Diresmikan Ganjar dan 3 Menteri, Bojonegoro-Blora Kini Punya Jembatan Penghubung
Blora – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bersama Mensesneg Pratikno, Menhub Budi Karya Sumadi dan Menteri PUPR Basuki meresmikan jembatan Terusan Bojonegoro-Blora (TBB) pada Minggu (3/1/2021).
Jembatan TBB itu dibangun bulan Juni 2020 dengan panjang 1.100 meter dan lebar 9 meter untuk menghubungkan wilayah Bojonegoro, tepatnya di Desa Luwih Haji, Kecamatan Ngraho dengan Kabupaten Blora tepatnya di Desa Medalem, Kecamatan Kradenan. Pembangunan jembatan itu menghabiskan anggaran sekitar Rp97,5 miliar atas kerja sama antara Pemkab Blora dan Bojonegoro.
“Ini jembatan yang sudah lama diidamkan masyarakat dari dua kabupaten ini, yakni Blora dan Bojonegoro. Hari ini sudah jadi, mudah-mudahan yang beresiko tinggi karena nyeberangnya pakai getek, pakai perahu, besok bisa lewat jembatan ini,” kata Ganjar.
Di lain sisi, Mensesneg Pratikno juga mengapresiasi kerj asama yang baik antara dua wilayah, baik Kabupaten maupun Provinsi atas terbangunnya jembatan itu. Hal itu menegaskan, bahwa pelayanan masyarakat harus dilakukan secara bersama-sama.
“Jembatan ini menghubungkan masyarakat dua Kabupaten dan dua Provinsi. Kami sangat mengapresiasi hal ini, dan inisiatif ini perlu dikembangkan pada daerah lain,” katanya.
Pratikno berharap Jembatan TBB dapat mendongkrak pembangunan ekonomi kawasan antara Jateng dan Jatim. Sebab, konektivitas dua daerah sudah tersambung dengan baik.
“Ditambah tadi di Ngloram ada bandara yang bisa menghubungkan daerah-daerah ini dengan daerah lain. Mudah-mudahan akhir tahun bandara Ngloram bisa beroperasi dan bisa mengakselerasi pembangunan ekonomi di kawasan ini,” tutupnya.
Disambut Suka Cita Warga
Disisi lain, warga turut bersuka cita dengan diresmikannya Jembatan TBB. Bagaimana tidak, selama ini akses satu-satunya warga untuk menyeberangi Sungai Bengawan Solo yang dalam dan alirannya deras itu adalah menggunakan perahu.
Siti Halimah (60) bercerita setiap menyeberang dirinya selalu was-was karena angkutan itu memang tidak menjamin keamanan warga.
“Alhamdulillah seneng, saiki nek lewat mpun gampil (sekarang kalau menyeberang sudah mudah). Biasane nyabrang kali nganggo prau (biasanya menyeberang sungai pakai perahu), nggeh wedhi (ya takut),” katanya.
Mbah Siti mengatakan pernah melihat perahu yang digunakan untuk akses angkutan warga menyeberang itu tenggelam. Meski tak ada korban jiwa, namun kenangan itu membuatnya selalu ketakutan.
“Sakniki mpun penak, mboten wedhi (sekarang sudah mudah, tidak takut lagi). Sakniki medal bruk mawon (sekarang lewat jembatan saja). Matur nuwun, seneng banget kalih pemerintah (terima kasih banyak, senang sekali dengan pemerintah,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Tamhadi (60). Ia mengatakan, sejak kakeknya dulu, warga memanfaatkan penyeberangan dengan perahu apabila hendak ke Bojonegoro atau ke Blora.
“Karena kalau lewat jembatan jauh, harus memutar. Jadi warga memilih naik perahu. Saya mengalami sejak kecil, ketika ongkosnya masih 500, sekarang sudah 2000,” katanya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
