Dikukuhkan Sebagai Doktor Honoris Causa di Korsel, Puan Dedikasikan untuk Perempuan RI
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat anugerah gelar Doktor Honoris Causa bidang Ilmu Politik dari Pukyong National University (PKNU), Korea Selatan. Ia pun mendedikasikan penghargaan tersebut untuk kepemimpinan perempuan Indonesia.
Pengukuhan Puan sebagai Doktor Honoris Causa digelar di College Theatre PKNU yang berada di Busan, Senin (7/11/2022). Sebelum acara dimulai, Puan yang didampingi oleh Presiden ke-5 RI sekaligus sang ibu, Megawati Soekarnoputri dan beberapa anggota DPR RI melakukan pertemuan dengan Rektor PKNU, Prof Jang Young-soo.
Puan kemudian memulai rangkaian pengukuhan dengan memakai jubah graduation, lalu berjalan kaki menuju university theater yang menjadi lokasi acara. Ia berjalan kaki sejauh 300 meter diiringi panji-panji kampus PKNU dan para guru besar. Jalan kaki dari kantor Rektor atau Presiden PKNU melalui perlintasan paving block di area kampus merupakan tradisi di PKNU.
Acara dimulai dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Korea Selatan. Selanjutnya, Dean of Academic Affairs PKNU membacakan sertifikat penobatan Puan sebagai Doctor Honoris Causa.
Dalam kesempatan itu dibacakan pula hasil rapat komite akademik PKNU tentang alasan pemberian gelar Doktor Honoris Causa untuk Puan. Sertifikat kemudian diserahkan oleh Presiden PKNU kepada Puan.
Setelah memberikan sertifikat, Prof Jang Young-soo lalu memakaikan selendang dan toga kepada Puan. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu lalu mendapat buket bunga dari 2 mahasiswa PKNU, satu merupakan mahasiswa asal Indonesia dan satunya lagi mahasiswa asal Korea.
Rektor PKNU Prof Jang Young-soo kemudian menyampaikan sambutannya. Menurut dia, hubungan Indonesia dan Korea Selatan tidak bisa terlepas dari kontribusi Puan dan keluarganya.
“Ibu Puan pemimpin siap pakai yang punya nilai-nilai kepemimpiman yang diperlukan bagi Indonesia yang berkesinambungan dari generasi sebelumnya,” kata Prof Jang.
“Saya berharap Ibu Puan Maharani menjadi pemimpin hebat bagi Indonesia,” imbuhnya.
Dalam sambutannya, Puan menyampaikan rasa terima kasih atas anugerah gelar kehormatan dari PKNU. Hal ini mengingat PKNU merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Korea Selatan dan di dunia.
“Sungguh merupakan suatu kehormatan yang begitu membanggakan dan membahagiakan bukan saja bagi saya, tetapi juga bagi keluarga besar kami, khususnya Ibu kami, Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri,” ungkap Puan.
Untuk diketahui, hubungan keluarga Puan dengan Korea Selatan sudah terjalin erat sejak era Presiden RI pertama, Soekarno yang merupakan kakek Puan. Kehangatan hubungan tersebut dilanjutkan oleh Megawati, terutama saat ia menjadi Presiden Indonesia, hingga saat ini.
Bahkan Megawati mendapat anugerah gelar profesor kehormatan dari Seoul Institute of the Arts (SIA) dan gelar Doktor Honoris Causa dari beberapa universitas di Korea. Megawati juga pernah menjadi utusan khusus Presiden Korea Selatan untuk ke Korea Utara dalam menjalankan diplomasi perdamaian.
“Doktor Kehormatan dari Universitas Pukyong merupakan penghargaan tidak saja bagi saya, namun juga bagi kepemimpinan perempuan di Indonesia, bagi kontribusi DPR bagi pembangunan Indonesia, dan bagi erat nya hubungan kedua negara,” sebut Puan.
Oleh karena itu, Puan secara khusus berterima kasih kepada Rektor, Dewan Senat Guru Besar dan segenap Sivitas Akademika
PKNU atas kepercayaan intelektual dan anugerah Doktor Honoris Causa untuknya.
“Saya menyadari bahwa tanggung jawab saya akan menjadi semakin besar. Dan kiranya saya mendapatkan dukungan doa hadirin sekalian, agar senantiasa diberikan kemudahan dalam mengemban tanggung jawab yang besar ini,” ungkap mantan Menko PMK itu.
“Suatu kehormatan bagi saya menjadi bagian dari PKNU. Saya akan menjadi alumni PKNU. Sebagai alumni, saya akan berusaha memperkuat hubungan Korea Selatan, bukan hanya dalam hal pendidikan tapi juga hubungan antar negara,” tambah Puan.
PKNU sendiri memberikan gelar Doktor Honoris Causa hanya kepada sejumlah kecil tokoh penting yang diakui secara sosial dan nasional. Salah satunya kepada mantan Presiden Korea, Park Geun-hye ketika ia menjadi Ketua Partai politik.
Alasan PKNU memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Puan adalah karena kinerja Puan yang dinilai menghadirkan arah pembangunan masa depan yang menjanjikan bagi Indonesia. Selain itu, Puan dianggap telah mendorong perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam tren global kesetaraan gender, dan menunjukkan kepemimpinan baru di seluruh Asia.
PKNU menempati peringkat pertama di antara universitas Korea lainnya pada ilmu humaniora menurut Leiden Ranking. PKNU juga menduduki peringkat ketiga di antara Universitas Korea yang memiliki lebih dari 12.000 mahasiswa.
Universitas ini memiliki dua kampus berbeda di Busan. Untuk yang pertama yaitu Kampus Daeyeon terletak di 23 Yongso-ro, Nam-gu. Sedangkan yang kedua, Kampus Yongdang berada di Yongdang-dong, Nam-gu.
PKNU yang berdiri sejak tahun 1996 merupakan penggabungan dari dua universitas ternama, yaitu Universitas Perikanan Nasional Pusan dan Universitas Teknologi Nasional Pusan. PKNU pun telah dianugerahi sebagai salah satu universitas terbaik untuk programnya di Sains dan Teknologi, khususnya dalam beberapa proyek di Radiologi.
Pada tahun 2003, PKNU terpilih sebagai Regional Research Center (RRC) oleh National Research Foundation of Korea (Advanced Environmentally Friendly Energy Development Center). Kampus ini telah melakukan reorganisasi selama beberapa kali dari tahun 2003 hingga 2019 di mana dalam pengaturan terakhir, PKNU menetapkan hanya ada 1 Divisi (2 Jurusan) dan 24 Departemen.
Gelar kehormatan dari PKNU menjadi gelar Doktor Honoris Causa kedua bagi Puan. Sebelumnya, cucu Bung Karno itu meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro dalam bidang Kebudayaan dan Kebijakan Pembangunan Nasional pada tahun 2020.
Acara pengukuhan Puan sebagai Doktor Honoris Causa dari PKNU dihadiri sekitar 300 tamu undangan. Selain delegasi dari DPR, hadir pula Menteri Pendidikan, Riset Teknologi, dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri Pendidikan Korea Selatan.
Sejumlah rektor Perguruan Tinggi Indonesia turut menghadiri acara tersebut. Hal ini lantaran akan diselenggarakan penandatangan kerja sama pendidikan antara PKNU dengan beberapa universitas Indonesia.
Wali Kota Busan Park Heong-joon juga tampak menghadiri upacara pengukuhan Puan sebagai Doktor Honoris Causa dari PKNU. Lalu ada pula Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto.
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
