Dikukuhkan Sebagai Doktor Honoris Causa di Korsel, Puan Dedikasikan untuk Perempuan RI
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat anugerah gelar Doktor Honoris Causa bidang Ilmu Politik dari Pukyong National University (PKNU), Korea Selatan. Ia pun mendedikasikan penghargaan tersebut untuk kepemimpinan perempuan Indonesia.
Pengukuhan Puan sebagai Doktor Honoris Causa digelar di College Theatre PKNU yang berada di Busan, Senin (7/11/2022). Sebelum acara dimulai, Puan yang didampingi oleh Presiden ke-5 RI sekaligus sang ibu, Megawati Soekarnoputri dan beberapa anggota DPR RI melakukan pertemuan dengan Rektor PKNU, Prof Jang Young-soo.
Puan kemudian memulai rangkaian pengukuhan dengan memakai jubah graduation, lalu berjalan kaki menuju university theater yang menjadi lokasi acara. Ia berjalan kaki sejauh 300 meter diiringi panji-panji kampus PKNU dan para guru besar. Jalan kaki dari kantor Rektor atau Presiden PKNU melalui perlintasan paving block di area kampus merupakan tradisi di PKNU.
Acara dimulai dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Korea Selatan. Selanjutnya, Dean of Academic Affairs PKNU membacakan sertifikat penobatan Puan sebagai Doctor Honoris Causa.
Dalam kesempatan itu dibacakan pula hasil rapat komite akademik PKNU tentang alasan pemberian gelar Doktor Honoris Causa untuk Puan. Sertifikat kemudian diserahkan oleh Presiden PKNU kepada Puan.
Setelah memberikan sertifikat, Prof Jang Young-soo lalu memakaikan selendang dan toga kepada Puan. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu lalu mendapat buket bunga dari 2 mahasiswa PKNU, satu merupakan mahasiswa asal Indonesia dan satunya lagi mahasiswa asal Korea.
Rektor PKNU Prof Jang Young-soo kemudian menyampaikan sambutannya. Menurut dia, hubungan Indonesia dan Korea Selatan tidak bisa terlepas dari kontribusi Puan dan keluarganya.
“Ibu Puan pemimpin siap pakai yang punya nilai-nilai kepemimpiman yang diperlukan bagi Indonesia yang berkesinambungan dari generasi sebelumnya,” kata Prof Jang.
“Saya berharap Ibu Puan Maharani menjadi pemimpin hebat bagi Indonesia,” imbuhnya.
Dalam sambutannya, Puan menyampaikan rasa terima kasih atas anugerah gelar kehormatan dari PKNU. Hal ini mengingat PKNU merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Korea Selatan dan di dunia.
“Sungguh merupakan suatu kehormatan yang begitu membanggakan dan membahagiakan bukan saja bagi saya, tetapi juga bagi keluarga besar kami, khususnya Ibu kami, Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri,” ungkap Puan.
Untuk diketahui, hubungan keluarga Puan dengan Korea Selatan sudah terjalin erat sejak era Presiden RI pertama, Soekarno yang merupakan kakek Puan. Kehangatan hubungan tersebut dilanjutkan oleh Megawati, terutama saat ia menjadi Presiden Indonesia, hingga saat ini.
Bahkan Megawati mendapat anugerah gelar profesor kehormatan dari Seoul Institute of the Arts (SIA) dan gelar Doktor Honoris Causa dari beberapa universitas di Korea. Megawati juga pernah menjadi utusan khusus Presiden Korea Selatan untuk ke Korea Utara dalam menjalankan diplomasi perdamaian.
“Doktor Kehormatan dari Universitas Pukyong merupakan penghargaan tidak saja bagi saya, namun juga bagi kepemimpinan perempuan di Indonesia, bagi kontribusi DPR bagi pembangunan Indonesia, dan bagi erat nya hubungan kedua negara,” sebut Puan.
Oleh karena itu, Puan secara khusus berterima kasih kepada Rektor, Dewan Senat Guru Besar dan segenap Sivitas Akademika
PKNU atas kepercayaan intelektual dan anugerah Doktor Honoris Causa untuknya.
“Saya menyadari bahwa tanggung jawab saya akan menjadi semakin besar. Dan kiranya saya mendapatkan dukungan doa hadirin sekalian, agar senantiasa diberikan kemudahan dalam mengemban tanggung jawab yang besar ini,” ungkap mantan Menko PMK itu.
“Suatu kehormatan bagi saya menjadi bagian dari PKNU. Saya akan menjadi alumni PKNU. Sebagai alumni, saya akan berusaha memperkuat hubungan Korea Selatan, bukan hanya dalam hal pendidikan tapi juga hubungan antar negara,” tambah Puan.
PKNU sendiri memberikan gelar Doktor Honoris Causa hanya kepada sejumlah kecil tokoh penting yang diakui secara sosial dan nasional. Salah satunya kepada mantan Presiden Korea, Park Geun-hye ketika ia menjadi Ketua Partai politik.
Alasan PKNU memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Puan adalah karena kinerja Puan yang dinilai menghadirkan arah pembangunan masa depan yang menjanjikan bagi Indonesia. Selain itu, Puan dianggap telah mendorong perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam tren global kesetaraan gender, dan menunjukkan kepemimpinan baru di seluruh Asia.
PKNU menempati peringkat pertama di antara universitas Korea lainnya pada ilmu humaniora menurut Leiden Ranking. PKNU juga menduduki peringkat ketiga di antara Universitas Korea yang memiliki lebih dari 12.000 mahasiswa.
Universitas ini memiliki dua kampus berbeda di Busan. Untuk yang pertama yaitu Kampus Daeyeon terletak di 23 Yongso-ro, Nam-gu. Sedangkan yang kedua, Kampus Yongdang berada di Yongdang-dong, Nam-gu.
PKNU yang berdiri sejak tahun 1996 merupakan penggabungan dari dua universitas ternama, yaitu Universitas Perikanan Nasional Pusan dan Universitas Teknologi Nasional Pusan. PKNU pun telah dianugerahi sebagai salah satu universitas terbaik untuk programnya di Sains dan Teknologi, khususnya dalam beberapa proyek di Radiologi.
Pada tahun 2003, PKNU terpilih sebagai Regional Research Center (RRC) oleh National Research Foundation of Korea (Advanced Environmentally Friendly Energy Development Center). Kampus ini telah melakukan reorganisasi selama beberapa kali dari tahun 2003 hingga 2019 di mana dalam pengaturan terakhir, PKNU menetapkan hanya ada 1 Divisi (2 Jurusan) dan 24 Departemen.
Gelar kehormatan dari PKNU menjadi gelar Doktor Honoris Causa kedua bagi Puan. Sebelumnya, cucu Bung Karno itu meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro dalam bidang Kebudayaan dan Kebijakan Pembangunan Nasional pada tahun 2020.
Acara pengukuhan Puan sebagai Doktor Honoris Causa dari PKNU dihadiri sekitar 300 tamu undangan. Selain delegasi dari DPR, hadir pula Menteri Pendidikan, Riset Teknologi, dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri Pendidikan Korea Selatan.
Sejumlah rektor Perguruan Tinggi Indonesia turut menghadiri acara tersebut. Hal ini lantaran akan diselenggarakan penandatangan kerja sama pendidikan antara PKNU dengan beberapa universitas Indonesia.
Wali Kota Busan Park Heong-joon juga tampak menghadiri upacara pengukuhan Puan sebagai Doktor Honoris Causa dari PKNU. Lalu ada pula Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
