Connect with us

Dinamai Kabinet Indonesia Maju, Inilah Para Menteri Jokowi-Ma-ruf

Kabinet Indonesia Maju

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan secara resmi menteri-menteri yang akan membantunya di kabinet. Kabinet ini diberi nama Kabinet Indonesia Maju.

Perkenalan ini berlangsung di tangga veranda Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). Jokowi dan para calon menteri duduk lesehan.

Jokowi lalu memanggil satu persatu nama calon menteri dan mereka berdiri. Dia juga menjelaskan tugas yang akan diemban para menterinya.

Awalnya Jokowi mengenalkan 4 orang menteri koordinator (menko).

“Saya ingin memperkenalkan yang pertama Prof Dr Mahfud Md sebagai Menko Polhukam, Menko Polhukam. Berdiri Prof. Beliau akan menjadi Menko Polhukam sehingga hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi, antiterorisme berada di wilayah Prof Mahfud Md,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

“Kedua, Bapak Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian. Saya kira kita ingin ada terobosan-terobosan dan mensinergikan antarkementerian sehingga ada peluang kerja yang semakin meningkat,” imbuh Jokowi.

Jokowi mengenalkan Muhadjir Effendy dan Luhut Binsar Pandjaitan. Secara berurutan dua nama itu menjabat Menko PMK dan Menko Kemaritiman dan Investasi.

“Yang ketiga Bapak Profesor Muhadjir Effendy sebagai Menko PMK yang akan mengawal akselerasi pengentasan kemiskinan, toleransi, solidaritas nasional, dan revolusi mental,” sebut Jokowi.

“Yang keempat Bapak Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi,” sebut Jokowi.

Berikut nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024:

  1. Menko Polhukam: Mahfud Md
  2. Menko Perekonomian: Airlangga Hartarto
  3. Menko Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan
  4. Menko PMK: Muhadjir Effendy
  5. Mensesneg: Pratikno
  6. Mendagri: Jenderal Tito Karnavian
  7. Menlu: Retno LP Marsudi
  8. Menhan: Prabowo Subianto
  9. Menkum HAM: Yasonna Laoly
  10. Menkeu: Sri Mulyani
  11. Menteri ESDM: Arifin Tasrif
  12. Menperin: Agus Gumiwang Kartasasmita
  13. Mendag: Agus Suparmanto
  14. Mentan: Syahrul Yasin Limpo
  15. Menteri KLHK: Siti Nurbaya Bakar
  16. Menhub: Budi Karya Sumadi
  17. Menteri KKP: Edhy Prabowo
  18. Menaker: Ida Fauziyah
  19. Mendes PDTT: Abdul Halim Iskandar
  20. Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono
  21. Menkes: dr Terawan
  22. Mendikbud: Nadiem Makarim
  23. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
  24. Mensos: Juliari Batubara
  25. Menteri Agama: Jenderal (Purn) Fachrul Razi
  26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
  27. Menkominfo: Johnny G Plate
  28. Menkop UKM: Teten Masduki
  29. Menteri PPPA: Gusti Ayu Bintang Darmavati
  30. MenPAN-RB: Tjahjo Kumolo
  31. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
  32. Menteri ATR/Kepala BPN: Sofyan Djalil
  33. Menteri BUMN: Erick Thohir
  34. Menpora: Zainudin Amali

Jaksa Agung: ST Burhanuddin

Sekretaris Kabinet: Pramono Anung

Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko

Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Prixa, Platform Lokal untuk Pemeriksaan Medis dan Manajemen Kesehatan Berbasis Teknologi AI

Oleh

Fakta News

Jakarta – Prixa, perusahaan teknologi Indonesia, meluncurkan sistem pemeriksaan medis berbasis  kecerdasan buatan (AI) dan menyediakan platform manajemen kesehatan yang terpadu bagi masyarakat.

“Sebagai perusahaan yang berdiri di Indonesia, kami melihat bagaimana Prixa dapat memberikan dampak secara positif dalam memperbaiki keseluruhan manajemen kesehatan di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi kami,” kata CEO Prixa, James Roring di Wyl’s Kitchen, Jakarta Selatan, Selasa (19 November 2019).

Teknologi AI dalam Prixa ini berbentuk robot percakapan (chatbot) yang dapat menjawab dan sekaligus menganalisis penyakit pasien.

Prixa mampu mendeteksi setidaknya 600 penyakit, tapi tidak memberikan saran obat apa yang harus dikonsumsi. Teknologi ini hanya akan memberikan deteksi penyakit apa yang sedang diderita oleh pasien dan akan mempermudah sistem kerja dari dokter.

“Prixa ini tidak akan menggantikan peran dokter, melainkan akan membantu pekerjaan dokter itu sendiri, karena data dan riwayat kesehatan atau penyakit yang terdeteksi sudah ada di dalam, jadi dokter hanya tinggal fokus untuk menindaklanjuti,” kata James seperti dikutip dari Antaranews.com.

James menjelaskan, cara kerja Prixa ini sebenarnya tidak jauh berbeda ketika seorang pasien mengunjungi dokter di sebuah rumah sakit. Semua pertanyaan yang diajukan oleh sistem ini mulai keluhan hingga berapa lama mengalami sakit juga menjadi sebuah standar dari Prixa.

“Untuk pasien yang menggunakan Prixa ini akan ditanya lebih mendalam, hingga semua dijawab oleh pasien maka nanti hasil akan keluar. Jawaban yang keluar dari Prixa ini hampir semuanya benar dan tidak bias,” jelas James.

Prixa melihat pada saat ini banyak ditemukan tantangan mulai dari infrastruktur di bidang kesehatan di Indonesia, yang paling terberat adalah ketersediaan dari dokter itu sendiri. Hal itu dilihat dari analisis lanskap sistem pelayanan kesehatan di Indonesia berdasarkan publikasi dari Oliver Wyman dan PWC.

Dengan angka penduduk yang banyak, yakni 267 juta jiwa. Indonesia hanya paling tidak memiliki satu dokter untuk menangani empat ribu populasi. Hal itu bertolak belakang dengan rekomendasi dari WHO yang mengharuskan satu dokter untuk setiap seribu populasi.

“Ke depan kami juga akan bekerja sama dengan asuransi dan kami berharap akan juga semakin banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan Prixa,” tutur James.

Prixa diinisiasi oleh 13 dokter yang sudah tergabung dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan rujukan dalam hasil diagnosa juga berdasarakan hasil yang ilmiah.

“Hasil Prixa ini tidak mengada-ada dan menggunakan literatur yang memiliki standar tinggi,” kata Kafi Khaibar Lubis, salah satu dokter yang terlibat di Prixa.

 

Ping

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemitraan Perdagangan Internasional Harus Menguntungkan Indonesia

Oleh

Fakta News
Kemitraan Perdagangan Internasional Harus Menguntungkan Indonesia
Anggota Komisi VI DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono meminta Indonesia lebih banyak diuntungkan dalam persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif perdagangan internasional, bukan sebaliknya. Hal tersebut ia utarakan dalam Rapat Kerja pertama Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan membahas beberapa rencana ratifikasi pengesahan kerja sama perdagangan internasional.

Dalam Raker yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019) itu, politisi yang akrab disapa Ibas tersebut fokus membahas rencana pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi kompherensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik dan persetujuan kemitraan ekonomi kompherensif Indonesia- Australia CEPA.

Ibas berharap Kementerian Perdagangan harus memastikan Indonesia dapat unggul dalam perjanjian ini. “Pastikan betul proyeksi yang sudah dipikirkan benar-benar mengena bagi Indonesis,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut. Ia mengingatkan bahwa fokus Indonesia saat ini adalah investasi dan ekspor seperti yang sering dikatakan oleh Presiden Joko Widodo. Namun ia menyayangkan bahwa kinerja ekspor Indonesia saat ini turun selama hampir satu tahun terakhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor indonesia Agustus 2019 adalah 14,28 miliar dollas AS. Turun 9,99 persen secara year-on-year. Dengan adanya perjanjian dagang ini, diharapkan dapat menstimulasi ekspor RI agar lebih meningkat. Untuk itulah, bentuk Grand Design melalui Roadmap Kementerian Perdagangan harus berkomitmen memastikan hasil konsensus ini nyata keuntungannya bagi Indonesia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kementan Diminta Siapkan Peta Jalan Pertanian Masa Panjang

Oleh

Fakta News
Kementan Diminta Siapkan Peta Jalan Pertanian Masa Panjang
Suasana Rapat Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian dipimpin Ketua Komisi Sudin terkait dengan evaluasi PUU di bidang Pertanian. Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanian dan pelaksanaan kebijakan cetakan sawah, subsidi pupuk, importasi bawang putih, pengembangan komoditas perkebunan, tata kelola dan pengembangan peternakan, dan kebijakan integrasi sapi-sawit.

Lebih pokok, Kementan didesak untuk menyiapkan peta jalan atau roadmap kebijakan pengembangan seluruh sub-sektor pertanian. Termasuk melakukan verifikasi seluruh data pertanian dalam rangka pembangunan pertanian yang maju, mandiri dan modern. Untuk itu, Komisi IV DPR RI telah memberikan dukungan anggaran untuk tahun mendatang.

Sudin menambahkan, Komisi IV DPR RI menerima usulan atas perubahan komposisi pagu anggaran tahun 2020 lingkup Kementan. “Selanjutnya Komisi IV DPR RI bersama Eselon I akan melakukan pendalaman terkait perubahan komposisi pagu anggaran 2020 lebih detail sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Sudin saat Rapat Kerja dengan Mentan beserta jajaran di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Atas paparan yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Komisi IV DPR RI dapat menerima penjelasan atas usulan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun anggaran 2020 sebanyak 7,9 juta ton dengan rincian Urea sebanyak 3,2 juta ton, SP-36 sebanyak 500 ribu ton, ZA sebanyak 750 ribu ton, NPK sebanyak 2,7 juta ton, pupuk organik atau kompos dengan kualitas tertentu setara dengan Rp 1,1 triliun.

Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan benih dalam rangka mendorong pemberlakuan kembali kebijakan subsidi benih guna pemenuhan ketersediaan benih unggul. Begitu juga dengan kesejahteraan penyuluh pertanian yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

“Komisi IV DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan penyuluh pertanian salam rangka pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian,” terang politisi PDI-Perjuangan itu.

Seluruh Eselon 1 di Kementan pun juga diminta melakukan pengembangan sentra atau zonasi komoditas pertanian unggulan di setiap provinsi untuk mencapai kemandirian pangan dan pertanian serta peningkatan komoditas ekspor. (hs/sf)

Baca Selengkapnya