggota DPR.
“Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi RUU Usul DPR RI?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab anggota DPR serentak. Persetujuan itu ditandai dengan ketokan palu sidang dari Puan. Ketokan palu dari Puan pun disambut tepukan tangan meriah dari anggota DPR dan perwakilan aktivis serta PRT. Atas kesepakatan tersebut, berbagai apresiasi datang untuk Puan. Hal ini mengingat RUU PPRT sudah diperjuangkan belasan tahun lamanya dan baru pada periode Puan akhirnya disepakati untuk dibahas.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani memberikan apresiasi langsung kepada Puan dalam Rapat Paripurna. Menurutnya, RUU PPRT berhasil menjadi RUU Inisiatif DPR berkat dukungan Puan. “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas dukungan Ibu Ketua Puan Maharani sebagai Ketua DPR dengan ditetapkannya RUU PPRT yang sudan 19 tahun dinantikan oleh teman-teman kita PRT,” ujar Netty.
Menurut anggota Fraksi PKS ini, keputusan RUU PPRT menjadi RUU Inisiatif DPR akan menjawab sejumlah pertanyaan dan keraguan PRT atas pengakuan dan perlindungan negara terhadap keberadaan mereka sebagai WNI yang berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Netty mengatakan, momen ini akan menjadi catatan sejarah.
“Di saat DPR RI dipimpin oleh seorang perempuan, Ibu Puan Maharani. Masa penantian itu mendapat jawaban yang luar biasa. Ini menjadi kado terindah bagi PRT selama 19 tahun menantikan instrumen perlindungan atas keberadaan mereka,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg DPR RI, Luluk Nur Hamidah. Ia mengucapkan terima kasih untuk pimpinan DPR, khususnya Puan atas dukungan terhadap RUU PPRT. “Terima kasih untuk semua pimpinan DPR RI, Ibu Puan khususnya. Lagi-lagi ini sangat membanggakan bahwa perempuan memimpin pasti meninggalkan jejak yang bermakna,” ucap Luluk.
“Ini adalah kemenangan kita semua, dan kemenangan hati nurani, dan Insyaallah akan menjadi kemenangan bangsa Indonesia,” sambung anggota Fraksi PKB itu.
Luluk mengatakan, RUU PPRT diharapkan akan segera mengakhiri berbagai macam bentuk diskriminasi dan juga kekerasan terhadap hampir 5 juta PRT di Indonesia yang mayoritas adalah perempuan dan 14% di antaranya adalah anak-anak. Ia juga menyebut, RUU PPRT nantinya dapat mengakhiri praktik-praktik perbudakan modern, bukan hanya bagi PRT di tanah air tapi juga untuk jutaan PRT migran di luar negeri.
Jakarta – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani tersebut, Puan menanyakan persetujuan kepada peserta sidang.
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui menjadi undang-undang?” tanya Puan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Sebelumnya, menurut laporan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) M. Nurdin, dalam melakukan pembahasan RUU tersebut, Baleg telah melakukan rapat-rapat kerja dengan berbagai pihak, serta rapat dengar pendapat umum dengan para pakar dan juga rapat Panja pada 15 Februari 2023 lalu.
Dikatakan Nurdin, dalam Rapat Kerja pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat I atas hasi pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker dengan agenda mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan RUU, terdapat 7 fraksi yang menerima hasil kerja Panja dan menyetujui untuk dilanjutkan pada Tahap Pembicaraan Tingkat II, yakni Fraksi PDI-Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP.
Sedangkan 2 fraksi yakni Fraksi Demokrat dan PKS, belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker dilanjutkan dalam Tahap Pembicaraan Tingkat II.
“Namun demikian, sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Rapat Kerja Badan Legislasi bersama Pemerintah dan DPD RI memutuskan menyetujui hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk melanjutkan pada Tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang,” paparnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, fraksinya belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tersebut disahkan dengan beberapa alasan. Diantaranya, pertama, undang-undang tersebut dianggap tidak memuat substansi hukum dan kebijakan yang mengandung kegentingan memaksa untuk dikeluarkan secara terburu-buru, kedua; UU Cipta Kerja ini dinilai berpotensi memberangus hak-hak buruh di tanah air.
“Ketiga; kami mempertanyakan prinsip keadilan sosial dari undang-undang Cipta kerja ini apakah sesuai konsep ekonomi Pancasila ataukah justru sangat bercorak kapitalistik dan Neo liberalistik. Keempat; proses pembahasan hal-hal krusial dalam Cipta kerja ini kurang transparan dan akuntabel akhirnya sikap kritis Partai Demokrat terbukti karena Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil uji materiil atas undang-undang cinta kerja ini sebagai inkonstitusional bersyarat,” jelasnya.
Paripurna DPR RI Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU ASN
RUU PPRT Jadi Inisiatif DPR, Ketua DPR RI Dapat Apresiasi dari Pekerja Rumah Tangga
DPR RI Setujui RUU Perppu Ciptaker Jadi Undang-Undang
Komisi III Setujui Permohonan Naturalisasi Tiga Pemain Sepak Bola dan Satu Pemain Basket
Ahmad Sahroni: Restorative Justice Tidak Tepat untuk Mario
Modus Ternak Lebah, Komisi III Akan Kawal Kasus Dugaan Investasi Bodong PT MBM
Ganjar Pimpin “Groundbreaking” Pabrik Samator Terbesar, Nilai Investasi Rp500 Miliar
Dalam Kunjungannya Ke Gorontalo, Gobel Ingatkan Masyarakat Waspadai ‘Money Politics’ Jelang Pemilu
Megawati Bertemu Presiden Jokowi, Bahas Hal-hal Strategis Berbagai Persoalan Bangsa dan Arah Masa Depan
