Connect with us

Dinamai Kabinet Indonesia Maju, Inilah Para Menteri Jokowi-Ma-ruf

Kabinet Indonesia Maju

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan secara resmi menteri-menteri yang akan membantunya di kabinet. Kabinet ini diberi nama Kabinet Indonesia Maju.

Perkenalan ini berlangsung di tangga veranda Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). Jokowi dan para calon menteri duduk lesehan.

Jokowi lalu memanggil satu persatu nama calon menteri dan mereka berdiri. Dia juga menjelaskan tugas yang akan diemban para menterinya.

Awalnya Jokowi mengenalkan 4 orang menteri koordinator (menko).

“Saya ingin memperkenalkan yang pertama Prof Dr Mahfud Md sebagai Menko Polhukam, Menko Polhukam. Berdiri Prof. Beliau akan menjadi Menko Polhukam sehingga hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi, antiterorisme berada di wilayah Prof Mahfud Md,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

“Kedua, Bapak Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian. Saya kira kita ingin ada terobosan-terobosan dan mensinergikan antarkementerian sehingga ada peluang kerja yang semakin meningkat,” imbuh Jokowi.

Jokowi mengenalkan Muhadjir Effendy dan Luhut Binsar Pandjaitan. Secara berurutan dua nama itu menjabat Menko PMK dan Menko Kemaritiman dan Investasi.

“Yang ketiga Bapak Profesor Muhadjir Effendy sebagai Menko PMK yang akan mengawal akselerasi pengentasan kemiskinan, toleransi, solidaritas nasional, dan revolusi mental,” sebut Jokowi.

“Yang keempat Bapak Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi,” sebut Jokowi.

Berikut nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024:

  1. Menko Polhukam: Mahfud Md
  2. Menko Perekonomian: Airlangga Hartarto
  3. Menko Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan
  4. Menko PMK: Muhadjir Effendy
  5. Mensesneg: Pratikno
  6. Mendagri: Jenderal Tito Karnavian
  7. Menlu: Retno LP Marsudi
  8. Menhan: Prabowo Subianto
  9. Menkum HAM: Yasonna Laoly
  10. Menkeu: Sri Mulyani
  11. Menteri ESDM: Arifin Tasrif
  12. Menperin: Agus Gumiwang Kartasasmita
  13. Mendag: Agus Suparmanto
  14. Mentan: Syahrul Yasin Limpo
  15. Menteri KLHK: Siti Nurbaya Bakar
  16. Menhub: Budi Karya Sumadi
  17. Menteri KKP: Edhy Prabowo
  18. Menaker: Ida Fauziyah
  19. Mendes PDTT: Abdul Halim Iskandar
  20. Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono
  21. Menkes: dr Terawan
  22. Mendikbud: Nadiem Makarim
  23. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
  24. Mensos: Juliari Batubara
  25. Menteri Agama: Jenderal (Purn) Fachrul Razi
  26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
  27. Menkominfo: Johnny G Plate
  28. Menkop UKM: Teten Masduki
  29. Menteri PPPA: Gusti Ayu Bintang Darmavati
  30. MenPAN-RB: Tjahjo Kumolo
  31. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
  32. Menteri ATR/Kepala BPN: Sofyan Djalil
  33. Menteri BUMN: Erick Thohir
  34. Menpora: Zainudin Amali

Jaksa Agung: ST Burhanuddin

Sekretaris Kabinet: Pramono Anung

Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko

Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Upaya Liberalisasi BUMN Melalui Pelemahan Pengawasan Pemerintah

Oleh

Fakta News

Jakarta – Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Indonesia Wignyo Prasetyo mensinyalir ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap BUMN oleh pihak-pihak tertentu dengan memakai isu polemik penunjukkan komisaris di BUMN dari unsur pemerintah. Polemik ini awalnya dinyatakan oleh anggota Ombudsman Alamsyah Saragih beberapa waktu lalu.

“Resistensi penempatan personel dari unsur pemerintah di tubuh BUMN ini begitu kuat. Kita juga harus cermat, sepertinya ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap instrumen negara seperti BUMN,” ungkap Wignyo dalam siaran persnya Jumat (10/7).

“Ini bagian dari pelemahan peran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya menambahkan.

Bahkan Wignyo menegaskan isu penempatan wakil pemerintah sebagai komisaris dipakai untuk upaya liberalisasi BUMN. Arahnya lanjut dia, yakni dengan menempatkan unsur swasta dalam semua jabatan komisaris di BUMN.

“Saya rasa dibalik polemik ini ada yang ingin mencoba-coba menggulirkan wacana liberalisasi BUMN dengan cara menempatkan semua komisaris BUMN dari unsur swasta. Ya kita lihat saja arahnya akan kemana,” paparnya.

Wignyo menilai kehadiran pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN harusnya disikapi positif, hal ini tak lain untuk memaksimalkan pengawasan kepentingan negara dan juga rakyat. Apalagi penempatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah yang merupakan pemegang saham.

“Penunjukkan komisaris dari pejabat pemerintah di BUMN adalah untuk memastikan kepentingan pemegang saham yakni pemerintah. Maka kewenangannya didelegasikan kepada pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk menempati posisi komisaris,” papar Wignyo.

Wignyo menilai bahwa penempatan pejabat pemerintah sebagai komisaris di sejumlah BUMN dinilai tidaklah menyalahi aturan selama memiliki kompetensi. Selain itu pejabat pemerintah juga mempunyai sistem kerja komando yang patuh dan loyal terhadap atasannya, termasuk negara.

“Komisaris dari pejabat pemerintah ini sangat penting untuk mengawasi kepentingan negara secara maksimal sehingga nantinya peran BUMN benar-benar dapat bermanfaat buat rakyat banyak. Apalagi pejabat pemerintah mempunyai sistem kerja komando, dimana mereka sangat loyal terhadap atasannya atau negara,” jelasnya.

Sementara itu pengamat kebijakan publik Yasef Firmansyah menilai penempatan wakil pemerintah dalam posisi komisaris untuk menjamin keberpihakan BUMN pada kepentingan pemenuhan barang publik yang tepat, tersedia dan terjangkau.

“Justru penempatan ini bisa di pakai untuk meng-harmoniskan program pemerintah dengan peran BUMN dalam tugas tugas tertentu, misalnya penyediaan listrik subsidi, pupuk subsidi, BBM subsidi dan lain lain,” kata Yasef saat dihubungi, Jumat (10/7).

Yasef menyampaikan wakil pemerintah yang ditempatkan di BUMN juga harus sesuai dengan tugasnya di instansi pemerintah, baik terkait aspek keuangan maupun aspek teknis. Sehingga pemerintah sebagai pemegang saham di BUMN dapat terawasi kepentingannya dengan baik dan benar melalui wakilnya yang ditempatkan sebagai komisaris.

Yasef pun merasa heran atas sikap Ombudsman yang mempermasalahkan penempatan pejabat pemerintah di tubuh BUMN. Ia menilai seharusnya Ombudsman lebih fokus bagaimana menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik.

“Ombudsman ini sejatinya didirikan untuk menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik. Kekhawatiran Ombudsman mengenai wakil pemerintah yang menjabat sebagai komisaris bakal mengganggu fungsi ASN di birokrasi negara tak beralasan,” paparnya.

Sepertinya dia lupa bahwa tugas pokok pemerintah adalah menjamin pelayanan publik itu diterima di masyarakat. Salah satunya mengawal instrumen negara termasuk BUMN untuk menyediakan barang publik,” pungkas Yasef menambahkan.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Siap Beroperasi, Tol Pekanbaru-Dumai Tingkatkan Konektivitas Kawasan Industri di Provinsi Riau

Oleh

Fakta News
Gerbang Tol Pekanbaru, Riau. (Foto: Kementerian PUPR)

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan persiapan untuk operasi Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,48 kilometer (km) dengan melakukan Uji Laik Fungsi (ULF) yang dilakukan pada seksi 2 Minas-Kandis Selatan hingga seksi 6 Duri Utara-Dumai.

Saat ini progres fisik tol ini telah mencapai 99,07% dan ditargetkan dapat beroperasi penuh dalam waktu dekat. Kehadiran tol ini akan meningkatkan konektivitas antara Ibu Kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di Sumatra.

“Tol ini akan memperpendek jarak tempuh antara Pekanbaru-Dumai menjadi 131 kilometer di mana kalau melalui jalan nasional jaraknya 200 kilometer. Saya kira truk pengangkut bahan seperti sawit bisa pindah menggunakan jalan tol dengan pertimbangan hitungan waktu. Dengan tol ini, pengguna dapat menghitung waktu perjalanan bahan dari asal sampai ke pabrik,” ungkap Menteri Basuki.

Tol Pekanbaru-Dumai terdiri dari enam seksi yakni Seksi I Pekanbaru-Minas (9,5 km), Seksi II Minas-Petapahan (24,1 km), Seksi III Petapahan-Kandis Utara (16,9 km), Seksi IV Kandis Utara-Duri Selatan (26,25 km), Duri Selatan-Duri Utara (29,4 km), dan Seksi VI Duri Utara-Dumai (25,44 km). Tol ini dilengkapi dengan 10 Tempat Peristirahatan dan Pelayanan (TIP), yang terdiri dari 5 TIP arah Kota Pekanbaru dan 5 TIP lainnya arah Kota Dumai.

Di samping itu, ruas tol ini memiliki empat terowongan perlintasan gajah sebagai bentuk harmonisasi infrastruktur dengan alam. Terowongan gajah disiapkan dengan bentang 25-45 meter dan tinggi 5.1 meter serta tanaman hijau agar menyerupai habitat asli. Terowongan ini dibangun karena pada Seksi IV Kandis Utara-Duri ruas tol melintasi Kawasan Suaka Margasatwa Balai Raja dan Siak Kecil di mana keduanya merupakan koridor perlintasan Gajah Sumatra dengan jumlah populasi sekitar 50 ekor.

Tol Pekanbaru-Dumai dikerjakan mulai Juli 2017 dengan skema penugasan Pemerintah kepada PT Hutama Karya dengan anggaran Rp16,21 triliun. Saat ini Seksi I Pekanbaru-Minas sepanjang 9,5 km telah dibuka secara fungsional mulai bulan Mei 2020.

Tol Pekanbaru-Dumai merupakan bagian dari Tol Trans Sumatra sepanjang 2.878 km terdiri dari koridor utama dan pendukung yang membentang dari Lampung hingga Aceh sebagai koridor utama beserta jalan pendukung (sirip).

Hingga kini jalan Tol Trans Sumatra sudah beroperasi sepanjang sepanjang 467,6 km. Ruas yang sudah operasional tersebut yakni Bakauheni-Terbanggi Besar 141 km, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km, Palembang-Indralaya 22 km, Medan-Binjai 10,46 km, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 62,2 km dan Belawan-Medan-Tanjung Morawa 43 km.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

PBNU: Protokol Kesehatan Wajib Diterapkan

Oleh

Fakta News
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj

Jakarta – Menerapkan protokol Kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu cara mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Seperti diketahui virus tersebut dapat menular melalui percikan yang dikeluarkan dari mulut atau hidung yang jatuh di tangan, pakaian, pintu dan tempat-tempat umum lainnya.

Pentingnya penerapan protokol kesehatan juga diamini oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj, ia menegaskan, mengikuti protokol Kesehatan merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat.

“Wajib hukumnya mengikuti protokol Kesehatan, jangan sampai kita mencelakai diri kita dan orang lain,” tegasnya.

Lebih lanjut Said Aqil mengungkapkan menjalankan protokol kesehatan merupakan ikhtiar untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain.

“Sering cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan menggunakan masker. Selalu menggunakan masker dimanapun kita berada merupakan salah satu ikhtiar kita menyelamatkan diri kita dan orang lain,” ujar Said Aqil.

Selanjutnya ia mengimbau masyararakat untuk tetap disiplin dan waspada.

“Selama masih ada COVID-19 maka kita harus disiplin, hati-hati dan waspada. COVID-19 ini betul-betul nyata, bukan konspirasi ataupun bohong-bohongan,” ujarnya.

Sementara itu, PBNU telah ikut berkontribusi dalam penangan COVID-19 ini, dengan menerjunkan satuan tugas (Satgas) COVID-19 dan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat.

“Satgas COVID-19 PBNU tersebar di 227 ribu titik dan bantuan sembilan belas truk sembako telah disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima,” tutupnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya